Ditemukan 455 data
125 — 21
Wani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN SptBahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Sawit BuluhSejahtera;Bahwa Saksi tergabung kedalam kepengurusan Koperasi Sawit BuluhSejahtera sejak tehun 2011 yang mana tugas dan tanggung jawabSaksi yaitu membuat perijinan pengajuan ke perusahaan danpemerintahan;Bahwa Koperasi Sawit Buluh
47 — 15
itu situasai atausuasana cukup terang karena masih28siang hari, sehingga penggeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat denganjelas ;Bahwa barangbarang yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita saatpenggeledahan.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Saksi Ahli/Ade charge Dr A.A GEDE HARTAWAN :Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa ;Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di LP Kerobokan dan telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa sejak bulan Mei tehun
483 — 36
dan tugasnya adalah untuk memasarkan kredit dantabungan yang bertanggungjawab kepada Direktur;e Bahwa di BPR Agra Arthaka Mulya pada tahun 2010 pernah terjadiKredit macet yang nilainya sekitar Rp.5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), tetapi sekarang semua sudah selesai;e Bahwa saksi tidak dilibatkan untuk mengatasi kredit macet tersebutkarena yang bisa masuk hanya pemegang saham dan Direksiuntuk membahas penutupan mengatasi kredit macet tersebut;Halaman 35 dari 57Bahwa Ketika terjadi kredit macet tehun
Pembanding/Penggugat II : BASUKI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat III : SRI MUFLIATI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat IV : BEJO SUBAGYO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat V : BUDIYANTO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VI : BUDIAWAN AGUS SUSANTO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VII : BOWO SUPRIYADI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VIII : INDAH KUSUMAWATI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat IX : NOVA HAMSYAH Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat X : IKA YULIANA Diwakili Oleh : MUZAENAH
Terbanding/Tergugat : PT. DIENG DJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur PT. Cipta Kreasi Wisata
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor
83 — 41
perkaraini ditingkat banding, maka pertimbanganpertimbangan hukum hakim tingkatpertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding danoleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkansehingga Para Pembanding/Para Penggugat berada dipihak yang kalah, makakepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan.Mengingat Undangundang nomor: 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor: 49 tehun
82 — 41
JanjiJanji Palsu Pihak Penggugat selama kurang lebih delapan tehun dari tahun2006 s/d 2014 (Kronologis kejadian terlampir).Skenario Penterlantaran Penggugat terhadap tergugat selama kurang lebihkurang lebih 2 bulan di Simpang Ampek pada Januari s/d Maret 2014 (rekamJejak Terlampir).telah membuktikanGugatan Para Penggugat terhadap Tergugatyangpengakuan Penggugat sendiri telah melakukan gratifikasi dan Ingkar janjiterhadap penggugat (Copy Gugatan Terlampir).10.Copy Putusan Pengadilan Negeri Pasaman
36 — 7
tergugat iampaitan yang pokoknyakeberatan MENGENAI SURAT KUASA HAt TERSEBUT SAMASEKATI TIDAK DIBANTAH Oleh para Penggugat, karenasecara yuridis Surat Kuasa yang menjadi aasargugatan para penggggat adalah cacat hukum, TERGUGATKUTIF KEMBALI EKSEPSI TERGUGAT DALAM JAWABAN YANGLALU adalah sebagai berikut : karena dalam suraakuasa terdaBat sutjek hukum yang masih dibawahumur/belum dewasa memberikan kuasa kepada kuasahukum yaitu penggugat X yang masih berumur 19 tahun,Penggugat XI yang masih berumur 17 tehun
117 — 51
setempat telahdibayar oleh Tergugat, karena Persidangan Pemeriksaan Setempatdilaksanakan atas permintaan Tergugat, maka jumlah yang dibayar lagisebagai ongkos perkara oleh Tergugat yaitu seluruh ongkos perkara,dikurangi dengan biaya pemeriksaan setempat tersebut, maka Petitum 9harus dikabulkan ;halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 488/Pdt/G/2014/PN.Bdg.Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum 1 dari Penggugat,hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian;Mengingat PasalPasal HIR, KUHPerdata, UndangUndangNomor 5 Tehun
398 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan In Absentia atau putusan yang di jatuhkan majelishakim pidana diluar kehadiran Terdakwa, hanya dapat diberlakukan terhadapperkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan In Absentia selainuntuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindak pidana khusus.Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi jo UndangUndang No. 20 Tehun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang No. 30 Tahun1999 yang menyatakan :
71 — 25
RajaAmpat Periode tahun 2010 sampai dengan tehun 2014 dan tidak langsung kepihak PT.Prudential Life Asurance, nilai anggaran yang dicairkan untuk tahun2010,2011 dan 2012 adalah masingmasing sejumlah Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta tupiah) pada setiap tahunnya, sedangkan untuktahun 2913 nilai anggaran yang dicairkan adalah sejumlah Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa jumlah Anggota DPRD Kab.
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tehun 2009 tentang PerubahanKedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,ditegaskan bahwa:"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tatausaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
Pembanding/Tergugat IV : SRI REJEKI SURYO SULISTO
Terbanding/Penggugat : MASKANAH alias MASANAH Binti BULAWI
Turut Terbanding/Tergugat I : H. ROSADI BENY
Turut Terbanding/Tergugat III : SURYO BAMBANG SULISTO
Turut Terbanding/Tergugat V : KHAERON SYARIFUDIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
Turut Terbanding/Tergugat VII : KEPALA DESA KARIMUNJAWA
80 — 47
Putusan Nomor : 26/Pdt/2020/PT SMG.terhadap Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara,dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlahRp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah)Mengingat Undangundang nomor: 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor: 49 tehun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undangundang nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan..Mengadili : Menerima permohonan banding dari
91 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 425 PK/Pdt/201610.1.710.210.2.1tanah sengketa dan areal sekitarnya digarap/dibuka pada tahun1932 dan secara resmi menjadi hak milik masingmasingPenggarap pada tanggal 1 Februari 1953; Berdasarkan logika hukum tidak mungkain tanah sengketa yangdibuka tehun 1932 dan secara resmi menjadi hak milik Semanayah kandung Nurjaya pada tahun 1953 dijual oleh Nurjayakepda Mbok Rijem alias Lijem sebelum tahun 1930.Hal ini disebabkan pada tahun sebelum 1930 tanah sengketa belumdibuka dan masih merupakan
83 — 3
membenarkan tanda tangan yang ada pada bukti P. 205 danpernah melihat bukti P. 206, P. 207, 208, 209 dan bukti P. 210; Bahwa dalam pertemuan tahun 2007, di kantor kecamatan, saksi turuthadir, dan dalam pembicaraan ganti rugi kata Lantamal, tidak ada dana disuruhmenunggu karena belum ada dana dari pusat ;* Bahwa saksi membenarkan bukti P. 297 dan bukti P. 299 dan setahusaksi ada sekitar 39 orang sebagai pemilik tanah antara lain Dg Pata, Baco danlain lain ;39e Bahwa saksi menduduki tanah tersebut sejak tehun
83 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangundangKetenagakerjaan;Bahwa dalam gugatanya Para Pengugat tunduk dan mendasarkandalildalil gugatannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 8Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (vide gugatan Penggugat),dengan demikian merujuk ketentuan PP No 8 Tahun 1981 yang sama,Para Penggugat juga harus tunduk pada ketentuan Pasal 30 PP No 8Tahun 1981 yang menyebutkan dengan tegas bahwa :"Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tehun"Bahwa
162 — 159
Dalam hal ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan menolak Gugatan Pengugat dan / ateusetidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM PENUNDAAN Bahwa pada prinsipnya Tergugat II sependapat dengan Tergugat, karena berdasarkan UndangUndang No. 5 tehun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4),maka tidak terdapat cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan permohonan penundaanyang
249 — 160
Putusan In Absentia atau putusan yang di jatuhkan majelishakim pidana diluar kehadiran Terdakwa, hanya dapat diberlakukanterhadap perkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan InAbsentia selain untuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindakpidana khusus.16Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joUndangUndang No. 20 Tehun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang No. 30 Tahun1999 yang menyatakan :
NINA LESTARINA, SH
Terdakwa:
NIKO ISMIR H, S.H. Bin RIZAL HENDRI AR
66 — 86
.40.000.000 dengan cara melalui ATM sebesarRp.2.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan melalui Teller BRI dengancara pemindahbukuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimanakalau tambah satu lagi yaitu Inova tahun 2016 dengan hargaRp.130.000.000, (Seratur tiga puluh juta rupiah), yang pada saat itumenurut Terdakwa harus mengisi formulir kembali untuk pemesananlainnya, lalu) Terdakwa Niko Ismir kembali mengisikan formulirpemesanan kijang Inova tehun
457 — 310
BERITA ACARAPEMERIKSAAN SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm)yang ditandatangani PENYIDIK JUMANGIN,SH dan PENYIDIKPEMBANTU ABDI RAHMAN,SH dan ditandatangani oleh SUWITOBUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) sebagai Saksi Korban, jumlah 32PERTANYAAN, PADA PERTANYAAN NOMOR 26 DAN JAWABAN Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJMNOMOR 26, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YAITU PADASAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI SUWITOBUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) PADA HARI SENIN TANGGAL 19SEPTEMBER TEHUN
Pembanding/Tergugat V : RESFIN Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat III : RISDA Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat I : HELVIN Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat VIII : ANDARIAS TOLLY Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat VI : LISWIN Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat IV : EVANANCE Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat II : ARMAN ADES YP.ROMBE Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Terbanding/Penggugat IX : SRI RAMHADANI Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat VII : DAUD B. ROMBE Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat V : MARTA LAMBA Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat III : AGUS ROBERT Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat I : PETRUS SAPAN Diwakili Oleh : DJAMALUD
32 — 20
No.1 Tehun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak ada buktisurat maupun saksi mengenai hal itu.Justru Pembuktian sebaliknya melalui Bukti T16, T17 dan T18, T19 JoKesaksian JULI TANGKELAYUK dan Saksi Marthen Borong, terbukti bahwaketiga kali perkawinan alm.
136 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikekuatan hukum mengikat;Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimanapermohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapatmengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuanpermohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan olehMahkamah Agung, dalam Pasal 31A (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)dan (10) Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas Undangundang Nomor 14 tehun