Amar Hanafi, SH, dkk) telahmelampui batas marginal kewenangan yang diberikan oleh parapemberi kuasa (incasu H. Abdul Kadir Siregar, dkk) dalam suratkuasa berperkara tertangga 18 Oktober 2012 tersebut, atau setidaknyabahwa surat berperkara pihak Penggugat tidak verknocht dengansurat gugatan Para Penggugat.

;Bahwa di dalam surat gugatannya halaman 2 alineaterakhirdisebutkan bahwa objek perkara adalah milik orangtua paraPenggugat (incasu alm. Pangaloan Siregar dan almh. Hj. Hadijah yangkemudian diwariskan kepada Para Penggugat;Bahwa seperti telah diungkapkan diatas, Para Penggugat telahmengakui bahwa sesungguhnya ahli waris dari alm. PangaloanSiregar dan almh. Hj. Hadijah adalah tidak hanya Para Penggugattetapi masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu H.

Mansyur Siregar danRatnawati Siregar tersebut untuk turut dinyatakan sebagai pemilikkarena perwarisan atas objek perkara ;Bahwa surat gugatan seperti demikian adalah melanggar tertibberacara karena telah melenyapkan dan atau merugikan hak pihakketiga (incasu H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar).

Bagian keuntungan per bulan sebesar Rp. 2,5 % dari total keuntungansebesar 7% per bulan atas modal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) tersebut yang oleh pihak Penggugat disetarakan denganuang sebesar Rp. 10.000.000,00 per bulan dan ;Anotasi :Menurut pihak Penggugat (incasu Mansyur Siregar) kepada Tergugat Ibahwa keuntungan dalam usaha jual beli ban itu adalah sebesar 7 % perbulan dari modal.

Menempati aset orang tua pihak Penggugat yang semula kepada ParaTergugat diminta kalau tidak ingin dikatakan dibujuk rayu oleh pihakPenggugat (incasu Ibu Para Penggugat, H. Mansyur Siregar, RatnawatiSiregar dan isteri H.

Namum Tergugat Il mengatakan bahwa tanahyang diakui milik Tergugat Il adalah tanah yang diperolehnya dengan caramembeli dari Tergugat dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapanTurut Tergugat Il bahkan diterangkan oleh Tergugat bahwa atas tanahyang saat ini menjadi incasu objek sengketa menurut keteranganTergugat ll pada saat itu telah diterbitkan sertifikatnya oleh TurutTergugat atas nama Tergugat Il dengan Sertifikat 969 ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa yang menjual tanah milikPenggugat

bahwa saat ini tanah yang sebenarnya merupakanmilik Tergugat yang posisinya bersebelahan (sebelah utara) dari tanahmilik Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Pihak laindan saat ini di atas tanah tersebut dipergunakan untuk usaha Ready Mix(pengecoran beton) ;Bahwa berdasarkan poin 8 dan 9 tersebut di atas jelas bahwa Tergugat benarbenar secara melawan hukum telah menjual tanah milik Penggugatkepada Tergugat karena 1 (satu) persil tanah milik Tergugat yangbersebelahan dengan tanah incasu

NamunTergugat Il malah mengatakan bahwa tanah yang diakui milik Tergugat Iladalah tanah yang diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Turut Tergugat Il, bahkanditerangkan oleh Tergugat Il bahwa atas tanah yang saat ini menjadi incasu"objek perkara" menurut keterangan Tergugat Il pada saat ini telah beralihkepemilikan haknya dari nama Tergugat menjadi nama Tergugat Ilsebagaimana yang tertera pada sertifikat No.969 dengan dasar Akta JualBeli (AJB)

tanah milik Penggugat bisa dijadikan objek jual beli antaraTergugat dengan Tergugat Il ;DIPERBAIKI DAN DIRUBAH MENJADI :Bahwa berdasarkan point 8 dan 9 tersebut diatas sangat jelas bahwaTergugat benarbenar secara melawan hukum telah menjual tanah milikPenggugat kepada Tergugat Il karena 1 (satu) persil tanah milik Tergugat yang bersebelahan dengan tanah incasu "objek perkara" milik Penggugat(sebelah utara dari tanah in casu objek perkara) telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu H.Muklis

Kampar seluas 20.000 Meter Persegi atas nama Darmasita yangterhadap tanah tersebut sejak tahun 1983 Penggugat selalu menguasaiserta merawat tanah incasu "objek perkara" yang berbatasan sebelahutara dengan tanah Tergugat ;7.

Dalam Negeritanggal 31 Maret 1982 No.14 tahun 1982 , menerbitkan Peraturantentang larangan Pembuatan /Pengesahan Akta Kuasa Mutlak yangbertujuan untuk menghindari penyalagunaan hukum Pemindahan Hakatas tanah secara terselubung dan sewenangwenang dengan beberapapengecualian ;Menimbang, bahwa Intruksi Menteri dalam Negeri tersebut adalahsalah satu bentuk Hukum positif yang mengandung aturan hukum publikbertujuan mengatur ketertiban Umum dalam transaksi jual beli tanah ;Dalam konteks perkara ini (incasu

dapatdi cabut kembali olehpemberi Kuasa adalah merupakan penyimpangan dari pasal 1813KUHPerdata ;Oleh karena itu penerbitan Surat Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009masingmasing nomor : 04, Nomor 05, dihadapan Notaris Albert SDumanauw, SH haruslah dinyatakan tidak sah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku Cq.IntruksiMendagri tanggal 31 Maret 1982 Nomor :14 tahun 1982, dengandemikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 7 dapat di kabulkan ;Menimbang, lebih lanjut Incasu

No.298/PDT/2013/PT.Mks20Rekonvensi , karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut samadengan pertimbangan gugatan rekonvensi tergugat dan Turut tergugatIl .oleh karena itu gugatan rekonvensi tergugat III dalam putusannyamenolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat dikuatkan ;DALAM POKOK PERKARA REKONVENSIMenimbang, bahwa Gugatan rekonvensi Tergugat III Konvensi /penggugat Rekonvensi; Incasu adalah berkaitan erat dengan GugatanKonvensi , tentang transaksi jual beli tanah hak milik di kelurahan

pemegang hak HermanLumanga (Penggugat Konvensi) Akta jual beli tanggal 25 April 2012nomor:14/2012 ;Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah antara tergugat Konvensi sebagai penjual dengan Tergugat IIl Konvensi sebagai pembelidengan menggunakan surat kuaSa menjual yang merupakan surat kuasamutlak ,Akta Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009 No.05 dan sudahdipertimbangkan dalam Konvensi oleh majelis tingkat bandingsebagaimana tersebut di atas dalam putusan ini , Kemudian majelis HakimTingkat banding Incasu

No.298/PDT/2013/PT.Mks22gugatan Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untukmembayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan yangditetapkan nihil ;Menimbang, bahwa berdasar analisa pertimbanganpertimbangan Incasu Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana uraiantersebut di atas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi , makaputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2013 Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Mks dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi haruslahdibatalkan dan Pengadilan

Dengan demikian kapasitas Penggugat dalam memajukan gugatan initidak jelas/kabur, dengan kata lain, Penggugat tidak memiliki kualitashak (persona standi in judicio) dalam memajukan gugatan ini ;Bahwa dalam petitum gugatan angka ke5 Penggugat memintakanagar "Menghukum Tergugat ataupun pihakpihak yang mendapatkanhak dari padanya untuk mengosongkan tempat katrol tersebut ....1S tana nae ee te et ee ee re re eeeSecara nyata (Feiteliike) yang menguasai dan mengelolai tempatkatrol incasu adalah pihak SPSI

, adalahdikarenakan : 22222 nnn nnn nnn nnn ee neee noe2.1 Bahwa Tergugat pada satu pekan (7 hari) sebelum jatuh tempopembayaran telah menghubungi Penggugat untuk melakukanpembayaran atas stand/meja tempat berjualan ikan yang disewaTergugat incasu, namun Penggugat menolak pembayaran sewatersebut dari Tergugat, dimana Penggugat mengatakan : pembayaranditunda terlebin dahulu, dan Penggugat tidak ada memberikanpenjelasan/alasan yang sah menurut hukum lebih lanjut kepadaT@rQUQ al j 2 2 nn nnn nnn nnn

Bahwa Tergugat juga telah berjualan ikan dilokasi incasu sejakpertama kali pasar ikan tersebut ada dan beroperasi pada tahun 1974,dan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, Tergugat merasa perlu menguraikan secararingkas tentang berdirinya pasar ikan dimaksud, sebagai berikut :Bahwa pada sekitar tahun 1974 alm. Samsudin disuruh oleh Brigjend.(Purn.) R.

Munthe, yang pada saat itu selaku Pengelola pasar ikanincasu, untuk menjumpai dan membujuk Tergugat dan ParaPedagang ikan Pasar Kemiri agar bersedia pindah tempat berjualankelokasi pasar ikan incasu, guna meramaikan dan memajukan pasarikan tersebut. Dan Tergugat serta. beberapa Pedagang ikan bersediauntuk pindah berjualan ikan dari pasar Kemiri kepasar ikan incasudengan kesepakatan ; 252" 2 205 Bahwa Brigjend. (Purn.) R.

Munthe selaku Pengelola pasar ikan padasaat itu, tidak akan mengutip uang sewa selama. 1 (satu) tahun dariPara Pedagang 5 222520 noo non no nnn cen scenes nen neeBahwa kemudian Tergugat dan Para Pedagang ikan merintismembangun dan mempromosikan pasar ikan incasu dengan penuhperjuangan dan pengorbanan.

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Rkspernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat

diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak Agustus 2013 yang lalu, kemudian Penggugat danTergugat berpisah sehingga sejak Desember 2013 sampai dengansekarang Penggugat

Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat (almarhumLA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnya termasuk dan meliputi pulabagian tanah yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYID MARINDA), yakni pada sisi SEBELAH BARAT dari tanah milikdan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kinidikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), akan tetapiberdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat I, maka sisa tanahmilik dan/atau tanah

Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakekTergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalankakek Tergugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) maupun rumahpanggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat yang hingga kinitetap berdiri kokoh di atas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh ParaTergugat, kKemudian diteruskan oleh anakanak almarhum LA OWI Alias MAZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah)Tergugat sampai beliau meninggal

: Tanah Objek Sengketa)termasuk bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang telah dipertukarkan dengan Penggugat (RASYID MARINDA) yangterletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milikdan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang kini dikuasai oleh ParaTergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), oleh karena Tanah ObjekSengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut termasuk tanahyang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYIDMARINDA), sejak

: TanahObjek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugat tinggal menguasai danmenempati bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LAOWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: TanahObjek Sengketa) ditambah dengan sisa tanah milik dan/atau tanahpeninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenekdan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAHSELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbataslangsung dengan tanah milik dan

Bahwa bukti tersebut jikadihubungkan dengan bukti P.LILIMILIMW 2 / P.LILULM 2a berupagambar/sketsa tanah warisan, maka tanah objek sengketa dalam perkara incasu, masuk dalam sketsa gambar yang merupakan bagian tanah warisanpeninggalan Ina Jawa;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I.ILIII.IMW 3 berupa Berita AcaraPemeriksaan Tanah Ina Jawa yang ditempati La Owi.

Oleh karena itu pada tempatnya bilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor wajib menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara incasu ( vide Pasal 134 HIR).B.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STAND IN JUDICO ; Dalam gugatan incasu disebutkan secara tegas bahwa yangmengajukan gugatan adalah CV. Delima Jaya yang merupakan badanusaha yang bukan merupakan badan hukum oleh karenanya tidakdapat diwakili oleh beberapa orang saja melainkan seluruh pemegangsaham ; Apabila hanya diajukan Wiyanta dan Ew saja maka sudah tentugugatan InCasu tidak memiliki persona Standi In Judico, sehinggawajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;D.

Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak yangpertama kali melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dansebagai pihak yang ikut serta dalam pemberian akad kredit, jual beli dantransaksi hukum lainnya atas obyek incasu ; Adalah sudah sewajarnya bila PT. Bank Rakyat Indonesia wajibdiikutsertakan sebagai pihak karena dalam obyek yang sama, karenaasal mula permasalahan incasu adalah dengan adanya akad kredityang dilanjutkan dengan transaksi jual beli antara PT.

Bank Rakyat Indonesia maka gugatan incasu patut ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.E.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. tanggal 13Desember 1958 Nomor 4.K/Sip/1958, dalam perkara antara Moehati lawanGustaff dkk, dinyatakan Dengan demikian jelas gugatan incasu patutditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Seandainya gugatan incasu tetap diajukan oleh Penggugat makatetap saja gugatan ini patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapatditerima karena yang bertanggungjawab akan transaksi hukumsebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah P.T.

seingat Saksi, Nenek Gili bertempat tinggal di Buntu Bai ;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugatakan menanggapinya dalam Kesimpulan.Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyeksengketa, Majelis Hakim karena jabatannya dan juga berdasarkanketentuan Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 Rv serta denganmengedepankan asas Kepatutan, asas Audi Et A/teram Partem atauAudiatur Et Altera Pars (Para Pihak harus didengar), telah melakukanPemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa incasu

;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Repliknya tertanggal 18Juni 2013, Para Penggugat menerangkan bahwa mereka mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Masamba sehubungan denganpenguasaan dan atau pemakaian tanah oyek sengketa incasu, hanya32mencantumkan 1 (satu) nama yaitu Usman Tandi Buru alias Suman(Tergugat) oleh karena selama ini hanya Tergugatlah yang mengklaimsebagai pemiliknya, selain itu) didalam setiap pertemuan yangdilaksanakan baik oleh Pemerintahan Desa Minanga, Kecamatanmaupun Dewan Adat

Namun terhadapdalil ini Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanahobyek sengketa a quo merupakan tanah warisan dari orang tuanya yangbernama Tandi Buru alias Ambe Tandi Uji dan juga merupakan hartaturun temurun dari Nenek Kuasa kepada Tandi Buru (orang tua34Tergugat), sehingga dengan demikian Tergugatpun merasa memilikihak atas tanah obyek sengketa incasu ;Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil Para Penggugat telahdibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga keberadaan dalildaliltersebut

FP Patuang., MM selaku Ketua DewanAdat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding/TomakakaRongkong serta diketahui oleh Baso Ali., S.Sos selaku CamatLimbong ; Bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan kalaupada Tahun 1993 telah dilakukan upaya penyelesaianpermasalahan atas tanah obyek sengketa incasu dengandifasilitasi oleh Dewan Adat dan Pemerintah Desa sertaKecamatan yang hasilnya menyepakati bahwa Ngapu dinyatakansebagai pemilik sah atas lahan tersebut, terlebih lagi Hak Bezitter(penguasaan

Tandi Buru ; Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai tanahdisekitar obyek sengketa ;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksisaksi Para Penggugattersebut terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu denganlainnya, sehingga dari keterangan Saksisaksi tersebut dapat ditarikbenang merah fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari ParaPenggugat yang diperolehnya dari pemberian Dadi binti Kadu, dandahulu mertua Tergugat (Tandi Buru/Ambe Uji) hanyalah meminjamtanah obyek sengketa incasu

TamanPermai Indah berkedudukan di Surabaya (incasu Pelawan) sehingga milikPelawan.

,diajukan oleh PT Sinar Fontana Raya (incasu Terlawan dalam perkara ini)sebagai kelanjutan dari terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung R.I.

,adalah :PT Sinar Fontana Raya bertindak selaku Penggugat (incasu Terlawan) ;Melawan :PT Tridjaya Kartika ditarik selaku Tergugat I (incasu Turut Terlawan ) ;Walikota Surabaya cq Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ditarik selaku Tergugat II ;30Budi Said ditarik selaku Tergugat III (incasu Turut Terlawan Il) ;Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., ditarik selaku Tergugat IV ;Bahwa sedangkan pihakpihak yang berperkara di PN Surabaya register Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., yaitu :PT Sinar Fontana Raya bertindak

Sehingga penyitaanjaminan terhadap obyek sita milik Pelawan dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., salah dan keliru oleh karena itu harus segera diangkat ;Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam perkara perdata register Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu :PT Sinar Fontana Raya bertindak selaku Penggugat (incasu Terlawan) ;PT Tridjaya Kartika ditarik selaku Tergugat I (incasu Turut Terlawan ) ;Budi Said ditarik selaku Tergugat II (incasu Turut Terlawan Il) ;Bahwa

(incasu Turut Terlawan Il) ;Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., ditarik selaku Tergugat IV ;Bahwa sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Pelawan dalamperkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., keliru karena dilandasi denganitikad tidak baik oleh PT Sinar Fontana Raya (incasu Terlawan dalam perkaraini, incasu Penggugat dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby.)

Bahwa termuat pada putusannya halaman 5, Judex Facti PengadilanTinggi Surabaya menjatuhkan putusannya berdasarkan memori Bandingdari Tergugat (incasu Pembanding 1) ;2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) UndangUndang No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199ayat (1) Rbg, antara lain berbunyi : "Kepada Terbanding diberikan hak untukmengajukan kontra memori banding sebagai sanggahan atas memori banding" ;Dan sebagai bukti penerimaannya, panitera membuat surat atau akta ;3.

., memori Banding dari Tergugat (incasu Termohon Kasasi ) tertanggal 23 Oktober 2009 diterima olehPemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2009 ;4. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi (incasu Terbanding) menyampaikanKontra memori Banding pada tanggal 17 November 2009. Dan olehPengadilan Negeri Surabaya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Surabayapada tanggal 26 November 2009, dengan surat pengantarnya Nomor :W14.U1.5044/Pdt/X1/2009 ;5.

Asal usulnya dari Tanah Hak milik yasanatas nama Wakim (incasu Termohon Kasasi ) Petak D No. 366 PersilNo. 6 Kelas d IV luas + 1.790 m? ;Bahwa keterangan saksi Sdr. Buyung Hidayat Rachman, selaku KepalaKelurahan Dukuh Pakis, antara lain menerangkan :Catatan Buku C No. 366, atas nama Wakim, terdiri dari 3 persil :Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.1685 K/Pdt/2010 Persil V seluas 1.860 m? (telah dibebaskan untuk Taman makamPahlawan Surabaya seluas 1.340 m?

saja ;Bahwa sehingga kepemilikan Termohon Kasasi V yang membeli tanahasalnya dari Wakim (incasu Termohon Kasasi) berupa Petak D No. 366Persil No.6 Kelas d IV, namun luasnya sampai menjadi 3.330 m?, merupakan perolehan yang keliru ;Bahwa perolehan, pemilikan dan penguasaan yang keliru karenabatasnya melebihi dari asalusulnya yaitu + 1.760 m?

c, P4 d, P4e, P5, P6, P7 b, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15 ;Selain itu, Penggugat incasu Pemohon Kasasi juga mengajukan alatbukti 3 (tiga) orang saksi yang seluruhnya menerangkan di bawahsumpah yaitu : Kepala Kelurahan Dukuh Pakis, Sdr .Buyung HidayatRahman, saksi Sdr.

Mochsin dkk, mengerti dan bisa membuat surat kuasatersebut.Dan kesalahan atas pembuatan surat kuasa tersebut jelas ialah karenasebagai notaris mestinya ngerti kenapa kalau surat kuasa dari para pihak incasu Penggugat dan tergugat tersebut dibuat sendiri (didaftarkan)diwarmeking, kok semua keluarga penggugat in casu M.

., sehingga jelasfakta hukumnya dan sudah seharusnya notaris yang terlibat panitiapelepasan tanah HGB harus bertanggung jawab atas tindakannya yangsalah dan sangat merugikan principal incasu M.

Dan diketahui oleh KetuaAdad/lingkungan (RT 003/RW 02) Kelurahan Pocanan Kota Kediri.Dengan demikian dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali (incasu) M. Mochsin adalah pemilik sah dari tanah dan rumah denganSertipikat Hak Milik Nomor 331 Kelurahan Pocanan, Kota Kediri;5. Bahwa dalam perkara ini ada bukti baru yaitu: Surat Keterangan dari Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota Kota KeainNomor 140/150/419708/2006 tanggal 11 April 2006 (terlampir) yangmenerangkan bahwa M.

Supratman Nomor 15 RT.001/RW.001Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota , Kota Kediri yang pada intinyamenerangkan/mengerti dan mengetahui semua keluarga pemohon PK (incasu) M. Mochsin dan kedua orang tuanya ialah bapak Achmad (alm)meninggal dunia + tahun 1984 karena kecelakaan dan ibunya (alm)Musringah yang meninggal dunia tahun 1962 dan ke 8 orang anaknyaialah M.

Notaris(incasu) Tossv Satyarto Satriayun, SH. Dan BPR (Bank PerkreditanRakyat) Kota Kediri;2. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh masingmasing 1. Slamet. 2. Supardi. 3. Maksum adik kandung M.

sudah selayaknya tidak dapat diperiksa, diadili serta diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang atau dengan kata lain,semestinya Pengadilan Agama Tangerang menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara perdata incasu, oleh karena kedua belahpihak adalah beragama KRISTEN KATHOLIkK;Bahwa terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh PENGGUGATyang menyatakan yakni antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telahmelangsungkan perkawinan berdasarkan agama islam pada tanggal 22Februari 1992, namun pada fakta

Pengadilan AgamaTangerang wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkaraperdata incasu;14.Bahwa oleh karena itu, pada kesempatan ini TERGUGAT mohonkehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata incasu patut sependapat denganTERGUGAT yang kemudian berkenan untuk menyatakan bahwa PengadilanAgama Tangerang tidak berwenang mengadili perkara perdata incasukarena melanggar kompetensi absolut vide Pasal 118 HIR jo. pasal 132 HIRjo.

Bahwajika perkara ini tetap diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerangmaka putusan dalam perkara incasu nonekskutable dan putusan dalamperkara incasu tidak berlaku bagi Tergugat yang memeluk agama katolik;8. Bahwa Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim untuk menunjukkanketentuan hukum yang bias diberlakukan atas putusan Pengadilan Agamabagi seorang non muslim !!!

Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARAMenghukum PENGGUGAT untukmembayarbiayaperkaraAtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain,TERGUGAT mohon diberikan putusan yang seadiladilnya Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequoet bono);Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam dupliknya tersebut,Penggugat, atas pertanyaan Majlis Hakim menyatakan secara tegas, bahwaPenggugat beragama

Menyatakan hutang pokok Debitur almarhum Tuan Darwinto yang harus dibayar oleh Para Ahli Warisnya incasu Para Penggugat kepada Kreditur Eks PT.

Menerima permohonan Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali) dan bahwa karena itu membatalkan koreksiterhadap biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp.725.129.401 ,00.b.

Bahwa dengan kata lain, Putusan aquo sama sekali tidakmencerminkan pada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkanpertimbangan hukumnya pada landasan hukum, melainkan hanyadidasarkan kepada kepentingan sepihak incasu TermohonPeninjauan Kembali.

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014d.8d.9.PPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa MajelisHakim kelihatannya seperti menerapkan sistim pengenaanPajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yangseharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Islandharus ditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

Karena tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga aquo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26aquo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali.Tindakan Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara aquo apabila dilihat dari suduthukum Tata Usaha Negara yang merupakan /ex generalisdari Hukum Pajak adalah tergolong pada tindakan yangtidak sesuai dengan asasasas umum pemerintahan

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/201410.11.baik karena Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) sebagai unsur pemerintahan yang seharusnyamentaati hukum justru melanggarnya.

Bahwa faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatbersumber pada :SURAT PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA antara PT.MULTIPLAST INDO MAKMUR ( incasu Tergugat ) dengan PT. PUTRAHalaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN BilMAPALA SEJATI ( incasu Penggugat ) Nomor. 002 SPK/PMS/X1/2016tanggal 10 Nopember 2016 ;3.

MULTIPLAST INDO MAKMUR ( HEAD OFFICE ) yangberkedudukan di Jalan Kertajaya No. 109 Surabaya yang selanjutnyadisebut TURUT TERGUGAT ;Bahwa gugatan Penggugat yang demikian , jelas dapat disimpulkan gugatanPenggugat ERROR IN PERSONA terhadap Turut Tergugat , karena objekgugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Perjanjian Penyedia JasaPekerja Nomor. 002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 antaraPenggugat dengan Tergugat ( incasu PT. MULTIPLAST INDO MAKMUR ) ;Bahwa secara yuridis PT.

MULTIPLAST INDO MAKMUR merupakanBadan Hukum yang memiliki persona in standy berbentuk PerseroanTerbatas ( PT ) , subyek hukum ( incasu TERGUGAT dengan TURUTTERGUGAT ) yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aguo adalahSAMA ;Bahwa ironisnya Pengugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dengan mencantumkan kapasitas Turut Tergugat sebagai PT.

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara yuridis TIDAKMEMPUNYAI hubungan hukum dalam bentuk apapun denganPenggugat dalam perkara aquo, karena obyek sengketa dalam perkaraaquo ( incasu Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor. 002/SPK /PMS / XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ) adalah antara Penggugat denganTergugat ;Bahwa obyek perkara aquo ( Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor.002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ) adalah Perjanjian duapihak ( bilateral ) antara Penggugat dan

Tergugat saja , TIDAK ADAHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Bilhubungan hukum apapun dengan Pihak Ketiga ( incasu Turut Tergugat IIdan Turut Tergugat III ) ;Bahwa obyek sengketa incasu Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor.002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang bersifatbilateraltersebut hanya mengikat pada Penggugat dan Tergugat ( vide Pasal 1338KUHPerdata ) , oleh karenanya Pihak lain incasu Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill secara yuridis formal

Bahwa akan bertentangan denganpelaksanaan pemidanaan apabila eksekusi uang pengganti harus melaluigugatan tersendiri (incasu gugatan dalam perkara a quo).

Bahwa uangpengganti bukan merupakan utang terpidana (incasu Tergugat dalam perkaraa Quo) ;Bahwa tidak ada hubungan keperdataan antara terpidana (incasu Tergugat)yang telah merugikan negara sehingga negara perlu menggugat secarakeperdataan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;Bahwa pidana uang pengganti adalah putusan hakim pidana yang wajib sertamerta dilaksanakan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwawewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada JaksaPenuntut Umum (incasu Penggugat), termasuk pidana uang penggant.Hal. 13 dari 27 hal.

Bank BUB Cabang Rangkasbitung)dengan Tergugat (incasu PD. Cipta Mandiri yang dalam hal ini diwakiliH.

Tujuan dari hak tanggungan adalah untukmemberikan jaminan yang kuat bagi kreditor (incasu TurutTergugat) yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untukdidahulukan dari kreditorkreditor lain.

UMAR incasu TERGUGAT ,dan tercatat dalam IPEDA dengan Nomor 35/9, Leter C No.380, bernamaLUPO in casu TERGUGAT Il, dengan perincian Blok Teretes PersilNo.45.a. seluas 1.750 M?, Blok Gerumbul Persil No.56.b. seluas 2.170 M?,dan Blok Poh Persil No.56.b. seluas 2.170 M? (Bukti P2, Bukti P3, BuktiP4, Bukti P5);. Kemudian pada tanggal 2 September 1978, PENGGUGAT telah membelisebidang tanah kepada TERGUGAT Il sebagaimana tersebut dalam point 1tersebut.

Kemudian tanah seluas 6.050 M* yang telah dibeli olehPENGGUGAT dari TERGUGAT Il tersebut telah terdaftar dalam Rapot Tiaptiap Minggu Tentang Perubahan Dalam Buku luran Huruf C yang ditandatangani oleh Carik Desa Wage MOH.FAKIH, dan tercatat dalam IPEDAdengan Nomor 35/9, Leter C No.380, bernama LUPIWUO incasu TERGUGATll, dengan perincian Blok Teretes Persil No.45.a.seluas 1.750 M?, BlokGerumbul Persil No.56.b. seluas 2.170 M?

;Bahwa pada Pemerintah Kota Depok jabatan terakhir Penggugat incasu Ir.

memberikan izin melalui surattertulisnya, tetapi lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak meresponsama sekali, serta Penggugat juga telah memberitahu Tergugat incasu WalikotaDepok hasil dari putusan Pengadilan Agama Maninjau terkait perkaraperceraiannya melaporkan hasilnya secara langsung pada bulan Januari 2014serta melalui surat kepada Tergugat incasu Walikota Depok, sehingga tuduhanTergugat kepada Penggugat sungguh suatu tindakan yang sewenangwenang dantelah melakukan tindakan pendzoliman

., NIP.196601291991031001 Pangkat/GolonganPembina Utama Muda, IV/C pace cnn n anne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn nnne3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) incasu Surat PerintahNomor : 824.4/5126BKD tanggal 29 Desember2014 tentang penugasan selaku Pelaksana padaBKD kepada Penggugat Ir.

.:4 Mewajibkan Tergugat incasu Walikota Depokuntuk mencabut Keputusan Walikota DepokNomor : 862/SK/1119/BKD tanggal 19Desember 2014 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala DinasPertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr.

.;4 Mewajibkan Tergugat incasu Walikota Depok untuk mencabut SuratPerintah Nomor : 824.4/5126BKD tanggal 29 Desember 2014 tentangpenugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. AbdulHaris, MPM.

dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak aquo karena incasu

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali Putusan a quokarena incasu penerbitan keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukumdan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum danasas kecermatan berupa hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan,prosedur dan substansi hukum yang

Bahwa incasu dalampenentuan Dasar Pengenaan PPh Final yang dihitung berdasarkanperedaran usaha/Penghasilan Bruto dikalikan dengan tarif PPh Final.Dengan demikian, hanya berlandaskan penghasilan bruto tersebut,sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh terutang dalam satutahun pajak tidak memperhitungkan lagi adanya kompensasi kerugianyang terjadi tahuntahun sebelumnya, dan hanya berdasarkanpenghasilan bruto dalam tahun pajak yang bersangkutan karenakarakteristik sifat hanya terjadi pada tahun

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum jual beli atas tanah milik Tergugat I (incasu: Tanah Objek Sengketa) antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2016 adalah sah dan mengikat;

3.

Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran sisa harga tanah milik Tergugat I (incasu: Tanah Objek Sengketa) yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2016 sebanyak Rp143.320.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan hukum bahwa apabila Tergugat I menolak untuk menerima pembayaran sisa harga tanah tersebut dari Penggugat, maka Penggugat dapat menitipkan (konsinyasi) sisa harga tanah