Ditemukan 579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn ptk ppk ptp ptun pptk pppk ptpi ptpb ptpkd ptpkn
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 25 Juli 2016 — Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN
222 — 62
  • sebagai berikut :Menimbang, bahwa fakta adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa melaluicaracara yang sederhana, tidak rumit, tidak canggih, dan atau dengan memakai caraacara lainyang merupakan perbuatan pidana pula, sehingga menurut saya Hakim Anggauta II, kesalahanTerdakwa tidaklah sebesar di dalam ancaman hukuman minimal di dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUdang No 20 Tahun2001 atau UndangUndang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (PTPK
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
132 — 19
  • Namunsebelum mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian tersebut, tentu akan sulituntuk menghindar ketentuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu :Pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab dakwaanalternatif Kedua maupun Ketiga pasti bersifat melawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut UndangUndangtentang Pemeberantasan Tindalk Pidana Korupsi ditemukan pada Penjelasan Pasal2 ayat (1) UU PTPK, sebagai berikut : Yang dimaksud dengan secara melawanhukum
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — - H. ABDUL KADIR AUDAH, SE, MM Bin MUHAMMAD - H. AHMAD SYARWANI BIN H. GAZALI
38 — 9
  • PTPK) merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU.PTPK sepanjang mengenai frasa yangdimaksud secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil150maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — JAKSA PENUNTUT UMUM vs IR. AGUS PRAYUDI ADI
195 — 75
  • Unsur Melawan Hukum: Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertama daripenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakboleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
54 — 12
  • WIRYONO, SH, dalam bukunya PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
ELLY RACHMAWATI
134 — 29
  • Unsur Melawan Hukum;Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertama dariHalaman 139 Putusan No.100/Pid.SusTPK/2018/PN Mkspenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
147 — 29
  • membenarkan Dakwaan Penuntut Umum serta membenarkanketerangan Saksi Saksi dan sepanjang pemeriksaan atas diri Terdakwatidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yangdapat membebaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum, sehingga dengandemikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;2.Unsur Secara melawan hukum;Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertamadari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2011 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 70/PID.B/2010/PN.WNG
Tanggal 21 Oktober 2010 — MARJUKI dkk
96 — 101
  • yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan sebagai delik inti yang strafbarehandeling adalahmerupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum,maka dengan tidak terbuktinya unsur Melawan Hukum berartipula bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud pada Dakwaan Sudsidair ini tidakterbukti pula dilakukan oleh para Terdakwa.Apabila yang tidak terbukti adalah bagian inti secara24melawan hukum dari pasal 2 UU PTPK
    , maka dengan sendirinyapemeriksaan terhadap dakwaan Subsidair tidak perludilanjutkan lagi, karena bagian inti dari Pasal 3 denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapaadanya karena jabatan atau kedudukan sudah tercakup dalambagian inti secara melawan hukum dari pasal 2 UU PTPK,sehingga ketidakterbuktian unsur melawan hukum dengansendirinya menyebabkan tidak terbuktinya bagian intimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 25 Nopember 2014 — GUSTIADI IMIL
55 — 13
  • WIRYONO, SH, dalam bukunya PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2016 — - TABET GULTOM, SH
88 — 21
  • Untuk dapat dikatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam Pasal 2 UU PTPK disyaratkan bahwa perolehan atau penambahankekayaan itu harus secara nyata ada.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 19 Juni 2019 — H. DADANG HIDAYAT, S.Ip
201 — 66
  • UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 yang menjadi subjek hukum adalah setiap orang;Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah tidak selesainya suatuperbuatan bukan karena kehendak dari si pelaku sendiri;Bahwa permufakan jahat dalam undangundang di luar ketentuan pasal88 KUHP haruslah memenuhi adanya perbuatan (actus reus), yanguntuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana danmembutuhkan adanya kesalahan (mes rea).Bahwa ahli menerangkan terkait Pasal 15 UU PTPK terdpat unsurpercobaan (poeging)
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — H.HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm)
78 — 11
  • (lihat hal.7576) ;Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal28D ayat (1) UUD 1945.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
158 — 31
  • Surat Keputusan penunjukan Koordinator PTPK Desa, PTPKDesa, PPK Desa dan Bendahara Desa;I. Fotokopi rekening giro bank kas pemerintah desa;j. Berita Acara Evaluasi kelengkapan berkas dari Kecamatan;k. Surat Pengantar dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa;I.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
99 — 45
  • WIRYONO, SH, dalam bukunya PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
167 — 22
  • PTPK) merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan163dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU.PTPK sepanjang mengenai frasa yangdimaksud secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam artiformil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 16 April 2015 — - SULISTYAWAN, ST
107 — 11
  • PTPK) merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU.PTPK sepanjang mengenai frasa yangdimaksud secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam artiformil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
H. SYAFRIANSYAH Alias H. ISAF Alias SAF Bin Alm. H. ABDUL HAMID KAMBA
132 — 14
  • kehatihatian dankecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan,adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbedabeda dari satulingkungan masyarakat tertentu. ke lingkungan masyarakat lainnya,sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lainditerima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum,menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat;Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
79 — 143
  • (lihat hal.7576) ; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal28 D ayat (1) UUD 1945.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
515 — 205
  • Andi Hamzah, SH dimukaPersidangan terkait dengan pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah sebagaiberikut :Dalam Pasal 2 Harus ada Unsur Kesengajaan Yang dilakukan terhadapPenerapan Pasal 2 UU Tipikor karena dalam pasal 2 UU Tipikor adamemperkaya diri sendiri atau orang lain yang artinya perbuatan itudilakukan secara sengaja Kemudian Pasal 2 Memperkaya diri sendiri atau orang lain, mem setiapkata UndangUndang Pidana yang diawali dengan Mem itu sengaja,Contoh Memperkaya, membakar, membunuh itu pasti sengaja
    Andi Hamzah, SH dengan pasal 3ayat (1) UU PTPK adalah sebagai berikut :Halaman 6 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgDalam Pasal 3 Harus ada Unsur Kesengajaan Yang dilakukan terhadapPenerapan Pasal 3 UU Tipikor karena dalam pasal 3 UU Tipikor adadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tujuanyang artinya perbuatan itu dilakukan secara sengajaSetiap awalan Mem dalam Undangundang Pidana itu adalah perbuatansengaja, contoh memperkaya, membakar, membunuh itu
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMAD ARIF BILLAH, SH Diwakili Oleh : TIRMIDZI, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
271 — 276
  • (lihat hal.7576) ; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan halyang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminankepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal28D ayat (1) UUD 1945.