Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 — Ir. HUSNI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sidang Pengadilan Negeri menyatakandengan tegas bahwa saksi tidak tahu kalau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.Bahwa Pasal 13 menyatakan dengan tegas:1 Gubenur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :a Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipundengan sebutan sementara.b Memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecualiapabila wewenang milik itu tegastegas dilimpahkan kepadanya.2 Surat keputusan yang melangar
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 233-K/PM II-08/AU/IX/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — BARUTO LUCKY ALFIAN, KAPTEN KAL
100 — 50
  • Mohon agar Terdakwa ditahan.Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Pledoi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadiliPerkara Pidana Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut:Primer:1 Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanpenerlantaran atau melangar pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
76 — 17
  • Bukan Perbuatan Melangar Hukum a.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwa meskipundalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untuk menuntaskana.3.2.a.3.3.a.3.4.pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dst.....; Bahwa dalam peitum nomor 6 Penggugat mohon agar dinyatakan sisaharga volume pekerjan Penggugat yang belum dibayar Rp. 4 milyar lebih;Bahwa dalam petitum nomor 7 Penggugat mohon agar terhadap
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 26/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
ENI KUSJATWATI, S.H.
Terdakwa:
ARIQ ALGHIFARY,SHI.
52 — 11
  • 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Bahw akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksiSantoso Tandyo (pemilik AG Mobilindo) menderita kerugian sebesarRp.168.000.000,00 (Sseratus enam puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan :Kesatu : melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Cahaya Ginda Ganda
Termohon:
Bupati Morowali
921 — 901
  • hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1548/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 130
  • Pdt.G/2021/PA.Pbr.hak yang dibenarkan yaitu sebanyakbanyaknya 1/3, andaikatabenar hibah itu benar, tentunya bahagian yang telah diterima olehTergugat pada tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris TajibRaharjo sudah lebih dari 1/3 bahkan saat ini sudah keseluruhanyang dikuasai oleh Tergugat terhadapi harta peninggalan Hj,Amnah dan atau pun Syamsuddin, hal inilah yang tidakdibenarkan, kedudukan anak angkat tidak boleh menguasaiseluruh harta peninggalan pewaris (orang tua angkatnya) karenaini jelasjelas melangar
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG
Tanggal 20 Oktober 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
855 — 1848
  • Geominex Sapek sering melangar kesepakatan yang telah di sepakatitersebut, maka warga ada yang membakar eskavator PT Geominex Sapektersebut; =o nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn n nnn n n= Bahwa bentuk kontribusi dengan masyarakat, PT.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 17-11-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - HJ. KARTINI, DKK, - TUAN H. MUHAMMAD ROMLI, DKK
89 — 43
  • dalam Rekonpensi/Penggugat konpensi bertambah, sedangkanHalaman 60 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.tanah para Pengugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebagaimanadisebutkan dalam sertifikat yang sah menurut hukum, yaitu Sertikat tanahNomor 2482 Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas namapemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55, M.2. ( enam ribu tiga ratuslima puluh lima meter persegi ), akan berkurang, akibat adanya sertifikatyang dipecahpecah itu, yang karenanya telah melangar
Pengadilan PN MAMUJU
Register : 06-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 —
66 — 22
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Sdw (Narkotika)
Tanggal 15 April 2015 — Terdakwa I SOFWAN bin ARIFULLAH (alm) Terdakwa II ARIF WIBOWO bin SUPARJA
34 — 24
  • ; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1657/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
41 — 15
  • hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gto
Tanggal 7 Agustus 2017 — - AHMAD MUKID, SE alias MUKID
84 — 24
  • terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA SELONG Nomor 1072/Pdt.G/2014/PA.Sel.
Tanggal 4 Maret 2015 — Pemohon VS Termohon
54 — 12
  • Lagi pula tidak adabukti bahwa keluarnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi darirumah untuk kegiatan yang bertentangan atau melangar hukum;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang menyatakanPenggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mengurus suami dananakanaknya karena sibuk dengan urusannya, sehingga keluarga Pemohonyang mengurus rumah tangganya, seperti mencuci, memasak dan merawatanakanak.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAULINUS YAROK
2.DAVID BABNOCHEM
3.URIAS SIMAGAE
4.PAULUS MANEWOP
Tergugat:
1.JOEL DANIEL LUHUKAY,SE
2.MICHAEL AMAPIYAWAU
3.ALEXANDER OMALENG
4.SEBASTIANUS MAPAREYAU
Turut Tergugat:
1.WENS MITORO Kepala Distrik Iwaka
2.ANTONIUS ALOMANG
3.KLETUS KEMONG
217 — 55
  • adalah jugabidang Tanah Sengketa oleh Tergugat IV terhadap turut Tergugat III tanpahak dan cacat hukum maka perbuatan Tergugat IV dan turut Tergugat IIIadalah perbuatan melanggar hak dan melangar hukum. onrecht maatigedaad lihat pasal 1365 KUH Perdata.12.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 205
  • ada padanya untukHalaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PLkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanBahwaAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
194 — 142
  • PETITUM1.2.Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II(Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan NegeriWatludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadiKepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan HukumAdat Negeri Watludan;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
475 — 317
  • Nainggolan dan TerdakwaIi Benni Eduward Hsb telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITEatau Ketiga Melangar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 TentangPeraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 223/PID.B/2013.PN.GTLO
Tanggal 11 Februari 2014 — MARYAM BIYA
58 — 14
  • berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
170 — 58
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 angka20, dan angka 22 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitanObjek Sengketa, Tergugat telah melangar prosedur dengan tanpa usulan dariPyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar,disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanyausulan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 114/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
NURKHALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Intervensi:
Drs. SUMARDI
118 — 129
  • ;Bahwa Tergugat telah melangar ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Pasal 301) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkapdan tidak ada yang disengketakan, dilakukanpembukuannya dalam buku tanah ~ menurutketentuan Pasal 29 ayat (1);sebab faktanya Tergugat tetap melakukan pembukuandalam buku