Ditemukan 5003 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
74 — 37
  • 1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diabaikan oleh pihak perencanaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentangkeadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakankarena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipilyang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
224 — 140
  • Panitia SeleksiBadan Pengawas Perusahaan daerah dengan tidakmengumumkan perubahan batas usia calon dewanpengawas secara resmi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.Bahwa Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Displin PNS berbunyi Setiap PNSwajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dantanggungjawab.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    berbunyI :Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari :1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;2) Pemindahan dalam rangka penurunan = jabatansetingkat lebih rendah;3) Pembebasan dari jabatan;4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS.Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi Hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
164 — 102
  • TentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak ada prosedurpemberhentian CPNS, akan tetapi dalam pemberhentian umpamanyakepada si X tidak serta merta terbit SK pemberhentian akan tetapi harusada prosedur prosedur yang dilakukan karena menyangkut perlindunganhak azasi manusia dalam hal pekerjaan ;Bahwa benar, dalam pengadaan PNS menggunakan PP No. 11 tahun2002 akan tetapi jika melakukan pemberhentian PNS harus menggunakanPP No. 53 tahun 2010 ;Bahwa masa percobaan secara contrario bagi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa a quo berbunyi:Calon pegawai negeri sipil diberhentikan:a. mengajukan permohonan berhenti;b. ...dstnya;c. ...dstnya;d. ...dstnya;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 18 ayat
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
283 — 1782
  • Eksepsi Gugatan KadaluwarsaMenimbang, bahwa jika mencermati alasan Tergugat mengajukaneksepsi ini adalah karena Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019telah melewati masa 6 (enam) bulan. Hal ini sebab perkara a quo diajukanpada tanggal 1 September 2020 yang jika dihitung dari tanggal terbitnyaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian telan melewati masa 6 (enam)bulan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — SUDARMONO, SH VS JAKSA AGUNG RI;
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPPK;Pasal 7(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkatsebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian danmemiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional;Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, telah jelasbahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar di BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sebagaimana yangdimaksud dalam
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
AHMAD HUZAIFAH, ST, MM
Tergugat:
WALI KOTA BEKASI
336 — 405
  • Negeri Sipil yang menjadiperaturan dasar dalam penerbitan objek sengketa ; Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormattidak atas permohonan sendiri (bukti T 1), terkait penjatuhan hukuman disiplintersebut diatur berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf d,dan pasal 10 ayat 9 huruf dHalaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUNBDGPeraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 592/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : PURWO EKO UTOMO Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
120 — 61
  • dapat ikut menghuni rumah dinas karenamengikuti orang tua/suami yang bertugas dan mempunyai jjinpenghunian rumah dinas selama yang bersangkutanbekerja/bertugas Dinas di Panti Sosial Kumuda Putra PutriMagelang.Bahwa orang tua Para Penggugat mulai menghuni sejak diberikaniin oleh Kepala Panti dahulu, tidak secara serta merta langsungmenempati Rumah Dinas di lingkungan Objek sengketa.Bahwa Kepala panti memberikan ijin penghunian kepada orang tuapara penggugat dikarenakan mereka adalah pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
298 — 115
  • Dan jadilah Lanudal Djuanda melayani penerbangan sipilyang pengelolaannya sejak 7 Desember 1981 dilakukan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Pada 1Januari1985, pengelolaan bandara komersial ini dialinkan kepada PerumAngkasaPura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun1984. Seiring waktu berjalan, frekwensi penerbangan sipil disana punHal.7 Putusan No. 208 /Pdt.G/2016/PN.Sbybertambah.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Rosdham Ali, S.Pt Bin A.M. Sahuri Dham .Alm
Termohon:
Sri Rezeki, SP Binti M. Yusuf Anang
22 — 13
  • nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz dan begitujuga dalam pasal 80 Kompilasi hukum islam yang mewajibkan ayahmemberikan nafkah kepada anakanaknya;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, maka Penggugat telahmengajukan tuntutan nafkah anak sebanyak Rp 6.050.000,/obulan untuk keduaanaknya namun Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan mengajukan buktidaftar gaji dari Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 —
149 — 73
  • Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(tanpa asili);: Surat a.n. Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 86/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 — - MUHAMMAD LUTFI, S.Sos.,M.Si. Melawan - BUPATI BONE
78 — 42
  • Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dalam Jabatan Struktural, adalahmelanggar dan bertentangan dangan pasal 13 Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai NegeriSipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri, yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiuntidak dapat dimutasikan kecuali jika yang bersangkutan di promosikan keeselon II atau terdapat pertimbangan lain, sementara itu PENGGUGAT telahmemasuki
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 62-K/PM.III-17/AD/VII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Oditur:
Jerry E.A Papendang, S.H.
Terdakwa:
1.JULI PURNAMA
2.DAFID ELIN TARUK
3.AHMAD
60 — 33
  • Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya Saksi4merupakan tindakan arogansi seorang militer terhadap rakyat sipilyang seharusnya melindungi apalagi Para Terdakwa merupakaninsan intelegen yang bertugas seharihari berbaur denganmasyarakat.2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi4 sehinggaharus menjalani perawatan kesehatan akibat penganiayaan yangdilakukan Para Terdakwa.3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baiksatuan Terdakwa dan nama baik TNI AD dimata masyarakat.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
HARYONO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 39
  • OBYEK GUGATAN:= 222222022 n nnn nnnnn neeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/058/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/241/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHaryono, AMKL. 2 22 nen nnn nnn nnn cnn nnn en cnn nn nen nn neenncnnenenscnneenesBahwa objek sengketa yang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
301 — 431
  • Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidanakejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan, dengan substansi : a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585 K/Pid.Sus /2011
Tanggal 15 Desember 2011 — BEMPRIT HUTAPEA ;
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Monang Sitorus, SH.MBA dengan caracaraperbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat Sumatera Utara nomor : 821.11/4891.D/88 tanggal 31 Desember 1988,kemudian berdasarkan surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 53tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA diangkatsebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Bjr
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 16
  • Hukum Perdata) jo.Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 02-10-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 6 Maret 2013 — HAMIDA, S. Farm. Apt.; VS 1. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA
106 — 41
  • olehTergugat (in casu Menteri Pertahanan RI), terhadap hal tersebut tidakdibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perluuntuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objeksengketa kesatu a quo dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknyamenyebutkan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Syafrizal ST
Tergugat:
1.Syamsul Bahri
2.Kepala Desa Tanah Merah
3.Camat Siak Hulu
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar
115 — 88
  • Reg. 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018 bertindak sebagai Camat Siak Hulu yangdiangkat berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2) yaitu :Halaman 7 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pat.G/2020/PN BknBupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipilyang mengusai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhipersyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.> Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
109 — 28
  • Nomor:153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal13 September 2018, secara prosedur dan subtansi adalah sesuai ketentua@nperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terbitnya objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan