Ditemukan 2157 data
Richardo Silalahi
32 — 8
permohonannya, Pemohonmengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawahSumpah/ janji di depan persidangan sebagai berikut:1.Saksi Golfried Maruli Batubara, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No 10/Pat.P/2021/PN Stb Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak ia masih kecil; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNatalia Br Pasaribu pada tanggal 6 Agustus 2005, saat itu Saksi hadirmulai dari Pemberkatan di Gereja dan acara Adatnya
Saksi Robinson Ginting, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kakak kandung Pemohon adalah Istri; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNatalia Br Pasaribu pada tanggal 6 Agustus 2005, saat itu Saksi hadirmulai dari Pemberkatan di Gereja dan acara Adatnya; Bahwa dalam pernikahannya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak; Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20Juni 2019 di rumah karena sakit; Bahwa Pemohon ingin mengurus Akte Kelahiran anakanaknya
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tungganai/Kelompok Khatib Berahim yang waris adatnya adalahtergugat asal (Zainal Fahmi, Cs) dan Penggugat asal 4, 5 dan 7(Syafarudin, Riko Syafharja dan Lindarlis);2. Tungganai/Kelompok Khatib Simarajo yang waris adatnya adalahPenggugat asal 3 (Ali Mutasar);3. Tungganai/Kelompok Khatib Kayo yang waris adatnya adalah SyaifulBahri;4.
Tungganai/Kelompok Khatib Majo Kayo yang waris adatnya adalahPenggugat asal 1, 2 dan 6 (Buyung Batu, Lamsuni dan Remon);Bahwa Penggugat asal 1, 2, 6 adalah termasuk kelompok/tungganaiKhatib Majo Kayo, Penggugat asal 3 adalah termasuk kelompok/tungganaiHalaman 10 dari 14 hal. Put.
11 — 2
No.0047/Padt.P/2019/PA.RhBahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Pemohon IImenikah, namun saksi yang mengurus dan menyelesaikan semuaproses adatnya;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah di WilayahKecamatan Kulisusu Barat pada tanggal 27 Mei 1999;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak dari Saudaraayah Pemohon II karena ayah Pemohon Il telah wafat dan tidakmemiliki Saudara lakilaki; Bahwa yang meni gan Pemohon II adalahimam setempat;Bahwa yang h aat terjadinya ijabBahwa ma Ok
No.0047/Padt.P/2019/PA.RhBahwa saksi mengenal Para Pemohon;Bahwa saksi adalah Saudara ipar dengan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menghadap di persidangan iniuntuk mengesahkan pernikahannya;Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Pemohon IImenikah, namun saksi yang mengurus dan menyelesaikan semuaproses adatnya;Bahwa Pemohon deng amohon Il menikah di Wilayahei 1999;anak dari Saudara Kecamatan KulisusBahwa yang beayah Pemoha n wafat dan tidakBahwa ya 0 ohon Il adalahimam seteBahwa ya
27 — 13
dilangsungkandi Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;Page 3 of 15Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalahuntuk menyebut jenis kelamin perempuan;Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi menghadiri;Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidakdicatatkan di Kantor Catatan Sipil tapi hanya dicatat di adat dan ada suratketerangan perkawinan adatnya
Hindu yang dilangsungkandi Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalah untukmenyebut jenis kelamin perempuan;Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi menghadiri;Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidakdicatatkan di Kantor Catatan Sipil tapi hanya dicatat di adat dan ada suratketerangan perkawinan adatnya
NYOMAN DANA ADIYASA, dulunya selaku klian adat DesaBungbungan;Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama KomangMarino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkandi Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi waktu itu adalah klianadat yang ikut dalam proses perkawinan adatnya;Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang
M.Si, selaku Bendesa adatBungbungan;Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama KomangMarino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkandi Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi waktu itu adalahbendesa adat yang ikut dalam proses perkawinan adatnya;Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalah
17 — 3
secukupnya, kemudian dilampirkan ke dalam berkaspermohonan ini setelah diberi tanda menurut urutannya tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pemohon juga telahmengajukan saksisaksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janjiyaitu:Saksi 1: OKTAVIANUS SINUKABANBahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon;Bahwa setahu saksi istri Pemohon Br Sembiring namun lupa namanya;Bahw setahu saksi Pemohon dan istrinya menikah tahun 2005 di Gereja GBKPdan acara adatnya
Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) oranganak bernama Eza, lakilaki berumur 6 tahun dan yang satu lagi saksi lupanamanya, perempuan;Bahwa anak pertama Pemohon sekolah TK dan mau masuk SD;Bahwa Pemohon tinggal di Desa Singa;Bahwa anakanak Pemohon belum memiliki akte lahir;Saksi 2 : ARIHTA GINTINGBahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon;Bahwa setahu saksi istri Pemohon Br Sembiring namun lupa namanya;Bahw setahu saksi Pemohon dan istrinya menikah tahun 2005 di Gereja GBKPdan acara adatnya
181 — 52
Pasal 1 ayat (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnyaterdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu Pasal 1 ayat (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yangterikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atasdasar keturunan Pasal 2 ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih adaapabila :a.
Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannyasehariharib. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hiduppara warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnyamengambil keperluan hidupnya sehariharic.
Terdapat tatanan hukum = adat = mengenai pengurusan,penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku danditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut Pasal 4 ayat (1) Penguasaan bidangbidang tanah termasuk tanahulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh perseorangan danbadan hukum dapat dilakukan :d. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan denganhak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yangberlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapatdidaftar sebagai hak
Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat,yang masih ditaati; dan5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutansekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari;h. Bahwa jelas tanah ulayat merupakan tanah yang memiliki sifatkolektif/oeschikkingsrecht sehingga tidak dapat diwariskan secarapribadi kepada Penggugat.i.
WKP untuk dibuatkan kebun sawitnamun saksi lupa kapan;Bahwa saksi sekarang ini tidak memiliki lahan disitu namun dahulu adahanya tanah pribadi saja;Bahwa Saksi tidak tau legalitas tanah adatnya dan dahulu tanah saksitidak tau luasnya sekarang sudah ditanami sawit oleh PT. WKP danmasyarakat tidak dapat apaapa oleh PT.
Lenni Irawati Sihombing
13 — 3
Helvetia; Bahwa pemohon telah menikah;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 525/Padt.P/2020/PN MdnBahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki AktaKelahiran.Bahwa ada salah penulisan pada nama Pemohon.Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis LENNI IRAWATI BR.HOMBING sedangkan sebenarnya harus tertulis LENNI IRAWATISIHOMBING tanpa ada marga yang tertera pada Akta KelahiranPemohon;Bahwa pada masa dulu orang tua saya dan Pemohon senang kalau adadicantumkan Boru, karena itu yang menandakan dulu adatnya
Helvetia Kec.Medan Helvetia;Bahwa pemohon telah menikah;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki AktaKelahiran.Bahwa ada salah penulisan pada nama Pemohon.Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis LENNI IRAWATI BR.HOMBING sedangkan sebenarnya harus tertulis LENNI IRAWATISIHOMBING tanpa ada marga yang tertera pada Akta KelahiranPemohon;Bahwa pada masa dulu orang tua saya dan Pemohon senang kalau adadicantumkan Boru, karena itu yang menandakan dulu adatnya lakilakidan Perempuan, dengan
DAVID WALE SEDU alias ALO WALE
Tergugat:
1.MARIA ROFINA FOA alias MIA NGOLA DHOU
2.FREDERIKUS ONGO LEWA alias FERI BEI
Turut Tergugat:
1.THOMAS TOI MEO
2.LAMBERTUS WALE MEO
3.STEFANUS NGAI DHOU
183 — 112
SementaraPenggugat berasal dari Gebu Bele, dengan rumah adatnya sendiripula. Gebu Bae dan Gebu Bele berbeda / terpisah (Bae Noo Bele =Bae dengan Bele), baik dari rumah adatnya (sao) maupun bidangbidang tanah yang dikuasai / dimiliki;Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai hak atas Gebu Bae.
Demikian pun halnya yang terjadi di Gebu Bae,setelah Sedu Lalo (almarhum) membagi harta warisannya kepada 2(dua) orang anaknya yaitu Bhaghi Sedu (almarhum) dan Meo Sedu(almarhum), maka Bhaghi Sedu (almarhum) kemudian membentukGebunya (anak suku) sendiri yang diberi nama Gebu Bae danmembangun rumah adatnya yang diberi nama Sao Fau Zeru (asalmama Paulina Mau Gili (almarhumah), orang tua angkat Terqugat !).
Sedangkan Meo Sedu (almarhum) setelah mendapat warisan dariSedu Lalo (almarhum) kemudian membentuk Gebunya (anak suku)sendiri yang diberi nama Gebu Bele dengan rumah adatnya sendiripula (asal Penggugat ;Bahwa setelah Bhaghi Sedu (almarhum) meninggal, rumah adat (sao)Fao Zeru berikut dengan harta warisan berupa bidangbidang tanahdan barang pusaka berupa emas diwariskan kepada anaknya WaleBhaghi (almarhum), kemudian diwariskan lagi kepada Bebhe WaleHalaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10
Gebu Ana Wasi dikuasai oleh Yohanes Mari dan 13.Gebu Ana Rema dikuasai oleh Lusia Dede ;Bahwa Gebu Bae dan Gebu Bele tidak satu Gebu, tetapi Gebu Baesendiri dan Gebu Bele sendiri;Bahwa Penggugat berasal dari Gebu Bele sedangkan Paulina MauGili berasal dari Gebu Bae;Bahwa Gebu Bae rumah adatnya Sao Fao Zeru dan pada tahun1976 rumah adat Sao Fao Zeru Saksi yang kerjakan karena dimintaoleh Paulina Mau Gili untuk mengerjakan rumah tersebut;Bahwa Gebu Bele dulu ada rumah adatnya yang terletak di depanrumah
Sao Fao Zeru sedangkan GebuBele dulu ada rumah adatnya yang terletak di depan rumah adatadatnya Sao Fao Zeru tetapi sekarang tidak ada lagi namun Saksitidak tahu nama rumah adat Gebu Bele tersebut;Bahwa perkawinan antara Tergugat Maria Rofina Foa denganTergugat Il Frederikus Ongo Lewa adalah kawin masuk yang dalambahasa adatnya disebut Dii Sao;Bahwa barang yang dibawa dalam perkawinan Dii Sao atau BhekaTune tersebut adalah dua ekor kerbau yaitu satu untuk Paulina MauGili dan satu untuk pengganti
74 — 22
bersamasamapemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alamyang ada di wilayah masyarakat hukum adat yangbersangkutan yangmenjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya; dan butir keMasyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turuntemurun bermukim di wilayahgeografis tertentu di Negara KesatuanRepublik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,hubunganyang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranatapemerintahan adatdan tatanan hukum adat di wilayah adatnya
POLUJU, bahwa dalam hal berladang dilakukandengan tahapan sebagai berikut setiap 1 tahun sekali, yakni : kepala adatmengumpulkan Masyarakat Adatnya dan mengintruksikan agar segeraberladang dengan tahapan dan proses pertama : menebas (pada bulan ke 6sampai bulan 7), kedua : menebang (bulan ke 7 sampai bulan 8), ketiga :membuat sekat bakar dan membakar lahan/ladang (bulan ke 8 atau bulanke 9) milik masyarakat adat, Kemudian menanam padi dilaksanakan padabulan ke 9, bulan ke 10, dan bulan ke 11;Bahwa
ABU BAKAR LAHul, dibawah sumpah didepanpersidangan, berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh PenasehatHukumdipersidangan dapat disimpulkan bahwa memang benar tanah adatdibagi dari kepala adat atau orang tua, dan kebiasaan adat dalam halberladang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut setiap 1 tahun sekali,yakni : kepala adat mengumpulkan Masyarakat Adatnya dan mengintruksikanagar segera berladang dengan tahapan dan proses pertama : menebas (padabulan ke 6 sampai bulan 7), Kedua : menebang (bulan
Saksi POLUJU:Bahwa Saksi selaku Kepala Adat yang lama;Bahwa Saksi tahun 1994 telah membagi lahan kepada masyarakatadat yang salah satunya adalah Terdakwa ;Bahwa Saksi melakukan kebiasaan adat, bahwa dalam hal berladangdilakukan dengan tahapan sebagai berikut setiap 1 tahun sekali,yakni : kepala adat mengumpulkan masyarakat adatnya danmengintruksikan agar segera berladang dengan tahapan dan prosespertama : menebas (pada bulan ke6 sampai bulan ke7), kedua :menebang (bulan ke7 sampai bulan ke8), ketiga
POLUJU, bahwa dalam hal berladangdilakukan dengan tahapan sebagai berikut setiap 1 tahun sekali,yakni : kepala adat mengumpulkan Masyarakat Adatnya danmengintruksikan agar segera berladang dengan tahapan dan prosespertama : menebas (pada bulan ke6 sampai bulan ke7), kedua :menebang (bulan ke7 sampai bulan ke8), ketiga : membuat sekatbakar dan membakar lahan/ladang (bulan ke8 atau bulan ke9) milikmasyarakat adat, kemudian menanam padi dilaksanakan pada bulanke9, bulan ke10, dan bulan ke11;e Bahwa
159 — 125
SementaraPenggugat berasal dari Gebu Bele, dengan rumah adatnya sendiripula. Gebu Bae dan Gebu Bele berbeda / terpisah (Bae Noo Bele =Bae dengan Bele), baik dari rumah adatnya (sao) maupun bidangbidang tanah yang dikuasai / dimiliki;Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai hak atas Gebu Bae.
Demikian pun halnya yang terjadi di Gebu Bae,setelah Sedu Lalo (almarhum) membagi harta warisannya kepada 2(dua) orang anaknya yaitu Bhaghi Sedu (almarhum) dan Meo Sedu(almarhum), maka Bhaghi Sedu (almarhum) kemudian membentukGebunya (anak suku) sendiri yang diberi nama Gebu Bae danmembangun rumah adatnya yang diberi nama Sao Fau Zeru (asalmama Paulina Mau Gili (almarhumah), orang tua angkat Tergugat !).
Sedangkan Meo Sedu (almarhum) setelah mendapat warisan dariSedu Lalo (almarhum) kemudian membentuk Gebunya (anak suku)sendiri yang diberi nama Gebu Bele dengan rumah adatnya sendiripula (asal Pengqugat ;Bahwa setelan Bhaghi Sedu (almarhum) meninggal, rumah adat (sao)Fao Zeru berikut dengan harta warisan berupa bidangbidang tanahdan barang pusaka berupa emas diwariskan kepada anaknya WaleBhaghi (almarhum), kemudian diwariskan lagi kepada Bebhe WaleHalaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10
Gebu Ana Wasi dikuasai oleh Yohanes Mari dan 13.Gebu Ana Rema dikuasai oleh Lusia Dede ;Bahwa Gebu Bae dan Gebu Bele tidak satu Gebu, tetapi Gebu Baesendiri dan Gebu Bele sendiri;Bahwa Penggugat berasal dari Gebu Bele sedangkan Paulina MauGili berasal dari Gebu Bae;Bahwa Gebu Bae rumah adatnya Sao Fao Zeru dan pada tahun1976 rumah adat Sao Fao Zeru Saksi yang kerjakan karena dimintaoleh Paulina Mau Gili untuk mengerjakan rumah tersebut;Bahwa Gebu Bele dulu ada rumah adatnya yang terletak di depanrumah
Sao Fao Zeru sedangkan GebuBele dulu ada rumah adatnya yang terletak di depan rumah adatadatnya Sao Fao Zeru tetapi sekarang tidak ada lagi namun Saksitidak tahu nama rumah adat Gebu Bele tersebut;Bahwa perkawinan antara Tergugat Maria Rofina Foa denganTergugat Il Frederikus Ongo Lewa adalah kawin masuk yang dalambahasa adatnya disebut Dii Sao;Bahwa barang yang dibawa dalam perkawinan Dii Sao atau BhekaTune tersebut adalah dua ekor kerbau yaitu satu untuk Paulina MauGili dan satu untuk pengganti
108 — 59
tidak bertentangan dengan undangundang;CON ~ $= 222 2n ono n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnc mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya; 2 Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanMasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap ); 77722b ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan pula bahwa objek sengketatelah terbit di atas tanah adat dan hutan adat Masyarakat AdatSaumolewa:;9 2222222 enone enon nnn en nenbahwa dikarenakan kebenaran dari dalil Para Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan diri sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah masih bersifat pernyataansepihak, belum diakui, dan karenanya secara hukum tidak terbuktikan, makamutatismutandis pula dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objeksengketa terbit di atas tanah dan hutan adatnya
yang sesungguhnya merugikankepentingan langsung Para Penggugat; yaitu jika suatu kawasan telah ditetapkansebagai kawasan hutan oleh Pemerintah, kemudian setelah periode tertentu statushukumnya telah diubah dan diputuskan/ditetapkan menjadi Area Penggunaan Lain(APL), dan kemudian pada Area Penggunaan Lain (APL) tersebut diterbitkan IzinPemanfaatan Kayu (IPK), jika kemudian Para Penggugat dengan mendalilkansebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa kawasan tersebutadalah tanah/hutan adatnya
, dandapatkah dibenarkan menggugat dan memohon pembatalan atas Izin PemanfaatanKayu (IPK)nya dengan dalil karena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya,sementara status hukum dari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain(APL) masih berlaku?
(Vide Berita Acara Sidangbahwa Hakim Anggota II menilai bahwa berdasarkan asas presumtio justea causa,maka selama keputusan administrasi mengenai status hukum Area Penggunaan Lain(APL) tersebut belum dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan, maka status hukumtersebut haruslah dianggap benar, karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakanbahwa pada pokoknya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) objek sengketa a quo telahmerugikan kepentingan Para Penggugat karena terbit di atas tanah/hutan adatnya,Hal. 19 dari
35 — 17
Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalanharmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkankarena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban adatnya ; Bahwa puncaknya sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudahtinggal pisah rumah, Penggugat tinggal di bangli sedangkan Tergugattinggal didenpasar Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakada komunikasi yang baik lagi ;Menimbang
anak yaitu : anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal04 Oktober 2002 ; anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal04 Februari 2006 ; anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal21 November 2008.Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalanharmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkankarena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban adatnya
orang anak yaitu : anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir diYogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2002, anak 2, jenis kelamin perempuan,lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Februari 2006 dan anak 3, jenis kelaminperempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 November 2008, perkawinanPenggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis namun sejaktahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak maumelaksanakan kewajiban adatnya
77 — 20
dapatditerima ;Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan dari Penuntut Umumsebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 06 Juli 2015, dapatdisimpulkan pada pokoknya berisi halhal sebagai berikut ;e Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada alinea 6 hal 25 yangmenimbang bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang hidup dalammasyarakat Papua khususnya yang terletak di daerah hukum PengadilanNegeri Wamena yang masih memegang teguh adatnya
masingmasingsampai saat ini dan adanya undangundang otonomi khusus nomkor 21Tahun 2001 dalam Bab XIV tentang Kekuasaan Peradilan Pasal 50 Ayat (2)dan Pasal 51 Ayat (1 dan 3) bagi Papua yang memberikan tempatberlakunya hukum adat (penghargaan kepada berlakunya hukum tidaktertulis berupa adat yang masih ada dan yang masih ditaati oleh warganya),didalam perakteknya setiap adanya permasalahan yang dilakukanmasyarakat asli Papua harus dilakukan menurut ketentuan hukum adatnya;e Bahwa ketentuan hukum
adatnya seharusnya tidak bertentangan denganhukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UndangUndang yang bersifat khusus yaitu UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dimana UndangUndang Tersebut telah mengaturmengenai pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun kepada setiap orangyang membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tetapiMajelis Hakim dalamHalaman 8 dari 12 Hal.Put.No.60/Pid.Sus/2015/PT
Sarifudin Rahayaan
Tergugat:
La Uda Lamaka
98 — 32
Strata sosial yang disandang oleh Penggugat dan Tergugat iniadalah srata sosial golongan rakyat jelata ( Mardhika ), dengan demikianmaka denda adatnya sudah jelas, yakni berdasarkan popolo ( ukuranstrata sosial ) jika pernikahan itu dlaksanakan secara normal namun jikapernikahan tersebut dilaksanakan secara tidak normal ( kawin lari ) makadenda adatnya adalah Lemba Dolango ( popolo 2 kali lipat ).
Jika anak Tergugat didaulat telan melanggar adat makaHal. 11 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbhsanksi adatnya disebut Lemba dolango, maka denda adatnya adalahdua kali lipat, sehingga denda adat yang harus dibayar Tergugatadalah 2 X Rp. 288.000, = Rp. 576.000. ( Lima ratus tujuh puluhenam ribu rupiah ).
Saksi La Taher La Tarsa Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Saksi ditunjuk sebagai ketua adat masyarakat buton dan dasarpengangkatannya dengan cara ditunjuk langsung oleh masyarakat buton; Bahwa Saksi sudah 3 tahun sebagai ketua adat; Bahwa telah terdapat struktur adatnya, dimana yang menjadi wakil adatadalah Lambola, bendahara adalah Lasian dan untuk keanggotaannyaSaksi tidak ingat; Bahwa lembaga adat tersebut tidak terdaftar secara hukum; Bahwa yang menjadi
penyelesaian tersebut karenadiberitahu oleh saudara perempuan Penggugat yaitu ditentukan dendasebesar Rp45.000.000,00 berdasarkan musyawarah kedua belah pihak;Bahwa menurut Saksi penentuan denda sebesar Rp45.000.000,00sudah sesuai dengan ketentuan adat diluar dari isi adat berupa kainputih, kambing, dan emas;Bahwa denda tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara La Impi selaku dewan adat;Bahwa selama 3 tahun menjabat telah terjadi 2 kali kejadian serupa danhukuman adatnya
FIRIANUS BUULOLO
38 — 120
hasugian; Bahwa setahu saksi keluarga saksi yang bermarga hasugian tidak adakeberatan terhadap ganti nama yang dilakukan oleh Pemohon; Bahwa saksi pernah membahas terkait marga Pemohon yang akanmemakai nama Hasugian dan saat itu keluarga setuju namun untuk ketuaHalaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 22/Pat.P/2020/PN Srhadat Hasugian di Sidikalang belum saksi beritahu terkait Pemohon yangakan memakai marga Hasugian tersebut; Bahwa Pemohon juga akan menikah sehingga supaya jelas kedepannyauntuk acara adatnya
ingin memakai marga Hasugian,tidak ada yang keberatan karena banyak orang yang seperti itu, misalorang batak menikah dengan suku lain sehingga harus diadati denganmemotong hewan dan menggunakan kain ulos, Supaya pasangan yangdinikahi tersebut bisa menyandang marga/boru setelah perkawinannya; Bahwa setahu saksi untuk penggantian marga, saksi belum pernahmengalaminya;Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 22/Pat.P/2020/PN Srh Bahwa agar seseorang bisa memakai/menambahkan nama suatu margaharuslah dilakukan adatnya
sahuta, hal tersebut sesuaidengan keterangan saksi Ares Hasugian dimana menurut saksi jika Pemohoningin memakai marga Hasugian, tidak ada yang keberatan karena banyak orangyang seperti itu, misal orang batak menikah dengan suku lain sehingga harusdiadati dengan memotong hewan dan menggunakan kain ulos, Supayapasangan yang dinikahi tersebut bisa menyandang marga/boru setelahperkawinannya selain itu. saksi juga menerangkan agar seseorang bisamemakai/menambahkan nama suatu marga haruslah dilakukan adatnya
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan penegasan pasal ini, menjadi sangat jelas bahwaapabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masihhidup, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungihakhak adatnya. Dengan klausal ini, maka konstitusi telahmenggariskan bahwa penentuan suatu komunitas sebagai masyarakatadat sepenuhnya berada di tangan komunitas yang bersangkutan (selfidentification and selfclaiming), bukan ditentukan oleh Pemerintah atauoleh para akademisi / ilmuwan / peneliti.
BNM sudahmembayar adatnya dan ini membuktikan bahwa PT. BNM mengakuibahwa benar mereka melakukan penggusuran.Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2292 K /Pid.Sus/201121.22.23.24.25.26.Dengan telah diselesaikannya persoalan melalui hukum adat, makapersoalan ini sudah selesai. Dongeng pandir cakap warah kita karenahukum udah putus perkara udah habis. Tuak tumpah manok mati, diarai tidak begumbang di batu tidak beguyah, licin betuang halusbecanai. Halang mencangking dapat, ular menalan kanyang.
Apakah ketika cukup banyak warga kampung membelawilayah adatnya justru dituduh turut serta melakukan tindakan pidana?.Apakah proses peliputan dianggap turut serta melakukan perbuatanyang dituduhkan? Mengadili Vitalis Andi sebagai seorang jurnalis yangsedang melaksanakan tugas jurnalisme adalah melanggar UndangUndang tentang Pers No. 40 Tahun 1999.
Bahwa Desa Bantan Sari yang merupakantempat tinggal Pemohon tidak belum pernah sekalipun melepaskanhaknya atas lahan milik Adatnya kepada PT. Bangun Nusa Mandiri(BNM) sebagaimana disyaratkan Pasal 8 Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentangIzin Lokasi.40. Dasar bagi PT.
BNM sudahmembayar adatnya dan ini membuktikan bahwa PT.
WILASMI
20 — 7
Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis LENNI IRAWATI BR.HOMBING sedangkan sebenarnya harus tertulis LENNI IRAWATISIHOMBING "tanpa ada marga yang tertera pada Akta KelahiranPemohon;Halaman 4 dari 10Penetapan Nomor 556/Pat.P/2020/PN MdnBahwa pada masa dulu orang tua saya dan Pemohon senang kalau adadicantumkan Boru, karena itu yang menandakan dulu adatnya lakilakidan Perempuan, dengan kemanjuan zaman sekarang Pemohonmenganti menjadi LENNI IRAWATI SIHOMBING;Bahwa tujuaan Pemohon melakukan perbaikan
Helvetia Kec.Medan Helvetia;Bahwa pemohon telah menikah;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki AktaKelahiran.Bahwa ada salah penulisan pada nama Pemohon.Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis LENNI IRAWATI BR.HOMBING sedangkan sebenarnya harus tertulis LENNI IRAWATISIHOMBING "tanpa ada marga yang tertera pada Akta KelahiranPemohon;Bahwa pada masa dulu orang tua saya dan Pemohon senang kalau adadicantumkan Boru, karena itu yang menandakan dulu adatnya lakilakidan Perempuan, dengan
194 — 265
Ledo Lestari terlebih dahulu menggusurtanah Saksi baru dibayarkan ganti rugi tersebuselain itu ada juga masyarakatlainnya yang sudah menerima ganti rugi yaitu milik pak Samsul dan pak Utadi;Bahwa di Semunying ada lembaga adatnya, ketua adatnya adalah pak DunJampung dan dilanjutkan oleh anaknya Jelipo, Dun Jampung, pak Jaribu dan pakAsmadi adalah tokoh masyarakat namun saksi tidak mengetahui mereka pernahmendukung pemerintah daerah kabupaten Bengkayang yang mendukungmasuknya PT.
Ledo Lestari diantaranya pakMisnar dan pak Pardi, didalam Hutan Adat tidak ada lahan usaha milikmasyarakat tapi kalau diluar Hutan Adat ada diantaranya adalah milik Engkalek,Sidah, Albert Jampung, Gadung dan yang lainnya, pada saat Hutan Adatdikukuhkan tersebut Hutan Adatnya sudah tidak ada yang ada sawit milik PT.Ledo Lestari namun saksi tidak tahu siapa yang member izin PT.
, ada pranata Adatnya, ada hartabenda Adatnya, itu semua menjadi salah satu syarat dapat dikukuhkan sebagaimasyarakat Hukum Adat;Bahwa adat masyarakat hukum adat adalah berdasar pada peraturan perundangundangan yang dapat mewakili pimpinan atau pranata Adat masyarakat Adat itu atauanggota dari lembaga Adatnya misalnya kalau sekarang dengan adanya undangundangdesa masyarakat Hukum Adat wajib menjadi Desa Adat, jadi didalam Desa Adat tentusaja yang dapat mewakili yaitu Ketua Desa Adat tersebut atau
perwakilan darilembaganya, yang biasanya disebut Temenggung itulah yang menjadi perwakilan darimasyarakat Hukum Adat yang sudah dikukuhkan misalnya Temenggung, atau namalain didaerahdaerah istilahnya berbedabeda;Bahwa harta benda Adat merupakan hasil dari penelitian panitia masyarakat HukumAdaharta itu bisa saja dalam bentuk rumah adatnya tapi bukan hanya materi ataukekayaan yang berbentuk uang tapi misalnya rumah adatnya, peralatanperalatanmemasaknya, simbolsimbol pemujaan merupakan harta kekayaan
saja belum diakuibegitu pula dengan hutan Adatnya, karena kita mengakui hukum positif jadi pernyataansepihak itu tidak bisa;Bahwa Ahli belum pernah melakukan penelitian tentang masyarakat Adat diKalimantan Barat tetapi untuk di Kalimantan Selatan sudah ahli lakukan denganmengambil sample pada suku Dayak Maratus namun Dayak Maratus tidak samadengan dayak Kalimantan Barat namun berdasarkan penelitian yang ahli lakukan,kebudayaan masyarakat Adat dayak itu hampir sama begitu pula Adat isti adatnya,kalau
91 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konsekuensi logis dimensi ini berarti pengakuan hakhak tradisional masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dan perlukita pahami dalam perkara a quo telah diakui secara yuridis yaituLembaga Masyarakat Marind Imbuti yang merupakan wujud nyatamasih terdapat masyarakat asli Papua di Kabupaten Merauke yangmenjunjung tinggi hukum adatnya;Bahwa dalam hukum nasional saat ini, masyarakat hukum adat diakuioleh konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat(2) UUD 1945 yang berbunyi:Negara mengakui
Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompokOrang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai wargabersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggalataupun atas dasar keturunan;Sementara itu, Putu Oka Ngakanet.aldalam Buku Dinamika ProsesDesentralisasi Sektor Kehutanan (halaman 13) mendefinisikan tanahulayat (hak kolektif/beschikkingsrecht) sebagai tanah yang dikuasaisecara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di manapengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat
Tanah Hak Ulayat Adat Milik Marga Mahuze Ndiwailik (SukuMarind Kayaka) yang telah dilepaskan Hak Adatnya melalui prosesHalaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 373 K/Pdt/2017jual beli dengan Bapak Kamarudin dengan ikuran panjang 79meter dan lebar 38 Meter dengan luas tanah 3.002 m? (tiga ribudua meter persegi) dengan batasbatas tanah sebagai berikut(bukti surat dan denah lokasi tanah terlampir) :Sebelah Timur : Jalan Saweni KaiSebelah Selatan : Tanah Paulina K.
Basik BasikSebelah Barat : Tanah adat Milik Marga MahuzeSebelah Utara : Tanah Puspo (milik Marga Gebze Awaba);Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun1999 yang menentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adatdianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masihmerasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersamasuatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannyaseharihari, terdapat tanah ulayat
57 — 27
Bahwa selain melibatkan kedua belah pihak diatas, Penggugatjuga seharusnya melibatkan Lembaga Masyarakat AdatMalamoi Sorong yang telah memberikan pengesahan kepadaTurut Tergugat tentang kepemilikan tanah adatnya terlebih lagiini diakui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa adalah tanahadat;4. Bahwa apabila tidak melibatkan ketiganya akan mengakibatkanperkara ini tidak tuntas penyelesaiannya karena masih adapihak yang harus di gugat;5.
Gugatan kabur (Obscuur libel);1.Bahwa dalam posita/fundamentum petendi gugatan, Penggugat tidakmenjelakan kapan (sejak tahun berapa) yang menjual tanah kepadaPenggugat memperoleh hak atas tanah dimaksud dan oleh siapa yangmelepaskan tanah adatnya sementara diakui olen Penggugat bahwatanah a quo berasal dari tanah adat;Bahwa Penggugat dalam posita/fundamentum petendi gugatan tidakmenguraikan beberapa kerugian yang ditimbulkan baik materiilmaupun immateriil namun tibatiba dalam petitum mencantumkan
Orpa Rosina Osok) sehingga harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum pada perkara in;Bahwa selain melibatkan kedua belah pihak diatas, Penggugat jugaseharusnya melibatkan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorongyang telah memberikan pengesahan kepada Turut Tergugat tentangkepemilikan tanah adatnya terlebih lagi ini diakui oleh Penggugatbahwa obyek sengketa adalah tanah adat;Bahwa apabila tidak melibatkan ketiganya akan mengakibatkanperkara ini tidak tuntas penyelesaiannya karena masih ada pihak
Gugatan kabur (Obscuur libel);1.Bahwa Tergugat dan Tururt Tergugat tetap mempertahankaneksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan kabur(obscuur libel) tanpa ada yang kecuali;Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsiTergugat dan Turut Tergugat tentang posita/fundamentumpetendi gugatan, bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan(sejak tahun berapa) yang menjual tanah kepada Penggugatmemperoleh hak atas tanah dimaksud dan oleh siapa yangmelepaskan tanah adatnya sementara diakui
Pertanyaannya adalah mengapaPenggugat sebagai pembeli tidak mencari tahu dahulu siapapemilik tanah adatnya? Apakah ini yang disebut denganberitikat baik?