Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
119 — 52
  • Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-02-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 K/PDT/2008
Tanggal 11 Februari 2009 — R.E. BARINGBING, SH. ; PT NADYA VILLA ; PT ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI GROUP atau disebut juga PT ISPI GROUP
136 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda.
Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG M e l a w a n SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
108 — 24
  • , dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
83 — 44
  • hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Pencurian
Register : 29-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 72/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 17 Juli 2014 — LEONARDUS HARPA PRADANA anak dari MARCELINUS RAGIL RIYANTO
43 — 7
  • Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 95/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. DirJen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Kepala Balai BPKH Wilayah Bandar Lampung
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
106 — 50
  • Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 163/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 27
  • tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
28 — 19
  • PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Anak
Register : 29-10-2015 — Putus : 04-01-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 180/PID.SUS/2015/PN Pmn
Tanggal 4 Januari 2015 — Drs. DASTAR GURU SINGA panggilan Guru Singa
154 — 44
  • Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : OMAH ROHMAH BINTI NAWAWI Diwakili Oleh : Herry A. Yusuf, SH
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
164 — 113
  • dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 6 Oktober 2015 — - NURLELA Binti ADAN
40 — 5
  • Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 13 / Pdt.G / 2013 / PN.BEKASI
Tanggal 5 Februari 2014 — PT. Buana Global Propertindo sebagai Penggugat Melawan Cynthia Elizabeth P sebagai Tergugat Negara Rl cq. Pemerintah Rl cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq. KAPOLRES BEKASI sebagai Turut Tergugat
121 — 28
  • PENGGUGAT jugasudah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa retak yang timbul di dindingrumah TERGUGAT bukanlah akibat fondasi dan/atau struktur bangunan,akan tetapi akibat bangunan baru yang dibangun secara bergandeng(ditempel dengan bangunan lama); Padahal PENGGUGAT sebenarnya sudahdengan tegas menolak dan tidak memberikan ijin kepada TERGUGAT untukmembangun bangunan secara bergandeng (tempel) dengan bangunan lamakarena bangunan itu tidak dipersiapkan untuk dibangun secara bergandeng(tempel) dan juga telah melangar
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-12-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -NUGRAHA RAMADHANA Als AGA Bin ANDHRIYAN PRATAMA
76 — 4
  • Tgtmendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur tindakpidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut;1. Unsur setiap penyalah guna ;2. Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsurunsurtindak pidana tersebut sebagai berikut;1.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 238/Pid.Sus/2015/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -SADDAM HUSEIN Als SADDAM Bin SALEH
75 — 10
  • SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 01-06-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 349/PDT/2016/PT PT SBY
Tanggal 5 September 2016 — Pembanding/Penggugat : PT.HUTAMA WAHYU KARYA Diwakili Oleh : ISWAHJUDI,SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk. KEDIRI Jl.Brawijaya No.17 Kediri Cq,PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk, SURABAYA ,
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN )
Terbanding/Tergugat : GILANG PERDANA KUSUMA,ST.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. HUTAMA WAHYU KARYA
32 — 32
  • Kredittersebut batal demi hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula bakusesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat(4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehinggaPerjanjian Kredit Batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit tersebut BatalDemi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor:KDC.2011.181 tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-06-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel
Tanggal 17 Nopember 2011 —
191 — 81
  • Perbuatan Melawan Hukumyaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri ;32 Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidakdiprosesnya pengaduan para penggugat berakibat pada kehilangan atau setidaknyatertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapatmencari kepastian hukum ;33 Oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu,telah melanggar etika masyarakat, malanggar hukumnya sendiri dan melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
217 — 157
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
    Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
    Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
110 — 27
  • panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
    thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk. Diwakili Oleh : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
180 — 107
  • yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 26 Juli 2016 — - Ny. ASMARANI PURBA (PENGGUGAT I) - Ir. RAHMAWATI PURBA, (PENGGUGAT II) - DELIMA PURBA (PENGGUGAT III) - MERDEKA BANGUN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru Qq. Kantor Lurah Kelurahan Merdeka (TERGUGAT II) - RATNA PURBA (PENGGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru (PENGGUGAT IV)
64 — 14
  • Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek