Ditemukan 234547 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 K/PID/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — HASNIRAWATI binti SAIDIN alias ANI
498451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ani binti Saidin sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) ke1b KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKolaka tanggal 28 Maret 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hasnirawati alias Ani binti Saidin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pernikahan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/MIL/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — JALIAN
5443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • izin, atau sejak pidana itu seluruhnyadihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untukmenjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa, dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa Pratu Jalian masuk menjadi TN!
    AD pada tahun 1999melalui pendidikan Secatam di Rindam II/Srw Palembang, setelah lulus dilantikdengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Baterai R Yonarhaudse 13/BSdan pada tahun 2003 s/d 2005 mengikuti tugas operasi militer di Ambon, padatahun 2005 kembali berdinas di Baterai R Yonahanudse 13/BS hingga saatmelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp.31000082460578 ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2009 sekira pukul 07.45WIB Terdakwa tanpa izin Atasannya dengan
    izin yang sahdari Komandan Kesatuan Yonarhanudse 13/BS, situasi dan kondisi NegaraKesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah propinsi Riau dalam keadaandamai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuktugas Operasi Militer ;Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana olehHal. 3 dari 9 hal.
    izin Atasannya dengan naik sepeda motor Yamaha RXKing pergi ke Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru bermaksud akan menjual HP dikonter HP Win Com milik Saksi3 (Sdr.
    Menyatakan Terdakwa JALIAN, Pratu Nrp. 31000082460578 terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalamwaktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluhhari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat limatahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yangdijatunkan kepadanya dengan putusan karena melakukanDesersi ;Kedua : "Pemerasan ;2.
Putus : 21-11-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 168/Pid.B/2011/PN.TDN
Tanggal 21 Nopember 2011 — HAMBALI Als BALI Bin HASAN YAHYA
7913
  • Bahwa Pil/obat DEXTRO tersebut berbentuk bulat kecil dan ada yang berwarna Putihdan Kuning serta Jumlah Pil/obat tersebut adalah sebanyak Ribuan Butir ada yang telahdipaket atau dimasukan dalam bungkus plastik kecil dan ada yang masih disegel atauterbungkus didalam kemasan botol disimpan terdakwa HAMBALI didalam tas berwamaHitam dan pada saat itu letak tas tersebut berada diruang tengah dalam Rmnah tersebutdan Pil/obat tersebut bernama DEXTRO serta Tersangka HAMBALI mengakui bahwaPil/obat yang tanpa
    izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah miliknya.e Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa HAMBALI Pil/obatDEXTRO tersebut dijual dengan harga Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) perpaketkecilnya yang berisi 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk yang berisi Pil sebanyak 100(seratus) butir dijual dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) dankeuntungan yang telah didapat oleh Tersangka HAMBALI dari hasil penjualan Pil/obatDEXTRO tersebut sekira jutaan rupiah dan wang
    ;Bahwa Pil/obat DEXTRO tersebut berbentuk bulat kecil dan ada yang berwama Putihdan Kuning serta Jumlah Pil/obat tersebut adalah sebanyak Ribuan Butir ada yang telahdipaket atau dimasukan dalam bungkus plastik kecil dan ada yang masih disegel atauterbungkus didalam kemasan botol disimpan terdakwa HAMBALI didalam tas berwamaHitam dan pada saat itu letak tas tersebut berada diruang tengah dalam Rmnah tersebutdan Pil/obat tersebut bernama DEXTRO serta Tersangka HAMBALI mengakui bahwaPil/obat yang tanpa
    izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah miliknya.Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa HAMBALI Pil/obatDEXTRO tersebut dijual dengan harga Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) perpaketkecilnya yang berisi 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk yang berisi Pil sebanyak 100(seratus) butir dijual dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) dankeuntungan yang telah didapat oleh Tersangka HAMBALI dari hasil penjualan Pil/obatDEXTRO tersebut sekira jutaan rupiah dan wang tersebut
Register : 15-12-2011 — Putus : 16-01-2012 — Upload : 15-02-2012
Putusan PN MUARO Nomor 161/Pid.B/2011/PN.MR
Tanggal 16 Januari 2012 — DADANG Pgl. DADANG
11733
  • Saksi BAMBANG SETIAWAN PGL.BAMBANG Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2011sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Areal PT AWBKM 9 Jorong Koto Gunung Medan Kenagarian GunungMedan Kec.Sitiung Kabupaten Dharmasraya telahterjadi Penambangan emas tanpa izin yangdilakukan oleh Terdakwa DADANG PGL.DADANG bersamaSUPRI, KOJA, AGUS, WITO, SAMSU, GIYONO, KOJEK,KIPRIT dan ARIS (DPO).
    Dharmasraya, yang telah disumpah menurutagamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut Bahwa saksi' diminta sebagai ahli dalam perkaraTindak Pidana Penambangan Tanpa Izin sesuai denganpermintaan permohonan ahli dari Polres DharmasrayaGunung Medan No. Pol. :B/333/X/2011/Reskrim tanggal24 Oktober 2011 dan ahli sebagai ahli ditinjukberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala DinasPertambangan dan Energi Nomor : 540/240/ESDM/ST2011 tanggal 26 Oktober 2011.
    Bahwa sebelumnya Abhli tidak tahu siapa yangmelakukan penambangan' tanpa izin dan setelahmembaca surat dari Kepolisian, kejadian pada hariRabu Tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00Wib, bertempat di Areal PT AWB KM 9 Jorong KotoGunung Medan Kenagarian Gunung Medan Kec.SitiungKabupaten Dharmasraya telah terjadi Penambanganemas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa DADANGPGL.DADANG bersama SUPRI, KOJA, AGUS, WITO, SAMSU,GIYONO, KOJEK, KIPRIT dan ARIS (DPO).
    Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau.) Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan.Ad.1.
    Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) dalam pasal ini telah terpenuhi;Ad.4.
Putus : 05-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 155/Pid/2017/PT SMG
Tanggal 5 Juli 2017 — SAMIN DARYANTO Bin NARTO PAWIRO
4619
  • NARTO PAWIROtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan ciu di Kabupaten Sukoharjo tanpa izin dari pihakyang berwenang;2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAMIN DARYANTO Bin Alm.NARTO PAWIRO dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) subsidier 15 (lima belas) hari kurungan;3.
Register : 21-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 157/Pid.B/LH/2019/PN SRL
Tanggal 10 Desember 2019 — Januari Nababan Anak Dari Panal Nababan
43295
  • Menyatakan Terdakwa Januari Nababan Anak Dari Panal Nababan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Dalam Kawasan Hutan;2.
    Sarolangun atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan kegiatanperkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada bulan Januari 2019, terdakwa datang sekira 6 (Enam) bulanyang lalu untuk mencari pekerjaan menjadi petani pada lahan yang diakui olehBoy Jonri Sihombing (DPO) diakui sebagai
    SAMHUTANI Berdasarkan keputusan Menteri kehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.86/KptsII/1999, Tanggal 25 Februari 1999dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI nomor : SK.3269/MenIhkPKTL/KUH/2016, Tanggal 13 juli2016 Seluas 19.331,09 (Sembilan belas tiga ratus tiga puluh satu dansembilan perseratus) Hektar bahwa kawasan hutan Produksi Tetap SungaiNapal Pemusiran tersebut sudah di tetapkan oleh menteri;Bahwa terdakwa menggarap lahan tersebut tanpa izin dari Pejabat
    49 Blok C.18 Divisi 3 Unit kayu tempat terdakwa JANUARYNABABAN melakukan penanaman kelapa sawit tersebut; Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Saksi bersama denganPOLHUT dan manager kayu sdr ROSUMEN MODAR ada melakukanpengecekan ke lokasi tempat adanya penananam kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa JANUARY NABABAN di Km. 49 Blok C.18Divisi 3 Unit kayu untuk memberikan himbauan namun terdakwaJANUARY NABABAN tidak mengindahkan larangan tersebut; Bahwa terdakwa menggarap lahan tersebut tanpa
    izin dari Pejabatyang berwenang yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan buktisurat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa :Putusan Nomor :157/Pid.B/LH/2019/PN Srl Halaman 16 dari 24 halaman Peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara berdasarkan titik kordinat:Titik 1 (Satu) pada koordinat 103426,49E, 214 0,86S;Titik 2 (Dua) pada koordinat 103447,06E, 2142,27S;Titik 3 (Tiga) pada koordinat 103447,3E,
    Menyatakan Terdakwa Januari Nababan Anak Dari Panal Nababan(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin MenteriDalam Kawasan Hutan;2.
Register : 02-09-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Bko
Tanggal 29 September 2016 — terdakwa I. SUNARTO Bin PAIJAN, terdakwa II. HERI ARMADI Bin FIRDAUS, terdakwa III. HUDRI Bin HASAN BASRI, terdakwa IV. SUGIARTO Als YANTO Bin BAKRI dan terdakwa V. ARIP BIn SUPAR
40346
  • Izin (PETI ) di belakang Perumahan BTNbelakang SMA 6 Desa Sunga1 Ulak Kec.
    Selanjutnyauntuk IUPK operasi produksi komoditas emas juga belum ada diKabupaten Merangin, sehingga tidak mungkin ada produksi emas dari izinyang dikeluarkan oleh pemerintah, dan dapat dipastikan kegiatanpenambangan emas yang ada di Kabupatem Merangin baik denganmenggunakan peralatan dompeng ataupun peralatan lain nya tidakmemiliki izin atau dapat disebut kegiatan penambangan tanpa izin. bahwakegiatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan kegiatan usahapenambangan yang tidak memiliki izin sehingga
    izin, danterhadap para pelaku dapat dihukum karena telah melanggar ketentuanpidana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. dan dapatjelaskan bahwa IUP (ijin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan untukKab.
    Abdul Salam Lubis, ST bin TK Parahum Lubis; Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara ini berdasarkan permintaanpenyidik berdasarkan surat perintah tugas Nomor: B/1095V/2016 Reskrimtanggal 09 Mei 2016 Bahwa Ahli akan memberikan pendapat sehubungan dengan penambanganemas tanpa izin didesa sungai ulak Kec. Nalo Tantan Kab.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN BANGKO Nomor 55/Pid.B/2014/PN Bko
Tanggal 14 Agustus 2014 — Terdakwa I. H.RUSLI Bin PAJUH, Terdakwa II.ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan Terdakwa III.JUNASRI Bin YUNUS
7721
  • DAENG MANABAUNGdan EDHY Bin DARUS penyandang modal serta mencari orangorang yang akan menjual hasil tambang tanpa izin berupa emas,dan terdakwa Ill JUNASRI Bin YUNUS sebagai sopir yangmembawa mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih sertamenunjukkan jalan dimana saja lokasi penambangan emas tanpaizin yang ada di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di daerahDesa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu serta membantumencarikan orangorang yang akan menjual emas hasil tambangtersebut;Bahwa sesampainya di
    DAENGMANABAUNG dan EDHY Bin DARUS kemudian membeli emasyang merupakan hasil pertambangan emas tanpa izin dankemudian dikumpulkan sehingga mendapatkan emas uraisebanyak 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas uraidengan berat kotor 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh)gram dan 1 (satu) lempeng / keping emas padu dengan beratbersih 467,4 (empat ratus enam puluh tujuh koma empat) gram;Bahwa benar terdakwa membeli emas dengan berat 1 (satu)gram seharga Rp. 430.000, (empat ratus tiga puluh
    ribu rupiah)Halaman 5 dari28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN Bkodan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk biayamembeli emas dan biaya hidup di Desa Perentak untuk membeliemas dari masyarakat di Desa Perentak Kecamatan PangkalanJambu Kabupaten Merangin;Bahwa setelah para terdakwa bersamasama dengan saksiH.SUDIRMAN Bin H.DAENG MANABAUNG dan EDHY BinDARUS membeli dan mengumpulkan emas hasil pertambanganemas tanpa izin yang dilakukan oleh
    Untuk si penampung, pembeli dan pengangkut tidakdibenarkan membeli, menampung, dan mengangkut emas dari hasilpenambangan emas illegal (tanpa izin) dan bila si penampung,pembeli dan pengangkut emas yang berasal dari penambangan emastanpa izin (illegal) dapat dikenakan Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan.3.TATANG WAHYUDI, IR.MSc.
Kata Kunci : Poligami tanpa izin
PIDANA UMUM/A.2/SEMA 4 2016
9990
  • Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorangsuami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izinisteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapatditerapkan.
Putus : 07-11-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/MIL/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — KIFLI TAMNGE
2922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • izin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan caracara sebagai berikut :a.Bahwa Terdakwa Kifli Tamnge masuk menjadi Prajurit TNIAD pada tahun2003 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata Rindam XVI/Pattimura,Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulusdilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikankecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan setelah selesai pendidikanditempatkan di Yonif 733/Masariku Kodam XVI/Pattimura selanjutnya
    Andi Kartini namunsesampainya di rumah ternyata anak Terdakwa yang bernama WiwinTamnge tidak sedang sakit (Ssehat).Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa izin dari KomandanSatuan tinggal di rumah kakak kandung dari Sdri. Andi Kartini dan kegiatanTerdakwa seharihari adalah bekerja di tempat pencucian mobil milik kakakkandung Sdri. Andi Kartini.f.
    Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa izin KomandanSatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannyasehingga dari Kesatuan melakukan upaya pencarian ke tempattempat yangsering dikunjungi Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan Satuanterkait mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan hal inidikuatkan keterangan Saksi1 (Prada Andi Arfan dan Saksi2 (Prada ErwinTurul).g.
    Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dariKomandan Satuan sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal10 Mei 2012 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturutturut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.j.
    Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin KomandanSatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan NKRI dalamkeadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedangdipersiapkan/ sedang melaksanakan tugastugas operasi militer atauperang.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana : Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) KUHPM.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer
Putus : 30-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/MIL/2014
Tanggal 30 Oktober 2014 — DANIELLO VIOLONCELLO TAHAPARY, SSt, Pi
4133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari KomandanKesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember2012.c. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari KomandanKesatuan, Terdakwa pergi ke Ambon merayakan Natal bersama keluargadan kembali ke Jakarta tinggal dengan keluarga Bapak Patipeilohi diKomplek Perumnas Klender.d.
    Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dariKomandan karena takut menghadapi proses hukum yang sedang dijalani diPengadilan Militer.e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dariKomandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.f. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuandengan cara menyerahkan diri.g.
    Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dariKomandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkandalam tugastugas operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1)Ke2 juncto Ayat (2) KUHPM.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I08 Jakartatanggal 31
Register : 04-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN SRL
Tanggal 17 Juni 2020 — RUMAJI Bin KAMSI
15040
  • Menyatakan Terdakwa RUMAJI Bin KAMSI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);2.
    Menyatakan Terdakwa RUMAJI BIN KAMSI terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana telah secara bersamasama, baik sebagaiyang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukanusaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara JoPasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;2.
    BathinVIIl Kab Sarolangun atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah secarabersamasama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan ataumenyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti namun
    izin dari pihak yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral danBatubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
    Setelah peralatansudah siap Saksi, saksi Muhammad Faijun Nasro dan Terdakwa mulaiuntuk melakukan penambangan emas sampai dengan diamankanpihak kepolisian; Bahwa, melakukan penambangan emas tanpa izin diketahui Saksidilarang oleh UndangUndang; Bahwa,Saksi membenarkanbarang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;4.
    Menyatakan Terdakwa RUMAJI Bin KAMSI tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama melakukan usaha penambangan tanpa izin usahapertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPk);2.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/MIL/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — BADRI
4915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganpangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampaiterjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373 ;Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dariDansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 ;Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sahdari Dansatnya karena Terdakwa sedang sakit ;Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dariDansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian pada tanggal 1 Juli2014 dan Saksi1
    Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidakmasuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 adalah karenasakit akan tetapi tidak ada surat keterangan dokter yangmenyatakan bahwa Terdakwa sakit sehingga dalam keteranganabsen ditulis TK (Tanpa Keterangan) ;9.
    Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yangsah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian yaituKapten Laut (P) Yuhanit (Saksi1) bersama Serma Pom Acuk mencariTerdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada dirumah dengan alasan sedang sakit namun tidak ada surat keterangandari Dokter ;7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkandinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, karena sakit namun tidakada surat keterangan sakit dari Dokter ;8.
    izin yang sah dari Komandannyadalam hal ini Dansatma (Saksi1) selaku Kepala Bagian Terdakwa ;2.
    jika seorang anggotaTNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya adalahbertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarangterjadi di lingkungan TNI ;Fakta Hukum ;Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat buktiyang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah PemohonKasasi uraikan dalam tuntutan Pemohon Kasasi dapat Pemohon Kasasiuraikan sebagai berikut :1.Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sahdari Dansatnya sejak
Register : 27-08-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 176/Pid.Sus/2013/PN.KTA
Tanggal 21 Oktober 2013 — - HERI SISWANTO TAMPUBOLON Bin R. TAMPUBOLON;
7434
  • TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa izin usaha niaga ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 04-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN SRL
Tanggal 17 Juni 2020 — 1.PUJIANTO Bin SAMIJAN 2.MUHAMMAD FAIJUN NASRO Bin AHMAD SUKARJO
19099
  • Menyatakan Terdakwa 1.PUJIANTO Bin SAMIJAN dan Terdakwa 2.MUHAMMAD FAIJUN NASRO Bin AHMAD SUKARJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);2.
    PUJIANTO BIN SAMIJAN dan terdakwa 2.MUHAMMAD FAIJUN NASRO BIN AHMAD SUKARJO ierbuktibersalah melakukan Tindak Pidana telah secara bersamasama, baiksebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruhmelakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (/lUPK)sebagaimana dirumuskan dalamdakwaan pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 TentangMineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;Menjatuhkan pidana
    MUHAMMAD FAIJUN NASRO BIN AHMAD SUKARJOdan saksi RUMAJI BIN KAMSI (diajukan dalam perkara terpisah), pada hariKamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pulau Lintang Kec.Bathin VIIl Kab Sarolangun atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telahsecara bersamasama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukanatau. menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa
    izin usahapertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan para terdakwadengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti namun dalam bulan Januari 2020, Sdr.
    PUJIANTO BIN SAMIJAN, terdakwa 2.MUHAMMAD FAIJUN NASRO BIN AHMAD SUKARUJO dan saksi RUMAuJIBIN KAMSI melakukan penambangan emas tanpa izin dari pihak yangberwenang;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineraldan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum
    Setelahperalatan sudah siap Terdakwa dan rekan Terdakwa mulai untukmelakukan penambangan emas sampai dengan diamankan pihakkepolisian;Bahwa, melakukan penambangan emas tanpa izin diketahuiTerdakwa dilarang oleh UndangUndang;Bahwa, Terdakwa membenarkanbarang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;2.
Register : 17-09-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl
Tanggal 11 Nopember 2020 — 1.MUHAMADUN Bin SAPAR 2.WIDODO Bin SUJIMAN 3.SUTIKNO Bin SURATMAN
12597
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMADUN Bin SAPAR, Terdakwa WIDODO Bin SUJIMAN dan Terdakwa SUTIKNO Bin SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral dan Batubara";2.
    izin daripihak yang berwenang;Bahwa benar yang ditangkap selain itu adalah Saksi WARDOYO BinNGALIM, Saksi SARDI Bin WAKI, Saksi SUPRIYANTO Bin KARDI danSaksi SELAMET RIYADI Bin GIYONO;Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan,Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwaadalah Anggota Kepolisian Polres Sarolangun, yaitu.
    Melakukan usaha pertambangan tanpa izin;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    NOPI telah sepakat bekerja sama untukmelakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pihak berwenang yangberlokasi di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun,Kabupaten Sarolangun;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapatdisimpulkan bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.Ad. 3.
    Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) Mineral dan BatubaraHalaman 52 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN SrlMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangansebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 6 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan Mineral atau Batubara
    Menyatakan Terdakwa MUHAMADUN Bin SAPAR, Terdakwa WIDODOBin SUJIMAN dan Terdakwa SUTIKNO Bin SURATMAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut sertamelakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) Mineral dan Batubara";2.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 47/Pid.Sus/2013/PN.BKY
Tanggal 30 Juli 2013 — Pidana - HENDRA Bin HUJAIMI - USUP Als.OCENG Bin MISJA - JAMALUDIN Bin AJAT
9368
  • AFRIBAS Als AF(DPO POLRI) selaku pemilik usaha telah menyiapkan peralatan yang diperlukan ParaTerdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut antara lain : terminalmagnetic listrik, alat / mesin gelondong, mesin dynamo, mesin penyedot, merkuri / airraksa, palu, pahat, mangkok cor serta karungkarung, dll.
    izin ;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitarpukul 14.00 wib, di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana,Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;Bahwa pada saat kejadian tersebut, terjadi razia PETI (Pertambangan Tanpa Izin)yang dilaksanakan oleh Polres Bengkayang;Bahwa ketika itu, Terdakwa I beserta Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkapoleh anggota Polres Bengkayang ;Bahwa Terdakwa I telah bekerja selama 10 (sepuluh) hari di pertambangan emasyang
    Selain itu, BupatiBengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Terdakwamelakukan usaha pertambangan yaitu di Gunung Semakong Dusun Tiga Desa, Desa TirtaKencana, Kecamatan Bengkayang;41n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapataktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat digolongkan penambangan tanpa izin,dengan demikian maka unsur ke3 " Tanpa IUP, IPR atau JIUPK " telahterpenuhi ;Ad. 4.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/MIL/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — BAMBANG NURDIANSYAH
5926 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/MIL/2015
Tanggal 10 Maret 2015 — AHMAD WAHYUNI
5112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiga bulan September tahun dua ributiga belas secara berturutturut atau setidaktidaknya pada suatu hari dalambulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan September tahunHal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2015dua ribu tiga belas secara berturutturut bertempat di Mayonkav 5/Serbu atausetidaktidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I04Palembang telah melakukan tindak pidana :"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
    izin dalam wakitu damai lebih lama dari tiga puluh hari".Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara dan keadaankeadaan sebagaiberikut :a.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melaluiPendidikan Secaba PK di Rindam II Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantikdengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kavaleridi Pusdikav Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonkav5/Serbu hingga sekarang ini dengan pangkat Serda.Bahwa pada tanggal 22 Februari
Putus : 28-02-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017
Tanggal 28 Februari 2018 — Sumardi Bin Kariyono;
38752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Sumardi Bin Kariyono terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinHal. 1 dari 6 hal.