Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :a.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :C.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, jaring pada kantongharus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 inchi. Sehingga ukuranmata jaring kantong KM.

secara labkrim disimpulkan bahwa : BB 1positif MDMA BB 2 Positif MetamfetaminaKesimpulan : BB 1 seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan RI nomor O04 Tahun 2021 tentang PerubahanPengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika. ( sisa hasil lab berat netto 0,115 gram) BB 2 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftardalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

., jugaBapak Marvel Mangunsong sebagai staf ahli Bidang Ekonomidan Luar Negeri yang mewakili Bapak Patrialis Akbar,Menter i Hukum dan HAM R.I., tidak sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.09PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum danHak Asasi Manusia R.I., sebagaimana telah diubah denganMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Allagan ; (Sesuai denganasli) :Naskah Sumpah Jabatan tanggal 20 Agustus 2010 ;(Tanpa asli) ;Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSulawesi Barat Tahun 2010 pada tanggal 3September 2010 ; (Tanpa asli) ; Situs www.kemenkumham.go.id ; (Tanpa asli) ;Peraturan Menter i Hukum dan Hak AsasiManusia Rl Nomor : M03.UM.04.10 Tahun 2006tanggal 9 Desember 2006 ; (Tanpa asli) ;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor : M.HH14.KP.03.03 Tahun

Obos IX, Kelurahan Menteng,Kecamatan Jekan Raya, menyatakan kedua permohon antersebut ditolak :Berdasarkan surat Menter i Kehutanan R.

sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanperihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan' perihal eksepsi PihakTergugat ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwaeksepsi yang diajukan~ oleh PihakTergugat sebagimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaradi atas, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil dalilyang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa a quomenyatakan kedua permohonan tersebut ditolak denganQIAGEN fm ~~ mm men wr en i mnBerdasarkan Surat Menter

prosespemberian hak atas tanah Penggugat sebelum keluarnya SuratKeputusan Menteri Kehutanan disebabkan karena Tergugat tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan = yangberlaku maka terbukti bahwa Tergugat melakukan kelalaiansehingga proses tidak berjalan sebagaimanamestinya; 252 rrr reer rr rrr rer reer errr eeMenimbang, bahwa oleh karena tidak berjalannya prosestersebut tidak disebabkan oleh Penggugat maka seharusnyapemberian hak atas tanah tersebut telah selesai sebelumditerbitkannya Surat Menter

Fotokopi Kartu Penduduk NIK: tanggal 18 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

(1)hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian puladidalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undangundang Nomor 17tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam GrosseAkta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPenggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menter

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melihat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melinat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

masyarakat ;Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Nomor :Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor67/Kpts 11/1991 tanggal 31 Januari 1991 telahditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi DaerahTingkat Lampung berdasarkan Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) sebagai Kawasan Hutan.Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut SuratKetua Bappeda Propinsi Lampung Nomor:523/3137/Bappeda/1989 tanggal 18 Nopember 1989 ;Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata BatasKawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya,Menter

SIL atas kawasan hutanproduksi reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektarDalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 suratKeputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanahyang sama adalah dalil yangkeliru dan menyesatkan karena dalam AmarKeenam Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts11/1997 ( obyek gugatan ), jelas ditentukan bahwadengan ditetapkannya Keputusanini, maka Keputusan Menter i Kehutanan No.688/Kpts 11/1991 tanggal 7 Oktober 1991, besertalampirannya dinyatakan tidak berlaku.

Kawasan Hutan Reg. 45 Sungai Buayatersebut dilakukan setelah dilakukan penataanbatas di lapangan dengan melakukan pemancangantanda / patok batas, yang sebelumnya telahdiumumkan kepada masyarakat desa sekitar termasukkepada masyarakat Desa Talang Gunung / TalangBatu, dimana masyarakat sudah tidak ada yangmenyatakan keberatan, sebagaimana diuraikan padaangke. 2 Gi aIAS 5 seas seen eee eee ee meTerhadap kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buayayang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetaptersebut, Menter

Instruksi Menter BUMN Nomor 01MBUMN/2002 tentang PedomanKebijakan Pelapasan Aktiva BUMN;3.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 12 Halaman, perkara Nomor 114/ Pdt.P/2019/PA.TlgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :fea donall ba gic dic sil ighe abel Gb yasArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan PenggunaanPita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagaiperaturan yang cacat hukum dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalilnomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 diatas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwapersengketaan ini pada dasarnya adalah mengenaipenerapan Peraturan Menteri

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentangTarif gatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika serta UndangUndang Nomor 20. Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

danInformatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yangharus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaiberikuthalaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEuntuk biaya nilai awal (up front fee) adalahsebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenanglelang;untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunanadalah sebesar nilai penawaran terendah pemenanglelang dengan skema pembayaran untuk jangkawaktu. 10 tahun sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menter

9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tentang Perubahan atas Perubahan PemerintahNomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy darifoto copy) ;Bukti T10 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT2000 (Permen01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter

i Komunikasi danInformatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai denganasli) ;Bukti T12 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Menter i Komunikasi danInformatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak7613.14.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B391/Kua.17.022/PW.00.1/X/2016tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.5;6.

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO padahari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, setidaktidaknya masih dalam bulan Desember 2020, setidaktidaknya pada waktu ditahun 2020, bertempat di daerah Baher, Kecamatan Toboali, KabupatenBangka Selatan, setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan kegiatanpenambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menter

Sb.Kekalik Kijang, Asal Persil Penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 544,Gambar Situasi Tanggal 16 Juli 1996 No. 1097/1996 Luas 8.700 M7,Keadaan Tanah berupa sebidang tanah kosong, dengan tandatanda batasyaitu Tugutugu s/d VII memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menter!

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukanbahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;4.Pasal 41 UU

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tmt Ketua 3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukanbahwa "setian kegiatan peredaran Narkotika

P.15/Menhut 11/2004 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil WHutan Kayupada Hutan Alam melalui Penawaran DalamPelelangan, yang dalam Pasal 2 ayat (2)menentukan bahwa tujuan pelelangan adalah untukmendaptkan penawar yang profesional danberkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggidalam pemanfaatan hutan secara lestari;Berdasarkan Peraturan Menter i Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tersebut ditentukan bahwatahapan penawaran pelelangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(

Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13halaman 4 s/d 5 yang pada intinya menyatakanbahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1)Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.15/Menhut 11/2004 adalah dalil yang tidakbenar, dengan alasan1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut11/2004, ditentukan bahwa apabila dalamjangka waktu 150 (seratus limapuluh) harikerja pemenang' lelang tidak memenuhikewajibannya dalam mendapatkan rekomendasidan

KehutananNomor P.61/Menhut I1/2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri KehutananNomor P.20/Menhut 11/2007 tentang Tata49 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKTCara Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam padaHutan Produksi melalui Permohonandisebutkan dengan jelas bahwa PermohonanIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam (IUPHHKHA) melaluiPelelangan IUPHHK yang telah mendapatpenetapan pemenang'ilelang, diprosesberdasarkan peraturan sebelumditetapkannya Peraturan Menter

Bukti T3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Pemberian Ijin1044,5.6.BuktiBuktiBuktiHalamanT4T=5T6105 dariUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam Melalui PenawaranDalam Pelelangan (Foto copy sesuaidengan asli); Peraturan Menter i KehutananNo.P.61/Menhut 11/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhut I1/2007 tanggal 6 = Juni2007 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalamHutan