Ditemukan 433 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketaatan ketentuanã ketertban kementan ketengan kesenian ketandan ketenuan ketentun ketentaun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2013 — DARSONO bin KASUM
61 — 20
  • Korupsi dalam PengelolaanKeuangan Daerah halaman 35 menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenangmerupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad, PenyalahgunaanWewenang merupakan species dari genus nya onrechtmatige daad, dengandemikian menurut majelis perbuatan Penyalahgunaan Wewenang merupakan salahsatu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur secaramelawan hukum sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delik dari ketentan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 101/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 April 2020 — Pembanding/Tergugat IV : H. Subandi, S.H
Pembanding/Tergugat III : Faisal, S.H Diwakili Oleh : Faisal, S.H
Pembanding/Tergugat I : PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan
Terbanding/Penggugat II : Drs. Jufri Muslim
Terbanding/Penggugat I : Ellydawaty
Turut Terbanding/Tergugat II : Ir. Suhadi
54 — 42
  • adapun sebagai dalil untuk menolak memori banding dari Pembandingtersebut adalah karena pertimbangan hukum judex facti (Majelis HakimPengadilan Negeri Medan) telah benar, lengkap dalam menerapkan hukum danmemenuhi rasa keadilan yang mengandung kepastian, keadilan dankemanfaatan;Adapun bantahan atas memori banding yang diajukan Pembanding adalahsebagai berikut :Halaman 38 dari 62 hal Putusan Nomor 101/Pdt/2020/PT MDNFORMULASI PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO TELAH TEPAT DANBENAR DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTAN
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Plw
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
64 — 35
  • Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harusdidasarkan kepada ketentan hukum vang beriaku, dalam arti ia harus mampumenahan diri serta menjatuhkan diri dari tindakan sewenangwenang;Bahwa dengan memahami bahwa Peniyidik merupakan pihak yangpaling berwenang dalam tahap Penyidikan karena mempunyai tugas yangsangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhijalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 07-03-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 09-03-2020
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0127/Pdt.G/2016/MS.Lsk
Tanggal 25 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 19
  • 2016 sampai dengan Januari 2020 Rp. 271.440.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  • Sisa Hutang bersama kepada pihak ketiga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    1. Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut di atas, senilai (seperdua) bagian untuk Penggugat dan senilai (seperdua) bagian untuk Tergugat;
    2. Menetapkan membagi dua hutang bersama tersebut pada poin 3.1 sampai dengan 3.3 di atas, dengan ketentan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 Oktober 2014 — PRIHARTONO,S.Kom Alias ANTON Bin (Alm) H. SYAMSUDDIN
66 — 12
  • Menjatuhkan pidana denda terhadapterdakwa PRIHARTONO,S,Kom AlsANTON Bin (Alm) H SYAMSUDDINsebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh jutarupiah ) dengan ketentan apabila dendatersebut tidak dibayar oleh terdakwa makaterdakwa harus menjalani pidana kurunganselama 2 (dua) Bulan.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 24 Februari 2016 — 1. TIRTA SWASTIKA, DKK VS PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiunadalah sebagian penghasilan karyawan yang digunakan sebagai dasarperhitungan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat Pensiunsebagaimana tercantum dalam tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadilampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DanaPensiun ini;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, telah salahmenafsirkan tentang Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan juga salahdalam menfsirkan hukum tentang ketentan
    yang lama dan yang menetapkan rumus manfaat pensiunsekaligus;KESIMPULAN :Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon Kasasi sebagaimanarincian pada keberatankeberatan tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa :1.2.Judex Facti telah salah dalam menafsirkan gugatan dan jawaban gugatan;Judex Facti telah salah dalam menafsirkan hukum pada Bab PeralihanPasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 yang terbukti masihmemberlakukan tentang ketentuan program pensiun yang lama danmerupakan ketentuan terpisah dari ketentan
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-08-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN PADANG Nomor 136/PDT.G/2016/PN Pdg
Tanggal 3 April 2017 — ABDUL MUAS GLR. RAJO DILANGIK, DKK LAWAN ZULKIFLI GLR. RAJO SATI, DKK
125 — 28
  • Pdgobjek perkara dari tangan Nurcaya dan Rosmaini, sehingga Nurcaya tidak dapatmenguasai tanah objek perkara lagi, padahal gadai tanah objek perkara denganNurcaya belum Pengugat tebusi ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan pasal 1365 KUHPerdata yangberbunyi : ... Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibakan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ...
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
1.YOHAN
2.ANTONIUS HARDIANTO
3.BARTOLOMBUS SUWANDEY
4.BARTOLOMEUS ARIPRIANTO MARTIN
5.FIPIEN ARFIANDIATMIKO
6.HERONIMUS
7.KADAR Bin KOLING
8.NATALIA TERESA
9.PAULA BELA
10.RENDY IRAWAN
11.SAMSUL AHYAR
12.SOPRIANDI
Tergugat:
PT.AGRAJAYA BAKTITAMA
53 — 15
  • Ketentuan itu. mengatur selengkapnya sebagaiberikut:(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara teruS menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentan Pasal 156 ayat (2), dan uangpenggantian hak sesuai sesuai ketentuan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 02-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 14/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
Drs. SYAFRIZAL M.M., DT. NAN BATUAH sebagai Penghulu Suku Kaum Panai Pulau Sawah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.Roni Satria
2.Welly Hendra
3.Hengki Gustian
4.Niko Rianto
5.Wulandari
6.MHD. Zakky Suryana
108 — 189
  • Bahwa Terbitnya Sertifikat obek perkara sangat bertentangandengan Ketentan dalam Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan:Pendaftaran tanah sporadik adalah kegiatan pendaftarantanahuntuk pertama kali mengenai satu atau bebrapa objekpendaftaran tanah dalam wilayah atau bahagian wilayah suataudesa atau keluraham secara individual atau masal. Pasal 13 s/d Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997. Pasal 13 menjelaskan Pelaksanaan pendaftaran tanah untukpertama kali . Pasal 14 menjelaskanpengukuran dan pemetaan.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 136/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 15 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat I : Sonson Mochamad Zafriel T
Terbanding/Tergugat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Terbanding/Turut Tergugat V : Gubernur Jawabarat
Turut Terbanding/Penggugat II : Soni Gita Sondani
114 — 56
  • Oleh sebab itu dengan mendasarkan pada ketentan pasal 1365KUH Perdata yang intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugianuntuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena Perbuatannya,Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT.BDG51.52.53.maka berdasarkan perhitungan Para Penggugat sudah selayaknya TERGUGATmemberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.32.000.000.000, (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) dengan masingmasing PihakPenggugat sampai dengan Pihak
Pengadilan PA TEMBILAHAN Perdata Agama
Register : 13-09-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tbh
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 56
  • Arfah bin Ahmad pada saat dirinya masih hidup untuk melakukanperbuatan hukum atas hartanya termasuk menjualnya kepada pihak lain dantidak terbatas kepada ahli warisnya yang bernama Ahmad Firdaus, sesuaidengan maksud ketentan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat pengalihan hak antara Hj.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 65/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 4 Mei 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ( DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ) Ny. ISTIMIATI KUMALASARI dkk melawan
67 — 41
  • mengakibatkan gugatan cacatdiskualifikasi kareena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarikTergugat X sebagai pihak dalam perkara ini ( error in persona)berdasarkan pasal 1341 KuH Perdata ( Yurisprudensi MA No.1270/K/Pdt/1991 ), oleh karena Tergugat X tidak terikat sebagai pihakdalam struktur susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Danpenerbitan Mahasiswa Indonesia ( dahulu Yayasan PenerbitanMahasiswa Indonesia ) dan tidak sebagai pihak yang memiliki hakatau kewajiban atas tanggung jawab terhadap segala ketentan
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN LANGSA Nomor 29/PID-B/2013/PN-LGS
Tanggal 21 Oktober 2013 — MUHAMMAD IQBAL BIN (Alm) IBRAHIM
114 — 10
  • TMT.Yde Bahwa setiap tenaga honor mengajukan persyaratan berupaSK awal bekerja, daftar gaji, absensi dan ijazah, pada saat ituberkas yang diajukan berbentuk fotokopinya denganmelampirkan yang asli sebagai bahan perbandingan.Bahwa pemeriksaan dan penelitian yang saksi lakukanterhadap berkas tenaga honor tersebut dengan tidakmengecek atau memeriksa kembali dengan dokumen yangasli yang ada di kantor saksi tersebut tidak sesuai denganprosedur yang berlaku dan perbuatan tersebut tidakdibenarkan oleh ketentan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-05-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 April 2009 — PT. KURNAIN HAVIZI, MELAWAN 1. PT. KODECO TIMBER, 2. PT. BINTANG BENGAWAN 3. PT. DWI USAHASARI 4. KOPERASI KARYAWAN DEPARTEMEN KEHUTANAN, 5. OTTO HIDAYATULLAH 6. YUDISTIRA RA1NA PUTRA 7. ABDUL HARIS 8. MUHAMMAD CHOTIB, SH., 9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. MENTERI HUKUM 10. DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
151 — 92
  • Put.No.659/Pdt.G/2008/PN.JKT.SelTergugat secara materiil sama sekali tidak berpengaruh terhadapbesarnya nilai nominal saham yang dimiliki oleh Penggugat sebabnilai saham yang dimiliki oleh Penggugat tetap tidak berubah jumlahnya yaitu sebesar Rp. 840.000.000, (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengandemikian unsur kerugian sebagaimana dikehendaki oleh ketentan Pasal 1365 KUH Perdata itu tidak ter penuhi, oleh karenya bila mengacu pada ketentuandan unsurunsur mutlak yang ditentukan dalam pasal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 01-11-2010 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor: 1958/Pid.B/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2011 — Terdakwa DAVID RAUF YASIN
127 — 62
  • terhadap' terdakwa DAVIDR.YASIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selamaterdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negaradan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) Subsidair 6 (enam) bulanKurungan5Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIDR.YASIN dengan pidana tambahan untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 4.588.410.380, (empatmilyar lima ratus delapan puluh delapan juta empatratus sepuluh ribu tiga ratus delapan pulh rupiah) ,dengan ketentan
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN LANGSA Nomor 28/PID-B/2013/PN-LGS
Tanggal 21 Oktober 2013 — . Pidana - EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN - CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN
131 — 32
  • bekerja/TMT.e Bahwa setiap tenaga honor mengajukan persyaratanberupa SK awal bekerja, daftar gaji, absensi dan ijazah,pada saat itu. berkas yang diajukan berbentukfotokopinya dengan melampirkan yang asli sebagaibahan perbandingan.Bahwa pemeriksaan dan penelitian yang saksi lakukanterhadap berkas tenaga honor tersebut dengan tidakmengecek atau memeriksa kembali dengan dokumenyang asli yang ada di kantor saksi tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang berlaku dan perbuatan tersebuttidak dibenarkan oleh ketentan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
96 — 72
  • Bahwa berdasarkan Undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (PT) Bab Ketentuan Umum pasal 1 ayat (5) berbunyi(5) "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang danbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroanserta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilansesual dengan ketentan anggaran dasar";2...
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-06-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 16 Nopember 2015 — - Nyonya Margaretha Tjandra Sebagai Penggugat - DR. Hasan Anoez Sebagai Penggugat II Intervensi Melawan : - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I - Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II - Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
369 — 304
  • Margaretha Tjandra dari aspek substansinya bertentangandengan AAUPB yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan asaskemanfaatan sebagaimana dimaksud Ketentan Pasal 10 Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang administrasipemerintahan ;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa ke 2Surat Keputusan Surat Nomor: 646/300.773.7 1/IM/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal :Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny.Margaretha Tjandra,cacat dari aspek substansinya maka
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
321 — 205
  • Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Para Penggugat yang tidakmemiliki buktiobukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akanmengasingkan barangbarangnya, maka permohonan sita jaminan tidakdapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.Bahwa dengan demikian, tuntutan sita jaminan dari Para Pengugat haruslahditolak untuk seluruhnya.TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PARAPENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM BAHKAN BERTENTANGANDENGAN KETENTAN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Wanprestasi
Register : 14-07-2011 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Mei 2012 — Dr. TOMMY SIHOTANG, SH.LL.M dan Dr. JUNIVER GIRSANG, SH.MH beralamat di Jl. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya LAW FIRM TOMMY SIHOTANG & JUNIVER GIRSANG, berkantor di Golden Centrum Jln. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; m e l a w a n 1. PT. SALINDO PERDANA FINANCE (dalam likuidasi) – beralamat di Menara BDN Lantai 17, Jalan Kebon No. 83 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I ; 2. PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE – beralamat di Menara Mulia Suite 2007 Jalan Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II ; 3. PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK – beralamat di Menara Kebon Sirih Lantai 25 Jalan Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat 10430. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – III ; 4. PT. EQUITY DEVELOPMENT FINANCE – beralamat di Wisma Sudirman Lantai 8 Jalan Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta Selatan 10220, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – IV ; 5. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK – beralamat di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – V ; 6. PT. CAPITALINC FINANCE – beralamat di Recapital Building Lantai 9, Jalan Adytiawarman No. 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VI ; 7. PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE – beralamat di Mega Plaza Lantai 6 Jalan HR. Rasuna said Kav. C3, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VII ; 8. BEI ( BURSA EFEK INDONESIA ) – beralamat di Gedung BEJ Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT – I ; 9. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) – beralamat di Gedung Baru Depkeu RI Jl. Dr. Wahidin Raya Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT – II;
185 — 56
  • ke2 (kedua)setelah terjadinya peristiwa tersebut ;Berdasarkan penjelasan Pasal 86 ayat (1) huruf b UUPM, bahwa selain tambahan darilaporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas apabila terjadi peristiwa yangsifatnya material, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepadaBapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambatlambatnya pada akhir harike2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut ;Bahwa informasi atau Fakta material berdasarkan ketentan