Ditemukan 4884 data
133 — 142
bulan Agustus yang akan datang agar mendaftarkan diri untukmendapatkan Rusunawa yang lokasinya dekat Kampung Melayu, apabila tidakmendaftarkan maka Rusunawa akan diberikan kepada warga yangmembutuhkan yaitu Bidara Cina, Bukti Duri, dll;Halaman 157 dari 174 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.Bahwa pada saat itu warga meminta penjelasan tentang ganti rugi, karena adapemberitahuan bahwa warga yang telah membayar PBB selama 5 (lima) tahunterakhir akan mendapatkan ganti rugi sebesar 25 % dari NJOP
310 — 1086 — Berkekuatan Hukum Tetap
mana saksi tidak mengetahuinya.Saksi11, Basuki Raharjo, S.E. telah diperiksa padapersidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapatdisimpulkan :Hal. 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015(1) Saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Sekpri kepalaBPN Kota Surabaya dan sekitar tahun 2003 saksi menjabatsebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi BPNKabupaten Pasuruan.(2) Harga pembelian tanah saat itu yang dibeli oleh 4 (empat)orang perwakilan Kodam tersebut sangat murah karenaharga NJOP
88 — 10
satu hari bisa empat sampai lima berkas data yang bisa diselesaikan itukalau datanya normal, tapi kalau berkasnya tidak normal satu berkas bisa satu harimisalnya harus mencari asal usul data riwayat tanahnya ;Bahwa setelah data selesai lalu diserahkan ke BPN oleh BPN data tersebut masihdiklarifikasi kalau ada yang kurang BPN memberitahukan lewat surat untuk dibenahi ;Bahwa setelah di klarifikasi oleh BPN data masih banyak kekurangannya misalnya kurangsurat kematian, kurang tanda tangan pemohon, NJOP
92 — 15
Pakai dan Hak Pengelolaan.e Bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidakdikenal adanya Hak Ulayat.e Bahwa mekanisme yang harus dilakukan negara/pemerintah daerah dalam hal melakukan ganti rugiterhadap tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Pengelolaanadalah dibentuk panitia pembebasan yang terdiri dariBadan Pertanahan Kabupaten, Camat, Lurah/KepalaDesa dan dari unsur Pemerintah Kabupaten.Y Jodi Bahwa dasar pemberian ganti rugi harus dilaksanakanberdasarkan NJOP
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
139 — 26
Peraturan Menteri NegaraAgraris/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1990, yaitu melaluiproses penetapan lokasi sebagai lokasi kepentingan umum untuk pendidikan dankepada bekas penegang hak diberi ganti rugi dengan cara musyawarah denganmemperhatikan NJOP dan melalui panitia pengadaan tanah untuk kepentinganumum ;Bahwa oleh Gubernur Jawa Timur disarankan agar masalah asset P3D Pemerintahkabupaten Tuban yang diperoleh karena Otonomi Daerah agar dicoret dan dihapus,karena dari sejak semula
95 — 14
Pakai dan Hak Pengelolaan.e Bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidakdikenal adanya Hak Ulayat.e Bahwa mekanisme yang harus dilakukan negara/pemerintah daerah dalam hal melakukan ganti rugiterhadap tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Pengelolaanadalah dibentuk panitia pembebasan yang terdiri dariBadan Pertanahan Kabupaten, Camat, Lurah/KepalaDesa dan dari unsur Pemerintah Kabupaten.Y Jodi du Bahwa dasar pemberian ganti rugi harus dilaksanakanberdasarkan NJOP
245 — 114
observasike lapangan oleh semacam panitia ke lokasi;Bahwa selanjutnya setelah persyaratan cukup, dari Panitia yang diketuaikepala kantor, setelah melakukan penelitian kemudian membuat risalah,setelah mereka tanda tangan semua kemudian Saksi paraf, selanjutnyadiserahkan ke Kasi baru ke Kepala Kantor;Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 6 1 5/Pid.B/201 5/PN.Cbi12.Bahwa seingat Saksi pada waktu itu persyaratan yang ada di meja Saksiuntuk proses adalah Akta Pendirian Perusahaan, sertifikat asli, NPWP, SIUP,NJOP
416 — 128
lokasi objek sengketayang didalamnya terdapat hakhak pelepasan dan hakhakpengelolaan dari Para Penggugat, Penggugat Intervensi dan ParaPenggugat Intervensi Il; Bahwa mengenai besaran ganti rugi tersebut, Para Penggugatdalam gugatannya menuntut sebesar Rp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah) per meter bujur sangkar, sedangkan PenggugatIntervensi menuntut sebesar Rp.50.000, (lima puluh riburupiah)/m2 dan Para Penggugat Intervensi II menuntut pemberianharga berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP
206 — 37
Menurut hemat TERGUGAT sangat tidak realistis danapabila dibandingkan dengan harga NJOP sebagaimana tercantum dalamtagihan pembayaran PBB nilainya sangat jauh berbeda (pada saatnya nantiakan TERGUGAT sampaikan pada saat acara pembuktian).Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepantasnya pernyataanPENGGUGAT di dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2014 angka (15),angka (16), angka (17), angka (18), angka (19), angka (20) dan angka (21)sama sekali tidak berdasarkan hukum, sesat, menyesatkan
155 — 211
Penggugat XII) ;e Bahwa dengan terhalangnya hak Penggugat s/d Penggugat XIIuntuk mengambil manfaat atas tanah milik Penggugat s/dPenggugat XII, Penggugat s/d Penggugat XII mengalamikerugian materiil Yang diperhitungkan dari jumlah luas tanahmilik Penggugat s/d Penggugat XII yaitu seluas 163.014 M@(seratus enam puluh tiga ribu empat belas meter persegi)dikalikan dengan harga jual permeternya berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) permeter persegi yang tertera dalam PajakBumi Bangunan (PBB), yaitu
174 — 59
Adapun mengenai nilai aset Rp.28.173.000.000 hal itu adalah tidak benar karena hanya merupakan asumsidan perkiraan Penggugat yang tidak berdasar atas adanya penilaian dariTeam penilai yang berwenang, Keterangan Kepala Desa maupun atau atasdasar NJOP;Bahwa Tergugat Il d.K menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasanPenggugat pada point 11 s/d point 14 yang pada pokoknya alasan dan dalilPenggugat adalah mengenai transaksi jual beli dengan itikad tidak baik,penguasaan tanah a quo dan pendaftaran tanah
784 — 600
(dua ratus lima puluh sembilanjuta rupiah), dengan NJOP saat perolehan Rp.22.015.000,00(dua puluh dua juta lima belas ribuTanah dan Bangunan di Jalan Kupang Jaya 4 No.
FUAD AMIN dengan luas tanah 340 m2,tahun perolehan 1993, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)Rp.508.673.000,00 (lima ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh tigaribu rupiah) ;3. Tanah dan Bangunan di Jalan Kupang Jaya 4/2 RT.004 RW.006 DesaSonokwijen Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Propinsi JawaTimur atas nama H.
FUAD AMIN dengan luas tanah1.000 m2, nomor surat tanah 149, tahun perolehan 1998, nilai perolehanRp.21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh riburupiah), dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) saat perolehanRp.5.385.000,00 (ima juta tiga ratus delapan puluh lima ribuTanah di Jalan K.H.
Rp.259.000.000,00 (dua ratuslima puluh sembilan juta rupiah), dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)saat perolehan Rp.22.015.000,00 (dua puluh dua juta lima belas riburupiah) ;Tanah dan Bangunan di Jalan Kupang Jaya 4 Nomor IIT RT.004 RW.006Desa Sonokwijen Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya PropinsiJawa Timur atas nama H.
puluh satu juta rupiah), dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) saat perolehan Rp.120.300.000,00 (seratus dua puluh jutatiga ratus ribu rupiah);Tanah dan Bangunan di Jalan Cokro Aminoto RT.002 RW.05 DesaPangebanan Kecamatan Bangkalan Propinsi Jawa Timur atas namaRKH.
SUNDA DENUWARI SOFA, S.H
Terdakwa:
Ir. AHMAD WASHIL, M.T.
321 — 0
pembayaran
- Surat Pesanan Rumah
- Asumsi Harga Jual
- Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 12.09.10.06.3.01236
- Brosur Perumahan
- Akta Jual Beli nomor 26/2017 tanggal 8 Februari 2017
- BPHTB atas nama WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI
- KTP Pembeli atas nama WIDYANANDA ALTRIARA MAHARAN
- SHM nomor 3101/DESA KEMBANGAN atas nama WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI
- SPPT Tahun 2016
- SSPD PBB Tahun 2017
- Surat Ket NJOP
1.BIMA BRAMASTA, S.H.
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
BASTARI Bin ABI TOPA
126 — 0
(Asli);
- 1 (Satu) Bundel PBB / NJOP / SPPT Perusahaan Tahun 2021 2022;
- 1 (Satu) Lembar Peta GPS Penentuan Lokasi 2021;
- 1 (Satu) Bundel Akta Akuisisi TBBE oleh RMK;
- 1 (Satu) Bundel Studi Kelayakan Tambang (Revisi) PT. Truba Bara Banyu Enim Muara Enim 2015.
Agar dikembalikan kepada Saksi Moses Maraya Nugraha Sambo, S.H.;
201 — 113
Ahmad muhnisin no anggota 18-P-08161 tanggal berlaku 31 Desember 2022;97) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NJOP 83.02.090.049.001-0085.0 an ANAR ANTARI tanggal 2 Juni 2020;98) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KM.1/2019 tentang ijin penilai publik bidang penilai property (P) Hardinal;99) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
187 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Data Pendukung.1) Surat pernyataan tidak dalam sengketa yang dibuat oleh pemohondi atas kertas bermaterai secukupnya.2) Info NJOP (SPPT PBB/Bukti Lunas PBB) tahun berjalan.3. Bahwa persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan jugadisertai oleh pembayaran atas yaitu :a. Biaya pemeriksaan Tanah A mengacu PP No 46/ 2002b. Biaya transportasi sesuai dengan PP No 46/2002Halaman 87 dari 127 halaman. Putusan Nomor 190 K/TUN/2014c. Uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan PP No 46/2002d.
92 — 18
perjanjian ikatan jual beli secaratidak sah pada akta no, 19, 20, 21 22, 23 dan 24, dan akta lainnya, yang dilakukan secaratidak lazim oleh Tergugat Il, selaku Notaris dalam membuat Ikatan Jual beli dan surat kuasauntuk menjual yang biasanya dilakukan secara sendiri sendiri, namun Terguggat dan1011Tergugat ll, yang dibantu oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat ll, yang dibuat secaraborongan atau secara keseluruhan dan atau tanpa menyebutkan harga per meternya tanahsengketa dan atau tidak menurut harga NJOP
Drs. Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR
244 — 95
kali dilakukan pertemuan kemudian adapenetapan harga ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Lahan danselanjutnya dilakukan pembayaran terhadap penerima ganti rugi tanahdan saksi menerima langsung pembayaran ganti rugi tersebut melaluitransfer bank ke rekening saksi di Bank BNI 46;Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang yang saksi terima samadengan jumlah yang tertera di penetapan harga ganti rugi;Bahwa sepengetahuan saksi harga tanah saksi yang dibayarkankepada saksi nilainya lebih tinggi dari nilai NJOP
135 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratus enam puluhtiga ribu empat belas meter persegi) dikalikan dengan harga jual permeternyaberdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi yang terteradalam Pajak Bumi Bangunan (PBB), yaitu sebesar Rp614.000,00 (enam ratusempat belas ribu rupiah) sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat sampai dengan Penggugat XII diperincikan sebagai berikut: 163.014 m?
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
409 — 48
Dimana kami memperolehharga pasar tanah sebesar Rp. 1.250.000, (Satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan KepalaDesa Karangtengah, sedangkan Nilai Harga Dasar sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) adalah nilai perkiraan kami sendiridan NJOP sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empat puluh tigaHal 210 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.1.6.ribu rupiah) didapat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga akhirnya
Dimana kami memperolehharga pasar tanah sebesar Rp. 1.250.000, (Satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan KepalaDesa Karangtengah, sedangkan Nilai Harga Dasar sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) adalah nilai perkiraan kami sendiridan NJOP sebesar Rp. 243.000, (dua ratus empat puluh tigaribu rupiah) didapat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga akhirnya kamiHal 214 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg
Penyusutan 67% maka didapat Nilai Pasar Bangunan Rp. 36.598.000, Indikasi NilaiLiquidasi (60%) Rp.21.958.000,Bahwa total Nilai Pasar Properti : Rp. 11.026.150.000, + Rp.983.947.000, + Rp.36.598.000, = Rp.12.047.000.000, danIndikasi Nilai Liquidasi Rp. 8.429.000.000,Bahwa nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak dipertimbangkandalam proses penilaian properti yang kami laksanakan.Bahwa dari nilai Analisa Awal oleh surveyor tidak terdapatadjustment atau perubahan nilai yang signifikan.Bahwa biaya jasa pekerjaan