Ditemukan 4032 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
tranparansi
transparan
transparans
transparasi
transparan.ã
transparanan
transparanã
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 3 Nopember 2016 —
41 — 8
41 — 8
Bahwa benar tujuan dilaksanakannya proses lelang pengadaanbarang dan jasa pemerintah secara EProcurement Sesuai PerkaLKPP No. 1 tahun 20120, Pengadaan barang/jasa secaraelektronik khususnya dengan Etendering dapat menyempurnakansystem pemilihnan penyedia barang/jasa pemerintah yangdilakukan selama ini, sehingga lebih meningkatkan transparansi,akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
70 — 9
70 — 9
yang tidak ikut pergi melaksanakan perjalanan dinas (termasukterdakwa sendiri) tetap dibuatkan SPJ nya oleh travel karena haldemikian sudah berlangsung sejak lama ;Bahwa, benar terdakwa juga tidak melarang pembuatan SPJ yang tidakberangkat tersebut ;Bahwa, benar pada tahun 2011, terdakwa pernah 3 (tiga) kali menerimatitipan uang perjalanan dinas dari PPTK (sesuai barang bukti kwitansiyang diajukan dipersidangan);Bahwa, alasan terdakwa menerima titipan uang perjalanan dinas tersebutadalah untuk transparansi
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
251 — 98
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
251 — 98
sayamenjabat dan berkantor di Dinas Kesehatan Kab Gresik sebelummemasuki masa purna tugas, saat itu saya mengadakan rapatterbatas dihadiri oleh para Kabid, Sekdin (dr.Nurul Dolam), KasiRengram (Bu Rumiyati), Kasubag Keuangan (Bu Titik Rositawati).Sebelumnya saya perintahkan kepada Bu Titik untuk tarik tunaikeseluruhan dana di rekening buku tabungan saya, seingat sayaterkumpul kirakira sebesar 454juta, uang tersebut ditunjukkan dimuka rapat tujuannya saya ingin semua orang tahu sekaligusmenjadi saksi bahwa transparansi
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
256 — 178
256 — 178
, seharusnya dari 590, saksi ambil kalkulator 160dibagi 590 sama dengan 27%, padahal seharusnya semua diperiksa, lalu saksimengatakan supaya diperiksa lagi secara total dan untuk transparansi sertakeseimbangan, karena kalau menggunakan BRI lagi, saya khawatir samalagi, yang dilaporkankan beratnya, ada pikiran saksi saat itu janganjangantimbangannya juga bisa, karena yang disampaikan kepada saksi itu lisan saja,tidak ada tertulis pemeriksaan dari BRI Syariah, itulah sebabnya dilakukanpemeriksaan secara
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Taryudi
239 — 66
239 — 66
Kesimpulan rapat tersebut yaitu :1.PT LIPPO CIKARANG menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalinserta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnyaterkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek MEIKARTA tahap seluas 84,6 Ha.3.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
112 — 32
112 — 32
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhiAnggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan sertawajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan denganmengindahkan perundangundangan yang berlaku.f.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
126 — 37
126 — 37
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggarandasar Perseroan dan peraturan perundangundangan serta wajibmelaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran..
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3140 — 1623
- Tentang : Cipta Kerja
pengaturandalam anggaran dasar badan usaha milik negara dimaksudatau memuat antara lain proses administrasi pengalihan asettermasuk cara pemindahtanganan.Ayat (8)Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenaimekanisme pembukuan aset yang dipindahtangankan,penentuan aset yang dipindahtangankan dan nilai pasarwajar aset tersebut, dan prosedur pemindahtanganan.Mekanisme yang diatur tersebut memperhatikan praktikbisnis yang berlaku secara internasional dan memperhatikanprinsip independensi dan transparansi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi
- BOBBY REYNOLD MAMAHIT
190 — 67
190 — 67
Pengambilanuang tersebut adalah kebijakan atau diskresi, makanya diskresi itu tidakbisa diukur dari wetmatigheidnya tapi doelmatigheidnya yaitu tujuan dari diamengambil kebijakan itu, kalau itu bermanfaat bagi masyarakan (asasmanfaat), ada asas transparansi (semua terbuka) bisa mengakses terkaitdengan amsalah pengadaan KTP tsb maka tidak ada masalah dan itubukan merupakan penyalahgunaan wewenang.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juli 2014 — TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR
294 — 150
294 — 150
Adhi Karya (Persero) Tbk, yang tidak mematuhiAnggaran Dasar BUMN, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatdikualifisir sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5ayat (3) Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi:Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggarandasar BUMN dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakanprinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;Menimbang
Register : 28-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 20 Juni 2016 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
187 — 117
187 — 117
Bung Hatta Avard dari dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia;Terdakwa pernah menerima penghargaan sebagai penanggap pada acarayang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi kerjasama dengan CIDA dengantema Upaya Mencerah Korupsi Dalam Pelayanan Publik;VvTerdakwa pernah menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama;> Terdakwa pernah menerima penghargaan terkait penyelenggaraan KPKIntegrity Fair 2011;> Terdakwa pernah menerima penghargaan dari BPK Republik Indonesia ataspeningkatan transparansi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2092 — 1703
2092 — 1703
: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST772lain yang bisa diajukan oleh KPK ke pengadilansilahkan kasus tersebut diajukan, dan sehubungan asetyang telah disita ada kewajiban dari terdakwa untukmembuktikan darimana aset tersebut diperoleh,meskipin aset tersebut sudah dilaporkan dalam LHKPNtidak berarti laporan yang disampaikan dalam LHKPNmelegalisir atau mengesahkan halhal yang bersumberdari yang tidak sah, laporan itu adalah kewajibanpenyelenggara negara secara administratif untukmelaporkan dalam rangka transparansi