Ditemukan 723 data
511 — 221
Sudanco Supriyadi No.17 Blitar, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 181.1/29/409.012/2008 tertanggal 1 Februari 2010dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar No. 19/Sk/10 tanggal 15 Februari 2010, dan untuk Turut Tergugat tidak hadirmenghadap dipersidangan baik sendiri atau kuasanya tanpa alasanyang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai ketentuan PERMANo. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan penyelesaiansengketa dengan
162 — 65
Nomor 381PK/Pdt.1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT4;Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Warisan tanggal 8 September2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5;Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 1985,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T6;Fotokopi dari fotokopi, Schema Kultuurtuin Kota Nica, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T7;Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 181.1
Suminten
Tergugat:
Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
226 — 111
Keluarga dengan Nomor3372040205180008 dan dikeluarkan tanggal 02052018 (Fotokopi sesuai dengan asli);Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Jebresdengan Nomor 149/292/V/2019(Fotokopi sesuaidengan asli);Fotokopi Surat Keterangan Warisan No. 594.3/35/VII/2019 disaksikan dan dibenarkan oleh KepalaKelurahan Jebres, Surakarta pada tanggal 08072019 dan dikuatkan oleh Camat Jebres, Surakartapada tanggal 08072019 (Fotokopi sesuai dengan asli);Fotokopi Surat Klarifikasi Lurah Jebres No.181.1/310a/VIII/2019 pada
209 — 55
Pajimbung)kemudian pada tahun 1948 dijual kepada Panggola All.Bukti Surat P 13, Surat Lurah Buol No.181.1/0608/Pem., perihal:Laporan Hasil Musyawarah Ahli Waris dari Panggola Ali.
115 — 232
Penanaman Modaltanggal 3 November 2010 (foto copy dari foto copy); Surat Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 09.01.1.68.30580 tentangTanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 28 Maret2011 (foto copy dari foto copy); Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 663/168/ADPUM/2013tentang Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan TerpaduDikelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, tanggal 30 Januari2013 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Lurah Talise Nomor : 181.1
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan/PanglimaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimanayang termuat pada Surat Edaran Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 181.1/7944/AGR tanggal 7September 1981 tentang Larangan Penggunaan personilABRI untuk pelaksanaan pembebasan/penggusuran/pengosongan tanah milik rakyat;2.3. Gugatan Penggugat adalah Prematur (Terlalu dini/belum waktunya);Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
DOMINGGUS JOSEPH RISAPUTTY
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT , BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
516 — 203
J.F Puttileihalat Piru, Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 183.1/464/2020 tertanggal 07 SeptemberTahun 2020 dan Kuasa Tambahan Nomor : 181.1/1176/2020tertanggal 16 September Tahun 2020.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutanserta mempelajari buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;Putusan Nomor 02/Padt.
1.Yuli Mandacan
2.Hasani Mandacan
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari
2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Manokwari
125 — 393
. & Partner,beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17, Manokwari, PapuaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/641/GPB/2016tertanggal 13 Mei 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor63/Leg.SK/2016/PN.Mnk. tanggal 17 Mei 2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I;Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mnk halaman 1 dari 76 hal.2.3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERIDI JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI CQPEMDA
88 — 67
WIDIATMOKO, SH, MM ;RAGIL BUDI ILSYANTORO, SH ;ENDANG WURYANTI, SH, MM ;TABAH SETTYANTO, SH ;yang kesemuanya baik secara bersamasama maupunsendirisendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 181.1/0362 tertanggal 12 Agustus 2014 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTemanggung di bawah Register Nomor : 47/SBH/2014/PN.Tmg tanggal 10 September 2014;2. Drs. H.
49 — 12
) pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagusMantra Desa Tangkas Kecamatan Klungkung KabupatenIKIU NQKUING =2==2seesen nnn nr trier einen meineBahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barangbarang yang telah terdakwa ambil tersebut namun setelah terdkawadiperiksa di Polres Klungkung baru terdakwa ketahui bahwa pemilikbarang yang terdakwa ambil berupa :20020Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp Halaman 181.1
110 — 13
Fotocopy Surat Panggilan Menghadap Nomor:181.1/ /Pem tertanggalPalleko, 26 September 2016 yang selanjutnya diberi tanda PR05;Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tka10.Fotocopy Surat Panggilan Nomor:50/PU/II/2018 tertanggal Palleko, 23Februari 2018 yang selanjutnya diberi tanda PR06;11.Fotocopy Surat Panggilan Il Nomor:69/PU/III/2018 tertanggal Palleko, 19Maret 2018 yang selanjutnya diberi tanda PR07;12.Fotocopy Surat Panggilan Nomor:172/PU/VIII/2018 tertanggal Palleko,02 Agustus 2018
62 — 23
Bank Aceh, tanggal 04 November2011.e 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) Nomor: 478649S/122/111,tanggal 18 November 2011.1 (Satu) Exs Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor : 410 / 29 / SK /2011, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda TangananSPM dan PJOK Kecamatan, tanggal 23 februari 2010.1 (Satu) Exs Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor: 181.1 /21/SK/2011, tentang Penetapan Kusa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan
Seri : 8926677.3 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 25September 2012.1 (satu) lembar Berita acara pembayaranNomor : 120/BLMII/BA/2012 tanggal 7september 2012.1 (satu) Lembar Surat Perintah MembayarNomor : 00063/LS/PNPM/BPM/2012 tanggal04 Oktober 2012.1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan DanaNomor : 388684X/122/111 Tahun Anggaran2012 tanggal 5 oktober 2012.4 (empat) lembar Surat Keputusan BupatiBener Meriah Nomor : 181.1/31/SK/2012tanggal 09 Februari 2012 tentang Pelimpahanwewenang kepala
Bank Aceh, tanggal 04 November2011.e 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) Nomor: 478649S/122/111,tanggal 18 November 2011.93 1 (Satu) Exs Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor : 410 /29 /SK //2011, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda TangananSPM dan PJOK Kecamatan, tanggal 23 februari 2010.94 1 (Satu) Exs Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor : 181.1 / 21 /SK / 2011, tentang Penetapan Kusa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluarandan Bendahara
Pembanding/Tergugat II : SULASTRI Diwakili Oleh : M.YUSRI,SH
Pembanding/Tergugat III : AHMAD YANI Diwakili Oleh : M.YUSRI,SH
Pembanding/Tergugat IV : SAHIRA Diwakili Oleh : M.YUSRI,SH
Terbanding/Penggugat : MUCHALIK, M. Diwakili Oleh : SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H.
186 — 28
sengketa ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat akhirnya mencobamenemui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan ketika Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV diminta oleh Penggugat untuk menunjukkandokumen kepemilikannya masingmasing atas objek sengketa tersebut,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memilikinya;Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan No.64/Pdt/2020/PT KDI16.17.18.19,20.Bahwa pada tanggal 11 April 2018, terbitlah dokumen berupa Berita AcaraPengukuran Nomor 181.1
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
141 — 100
., Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.1/11359/ 05 tertanggal 31 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semuala Turut Tergugat I;4.DPRD Kabupaten Cilacap, yang beralamat di JI.
., Kepala Bagian Hukum dan PersidanganSekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Nomor 181.1/ 0077/ 13 tertanggal 15 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;5.Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, yang beralamat di JI.
., Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Cilacap dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Nomor 181.1/ 3633/ 16 tertanggal 30 Desember 2019,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Ill semula TurutTergugat III;6.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, yang beralamat diMT Haryono No. 79, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaHADIMAN WIRA PAMUNGKAS, SH., MSi., Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Cilacap dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Nomor 2306/ 24 tertanggal 30 Desember 2019, selanjutnyadisebut
1.H. Jami'an, S.Ag., M. Si.
2.IMAN
3.Riyanto
4.Tukijan
Tergugat:
4.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
5.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
105 — 43
,MM. telahmengundang para pemilik tanah, termasuk Para Penggugat untuk menghadirikegiatan Sosialisasi Ganti Rugi Tanah oleh Bapak Bupati Pulang Pisau padatanggal 3 September 2009 sebagaimana yang tertuang dan dimaksud dalamSurat tanggal 1 September 2009 Nomor : 181.1/268/IX/Adpum.2009 perihalSosialisasi Ganti Rugi Tanah Untuk Lokasi Perkantoran;. Bahwa disekitar 15 April 2010, Tergugat melalui Sekretaris Daerahnya yangdijabat oleh Drs. Esganda Wangi, SP.
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diklaim MADA LVRI Provinsi JawaBarat seluas: 80 Ha, terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe,Kabupaten Karawang, yang pada intinya adalah memberikan instruksikepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaBarat untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai permasalahandimaksud, serta melaporkan hasilnya;Bahwa adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan atas tanah Penggugatberdasarkan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BadanPertanahan Nasional, Nomor 181.1
NELLY TAN
Tergugat:
WALI KOTA BAUBAU
69 — 23
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 593/2826 tertanggal 8 Juni2004 perihal Petunjuk Penyerahan Tanah Eks Kantor PenmasKabupaten Buton yang merupakan jawaban terhadap Surat BupatiButon Nomor 181.1/1745 tertanggal 5 April 2004;b.
La Renda OH, S.Pd
Tergugat:
Bupati Kabupaten Buton
185 — 75
Buana Surya, KelurahanBende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 181.1/030, tanggal 6 Januari 2020 ; 2. Nama : FAKHARUDIN. M. SATU, S.H.,M.H ; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton ;3. Nama =: LAHAMADI, S.H; ==Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda KabupatenHalaman 1 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.kdi4. Nama =: LAODE MUH. FITRAH, S.H; Jabatan : Kasubbag PerundangUndangan SetdaKabupaten BUtoON ; 5.
129 — 66
Republik Indonesia Bidang Pengawasan yangditujukan kepada Bupati Luwu dan Walikota Palopo tertanggal 20 September 2007Nomor : B3095/Setneg/D5/09/2007, hal : Penyampaian surat pengaduan masyarakat,dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara PAN danGubemur Provinsi Sulawesi Selatan, bukti PXI berupa foto copy dari foto copy SuratMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Para Gubemur, ParaBupati dan Walikota seluruh Indonesia tertangga; 10 Juli 2002 Nomor : 181.1
112 — 100
gugatan tanggal 7 November 2019yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari padatanggal 8 November 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Halaman 17 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G/2019/PN Pli1.Bahwa Penggugat adalah salah satu dari Ahli Waris H.ALIANSYAHberdasarkan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh CAMATBANJARMASIN UTARA 183.1 / 145X / CAMBU, Tanggal 10 Oktober 2019dan LURAH SUNGAI MIAI Nomor 181.1
sah dari 1 (satu) bidang tanahdengan ukuran Luas 2030 M2 yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Pulau Sari,Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi KalimantanSelatan dengan alas hak SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIKBIDANG TANAH ( SPORADIK ) tahun 1999 atas nama HASANAH;Menimbang bahwa Penggugat adalah salah satu dari Ahli WarisH.ALIANSYAH berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diketahui olehCAMAT BANJARMASIN UTARA 183.1 / 145X / CAMBU, Tanggal 10 Oktober2019 dan LURAH SUNGAI MIAI Nomor 181.1