Ditemukan 447 data
LUSIA PANGALINAN, SH
Terdakwa:
H. SYAMSUL UMAR, SH BIN MUH. NAWIR
514 — 297
;
- Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 283 / Kep / M.KUKM. 2 / VII / 2012 Tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 20 Juli 2012; Surat Keterangan Terdaftar No: S-9359KT / WPJ . 15 / KP / . 0903 / 2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KP2KP;
- Surat Pernyataan dari Lk.
1.FADLI SURAHMAN, SH.
2.FAHMI IDRIS, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT HARSONO Alias RACHMAT Bin MOCHAMAD MUHDIR
115 — 0
dan Menengah dengan Nomor : 518 / 1030 tertanggal 24 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Rekomendasi Ijin Pembukaan Kantor Kas di Kabupaten Purbalingga dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Nomor : 518.4 / 5004 / 2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 1(satu) bendel Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam GRAHA MANDIRI di Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor : 08 / KEP / M.KUKM
64 — 11
: 10/KSP-KPKB/OG/III/2007 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2006 ;13. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang telah dilegalisir ;14. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koprasi ;15. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18.2/Kep/M.KUKM
1.MUGIONO KURNIAWAN, S.H.
2.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
Terdakwa:
JAISMANTO Alias JAIS Bin SUHIR
119 — 72
- 1(satu) bendel Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam GRAHA MANDIRI di Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor : 08 / KEP / M.KUKM.2 / I / 2018 tertanggal 11 Januari 2018.
- 1(satu) bendel Salinan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) Tahun Buku 2018 Koperasi Simpan Pinjam GRAHA MANDIRI nomor : 08 tanggal 16 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Paul Christian, S.H.,M.Kn.
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) âÂÂPERMATAâ PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
334 — 2347
Peraturan Presiden 24Tahun 2010 Tentang Kedudukan , Tugas , dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian NegaraSebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 Jo.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123/ KEP/M.KUKM/X/2004 TentangPenyelenggaran Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendiriandan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi,Kabupaten/Kota Jo.
1.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
2.ARIE PURNOMO, S.H.
Terdakwa:
ERWAN SAPTONO Als ERWAN Bin KHOMSIN
218 — 149
Usaha Kecil dan Menengah dengan Nomor: 518/1030 tertanggal 24 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi Rekomendasi Ijin Pembukaan Kantor Kas di Kabupaten Purbalingga dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Nomor: 518.4/5004/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam GRAHA MANDIRI di Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 08/KEP/M.KUKM
121 — 111
dikeluarkannya itu sebelum saksi menjadiKepala, jadi surat ini tidak tahu diperoleh dari mana ; Bahwa Disperindagpendalkop menilai berdasarkan surat permohoandari Koperai sendiri adapun yang inilai adalah : mengenai permodalanbaik modal yang disetor dan aset Koperasi, Kwalitas aktiva prodoktifKoperasi meliputi jumlah pinjaman yang diberikan pada anggota,Menejemen, Retabilitas ( SHU), dan Likwiditas dana ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecildan Menengah RI No. 353/Per/M.KUKM
Terbanding/Terdakwa : Darusman,SE, MM Bin Rakim
314 — 67
P1,
DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI KSP SEKTORAL ; --------------------------------------------------------------------------------
h. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 158.3/Kep/M.KUKM/XII/2005 tentang
Penetapan Koperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui
Bank Pembangunan Daerah Jambi) dan diketahui oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah SURYADHARMA ALI;
u. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 119.2/Kep/M.KUKM/ XI/2005 tentang Penetapan
Bank Pelaksana dalam rangka Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral,
Pembiayaan Nomor : 07 / Dep.3 / I / 2005 , perihal : Penilaian awal calon peserta program perkuatan dana bergulir melalui koperasi simpan pinjam (KSP) sektoral, tanggal 5 Januari 2005 ;
2. Surat Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 194 / Dep.3 / VI / 2005, perihal : Seleksi KSP/USP Calon peserta perkuatan KSP Sektor Agribisnis/Sektoral, tanggal 30 Juni 2005 ;
3. Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 158.3 / Kep / M.KUKM
167 — 33
,dengan Nomor sebagai berikut := MoU756/MK/2007. 241/KU.310/M/10/2007"= SKB/MENHUTV/2007= 03/MENKP/KB/X/2007Halaman 90 dari 139Putusan No. 161/Pi.SusPK/2015/PN.Bdg" 927/M.IND/10/2007= 03/NK/M.KUKM/X/2007= 23/SARANAX2007 (Perum Jamkrindo)" Nomor MoU Penjamin dan Nomor MoU Bank Pelaksana sebagaiberikut:" 17/MoU/X/Askrindo/2007" B.543/DIR/PRG/X/2007 BRI DIR/042/10/2007 DIR.MoU/024/2007" 06/MoU/DIRBTN/2007" MoU214/DIR/DMKK/X/2007= 9/014/MoU/DIR.BU.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukanpenjaminan
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
380 — 367
(Sesualdengan salinan);Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor 201/PAD/M.KUKM.2/V/2015 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi PegawaiBulog Seluruh Indonesia menjadi Koperasi Pegawai danPensiunan Bulog Seluruh Indonesia. (Sesuai dengansalinan);Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor:146/24.1PB.1/31.74/1.824.27/e/2016, tanggal 11 Mei 2016.(Sesuai dengan fotokopi);Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Reg.:0039000153 atas nama KOPELINDO.
705 — 321
menggunakanuang masyarakat, sementara lesing juga berkepentingan, maka barangtersebut akan dipertimbangkan sebagai sita jaminan, sebanyak uangmasyarakat yang sudah masuk, kecuali lesing bersedia mengembalikan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:SRIWAHYONO, S.IP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:1.Bahwa saat ini ahli bekerja di Diskoperindag Kabupaten Pemalang,sebagai Kasi Kelembagaan dan Pengawasan.Bahwa Koperasi berdasarkan Permenkop UKM ARI No.10/PER/M.KUKM
90 — 24
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan, Pengesahan Akta Pendirian danPerubahan Anggaran Dasar Koperasi.Bahwa Syarat Pendirian Koperasi mengacu pada Pasal 6UU Koperasi dan Permen Nomor 1 Tahun 2006 Bab IIIPasal 3 ayat (2) yaitua. Mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh)orang.b. Mengadakan Rapat pembentukan koperasi.Cc. Mempunyai modal sendiri yang cukup~ untukmenunjang kegiatan usaha.d.
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
DONA SARI DEWI,SP.M.Si
266 — 123
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Keluarga Fakir Miskin Hasil Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan Melalui Pengembangan KJKS BMT (PKBP MPB)
- 1 (Satu) Rangkap Daftar Hadir Sosialisasi
- 1 (Satu) Rangkap Buku SOM & SOP Baitul Maal Wat Tamwil Panduan Operasional Manajemen & Prosedur KJKS BMT PAS
- 1 (Satu) Rangkap 1 (Satu) Rangkap Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2 / PER / M.KUKM
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN
270 — 45
(Pengangkatan Halomoan Tamba, Sutowo, Warso Widanarto, dan Fitri Rinaldi);
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah No: 44/KEP/M.KUKM/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada LPDB-KUMKM.
(Pemberhentian Halomoan Tamba dan Pengangkatan Adi Trisnojuwono);
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 37/KEP/M.KUKM/X/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR
198 — 37
(Pengangkatan Halomoan Tamba, Sutowo, Warso Widanarto, dan Fitri Rinaldi);
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah No: 44/KEP/M.KUKM/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada LPDB-KUMKM.
(Pemberhentian Halomoan Tamba dan Pengangkatan Adi Trisnojuwono);
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 37/KEP/M.KUKM/X/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
1.Muhammad Bayanullah, SH
2.Fahmi Ari Yoga, SH
3.NATANIA OKTARIANI. Z, SH
4.ADE SUGANDA, SH
Terdakwa:
RUSTAM BIN WAKYAT
75 — 0
Riau Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 08 Maret 2013;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang di Legalisir sesuai asli Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 81/ PMK. 05/ 2012 tanggal 01 Juni 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga ;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang di Legalisir sesuai asli Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM RI, Nomor: 58/ KEP/ M.KUKM
238 — 185
kalau memang ada disposisi atau perintah untukmengkaji / menelaah dalam permohonan rekomendasi, lalu dalam suratrekomendasi tersebut seharusnya saksi ikut memberikan paraf sebelumditanda tangani oleh Kadis Koperasi namun kenyataan saksi tidak pernahmelihat surat tersebut dan tidak pernahmemarafnya; Bahwa sepengetahuan saksi apabila saksi menerbitkan rekomendasi makakriteria yang harus dipenuhi oleh Koperasi sehingga dikatakan sehatsesuai dengan Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM
/XII/2009, tentang Perubahan atas Permen Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 TentangPedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit SimpanPinjam Koperasi, bahwa aspek yangdinilai :a Permodalan ;b Kualitas Aktiva Produktif ;c Manajemen 5d Efisiensi ;e Ikuiditas ;f Kemadirian dan pertumbuhan ;g Jati diri koperasi ;Kemudian untuk penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USPadalah :~~~2 2225 22222onnnn nen nnn nnn nnna 80100 = Sehatb 6080 = Cukup Sehatc 4060
127 — 22
WARSO WIDANARTO :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KOMARUDIN, S.Par BINPARINO dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Direktur Bisnis LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah (LPDBKUMKM) pada tahun 2012 adalah Surat Keputusan(SK) Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor33/KEP/M.KUKM/X/2011 tanggal 30 September 2011 yangditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UKM saudara Syarif Hasan.Bahwa tugas dan tanggungjawab
Terbanding/Terdakwa : ANDREE ALIAS Mr LAU ANDRE
213 — 26
/M.KUKM.2/II/2018, tanggal 08/02/2018.
., Ak berupa :
124 — 17
WARSO WIDANARTO :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KOMARUDIN, S.Par BINPARINO dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Direktur Bisnis LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah (LPDBKUMKM) pada tahun 2012 adalah Surat Keputusan(SK) Menteri Negara Koperasi dan UKM ~ RI Nomor33/KEP/M.KUKM/X/2011 tanggal 30 September 2011 yangditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UKM saudara Syarif Hasan.Bahwa tugas dan tanggungjawab