Berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip dan memperhatikan tentang duduknya perkara sebagaimanaterurai dalam putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 30 Mei 2018 Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Bar, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;(c) Putusan Pengadilan Negeri Barru Perkara Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Bar , tertanggal 30 Mei 2018 yang amarnya : MenolakEksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan Menolak Gugatan Penggugatseluruhnya;2. Bahwa Apakah Pembanding/Penggugat berhak atas tanah sengketa ?,Pembanding uraian sebagai berikut :a) Perkara ini timbul berawal dari Terbanding/Tergugat meminta akta hibahdibawah tangan terhadap obyek sengketa kepada Hj.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Bar pada tanggal 30 Mei 20183.

Menghukum pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Bar masingmasing tertanggal 3 Juli 2018, dan 25 Juli 2018,kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Pembandingsemula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dalam

Pertimbangan tersebut diambilalin oleh Majelis Hakim tingkat banding yang dijadikan pertimbangan untukmemeriksa perkara ini dengan menyatakan menguatkan putusan Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Bar yang dimintakan banding tersebut ;Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 376/PDT/2018/PT.MKSMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada padapihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor1/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2017 PN.Smr tanggal 30Nopember 2017 dengan Terdakwa Suriansyah

dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut : Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor1

No. 662 K/PID.SUS/2019Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor1/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 8 Februari 2018 yang mengubah PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 30 November 2017 untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat

Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor1

Kayan Citra Bahari (copy);Pelaporan Persetujuan Berlayar Persetujuan Berlayar KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Selor BulanJuni, Juli Tahun 204 (copy);Salinan Akta PT Kayan Citra Bahari (copy);Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.24/015/KEPBKD/2013atas nama Suriansyah, SE;3 (tiga) Nota Bon Permohonan ke Percetakan Nurussalam Nomor1, Nomor 11 dan Nomor 13;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri ; == === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Membaca dan memperhatikan berkas perkara, putusan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip dan memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rtu, tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);DALAM REKONVENSI

/Pdt.G/2018/PN Rta., tanggal 4 Juli 2018 dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana Relashalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT.BJM.Pemberitahuan tanggal 18 Juli 2018 Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Martapurayang dilakukan oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Martapura;Membaca Akta

TENTANG JANGKA WAKTU PERMOHONAN BANDINGBerdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta tanggal 16 Juli 2018 (vide dokumen terlampin),dengan demikian permohonan Banding diajukan masih dalam tenggangwakitu yang diperkenankan oleh UndangUndang (vide Pasal 199 ayat (1)RBg), oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Banding inidinyatakan untuk DITERIMA.B.

Sehingga sudah sepatutnya putusan Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta untuk DIBATALKAN.FAKTAFAKTA HUKUMSebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam tingkatBanding,dengan ini PEMBANDING sampaikan pula faktafakta hukumdalam perkara a quo sebagai berikut :1).

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta, tanggal 04Juli 2018.3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya.4. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi.5.

pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan pihak Termohontidak keberatan/menyetujui pencabutan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh pihak Para Pemohon, dan sebagaimana aturan/ketentuan dalamBuku Il tersebut di atas, maka terkait keinginan Para Pemohon mencabutpermohonan praperadilannya cukup beralasan secara hukum dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonanpraperadilan tersebut, maka terhadap pemeriksaan perkara praperadilan Nomor1

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuasatau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor1/Pid.Pra/2021/PN KIk dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan;4.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

kembali, terbukti antaraPemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidak adaharapan untuk dirukunkan kembali, dan sampai saat ini Pemohon danTermohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama berpisahantara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Nomor1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (...ssscecceeeseeeeeeeees ) denganPemohon Il (....ceeseeeeeeeeeeeeees ) yang dilangsungkan pada tanggal 05Agustus 1988 di Kampung Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, KabupatenGayo Lues.3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;4.

dalam kitab lanat althalibin juz IV halaman 254 yangberbunyi: ppo alag pritg airso S5 dl pol le TISin sgcall nd9Jars sapbig ute 9mArtinya : Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya walidan 2 orang saksi lakilaki yang adil;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi yang diajukan olehpara Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukundan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undangundang Nomor1

Penetapan Nomor1 f PP Biaya ATK Rp. 50.000.Biaya Panggilan para Pemohon Rp 150.000,Biaya Redaksi Rp. 5.000.Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor

tidak hadir di persidangansebagaimana telah diuraikan, hal mana dapat dipahami sebagai bentukpelepasan hak keperdataan Termohon dalam perkara a quo, sehingga beralasanbagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi ketidakhadiran tersebut sebagai bentukpengakuan Termohon terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perkaraperkawinan dengan didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

ketahui alamatnya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas dengan adanyaperistiwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 hinggasekarang dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak terjalinkomunikasi diantara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwakehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandasakantujuan luhur perkawinan yaitu menegakkan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, warohmah sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor1

telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon telahmemenuhi unsurunsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubahHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/Pat.G/2021/PA.Kmndengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 19 huruf(6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang UndangUndang Nomor1

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusahamenasehati

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi, sudah pecah (broken mariage), hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

patut,sedangkan ternyata bahwa tidak datangnyaTergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;halaman 14 dart 4 Halaman, /Putusan Perkara No 48Pdt.G/202/2PA Mkim.Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar dan kumpul kembalidengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasisebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor1

perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas /ex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalahmenggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan agama, khususperkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal39 ayat(2)Undang Undang Nomor1

berhasil:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa dalildalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbuktikebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugattelah dipandang sampai pada kondisi pecah( (broken marriageserta sudahsangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam membina rumah tangga;halaman 14 dart 10 Halaman, /Putusan Perkara No 48Pdt.G/202/2PAMkm.Menimbang, bahwa menurut Pasal39 Undang undang Nomor1

yang menyatakan:Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetaol yangperlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapathalaman 14 dart 12 Halaman, /Putusan Perkara No 48Pdt.G/202/2PAMkm. dioertahankan lagi atau tidakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsurunsur yang tertuangdalam Pasal39 ayat(2) Undang undang Nomor1

Di samping itu, Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satuHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kralasan perceraian adalah adanya perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian

PA.KrTermohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasilmendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumahtangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapatdisimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadiperistiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untukdirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidakdapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam suratAr Rum ayat 21

untukpemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidakpula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan

tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja membakar yang mendatangkan bahaya maut bagi orang lain, perouatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika Terdakwa bemiat berladang untuk menanam padi di lahanseluas 1,5 Hektar milk sdr Aan yang Terdakwa piniam fhanya, selanjutnyaTerdakwa ke lokasi atau lahan yang rencananya akan di tanam padi tersebut,Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor1

selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan PulauMalan untuk di proses lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun2003 tentang Pengendalian Hutan dan Atau Lahan ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsiatas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor1

Dan 2 ( dua ) buah obordari bambu ;Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukanperlawanan ;Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukimanwarga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (Sepuluh) metersaja dari jalan raya ;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.Ksnbahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa adalah lahan garapan danyang terbakar saat itu seluas setengah hektar ;Bahwa akibat yang di timbulkan karena perbuatan Terdakwa menambahpekat

Dan 2 ( dua ) buah obordari bambu ;bahwa setelah itu saksi dan rekannya mencari Terdakwa dan kemudianmembawa Terdakwa beserta Barang Bukti untuk membakar lahantersebut ke kantor Polsek Tws Garing dan P Malan di untuk Proses Lebihlanjut ;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.KsnBahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukanperlawanan ;Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukimanwarga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (Sepuluh)

Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakanprosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit ;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.Ksn4.

Berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Blt, dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitarpada tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang sekira bulan Juli tahun2019 melahirkan seorang bayi perempuan diluar perkawinan yang syahmenurut hukum nasional

MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menuruthukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarHalaman 7 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT SBYpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2020 Nomor1

/PdtG/2020/PN Bit dapat dipertahankan dan dikuatkanMenimbang, bahwa karena Penggugat/ Konvensi/Tergugat RekonpensiPembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/ TergugatRekonpensi Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2020 Nomor1/ Pdt.G/ 2020/ PNBIt yang

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor1/P/FP/2021/PTUN.PBR, tanggal 26 Januari 2021;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2021,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor1/P/FP/2021/PTUN.PBR, tanggal 26 Januari 2021;3. Menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohonuntuk seluruhnya;4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon untukmembayar biaya pada perkara ini;Halaman 2 dari 5 halaman.

Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Pra Peradilan Nomor1/Pid.Pra/2021/PN Tte dari Pemohon dikabulkan;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencoret perkaraaquo dari buku register perkara Pra Peradilan yang disediakan untuk itu3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, olehSugiannur, S.H.

Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Pra Peradilan Nomor1/Pid.Pra/2021/PN Tte dari Pemohon dikabulkan;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencoret perkaraaquo dari buku register perkara Pra Peradilan yang disediakan untuk itu6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN TteDemikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, olehSugiannur, S.H.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yangsudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama lebihdari 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalserta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

hukum;SUBSIDER:Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 494/PdtG/2016/PA.Paltanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 2 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

tidakberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyaPenggugat bertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

Jalan Pelandakan RT.004 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti KotaCirebon, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknyatertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cirebon Nomor: 0719/Pdt.G/2016/PA.CN mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 14 halamanPutusan Nomor1

permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXxX, tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang telahdinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi Kode P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, PPemohon juga telahmenghadirkan saksisaksi di persidangan masingmasing bernama :Halaman 4 dari 14 halamanPutusan Nomor1

oleh karena itupenyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firmanAllah SWT. dalam AlQur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :erle grow alll yls GM bl pss lsArtinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dantidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor1

selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohondan Termohon serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2019telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn,tanggal 26 Juni 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 10 putusan Nomor1

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kenongorejo,Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor:470/1772/402.411.06/2019 tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudiandiberitanda (P.3)Halaman 4 dari 10 putusan Nomor1.

Adanya perjanjian yang telah disepakati sebagaimana surat perjanjiantanggal 24112019:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut :Halaman 8 dari 10 putusan Nomor1. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan dan pertengkaranhingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon satu tahun lebihmeninggalkan kewajibannya selaku isteri.;2.