bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahibukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

pada bagian huruf Fmengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemohon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahbukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

Barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar printout Profil Utama Badan pada SIDJP, atasnama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.2. 1 (satu) lembar printout Kewajiban pada SIDJP, atas namaCV KARYA TEKNIK MANDIRI.3. 1 (satu) lembar printout Lampiran V, SPT PPh. Badan tahun2013 pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.4.

(tiga) lembar printout Detail Pelaporan pada SIDJP, atas namaCV KARYA TEKNIK MANDIRI.5. 1 (Satu) lembar printout Lampiran 1111 B2, SPT Masa PPNbulan Desember 2013 (NORMAL) pada SIDJP, atas nama CVKARYA TEKNIK MANDIRI.6. 1 (Satu) lembar printout Lampiran 1111 B2, SPT Masa PPNbulan Desember 2013 (PEMBETULAN 1) pada SIDJP, atas namaCV KARYA TEKNIK MANDIRIQ.

Barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar printout Profil Utama Badan pada SIDJP, atasnama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.2. 1 (Satu) lembar printout Lampiran V pada SIDJP, SPT TahunanPPh.

.6. 1 (Satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2011pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.7. 7 (tujuh) set printout SPT Masa PPN tahun 2011 (Masa Mel,Juli, Agustus, Sept, Okto, November, dan Desember) pada SIDJP,atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.8. 1 (Satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2012pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.9. 6 (enam) set printout SPT Masa PPN tahun 2012 (Masa Juli,Agustus, Sept, Okto, November, dan Desember) pada SIDJP, atasnama

PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.10. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.11. 10 (Sepuluh) set printout SPT Masa PPN tahun 2013 (MasaJanuari,Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, Sept, Okto, November, danDesember) pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZINDONESIA.12. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.Seluruhnya (huruf a s/d huruf q) tetap terlampir dalam berkas perkara

PPN April 2014 (Normal);

);

PPN Juni 2015 Normal (Print out SIDJP);

INTILANDuntuk melakukan kegiatan usaha penyiapan lahan di area NGORO INDUSTRIALPARK di Dusun Bangsri Rt 04 Rw 04 Kelurahan Kembangsari Kecamatan NgoroKab Mojokerto; Bahwa CV SINERGI PRIMA UTAMA terdaftar di Kantor Pelayanan PajakPratama Malang Selatan dengan NPWP :31.407.823.9623.000, dan terdaftar sebagaiWajib Pajak sejak tanggal 31 Oktober 2011 selanjutnya dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) ~~ sejak tanggal 12 April 2012; Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP

Pengertian istilah ini maksudnyaadalah menggunakan faktur pajak tersebut sebagai pengurang (kredit)dalam menghitung besarnya PPN yang harus disetor; Berdasarkan data SIDJP pada KPP Pratama Malang Selatan dan ModulPenerimaan Negara Portal DJP, pelaksanaan kewajiban perpajakan CVSINERGI PRIMA UTAMA NPWP : 31.407.823.9623.000, dapat dijelaskansebagai berikut: Penyampaian SPT Masa PPN tahun = 2013 sebagai berikut:Putusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 62 dari 91 halamanTAIILN =MTLLAN1A eeue IN

); 1 set SPT masa PPN Januari 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Pebruari 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Maret 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Maret 2015 Pembetulan 1 (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN April 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN April 2015 Pembetulan 1 (Print outSIDJP); 1 set SPT masa PPN Mei 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Juni 2015 #/Normal' (Print outSIDJP); 1 set SPT masa PPN Juni 2015 Pembetulan

1 (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Juli 2015 Pembetulan 1 (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Agustus 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN September 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set Surat Kuasa CV Sinergi Prima Utama tanggal 2 Maret 2016 dari Antok Ndaru Cahyono kepada ZaenalFatah; 1 lembar Surat Himbauan Nomor S.

); 1 set SPT masa PPN Januari 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Pebruari 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Maret 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Mei 2015 Normal (Print out SIDJP); 1 set SPT masa PPN Juni 2015 Normal (Print outSIDJP); 1 set SPT masa PPN Juni 2015 Pembetulan 1 (Print out SIDJP);1 set Surat Kuasa CV Sinergi Prima Utama tanggal 2 Maret 2016 dari Antok Ndaru Cahyono kepada ZaenalFatah; 1 lembar Surat Himbauan Nomor S.

pada bagian huruf Fmengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahbukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemohon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 JuniMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskan2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahbukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

PARUNG HARAPAN Pusat (NPWP01.627.096.9418.000) dan Cabang (NPWP 01.627.096.9418.001) tidakmelaporkan kewajiban SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas PengalihanTanah dan Bangunan karena tidak ada data pelaporan kewajibanperpajakan di aplikasi SIDJP dan dokumen fisik SPT Masa PPh Pasal 4ayat (2). Berdasarkan data dalam administrasi perpajakan dinyatakan bahwa PT.PARUNG HARAPAN tidak mengikuti program Pengampunan Pajak (TaxAmmnesty). Bahwa PT.

Tangerang, Banten dengan Klasifikasi LapanganUsaha (KLU) 41019 atau bergerak dalam bidang usaha Konstruksi GedungLainnya.Berdasarkan administrasi SIDJP diketahui bahwa Cabang PT. PARUNGHARAPAN (NPWP 01.627.096.9418.001) terdaftar dalam administrasiperpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi pada tanggal14072000. Wajib Pajak telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) pada tanggal 14072000 dan beralamat di JI.

PARUNG HARAPAN NPWP.01.627.096.9418.000, Nomor Tanda Terima: 434000018888.Print Out SIDJP Profil WP atas nama PT. PARUNG HARAPAN (Pusat)NPWP. 01.627.096.9418.000.Print Out SIDJP Profil WP atas nama PT. PARUNG HARAPAN(Cabang) NPWP. 01.627.096.9418.001.Kartu PT. PARUNG HARAPAN (Cabang) NPWP 01.627.096.9411.KEP222/WPJ.07/KP.1103/2000 Hal. Pengukuhan Sebagai PengusahaKena Pajak PT.

PARUNG HARAPAN NPWP.01.627.096.9418.000, Nomor Tanda Terima: 434000018888.Print Out SIDJP Profil WP atas nama PT. PARUNG HARAPAN (Pusat)NPWP. 01.627.096.9418.000.Print Out SIDJP Profil WP atas nama PT. PARUNG HARAPAN(Cabang) NPWP. 01.627.096.9418.001.Kartu PT. PARUNG HARAPAN (Cabang) NPWP 01.627.096.9411.KEP222/WPJ.07/KP.1103/2000 Hal. Pengukuhan SebagaiPengusaha Kena Pajak PT.

Surat Kuasa tersebutharus dilampirkan dalam laporan perpajakan tersebut.Bahwa setahu saksi yang menandatangani SPT PPN Sadr Sutardi Liliselaku direktur PT Mangga Dua.Bahwa berdasarkan Data SIDJP, Pengurus PT MANGGA DUA, NPWP :01.002.252.3004.000 SUTARDILILI, jabatan : Direktur, NPWP : 07.594.347.2036.000, FANNY TANUWWAYA, jabatan : Komisaris, NPWP : tidak ada,Bahwa berdasarkan Data SIDJP, Pengurus PT MANGGA DUA, NPWP :01.002.252.3004.000 PT BERLIAN CEMERLANG ABADI, NPWP : 02.545.434.9027.000, pemilik

Bahwa berdasarkan data yang ada pada SIDJP, pihak yang berwenanguntuk menandatangani laporan kewajiban perpajakan PT CAHAYARAGAM SAKTI adalah FOE GUNAWAN SUTJIPTO selaku Direktur PTCAHAYA RAGAM SAKTI, sedangkan yang menangani perpajakan saksitidak mengetahuinya.

) saham; Bahwa berdasarkan SIDJP, selama saksi menjadi AR PT GRAHAPARAMA PRIMA, NPWP : 01.605.449.6019.000, WP yangbersangkutan tidak pernah mengajukan perubahan identitas apapun.

Nomor 20 tanggal 12 Juli 2005.Terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerahsejak tanggal 20 Juli 2005.Bahwa berdasarkan Profile Wajib Pajak Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) yang ada pada KPP Pratama Jakarta Palmerah,PT ANDAL BANGUN SELARAS, NPWP : 02.398.984.1031.000 telahdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 12 Januari2006.Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),kegiatan usaha dari PT ANDAL BANGUN SELARAS adalah KonstruksiGedung

Lainnya (KLU: 41019).Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),alamat kegiatan usaha dari PT ANDAL BANGUN SELARAS adalah di JI.Kemanggisan llir No.6, Kemanggisan, Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan akta notaris, pemegang saham/pemilik dari PTANDAL BANGUN SELARAS adalah: Ir.

REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;5. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;6.

TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011.10. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT.

GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);12. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT.

ZENFAKARYA MITRA UTAMA;3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT.

REMBANG JAYA UTAMA;7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT.

CITRA SENTRA DINAMIKAuntuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yangdidownload dari SIDJP;8.

WASENA SATYANUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak JanuariHal.11 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.

CITRA SENTRA DINAMIKA untukmasa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang didownload dari SIDJP.8.

ZENFAKARYA MITRA UTAMA;3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajakOktober 2010 atas nama PT. REMBANGJAYA UTAMA;4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajakNovember 2010 atas nama PT. REMBANGJAYA UTAMA;5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajakDesember 2010 atas nama PT.

ZENFAKARYA MITRA UTAMA;1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untukmasa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANGJAYA UTAMA;1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untukHal.235 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.18.masa pajak November 2010 atas namaPT. REMBANG JAYA UTAMA;5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untukmasa pajak Desember 2010 atas namaPT.

rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 3 dari 182 halaman Putusan No:80/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst Kuitansi pembayaran uang muka Apartemen Menara Cawang Type 33 M2 Blok.B16 Lantai 7 dan surat persetujuan pembelian sebanyak 5 (lima) lembar; Kuitansi pembayaran uang muka Apartemen Menara Cawang Type 33 M2 Blok.B16 Lantai 7A dan surat persetujuan pembelian sebanyak 5 (lima) lembar; Foto copy Surat Edaran Nomor: SE100/PJ/2010 tentang Kebijakan PerubahanData SIDJP

Berca Hardayaperkasa; Copy Laporan Hasil Audit Serentak Belanja Modal Di Lingkungan DepartemenKeuangan Tahun Anggaran 2006 Nomor : LAP22/IJ.6/BA.62/2007 tanggal 30Mei 2007; Asli 1 (satu) Buku Dokumen Kelengkapan Prakualifikasi Paket 10Pengembangan Infrastruktur Database DRC & Pengembangan Aplikasi SIDJP; Asli 1 (satu) Amplop Data Biaya Penawaran Paket Server I ditujukan kepadaPanitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Komputerdan Sarana Pendukungnya Direktorat Informasi Perpajakan

(Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)merupakan program berkelanjutan yang dimulai dilaksanakan sejak tahun2006 sampai dengan tahunBahwa setahu saksi pada tahun 2007 program SIDJP tersebutdisempumakan yaitu adanya penambahan modulmodul aplikasi danpenambahanperangkat; Bahwa setahu saksi pada tahun 2007, performance (diantaranya terkaitdengan kecepatan) kinerja SIDJP kurang dan belum dapat dimanfaatkanserta SIDJP masih belum bisa menjangkau/diaplikasikan di semua daerah diIndonesia sehingga

dipasang aplikasi lainnya yaitu SIPMOD;Bahwa pada tahun 2007, saksi pernah mengusulkan untuk dilakukan auditIT, maksudnya untuk mendukung adanya indikasi bahwa performapengadaan tersebut masih kurang baik, yaitu sering error (banyak keluhandari userBahwa terkait dengan jawaban saksi dalam BAP bahwa Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) tidak ada perencanaan, menurut saksimemang SIDJP tidak ada perencanaan, yang ada hanyalah blue print;Bahwa terkait dengan jawaban saksi dalam BAP saksi

SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dalam melaksanakan tugasberkaitan wajib pajak yang diimplementasikan pada Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar I dan II;Bahwa SIDJP dikembangkan secara bertahap dan pada tahun 2006dilakukan pengadaan Switch untuk pengembangan;Bahwa sebagai suatu sistem, SIDJP berjalan meskipun ada hambatanhambatanBahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengaujukanpertanyaan dankeberatan;1 MICHAEL SURYA GUNAWAN.Bahwa saksi tidak kenal denganTerdakwa

berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat diketahui :Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksiatas Faktur Pajak Standar Masukan yang penerbitannya tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa pada proses keberatan, koreksi tetap dipertahankan dengan pertimbangansebagai berikut:a Bahwa terdapat kesalahan mencantumkan NPWP, tertulis02.253.529.8527.000 (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnyamenurut data SIDJP

adalah 02.253.329.8524.001;b Dan kesalahan mencantumkan alamat pada Faktur Pajak yaitu Jl.Raya Secang Magelang KM 1 Gd Bulog RT 17 RW 5 SecangMagelang (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnya adalahJogopranan RT 002 RW 005, Jogonegoro Mertoyudan MagelangJawa Tengah sesuai data SIDJP;c Bahwa Faktur Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13ayat (5) UndangUndang PPN, sehingga Faktur Pajak tersebuttidak dapat diperhitungkan;Halaman 7 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 599/B/PK/PJK/201310a Terdapat kesalahan mencantumkan NPWP, tertulis02.253.529.8527.000 (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnyamenurut data SIDJP adalah 02.253.329.8524.001;b Dan kesalahan mencantumkan alamat pada Faktur Pajak yaituJl.Raya Secang Magelang KM 1 Gd Bulog RT 17 RW 5 SecangMagelang (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnya adalahJogopranan RT.002 RW 005, Jogonegoro Mertoyudan MagelangJawa Tengah sesuai data SIDJP;2 Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPNmengamanatkan

Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon PeninjauanKembali terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 padaSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)ditemukan fakta bahwa DPP/Penghasilan Bruto adalahsebesar Rp91.651.809.166,00 dengan PPh Pasal 23sebesar Rp5.167.340.831,00 dengan perincian sebagaiberikut:Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 892/B/PK/PJK/2015 Bebo. Babee ii ar !

SS aaFF a SS TSS4 Sea S Bee SS= aoe 1 SUF Sr SS Sd SeSo Someries ie ee a SS ee410 Otc 1S Soo iS ee Se ee24) Pkceeerieer 625 554 FS eS Sa Sea42 Ceri 40TH SSeS Fre S10 5frse 41>Jee Sd a ae BAST 2a Sl Dengan demikian fakta yang ditemukan oleh PemohonPeninjauankeberatan pada SPT Masa PPh Pasal 23 TermohonPeninjauan Kembali tidak berbeda jauh dengan fakta yangKembali pada saat pemeriksaan dantemukan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23berdasarkan SIDJP;Bahwa pada prinsipnya, segala hal yang dilaporkan

Data SIDJP untukmendapatkan kebenaran objek PPh Pasal 23 yangsebenarnya;Bahwa data Objek PPh Pasal 23 yang diperoleh dariSIDJP sebesar Rp91.651.809.166,00 tidak jauh berbedadengan fisik SPT Masa PPh Pasal 23 yang digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan dankeberatan dengan Objek PPh Pasal 23 sebesarRp91.643.257.748,00.

Dengan demikian sesungguhnyakebenaran pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 menurutTermohon Peninjauan Kembali sebesarRp92.085.154.808,00 tidak terbukti;Berdasarkan prinsip substance over form, terhadapsengketa ini diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembalike Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwaterdapat detil pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23Termohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 yang diperoleh dari SIDJP dengan DPP /Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp91.651.809.166,00 atauterdapat

pembulatan sebesar Rp17.705,00 dapatdibenarkan, karena dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena Majelis Pengadilan Pajak tidakmemberikan pendapat dan tanggapannya atas data SPT PPh Pasal 23sebesar Rp92.085.154.808,00 mengenai dalil yang disampaikan PemohonBanding yang kebenarannya tidak terbukti, sebaliknya diperoleh petunjukbahwa SIDJP

Desember 2016

20 set

5

Print Out Profil Wajib Pajak dari Aplikasi SIDJP

1 lembar

6

Print Out Data Pembayaran PPN masa Januari 2016 s.d.

Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. Hafindo Putra Sejahtera terdaftar diKantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo sejak tanggal 06 Januari 2014. Bahwa berdasarkan data Aproweb pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, PT. Hafindo Putra Sejahtera (PTHPS) telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 24 Juni 2014 dengan Nomor : S12PKP/15/KP.0403/2014 Bahwa berdasarkan data SIDJP, Ringkasan SPT Masa PPN PT.

Hafindo Putra Sejahtera (PTHPS) telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 24 Juni 2014 dengan Nomor : S12PKP/15/KP.0403/2014Bahwa berdasarkan data SIDJP, Ringkasan SPT Masa PPN PT.

Pajak pada tanggal 24 Juni 2014;Bahwa berdasarkan SIDJP, Nomor Pokok Wajib Pajak PT HafindoPutra Sejahtera terdaftar di KPP Pratama Palopo sejak 6 Januari 2014;Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN PT.

Hafindo Putra Sejahtera telah dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak berdasarkan data SIDJP tanggal pengukuhanadalah 24 Juni 2014 dengan status PKP saat ini masih aktif;Halaman 41 dari 150 Halaman Putusan No.138/Pid.Sus/2020/PN MIl Bawha berdasarkan SIDJP, Klasifikasi Lapangan Usaha PT. HafindoPutra Sejahtera adalah 46530 Perdagangan Besar Mesin, PeralatanDan Perlengkapan Pertanian; Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT.

., M.Kn. di Kota Palopo; Bahwa berdasarkan Data dari aplikasi SIDJP, pengurus sekaliguspemegang saham dari PT. Hafindo Putra Sejahtera adalah Jufri RadenNPWP 87.807.604.1803.000 dengan jabatan sebagai Direktur Utama; Bahwa berdasarkan SIDJP, alamat Wajid Pajak adalah di JI. BudiUtomo RT 002 RW. 002 Puncak Indah Malili, Luwu Timur SulawesiSelatan; Bahwa berdasarkan dari data SPT masa PPN, yang menandatanganiSPT Masa PPN PT.

pada bagian huruf Fmengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahbukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemohon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahbukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

Bahwa terdapat kesalahan mencantumkan NPWP, tertulis02.253.529.8527.000 (sesuai fotokopi Faktur Pajak),seharusnya menurut data Sistem Informasi DirektoratJenderalPajak (SIDJP) adalah 02.253.329.8524.001;b. Dan kesalahan mencantumkan alamat pada Faktur Pajakyaitu Jalan Raya Secang, Magelang Km 1, Gd Bulog, RT.17,RW.5 Secang Magelang (sesuai fotokopi Faktur Pajak),seharusnya adalah Jogopranan RT.002, RW.005,Jogonegoro Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah sesuaidata SIDJP;c.

Terdapat kesalahan mencantumkan NPWP, tertulis02.253.529.8527.000 (sesuai fotokopi Faktur Pajak),seharusnya menurut data SIDJP adalah02.253.329.8524.001;b. Dan kesalahan mencantumkan alamat pada Faktur Pajakyaitu Jalan Raya Secang Magelang Km 1, Gd. Bulog RT.17,RW.5 Secang Magelang (sesuai fotokopi Faktur Pajak),seharusnya adalah Jogopranan RT.002, RW 005,Jogonegoro Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah sesuaidata SIDJP;1.

PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat diketahui5.1.5.2.5.3.5.4.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukankoreksi atas Faktur Pajak Standar Masukan yang penerbitannya tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa pada proses keberatan, koreksi tetap dipertahankan denganpertimbangan sebagai berikut:a.bahwa terdapat kesalahan mencantumkan NPWP, tertulis02.253.529.8527.000 (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnyamenurut data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

)adalah 02.253.329.8524.001;. dan kesalahan mencantumkan alamat pada Faktur Pajak yaituJl.Raya Secang Magelang KM 1 Gd Bulog RT 17 RW 5 SecangMagelang (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnya adalahJogopranan RT 002 RW 005, Jogonegoro Mertoyudan MagelangJawa Tengah sesuai data SIDJP;bahwa Faktur Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13ayat (5) UndangUndang PPN, sehingga Faktur Pajak tersebuttidak dapat diperhitungkan;Atas keputusan Keberatan a quo, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon

tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagaiberikut :6.1.6.2.6.3.Bahwa telah terbukti baik sebelum persidangan maupun dalampersidangan bahwa terdapat kesalahan pengisian keterangan padaFaktur Pajak Standar tersebut yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPNjuncto PER159/PJ./2006, yaitu berupa :a. terdapat kesalahan mencantumkan NPWP, tertulis02.253.529.8527.000 (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnyamenurut data SIDJP

adalah 02.253.329.8524.001;b. dan kesalahan mencantumkan alamat pada Faktur Pajak yaituJI.Raya Secang Magelang KM 1 Gd Bulog RT 17 RW 5 SecangMagelang (sesuai fotocopy Faktur Pajak), seharusnya adalahJogopranan RT.002 RW 005, Jogonegoro Mertoyudan MagelangJawa Tengah sesuai data SIDJP;Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPNmengamanatkan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajakdan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan PajakMasukan.

bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahibukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

pada bagian huruf Fmengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diisi olehPemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemohon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak pada tanggal 24 Juni2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalahbukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milik Terbandingberupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

bahwapada bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak tidak diisi oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Banding yangmengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak padatanggal 24 Juni 2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelumtanggal 24 Juni 2009 adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milikTerbanding berupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak tidak diisi oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemohon Bandingyang mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak padatanggal 24 Juni 2009 membuktikan bahwa status Pemohon Banding sebelumtanggal 24 Juni 2009 adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milikTerbanding berupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

pada bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak tidak diisi oleh Pemohon Banding.bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Bandingyang mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajakpada tanggal 24 Juni 2009 membuktikan bahwa status Pemohon Bandingsebelum tanggal 24 Juni 2009 adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milikTerbanding berupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

pada bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak tidak diisi oleh Pemohon Banding.bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan PemohonBanding yang mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan DataWajib Pajak pada tanggal 24 Juni 2009 membuktikan bahwa status PemohonBanding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalah bukan sebagai PengusahaKena Pajak.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milikTerbanding berupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

pada bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak tidak diisi oleh Pemohon Banding.bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan Pemhon Bandingyang mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajakpada tanggal 24 Juni 2009 membuktikan bahwa status Pemohon Bandingsebelum tanggal 24 Juni 2009 adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milikTerbanding berupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

pada bagian huruf F mengenai permohonan untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak tidak diisi oleh Pemohon Banding.bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan tindakan PemohonBanding yang mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan DataWajib Pajak pada tanggal 24 Juni 2009 membuktikan bahwa status PemohonBanding sebelum tanggal 24 Juni 2009 adalah bukan sebagai PengusahaKena Pajak.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen milikTerbanding berupa Permintaan Perubahan Data SIDJP

Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2017 Bahwa dalam SIDJP, system cetak ulang tersebut telah diperbaikisehingga hasil cetak ulang pada SPPKP Nomor: PEM01342/WPJ.22.KP.1503/2013 tanggal 30 September 2013 telahmemuat informasi sejak kapan Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP,dalam hal ini dengan jelas disebutkan sejak tanggal 30 September2003;Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkanSPT PPN Masa Januari sampai dengan masa Desember 2011, dan telahtercatat dalam sistem informasi perpajakan

Pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Pajak tersebut diperoleh berdasarkan informasi yangdiberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa printout dari informasiyang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)sebagaimana diuraikan pada alinea 10 12 halaman 29 Putusan a quo dantabel pada halaman 30 Putusan a quo.

Berikut adalah kutipannya:Bahwa berdasarkan pengawasan pelaporan SPT atas nama PemohonGugatan (wajib Pajak) untuk semua jenis SPT melalui Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut SIDJP) diketahui bahwa:e Pelaporan semua jenis SPT atas nama Pemohon Gugatan adalahsebagaimana print out SIDJP sebagaimana terlampir;e Pada SIDJP tersebut diketahui bahwa pada tahun pajak 2011,Pemohon Gugatan telah melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2011,dengan rincian sebagai berikut: Masa Pajak Nilai Tanggal

;Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa penjelasan dariPemohon Gugatan bahwa Pemohon Gugatan baru dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak pada tanggal 3 September 2013 tidak dapat diyakinikebenarannya mengingat Pemohon Gugatan telah melakukan pelaporandan pembayaran SPT Masa PPN tahun 2011 yang diterima dan diprosesoleh SIDJP;Bahwaterkait denganinformasi yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali inginmenyampaikan bahwa, tanpa melakukan penilaian

)sebagaimana diuraikan pada alinea 10 12 halaman 29 Putusan a quo dantabel pada halaman 30 Putusan a quo tanpa melakukan penilaian atasbuktibukti lain dalam bentuk surat atau tulisan yang dapat menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang benarbenar telahmemasukkan SPT Masa PPN;Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 16 di atas, printout dari informasiyang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)tersebut pada kenyataannya bukan merupakan SPT Masa PPN untukMasa Pajak

Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2017 bahwa System Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yangditerapkan dilingkungan Dirjen pajak telah terinteregasi sehingga KPPmana pun dapat mencetak ulang SPPPK yang telah diterbitkan olehKPP lain.

samasekali tidak pernah melakukan penilaian atas bukti yangdiberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, apakah buktitersebut dapat menunjukkan bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah benarbenar melaporkan SPT PPN MasaJanuari Sampai dengan Masa Desember 2011, padahal buktiyang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebutbukan merupakan SPT PPN Masa Januari sampai denganMasa Desember 2011 namun hanya berupa printout dariinformasi yang tercantum dalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP

Pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Pajak tersebut diperoleh berdasarkan informasi yangdiberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa printout dari informasiyang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)sebagaimana diuraikan pada alinea 10 12 halaman 29 Putusan a quo dantabel pada halaman 30 Putusan a quo. Berikut adalah kutipannya:Halaman 30 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2017Bahwa berdasarkan pengawasan pelaporan SPT atas nama PemohonGugatan (wajib Pajak) untuk semua jenis SPT melalui Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut SIDJP) diketahui bahwa:e Pelaporan semua jenis SPT atas nama Pemohon Gugatan adalahsebagaimana print out SIDJP sebagaimana terlampir;e Pada SIDJP tersebut diketahui bahwa pada tahun pajak 2011, PemohonGugatan telah melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2011, dengan rinciansebagai berikut: Masa Pajak Nilai

/2011 NormalJuni 150.000 29/09/2011 29/07/2011 NormalJuli 150.000 29/09/2011 23/08/2011 NormalAgustus 150.000 29/09/2011 27/09/2011 NormalSeptember 150.000 31/11/2011 30/11/2011 NormalOktober 150.000 30/11/2011 30/11/2011 NormalNovember 150.000 20/12/2011 20/12/2011 NormalDesember 150.000 19/01/2011 Normal e Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa pemohohon Gugatan telahmelakukan pelaporan SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2011 danpelaporan SPT Masa PPN tersebut telah terima dan diproses oleh SIDJP