SUHARNO;1 (satu) lembar faktur palsu No.P 4870860 PT.Indomobil Suzuki International yangdi keluarkan di Jakarta 25 September 2004 yang ditujukan kepada Ir.

Pak NoBin Margo tanpa dilengkapi bersamasama dokumen perizinan tersebut tidaksesuai perundangundangan, yaitu melanggar Peraturan Menteri Kehutanan No.P. 55/MENHUTTI/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal DariHutan Negara dan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Subs Pasal 87 Ayat (1) huruf cUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan ;Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Dedi Riadi Als.

Sebagaimana diatur dalamPerrnenhut RI No.P.55/MenhutII/2006 Tanggal 29 Agustus 2006;Bahwa jenis kayu olahan yang perlu dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) untuk hasil hutan yang berasal dari hutannegara, antara lain :a. Kelompok Meranti.b. Kelompok Campuran.c. Kelompok Komersial lain.Bahwa untuk jenis hasil hutan hak, dokumen yang digunakan sesuai denganPermenhut No. P.30/MenhutII/2012 Tanggal 17 Juli 2012, antara lain :a.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahandengan Tergugat pada Hari Senin tanggal 1405 H atau 15 Desember 1985 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Turak dengan Kutipan AktaNikah No.P.1/146/86.2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruni anak 2orang laki laki yang masingmasing bernama:1. xxxxxx lahir tanggal 25 Oktober 19872. XXXXXxXx lahir tanggal 16 Maret 19933.

Syamsudin, SH No.P/VeR/066/IV/2017/RSSH pada tanggal 20 April 2017 yang ditandatanganioleh dr. Nurul Aida Fathya sebagai Dokter Forensik, dengan kesimpulanditemukan lukaluka terbuka pada kepala, bahu kanan, dada sisi kanan,lengan bawah serta tangan kanan, patah tulang telapak tangan kanan akibatkekerasan tajam. Lukaluka tersebut menimbulkan penyakit atau halangandalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementarawaktu.Perbuatan terdakwa SANDRA SAPUTRA Als.

Perjanjian Tali Asin Nomor: 004/CPP2SP/TAJelmu Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017.Bahwa bukti mana dan yang tidak terbantahkan yang mendasaribahwa Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkaraini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/TalliAsih dengan Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang mempunyai Lahangarapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, ParaPenggugat telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat BesarKabupaten Kutai Barat dengan Register No.P

Bahwa terlebin sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, ParaPenggugat Konvensi telah melayangkan gugatan ke Lembaga AdatBesar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yangmenyerahkan Obyek Sengketa ke Tergugat Konvensi berdasarkanregister Perkara No.P.18/LABKKB/18.III/2019 dan telah diputuskanpada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga AdatBesar Kabupaten Kutai Barat aquo, intinya menolak Gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga sudah tidak dapatdisangkali

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalammelakukan kegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit diwilayah Kampung Jelmu Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit dan atas Lahan yang telah dibebaskan dan telah diberi TaliAsih/Ganti Rugi, berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan TanamTumbuh serta Bangunan No. 004/CPP2SP/TAJelmu Sibak/V1I/2017tanggal 15 Juni 2017, dan dipertegas berdasrkan Putusan Lembaga AdatBesar Kabupaten Kutai Barat, Register Perkara No.P.18/LABKHalaman

Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkaraini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/Tali Asihdengan Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang mempunyai Lahangarapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugattelah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Baratdengan Register No.P.18/LABKKB/18.III/2019 dengan pokok gugatan sebagaiberikut:> Menggugat Petinggi Kampung Sambung, Soar.

Termasuk tidak diatur tentang TPKKO dan tidak dikenaldidalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.85/Menlkh/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari hutan Hak:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.435/MenLHkK/Setjen/ 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam Pasal 11 ayat (2), dijelaskan bahwa Nota Angkutandigunakan untuk menyertai :a.

Koperasi bisadiberi ijin industri untuk pengolahan kayu, pemberian ijin pengangkutan diberikanbukan berdasarkan jenis perusahaannya tetapi menurut jenis kayunya.Jika secara fisik kita tidak dapat membedakan kayu yang tumbuh secara alamidari hutan alam dan yang mana kayu hasil budi daya, tetapi kalau berdasarkandata yang sudah ada dikehutanan, dan berdasarkan Permen No.P.85/Menlhk/Setjen/11/2016 kita bisa membedakan yang mana yang termasukHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Mrsdidalam

Termasuk tidak diatur tentang TPKKO dan tidak dikenaldidalam peraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan No.P.85/Menlkh/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari hutan Hak.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli kegiatan mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berpotensi menimbulkan kerugian negarayang dapat dihitung yaitu tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan

10 FebruariP5,5x L2,5 x T 58 )faktur No.8466 tanggal 10 FebruariHalaman 37 dariVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeVolumeFebruari 2006 Volume (Februari 2006 Volume (2006 Volume (2006 Volume (2006 Volume (171 halamanBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonBonP 5,5 xfaktur NoP 5,5 xfaktur NoP 5,35 xfakturP 5,5 xfakturP 5,5 xfakturP 5,5 xfakturP 5,35 xfaktur No.P

5,5 Xfaktur No.P 5,35 xfaktur NoP 5,5 xfaktur NoP 5,5 xfaktur NoP 5,35 xfaktur No.P 5,5 Xfaktur No.P 5,5 Xfaktur No.P 5,35 xfaktur No.P 5,5 Xfaktur No.P 5,5 x.8465 tanggal.8479 tanggalNo.No.No.No..8482 tanggal.7917 tanggal.8484 tanggalL2,5 x T 58 )10L2,5 x T 58 )11L 2,40 x T 62 )8471 tanggal 11L2,5 x T 58 )8470 tanggalL2,5 x T 58 )8474 tanggalL2,5 x T 58 )8478 tanggal 11L 2,40 x T 62)8477 tanggal 11L2,5 x T 58 )7914 tanggal 13L 2,40 x T 62)131111L2,5 x T 58 )13L2,5 x T 58 )13L 2,40 x T 62)7916 tanggal

.:821.12/2306 HI/1988 tanggal 26 Februari 1988 PengankatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a/n.JURIMANSITINJAK ;20 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia(Karpeg) No.P 148965 tanggal 06 Agustus 2010 an.SONTIGALINGGING ;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utarano.823.4/1290/2005 tangal 18 agustus 2005 no.Urut: 110 diangkat menjadiPangkat Pembina (IV/a) an.SONTI GALINGNG ;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

ROSMAULI SIMATUPANG ;27 1 (satu) lembar asli Kartu Kepegawaian Negeri Sipil RepublikIndonesia (Karpeg) no.P 359561 tanggal 19 Januari 2011 an. MERIPANGGARIBUAN ;1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Tingkat ISumatera Utara No.:14691 tanggal 30 November 1983 pengangkatan calonPegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil an.

Memerintahkan kepada Terlawan VII untuk mengembalikan Hak Grant No.P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum TengkuSahmenan kepada Turut Terlawan I.5. Menghukum Turut Terlawan , Turut Terlawan II dan Turut Terlawan Ill untukmentaati isi putusan;6. Menghukum Terlawan s.d.

No.P.1598/1957 tanggal 17 Desember 1957 yang menurut Terlawan danTerlawan Il semula Penggugat telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 59 padatanggal 24 September 1961 dengan bukti fotokopi surat keterangan Ahli WarisNo. 470/190/1996 tanggal 23 Mei 1996 yang dibuat oleh H.

Kantor PelayananPenyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai.Memerintahkan kepada Terlawan VII untuk mengembalikan Hak Grant No.P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum TengkuSahmenan kepada Turut Terlawan I.Menghukum Terlawan s.d.

Bahwa atas tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III tersebut, makaPenggugat telah membuat Surat Penolakan kepada Tergugat , sesuaidengan suratnya No.P. 74/K/OGDDKI/X/2004, Tanggal 27 Oktober 2004perihal : Penolakan Terhadap Pemberlakuan Keputusan DPP ORGANDANo.

pohon jati yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut identik denganpohon jati yang terdapat di petak 70q dan 70v Desa Kandangan KecamatanHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2021/PN BywPesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam kawasan PerhutaniKPH Banyuwangi Selatan, BKPH Sukamade, RPH Pulau Merah;Bahwa prosedur pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutanmaupun kayu berasal dari hutan hak tersebut yaitu berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Kayu yang berasal dari hutanHak berdasarkan Permenhut No.P.30/MenhutIl/2012 tentangPanatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan Hak adalah :Kayu yang berasal dari hutanHak yang tumbuh secaraalami adalah menggunakandokumen SKSKB (SuratKeterangan Sah Kayu Bulat)yang harus' ditujukan keindustri pengolahan(Sawmill).Kayu yang berasal dari hutanhak yang tumbuh dari hasilbudi daya adalahmenggunakan dokumensebagai berikut :Nota angkutan, digunakandalam pengangkutan kayuyang ditentukan dalam 23(dua puluh

Macammacam dokumen legalitas yang digunakan dalampemilikan/pengangkutan hasil hutan berdasarkan Pasal 13 Permenhut No.P.55/menhutII/2006 yang dirubah kedua kali dengan P.8/menhutlI/2009 adalah :a. Surat Keterangan sah kayu bulat (SKSKB) .b. Faktur angkutan kayu bulat (FAKB) .C. Faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA.HHBk).d. Faktur angkutan kayu olahan (FAKO).e. Surat angkutan lelang (SAL).f.

liar yang dilindungi oleh Undangundang yang salahsatunya adalah landak tidak diperbolehkan untuk dimiliki, disimpan dandiperniagakan karena memiliki resiko kepunahan yang tinggi.Bahwa oleh karena itu tidak ada peraturan yang mengatur tentang dalam halmemiliki, menyimpan, memelihara, memperniagakan, mengangkut satwa liaryang dilindungi Undangundang termasuk landak tersebut yang haruisdisertakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Menteri Khutanan No.P

Fotokopi Kartu Pegawai atas nama Kris Hardiawan No.P.088609tanggal 11 Mei 2010. Fotokopi Kartu NPWP atas nama Kris HardiawanNo.49.906.265.1.215.000, tanggal 15 April 2008, bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dandiparaf oleh Ketua Majelis;4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171KM080720200012,tanggal 8 Juli 2020, an.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan No.P

P.43/MenLHkKSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan kayu jika kayuolahan terseut berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkunga Hidup dan Kehutan No.P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentangPengangkutan hasil Hutan kayu Budidaya yang berasal dari Hutan hak danapabila dalam hal mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersamadokumen yang merupakan Surat Keterangan

tersebut Dokumen yang harusdilengkapi adalah terlebih dahulu harus mengurus /mempunyai izinUsaha Industri Primair Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan setelahmendapatkan izin tersebut maka terdakwa harus memasukkandata dan volume kayu yang akan diangkut dalam system imformasiPenatausahaan Hasil Hutan dan mencetak dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK) dan / ataudokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia No.P

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Setiap pemegang izin usahapemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29,dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja ;Penolakan terhadap permohonan Penggugat mengingkari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 41 P/Hum/2011 yang berlaku umum hal manadalam petitumnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Pasal I angka 5, Pasal30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No.P

P.14/MenhutII/2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu ; Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/MenhutH/2011 diatur bahwa penerbitan SPPGR didasarkan padaharga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan ;f.

No.P.65/MenhutH/2009, tanggal 19 Oktober 2009, tentang Standard Biaya ProduksiPemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan DalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggiin casu Undang Undang Dasar 1945 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 1997 TentangPenerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 TentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Pemerintah No. 6Tahun 2007 Jo.