Ditemukan 391 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : minerina menderita menneria menteria menelisa s.ap suan suar suep suat
Penelusuran terkait : Suap Korupsi Suap menyuap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-07-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 K/PID.SUS/2011
Tanggal 5 Juli 2011 — JORNAL EFFENDI SIAHAAN
137 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila pemberisuap menurut Pasal 13 Undang Undang Tipikor tidak pernah dipersalahkandan dipidana, maka pegawai negeri yang menerima suap tersebut jugasepatutnya tidak dipersalahkan dan tidak dipidana pula karena menerimasuap menurut Pasal 11 Undang Undang Tipikor.Bahwa dalam putusannya judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor)menyatakan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi unsurunsur dakwan ke3,yaitu melakukan tindak pidana korupsi penyuapan pasif (passieveomkoping), kongkritnya menerima hadiah berupa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
479 — 85
  • ., hlm. 8283).Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganhukum mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuatdalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
385 — 240
  • kewenangannya atautidak;Bahwa oleh karena itu menurut Ahli ada beban pembuktian yangberimbang, yang kemudian ini bisa jadi memberikan suatu pandangankepada kita betapa UU ini bukan UU yang abuse of power, hanyamemudahkan kerja penyidik, tetapi sebenarnya memberikankesempatan kepada orang yang didakwa juga menggunakan haknyauntuk membela diri;Bahwa didalam UU Tindak Pidana Korupsi ada beberapa PasalPasalyang selalu dianggap saling berpasangan, misalnya Pasal 5 denganPasal 12, yang memberi suap dan yang menerima
    suap, seolaholahini berdiri masingmasing secara sendirisendiri, tetapi dilinat daribentuk suap itu sendiri pada dasarnya ini adalah bentuk penyertaanyang mutlak perlu;Bahwa yang dimaksud penyertaan muitlak perlu adalah suatu tindakpidana yang tidak mungkin dilakukan seorang diri, harus ada pasanganpesertanya, harus ada kawan pesertanya, orang yang menerima suaptidak ada tanpa adanya orang yang memberi suap, orang yangmenadah juga ada pelaku kejahatan yang kemudian memberikankepada dia harta hasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1375 — 1061 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Messi telah menerima suap,dan dengan demikian keduanya akan dilaporkan kepada yang berwajib:e Dalam kasus ini, diduga bahwa KPPU telah digunakan sebagai alatoleh Altimo Alfa Group, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Rusiayang bermaksud untuk membeli saham Temasek pada Indosat.e Keputusan Ketua KPPU Muhammad Iqbal untuk memaksakankelanjutan pemeriksaan sehingga menyimpulkan adanyapraktekmonopoli yang dilakukan oleh Temasek merupakan bukti terkuat bahwaKPPU, atau setidaknya Ketua KPPU, telah mengutamakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
356 — 126
  • Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang
    Menurut pikiran orang yangmemberi hadiah atau janjitersebut ada hubungannyadengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
400 — 94
  • Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang
    Menurut pikiran orang yangmemberi hadiah atau janjitersebut ada hubungannyadengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
458 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian apa pun kata memberi maka inisiatifberasal dari Pemberi.Bahwa apabila adanya inisiatif dari Penerima maka hal tersebutmerupakan Pemerasan.Bahwa perbedaan antara Pemerasan dengan menerima suap,yaitu apabila pemerasan maka penerima suap akan berbuatHal. 807 dari 1005 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
815 — 203
  • perbuatanTerdakwa (Vide Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi), melainkan dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindakpidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa, in casu tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima
    suap)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadapHalaman 1082 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstTerdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaranuang