Ditemukan 292 data
101 — 39
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yangada;. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;Halaman 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.10.11.12.13.14.15.16.. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleg sekolah danrencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite;.
Bahwa terdakwa pernah menyusun RKAS padaawal tahun dan dibuat satu kali pada saat rapat Pleno komite, yang dihadiriterdakwa selaku Kepala Sekolah dewan guru, pengurus komite dan orang tuamurid.
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteSekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harus memilikiRencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan, Sekolah harusmenyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOSmerupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana JangkaMenengah dan RKAS harus
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yangada;4. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite;6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman;7.
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOSmerupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana JangkaMenengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidiksetelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkanoleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atauyayasan (untuk sekolah swasta) ;.
46 — 17
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah(Formulir BOSK1 dan BOSK2);3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOSKabupaten/Kota (jika ada);4. Mengverifikasi jumlah dana yang ada dengan jumlah siswa yang ada;5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;6.
Menggunakan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, Bendahara dan komite sekolah(Formulir BOS03);7. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (FormulirBOS04);8.
)/RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dibuat oleh KepalaSekolah, Guru dan Komite Sekolah dimana selanjutnya penggunaan danaBOS yang sesuai dengan RKAS/RAPBS dibuatkan Laporan pertanggungjawabannya oleh Kepala Sekolah selaku Penanggung jawab dalampenggunaan dana BOS;Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI selaku Kepala Sekolah SDN 1Labuhan Ratu Dua Kec.
Way Jepara dalam mengelola Dana BOS tahun 2011dan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana Kerja Anggaran Sekolah(RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yangmana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dantahun 2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnyayakni di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh
)/Rencana AnggaranPendapatan Belanja Sekolah(RAPBS) SDN 5 Sukadana, melainkandikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Bendahara sekolahdalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOSSDN 5 Sukadana dimana Bendahara hanya dilibatkan sebatas pencairandana BOS di Bank Lampung Cabang Sukadana dan Selanjutnya dalamprakteknya, dana BOS tersebut oleh terdakwa ada yang tidak digunakansebagaimana yang seharusnya yang dituangkan dalam Rencana KerjaAnggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
160 — 112
3. 1 (satu) bundel legalisir Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 1 Luragung tahun pelajaran 2014/2015.
4. 1 (satu) bundel legalisir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Komite Sekolah SMK Negeri 1 Luragung.
5. 1 (satu) bundel legalisir proposal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat jenjang Pendidikan menengah tahun 2014 periode Juli s/d Desember 2014.
32. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun pelajaran 2013/2014.
33. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun pelajaran 2015/2016.
Dikembalikan kepada SMKN 1 Luragung melalui Saksi Rumiyani.
RKAS sebagai pedoman pengumpulan dana danpengeluarannya, juga sebagai pembatasan danpertanggungjawaban sekolah terhadap uanguang yangditerima.
) yang dibuatoleh pihak Sekolah dan Komite SekolahBahwa untuk penyusunan RKAS yang bertanggng jawabadalah Kepala Sekolah dalam hal ini Terdakwa.
, Kaprog dan bendahra, sedangkan untuk menyusundan menjilid menjadi satu bendel RKAS tersebut adalah saksidibantu oleh sdr.
Pihak Komitehanya menerima sodoran RKAS yang sudah jadi pada saat rapatkomite dari pihak sekolah untuk disahkan dalam rapat komitekemudian ditandatangani oleh ketua Komite Sekolah;Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyusunanRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragungtahun ajaran 2014/2015 karena saksi dan anggota komite lainnyatidak dilibatkan dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun ajaran2014/2015 tersebut;Bahwa Saksi tidak
RKAS sebagai pedoman pengumpulandana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan danpertanggungjawaban sekolah terhadap uanguang yangditerima.
46 — 58
Besar penggunaan Dana tiap bulandisesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuangdalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut:Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;Pembukuan :Buku Kas Umum (Formulir BOSK9) ;Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ;Buku Pembantu
DARMAPUTRA, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 untuk membuatRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan setelah disusunselanjutnya terdakwa IDA BAGUS KT.
DARMA PUTRA, S.Pd. mendatangihal 11 dari 139 halaman putusan nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.DpsKetua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede Agus Wahyudiuntuk menandatangani pengesahan Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah (RKAS) tersebut ;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 NusaPenida tahun 2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupun DanaBOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMPN 1Nusa Penida secara
Besar penggunaan Dana tiap bulandisesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuangdalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut:Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;Pembukuan :Buku Kas Umum (Formulir BOSK9) ;Buku Pembantu Kas (Formulir BOSKA4) ;Buku
DARMA PUTRA, S.Pd.mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede AgusWahyudi untuk menandatangani pengesahan Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) tersebut ;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusahal 32 dari 139 halaman putusan nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.DpsPenida tahun 2012 maka dicairkaniah dana BOS Pusat maupun DanaBOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMPN 1Nusa Penida secara
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagai tertuang dalam RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;Hal. 5 dari 56 hal. Put.
Darma Putra, S.Pd. mendatangiKetua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede Agus Wahyudi untukmeminta tandatangan pengesahan RKAS, padahal seharusnya dalammenyusun RKAS tersebut seharusnya dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;Hal. 10 dari 56 hal. Put.
) dimana RKAS ini harus mengacukepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan BabV huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :Hal. 24 dari 56 hal.
Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagaitertuang dalam lRencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut :Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;Pembukuan :Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ;Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ;Buku Pembantu
Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 mendatangiKetua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede Agus Wahyudi untukmenandatangani pengesahan RKAS, padahal seharusnya tugas untukmenyusun RKAS tersebut dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun2012 dimana Dana BOS dari Pusat maupun Dana BOS pendamping tersebutcair setiap triwulan, selanjutnya oleh Terdakwa WAYAN
87 — 23
Menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) untukpengalokasian dana FP2SMAK, berdasarkan dana yang dibutuhkanuntuk kegiatan operasional sekolah;2. Menggunakan Dana FP2SMAK Sesuai dengan nomenklatur RKAS;3.
Pertama tama pihak sekolah harus membuat RKAS yangberdasarkan usulan dari para bidang masing masing prosespembuatan RKAS tersebut yaitu sebagai berikut :e Pembuatan RKAS tersebut dibuat diawal tahun ajaran baru yaitupada bulan Juli.e Menerima usulan dari masing masing bidang ke bendahara.e Kemudian diajukan ke Kepala Sekolahe Kemudian disahkan oleh Komite sekolahb.
Bahwa Sebagian sudah sesuai dengan RKAS tetapi ada juga yang belummasuk RKAS tetapi kemudian yang belum masuk RKAS Saksimelakukan kordinasi dengan para wakil Saksi dan kemudianmengadakan perubahan atas RKAS tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui seluruhnya secara detail tentang barangyang dibelanjakan dan yang melakukan pemeriksaan atas barang yangsudah dibeli tersebut adalah bagian bidang Sarana dan Prasarana yangbernama Sdri. MARIANI dan Sdr.
Pertama tama pihak sekolah harus membuat RKAS yangberdasarkan usulan dari para bidang masing masing prosespembuatan RKAS tersebut yaitu sebagai berikut:e Pembuatan RKAS tersebut dibuat diawal tahun ajaran baru yaitupada bulan Juli.e Menerima usulan dari masing masing bidang ke bendahara.e Kemudian diajukan ke Kepala Sekolahe Kemudian disahkan oleh Komite sekolahb.
93 — 55
kepada peserta rapat,sebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (a) dan (b) ,TERGUGATll hanya pada saat akhir rapat menyampaikan RAPBS atau RKAS itu pun hanya sekilastidak lebih dari anatar 5 s/d 10 menit, padahal RAPBS atau RKAS itu merupakan dasarperhitungan dalam menentukan besaran dana yang akan dipungut kepada para orangtua sisw a baik itu besaran DSP dan SPPnya, dan seharusnya RAPBS atau RKAS dibuatterlebih dahulu di bahas dan ditanda tangani olen Ketua Komite dan Kepala Sekolah.Namun
Fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMAN 1 RangkasbitungTahun Pelajaran 2015/2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P 23 ;24. Fotocopy berita online tanggal 27 Juni 2011 berjudul : Kasus Dugaan Korupsi DiSMAN 1 Serang Mulai Disidangkan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P 2425. Fotocopy Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P 25 ;26.
Fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ) Tahun Pelajaran2014/2015 SMAN 1 Rangkasbitung, selanjutnya bukti surat diberi tanda T 39 ;40. Fotocopy Laporan Keuangan Komite SMAN 1 Rangkasbitung tahun pelajaran2014/2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda T 40 ;41. Fotocopy Surat Pernyataan Moch Ganesha dan Moch. Ojat Sudrajat S., tertnggal 7Juli 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda T 41 ;42.
kepada peserta rapat,sebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (a) dan (b) , TERGUGATll hanya pada saat akhir rapat menyampaikan RAPBS atau RKAS itu pun hanya sekilasPutusan Noror 6/Pdt.G/2016/PN.Rkb.30tidak lebih dari anatar 5 s/d 10 menit, padahal RAPBS atau RKAS itu merupakan dasarperhitungan dalam menentukan besaran dana yang akan dipungut kepada para orangtua sisw a baik itu besaran DSP dan SPPhnya, dan seharusnya RAPBS atau RKAS dibuatterlebih dahulu di bahas dan ditanda tangani
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ) Tahun Pelajaran 2014/2015SMAN 1 Rangkasbitung, selanjutnya bukti surat diberi tanda T 39 ;15.
36 — 11
III tahun 2010.36.1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan Ill Tahun2011.37.1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Kas TunaiTriwulan Ill tahun 2011.Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 51 dari 54 Halaman5238.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan Illtahun 2011.39.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan Illtahun 2011.40.1 (satu) buah Asli buku Bos K1 Buku RKAS/RAPBSTriwulan Ill tahun 2011.41.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPv)Triwulan IV tahun 2011.
2012.70.1 (satu) buah Asli buku BosK1 Buku Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.71.1 (satu) bundel AsliSurat Pertanggung Jawaban (SPJ)Triwulan tahun 2013.( Belum ditanda tangan OlehRekanan dan Kepala Sekolah dan Bendahara)72.1 (satu) buah Asli buku BosK3 Buku Kas UmumTriwulan Tahun 2013.
) Triwulan IIItahun 2010.36)1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III Tahun 2011.Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 56 dari 54 Halaman5737)1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Kas Tunai Triwulan Illtahun 2011.38) 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2011.39)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2011.40)1 (satu) buah Asli buku Bos K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan IIItahun 2011.41)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IVtahun
danAnggaran Sekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 58 dari 54 Halaman5971)1 (satu) bundel AsliSurat Pertanggung Jawaban (SPUJ) Triwulan tahun 2013.( Belum ditanda tangan Oleh Rekanan dan KepalaSekolah dan Bendahara)72)1 (satu) buah Asli buku BosK3 Buku Kas Umum Triwulan Tahun2013.
danAnggaran Sekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 67 dari 54 Halaman6871.1 (satu) bundel AsliSurat Pertanggung Jawaban (SPW) Triwulan tahun 2013.( Belum ditanda tangan Oleh Rekanan dan KepalaSekolah dan Bendahara)72.1 (satu) buah Asli buku BosK3 Buku Kas Umum Triwulan Tahun2013.
66 — 12
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan dokumen dokumen RKAS, mencairkan dana BOS triwulan dan juga membuatlaporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dan dana BOStriwulan (periode bulan Januari s/d Maret 2012)..
Sopar Manurung sebagai komite sekolah.Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja rincian RKAS dan BOS triwulan Januari 2012 s/d Maret 2012.Bahwa tata cara penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)untuk tahun ajaran 2012 adalah : sekolah membuat RKAS pertriwulanajaran sekolah dan menyampaikan RKAS kepada manager BOS DinasPendidikan tingkat Kabupaten, pada awal triwulan sekolah menerimadana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah sedangkan penyalurandana BOS untuk tahun 2012 triwulan terhitung mulai
Berita acara rapat pembahasan rencana kegiatan dan anggaransekolah (RKAS) SMP Negeri 2 Uluan tahun 2012 tanggal 13Februari 2012.. Surat pemberitahuan pertanggungjawaban nomor900/014/SMP.2/UL/2012, tanggal 6 Januari 2012..
Membuat Rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan ke tim BosKabupaten.4.
Membuat Rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan ke tim BosKabupaten.4.
61 — 17
Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.1 (satu) Bendel Dokumen Rencana Kerja Sekolah dan Rencana kerjaAnggaran Sekolah (RKAS)Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.1 (satu) Bendel Dokumen Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS)Tahun Anggaran 2013. 1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) SDN Pangrango Kota Cirebon Tahun Anggaran 201 1.5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB, No.Rek :0011591477100 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengantanggal 31 Desember
BdgBahwa pada kenyataannya dalam pengelolaan dana BOS TA. 2010 yangpelaksanaannya dilakukan pada tahun 2011 terdakwa ELON SARLAN ,S.Pd, MM bin (alm) RUKMAN dalam penyusunan Rencana JangkaMenengah dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tidakmelibatkan langsung Bendahara Bos Pusat, Bos Propinsi dan Kota,melainkan diluar Tim Manajemen Bos dengan menyuruh saksi HERU FITRIKUSWANTO, sedangkan Komite Sekolah yaitu saksi P. EDDY WARDOYO,SH.
Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapatdewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan KomiteSekolah.Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN.
Untuk penggunan dana bosyang tidak ada bukti pengeluarannya saksi HERU FITRI KUSWANTOdisuruh terdakwa dibuatkan bukti pengeluaran dana menggunakankwitansi dan dibuatkan bukti pendukungnya menggunakan Notapenjualan yang bersifat umum atau Nota atas nama Toko yang masih dalamkeadaan kosong, setelah diisi uraian pembeliannya dengan menyesuaikanOutput kegiatan didalam RKAS kemudan Nota dan Kwitansi tersebut diberiTanda Cap/Stempel atas nama Toko tersebut.
SRIHAYATI Binti (Alm) JAJANG SUDIRJA selaku Pemilik Toko Percetakan danAlat Tulis Kalitanjung, saksi MULYONO Bin NGADIMAN selaku TokoPercetakan Ofset Mulya Jaya saksi NURHALIMAH Binti RIDWAN selakuPemilik Toko Ketabahan Photo copy Centre dimana Notanota penjualannyatelah dipalsukan, agar LPJ yang dibuat tersebut sesuai dengan outputkegiatan yang direncanakan didalam RAPBS/RKAS SDN Pangrango.Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN.
MOHAMAD AMIRUDIN, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SUHIRMAN Bin SUHARYONO
119 — 47
(satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 33601305;
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 33601521;
- 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan SMK Kerabat Kita Bumiayu Nomor: 422.7/00340 Nomor 111/I.03/5.MK/TU/2017;
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 420/7 Tahun 2017;
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 420/8 Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS
& Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2014/2015;
- 1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2015/2016;
- 1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2016/2017;
- 1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2017/2018;
- Uang sebesar Rp.59.293.000,-
& Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2014/2015;130) 1 (Satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2015/2016;131) 1 (Satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2016/2017;132) 1 (Satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2017/2018;133) Uang sebesar Rp.59.293.000, (lima puluh sembilan juta dua
berjalan;Halaman 74 dari 156 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgBahwa isi dari RKAS tersebut adalah rencana yang mengambarkantentang sumbersumber anggaran dan kebutuhan sekolah pada tahuntersebut; Bahwa RKAS SMK Kerabat Kita Bumiayu tahun 2015 dan 2016 belummencantumkan dana BOS serta jumlah dana yang diterima sedangkanditahun 2017 dana BOS sudah dicantumkan dalam RKAS namun belumdisetujui oleh Komite Sekolah;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMKKerabat Kita Bumiayu
untuk tahun 2017 belum mencantumkan dana BOS dalam RKAS,namun RKAS perubahan di tahun tersebut telah mencantumkan penerimaandana BOS sebesar Rp.1.960.000.000, (Satu milyar sembilan ratus enam puluhjuta rupiah);Bahwa jumlah dana BOS yang diterima dalam kurun waktu 2015 s/d 2017sebagai berikut:a.
& Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2014/2015;1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2015/2016;1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2016/2017;1 (satu) lembar bukti Realisasi RKAS & Rencana Kerja dan AnggaranSekolah (RKAS) SMK Kerabat Kita Bumiayu 2017/2018;Uang sebesar Rp.59.293.000, (lima puluh sembilan juta dua ratussembilan puluh
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : IRNA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SURIATI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MULYANA SAFITRI, SH
79 — 36
/siswa/tahun;e Kemudian pihak Menajemen BOS Kota mengevaluasi dan mencocokkan datatersebut, untuk selanjutnya dikirimkan ke Manajemen BOS Propinsie Selanjutnya dana BOS masuk ke Kas Umum Negara (KUN) kemudian dikirim keKas Umum Daerah (KUD) baru dimasukan ke rekening masingmasing sekolah;e Sebelum dana dimasukan ke rekening sekolah terlebin dahulu manajemensekolan membuat EDS (Evaluasi Diri) dan membuat RKAS (Rencana KerjaAnggaran Sekolah);e Dan penggunaan dana harus sesuai dengan RKAS yang telah
Membuat RKAS yag mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOSKabupaten/Kota;d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yag ada;e. Mengelola dana Bos secara bertanggungjawab dan transparan;f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencanapenggunaan dana BOS ( RKAS) di papan pengumuman sekolah yangditandatangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan Ketua Komite Sekolah;g.
/siswa/tahun;e Kemudian pihak Menajemen BOS Kota mengevaluasi dan mencocokkan datatersebut, untuk selanjutnya dikirimkan ke Manajemen BOS Propinsi;e Selanjutnya dana BOS masuk ke Kas Umum Negara (KUN) kemudian dikirim keKas Umum Daerah (KUD) baru dimasukan ke rekening masingmasing sekolah;e Sebelum dana dimasukan ke rekening sekolah terlebin dahulu manajemensekolan membuat EDS (Evaluasi Diri) dan membuat RKAS (Rencana KerjaAnggaran Sekolah);e Dan penggunaan dana harus sesuai dengan RKAS yang telah
Membuat RKAS yag mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOSKabupaten/Kota;d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yag ada;e. Mengelola dana Bos secara bertanggungjawab dan transparan;f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS ( RKAS) dipapan pengumuman sekolah yangditandatangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan Ketua Komite Sekolah;g.
126 — 21
03 September 2015 tersebut, TERGUGAT Il langsungmenyampaikan atau menawarkan besaran angka iuran DSP dan SPP,dalam penyampaian awal kepada peserta rapat dalam hal ini orang tua/ walisiswa di buka dengan dana DSP sebesar Rp 5,000,000/ (lima Juta Rupiah)dan SPP sebesar Rp 500,000/ (lima ratus ribu Rupiah), tanpa terlebihdahulu meyampaikan dan membahas dokumen berupa (Rencana AnggaranPendidikan dan Biaya Sekolah) selanjutnya disebut RAPBS atau (RencanaKegiatan Anggaran Sekolah)selanjutnya di sebut RKAS
kepada pesertarapat, sebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (a)dan (b) ,TERGUGAT II hanya pada saat akhir rapat menyampaikan RAPBSatau RKAS itu pun hanya sekilas tidak lebih dari anatar 5 s/d 10 menit,padahal RAPBS atau RKAS itu merupakan dasar perhitungan dalammenentukan besaran dana yang akan dipungut kepada para orang tua siswabaik itu besaran DSP dan SPPnya, dan seharusnya RAPBS atau RKASdibuat terlebih dahulu di bahas dan ditanda tangani oleh Ketua Komite danKepala Sekolah.Namun
Dengantidak di bahasnya RAPBS atau RKAS dalam rapat orang tua siswa padatanggal 03 September 2015 tersebut, PENGGUGAT ataupun para orang tua/ wali siswa lainnya kehilangan haknya untuk mengetahui dana DSP danSPP tersebut akan digunakan untuk apa dan berapa banyak total dana yangakan diterima.10.Bahwa rapat Pemilihan Pengurus atau anggota Komite yang barusebagaimana terurai diatas telah membuktikan adanya Perbuatan MelawanHukum dari TERGUGAT I, dengan adanya keputusan sepihak atas namaorang tua siswa
Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepadasatuan pendidikan mengenai : (0) Rencana Anggaran Pendidikan danBelanja Sekolah (RAPBS)25.Bahwa dalam penyusunan RAPBS atau RKAS seharusnya dilakukan olehpihak sekolah dan pihak Komite Sekolah, apabila sudah dapat disetujui danHalaman 14 dari 31 halaman Putusan No.139.PDT/2016/PT.BTNdisepakati kedua belah pihak maka RAPBS tersebut disampaikan ke OrangTua/ wali siswa untuk disepakati, hal ini diaturdalamLampiran Il KeputusanMenteri Pendidikan
Dalam kesempatantersebut Penggugat mendapatkan fotocopy RKAS (Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah) (Bukti P14) untuk tahun ajaran 2015/2016 SMAN 1Rangkasbitung.27.Bahwa dalam RKAS tersebut banyak hal yang sangat bisa didiskusikandengan para orang tua siswa, mengingat dana yang diperkirakan terkumpuldari Rp 2,968,000,000/ (Dua Milyard Sembilan Ratus Enam Puluh DelapanJuta Rupiah) suatu nilai yang sangat besar, diluar dana BOS Nasional danBOS Daerah, sebagai contoh mengenai data siswa yang bebas SPP
1107 — 815 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan ... [Selengkapnya]
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaansekolah;3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didikyang ada;Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolahdan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumumanHal. 3 dari 52 hal. Put.
Dana Komite atau dana sumbangan dari siswa yang disepakati dalamRapat komite dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesarRp549.070.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh riburupiah).Bahwa untuk penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)SMP.
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteSekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harus memilikiRencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan, Sekolah harusmenyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOSmerupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana JangkaMenengah dan RKAS harus
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yangada ;7Hal. 15 dari 52 hal. Put. Nomor 2231 K/PID.SUS/20174. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleg sekolah danrencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite;6.
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 649 K/PID.SUS/2017ditanyakan, Terdakwa menjawab itu yang sapicik tu untuak ambo nyopak, SPJ nyo sasuaian sajo jo RKAS yang ado (yang sedikit itu adalahjatah saya, SPJ nya buatlan sesuai dengan RKAS yang sudah ada).Kemudian dana BOS Triwulan tahun 2011 tersebut dilaporkanpenggunaannya oleh Terdakwa kepada Bagian Pengelolaan Dana BOSDinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok dengan suratSPJ seolaholah semua dana tersebut telah dipergunakan sesuai aturandan tidak ada sisa;Bahwa selanjutnya
Dan tetapmemerintahkan saksi HENDRIZAL MAIZON untuk membuatkan SPJseperti yang ada dalam RKAS, padahal faktanya tidaklah demikian;Bahwa selanjutnya dana BOS triwulan VI tahun 2011 dicairkan olehTerdakwa bersama dengan saksi HENDRIZAL MAIZON pada tanggal 29Desember 2011 sejumlah Rp27.000.000,00. Dari dana tersebut Terdakwamengambilnya sejumlah Rp17.000.000,00 sedangkan sisanya dipegang oleh saksi HENDRIZAL MAIZON.
Maka sesuai perintah Terdakwa sebelumsebelumnya, saksiHENDRIZAL MAIZON membuatkan SPJ terhadap semua dana yangdiambil itu dan melaporkan SPJ nya kepada Dinas Pendidikan Kota Solokdengan cara disesuaikan dengan RKAS yang ada padahal faktanya tidakdemikian;Pada Tahun 2012:Bahwa dana BOS triwulan 1 tahun 2012 dicairkan oleh Terdakwa bersamadengan saksi HENDRIZAL MAIZON pada tanggal 24 April 2012 sejumlahRp35.000.000,00.
Dan tetapmemerintahkan saksi HENDRIZAL MAIZON untuk membuatkan SPJseperti yang ada dalam RKAS, padahal faktanya tidaklah demikian;Bahwa selanjutnya dana BOS triwulan VI tahun 2011 dicairkan olehTerdakwa bersama dengan saksi HENDRIZAL MAIZON pada tanggal 29Desember 2011 sejumlah Rp27.000.000,00. Dari dana tersebut Terdakwamengambilnya sejumlah Rp17.000.000,00 sedangkan sisanya dipegangoleh saksi HENDRIZAL MAIZON.
Terbanding/Penuntut Umum : EKA AFTARINI, SHMH
120 — 45
Rencana penggunaan dana operasional sekolah bagi siswakurang mampu tidak dituangkan dalam RKAS tersendiri / dipisahdengan kegiatan lain.d.
RKAS triwulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KomiteSekolah dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya.
Penyediaan dana operasional sekolah bagi siswakurang mampu penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhanmasingmasing sekolah yang dituangkan dalam RKAS. Penyediaan dana operasional sekolah bagi siswakurang mampu harus dalam Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah (RKAS) dan dipisah dengan kegiatan lain."
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) yaitu :Pasal 28 :Ayat (1) : Kepala sekolah menyusun laporan realisasi RKAS secaratriwulan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungJawabnya.Ayat (2) : Laporan realisasi RKAS triwulan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada Komite Sekolah dan Kepala Dinas palinglambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.Pasal 29 ayat (1) : Pada
Penyediaan dana operasional sekolah bagi siswa kurangmampu penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing sekolah yang dituangkan dalam RKAS.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
275 — 259
,Bahwa pada saat penyusunan RKAS, banyak RKAS yang dibuat oleh KepalaTK/Lembaga PAUD yang dicoret oleh saksi SULASTRI dan ada pula yang samasekali tidak tahu membuat RKAS sehingga Kepala TK tersebut menemui Terdakwadirumahnya untuk dibuatkan RKAS kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMINuntuk membuatkan/mengetikkan RKAS yang telah ditulis tangan dan mengetikkembali RKAS yang dicoret oleh saksi Dra.
kemudianmengumpulkan RKAS tersebut ke Bidang PAUD dan DIKMAS lalu saksiDra.
IHSAN, kemudian saksiMUSTAMIN diperintahkan untuk membagikan nota pesanan tersebut kepada KepalaLembaga PAUD sebelum masuk kedalam ruangan.Bahwa pada saat penyusunan RKAS, banyak RKAS yang dibuat oleh KepalaTK/Lembaga PAUD yang dicoret oleh saksi SULASTRI dan ada pula yang samasekali tidak tahu membuat RKAS sehingga Kepala TK tersebut menemui Terdakwadirumahnya untuk dibuatkan RKAS kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMINuntuk membuatkan/mengetikkan RKAS yang telah ditulis tangan dan mengetikkembali
RKAS yang dicoret oleh saksi Dra.
kemudianmengumpulkan RKAS tersebut ke Bidang PAUD dan DIKMAS lalu saksi Dra.SULASTRI dan saksi Drs.
78 — 11
), karena RencanaJangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidikansetelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPDPendidikan Kab / Kota atau yayasan.
RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dankhusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan.Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 10/Pid.susTPK/2015/PN.
) yang dibuat oleh Sekolah.Bahwa dalam menyusun RKAS harus berpedoman kepada Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI No. 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknispenggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dimana rencanakegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), karena Rencana Jangka Menengahdan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidikan setelahmemperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPDPendidikan Kab / Kota atau yayasan.
474 — 217
TPK/2014/PN.TKdan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana kerja Anggaran Sekolah(RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yangmana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dan taun2012 dimana telah dibuatkan SPU tiap triwulannya di tiap Tahunnya yakni ditahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh terdakwa selakupenanggung jawab
Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS)SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec.
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah(Formulir BOSK1 dan BOSK2);3.
TKdan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana kerja Anggaran Sekolah(RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yangmana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dan tahun2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnya yakni ditahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh terdakwa selakupenanggung jawab pengelolaan
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
80 — 39
33. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
35. 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;
37.
duaratus rupiah); Bahwa FP2SMAK (Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan SMA / SMkK)adalah Program Pemerintah kota Depok dalam bentuk Pendanaan BiayaOperasional non personalia bagi satuan pendidikan SMA/SMK Negeri sebagaipelaksana program pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK; Bahwa mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan danaFP2SMAK mengacu pada Peraturan Walikota Depok (PERWA) No. 25 Tahun2012, tentang Pedoman Penggunaan Dana FP2SMAK, lampiran 1, huruf a:sekolah mengisi formulir dan RKAS
AMAS FARMAS selaku kepala sekolah.Bahwa yang menjadi dasar saksi EUIS NURLELA untuk menggunakan uangadalah RKAS yang sudah disusun, namun tidak sepenuhnya, ada juga yangterdakwa dan kepala sekolah gunakan tidak sesuai dengan RKAS dan saksiEVIS NURLELA juga tidak membuat BA Perubahan RKAS apabilamenggunakan dana FP2SMAK diluar dari RKAS.
dua ratusrupiah); Bahwa FP2SMAK (Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan SMA / SMk)adalah Program Pemerintah kota Depok dalam bentuk Pendanaan BiayaOperasional non personalia bagi satuan pendidikan SMA/SMK Negeri sebagaipelaksana program pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMkK; Bahwa mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan danaFP2SMAK mengacu pada Peraturan Walikota Depok (PERWA) No. 25 Tahun2012, tentang Pedoman Penggunaan Dana FP2SMAK, lampiran 1, huruf a:sekolanh mengisi formulir dan RKAS
yang sudah disusun, namun tidak sepenuhnya, ada juga yangterdakwa dan kepala sekolah gunakan tidak sesuai dengan RKAS dan saksiEVIS NURLELA juga tidak membuat BA Perubahan RKAS apabilamenggunakan dana FP2SMAK diluar dari RKAS.
tanggal November 2013;1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13Dikmen tanggal 02 Desember2013 Perihal Pemindah Bukuan;1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitaspenyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember2013;1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA danSMK Negeri bulan Desember.6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7November 20131 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS