Ditemukan 5041 data
82 — 10
dimintakanpertanggungjawabannya kepada terdakwa;Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek lisan Jaksa PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat HukumTerdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Oktober 2013, NO.Reg.Perk :PDS
128 — 41
adanya Replik tersebut dalam hal ini Penasehathukum Terdakwa pada hari yang sama telah pula menyampaikan Dupliknyasecara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada nota pembelaan yangtelah disampaikan oleh Terdakwa bersama dengan Penasehat Hukum Terdakwa,seraya bermohon kepada Majelis Hakim agar mencermati atas apa apa yangtelah disampaikan dalam nota pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan suratdakwaan tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor Register Perkara : PDS
64 — 32
Perkara : PDS 01/N.2.10/Ft2/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU,PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa RAJA ANITA ELISYA, SE selaku Staf di Sub.Bagian Pengeluaran pada BagianAkutansi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan selaku perantarapenerima dana bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerahhalaman 1putusan perkara tipikor no. 38/pidsusk/2013/on mdnPemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 bersamasama dengan saksi SAMSIRSIREGAR
79 — 27
PDS 03/CIAMI/06/2013 ; tTelah mendengar pula pembacaan pedoi secara lisan Penasehat Hukum terdakwetanggal 29 Oktober 2013 tTelah memperhatikan dan mempertimbangkan semua halhal yang bersangkutandengan perkara ini; tTelah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan di persidangan tTelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ; tTelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 2013 Nomor. 03/CIAMI/10/2013, yang pada pokok menuntut kepada Majelis HakirPengadilan Tindak
141 — 53
membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No.48/Pid.B/2008/PN.SrIn, tanggal 15 April 2008, tentang Penunjukan Majelis Hakim danpenetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti ; Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid/2008/PN.Srin,tanggal 15 April 2008 tentang penetapan hari Sidang ; Telah mempelajari suratsurat dan berkas perkara ;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No : Reg Perkara : PDS
57 — 20
padapersidangan tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetappada Tuntutan Pidananya;Telah mendengar Duplik dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyayang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Desember 2015yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidanganPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA KhususBandung oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 30September 2015 Nomor Reg Perk : PDS
149 — 61
.: PDS 03/BTH/02/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa Ir. BURLIAN SULAIMAN APANDI Bin APANDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan KesatuSubsidiair yaitu melanggar pasal 3 jo.
70 — 12
TP K/2015/PN.Pbrdakwaan nomor Reg Perkara : PDS 07/Dumai/10/2015 tertanggal 27 Oktober2015 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 November 2015yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa ELZA AGUSTA, ST Bin ZAKARIA selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R.
119 — 68
Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal29 Mei 2017 menerangkan untuk memberi kesempatan kepada PenuntutUmum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkasperkara mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 selama7 (tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NomorRegister Perkara : PDS 01/BJRMS/01/2017, tanggal 24 Januari 2017, Terdakwaoleh
92 — 38
pidana Nomor 230/Pid.B/2010/PNJPR;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri JayapuraNomor: 230/Pen.Pid/2010/PNJPR tanggal 27 Mei 2010 tentang penetapan hari sidang;Telah membaca, suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keteranganterdakwa;Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu dipersidangan;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum NomorReg,Perk: PDS
Terbanding/Terdakwa : CHAIRUL RAHMAN, S.E., M.M. Bin M. ALI. Alm
204 — 93
Perkara : PDS 02/BTG/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:PRIMAIRBahwa Terdakwa CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm)selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJIKSHALAL) baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksiSURATMAN, S.E., M.M.
67 — 14
. : PDS 01/R.4.10/Ft.1/012014Tanggal 16 Januari 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :10PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso KotaMakassar Tahun 2004 2006 baik secara sendirisendiri atau bersamasamadengan Drs. H.
98 — 42
Perkara: PDS 03/KPUAS/Ft.1/05/2017 tertanggal 03Agustus 2017 yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hariKamis tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1. Menyatakan Terdakwa CORNEDY, A. Md Bin SALAMPAK W.
Terbanding/Terdakwa : IRENG GANDI SUWARNO Bin Alm. ALI JAFAR
226 — 166
Perkara : PDS 01/BTG/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:PRIMAIRBahwa Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFARselaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKSHALAL baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksiSURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Pengurus (Ketua)Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) (berkas perkaraterpisah/splitsing), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M.
125 — 97
Perkara : PDS 02/BKS/08/2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :1.
65 — 23
bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 29September 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padatuntutannya;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang padapokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Juli 2015, NO.Reg.Perk :PDS
Terbanding/Terdakwa : AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO
183 — 78
. : PDS 01/ SMDG/01/2020yang berbunyi sebagai berikut :KESATUPRIMAIR :won Bahwa ia Terdakwa AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H.
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN
97 — 49
Perkara : PDS Halaman ke 98 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY08/MALANG/Ft.1/02/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis HakimTipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.
Terbanding/Penuntut Umum I : RUDI BONA HUTA SAGALA, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum II : NATALIA RAMMA, SH
169 — 39
Pasal 8UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana SuratTuntutan Nomor: PDS
133 — 18
Perk: PDS 03 /Kaban/03/2011 yang pada pokoknya memohon agar MajelisHakim yang memeriksa perkara Terdakwa tersebut memutuskan :1. Menyatakan terdakwa RIADI TARIGAN, SE. terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamaSama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.