Ditemukan 538 data
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
HENDRI SUSANTO Bin NASIN Alm
87 — 54
unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 11 /Pid.SusTPK/2020/PN Bgltentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
ERIK MURDANI Als ERIK BIN ZULKARNAIN
75 — 48
2016, dalamputusannya tersebut Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan denganmenggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telahbersesuain dengan upayaSinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
118 — 69
)2.17 Bahwa mengenai suatu keadaan yang diketahui secara umum M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan dalam halaman 510 (Sinar Grafika, Cetakan, kesembilanNovember 2009) menyatakan sebagai berikut :b. fakta yang diketahui umum tidak dibuktikanmengenai hat tersebut, dalam hukum acara perdata tidak diatursecara tegas tetapi telah diterima secara tegas sebagai doktrinhukum pembuktian yang dikenal dengan terminus nation
102 — 25
Bahwa dalam rangka Nation dan Character Building, proses asimilasiwarganegara Indonesia "keturunan asing" dalam tubuh negara Indonesiaharus dipercepat ;2. Bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengannama yang sesuai dengan nama Indonesia asli akan dapat mendorongusaha asimilasi ;3.
873 — 539
., berdasar prinsip NationalTreatment, dan most favoured nation, dalam TRIPS, Paris Convention yang telah diratifikasi Indonesia, menyatakanbahwa warga Negara dari Negara penandatangan konvensi itu, termasuk United Kingdom (UK) dan Isle of Man, wajibdiperlakukan sebagaimana Indonesia memperlakukan Warga Negaranya sendiri; Menimbang, bahwa menurut Prof.
69 — 25
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsitidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi karena walaupunkerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global),maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation
Adrianus Y. Tomana, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Risnah Alias Innah Binti H. Abu
43 — 14
Tujuh Belas ) Bungkus
- Kue Krupuk Merek Krisbee = 3 ( Tiga ) Bungkus
- Minuman Merek Susu Beruang = 4 ( Empat ) Buah
- Minuman Merek Kiko = 1 ( Satu ) Buah
- Minuman Merek C-1000 = 1 ( Satu ) Buah
- Rokok Merek Konser = 3 ( Tiga ) Bungkus
- Rokok Merek La = 3 ( Tiga ) Bungkus
- Rokok Merek Niu = 5 ( Lima ) Bungkus
- Rokok Merek Soempurna = 1 ( Satu ) Bungkus
- Rokok Merek Online Bole = 3 ( Tiga ) Bungkus
- Rokok Merek Nation
97 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih dalammaknanya dari pada itu, adalah untuk membangun tatanan demokrasi yangakan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation Caracter Building)dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (CleanGoverment dan Good Governance) serta tegaknya supremasi hukum;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana disebutkan di atas, makaPemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan permohonan
1203 — 537
diberi tanda P24 ;35.Fotokopi Minute of Meeting antara eks pengurus PI KedaungIndustrial, Ltd. beserta para pemegang saham dengan Para karyawantertanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P24A ;36.Fotokopi Surat Tagihan luran JKN No. 02/XIll.01/415 tertanggal 22April 2016 dari BPUS Kesehatan Cabang Serang, diberi tanda P25 ;37.Fotokopi Surat Bank BCA Nomor: 010/CSO/PLT/2015 tanggal 21 April2015, Perihal Permohonan Akta Susunan Pengurus PT, diberi tanda P26;38.Fotokopi Surat Pernyataan PT JNE Across Nation
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
280 — 196
bersesuaian denganupaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional daninternasional, seperti dnegan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.10.2 dan paragraf 3.10.3diatas (paragraf dalam Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016), undangundang Nomor 1 tahun = 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi,2003 (united Nation
360 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa norma pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, tidak mensyaratkan adanya suap menyuap,sedangkan norma pada Pasal 15, 18,19 dan Pasal20 UndangUndang No.7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nation Convention AgainstCorruption, 2003 pada bab Ill ini adalah berkenaandengan suap menyuap.D.
Bahwa Judex Juris (kecuali Anggota Il) tidakmempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nation Convention Against Corruption, 2003,karena tindakan pejabat yang dapat dihukum, sesuaidengan ketentuan Bab Ill, jika kegiatan pejabat publikdilakukan karena adanya suap menyuap, dan secarakhususnya Pasal 18, 19 dan Pasal 20, menegaskanbahwa perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan
80 — 18
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsitidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi karena walaupunkerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakan masalahnasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global), makaMajelis akan memperbandingkannya dengan United Nation
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
ALFIAN, dkk
124 — 112
IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura64 Nation Eks. Karyawan JIn. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 6411 PT. Pertiwi MES diketahui lagi Halaman 169 dari 229 Putusan Nomor 27/Pdt.Bth/2017/PN.Sak Plywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura64 Nofrianti Eks. Karyawan JIn. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 6422 PT.
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepastianhukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, sepertidengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagaimanadiuraikan dalam paragraf (3.10.2) dan paragraf (3.10.3) di atas.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (UndangUndang Perbendaharaan Negara) dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UndangUndang BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti Korupsi, 2003 (United Nation
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
309 — 280
101 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bglmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
167 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana tertuang pada United Nation Convention'sAgainst Corruptions tahun 2003 Pasal 15 yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 menyatakan "ruang lingkup konvensi ini antara lainperbuatanperbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitupenyuapan pejabat pejabat publik nasional, penyuapan pejabatpejabat asing, danHal. 55 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013pejabatpejabat organisasi internasional publik.
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
ABU SAMAH Bin ALI RAJA
97 — 48
unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangPutusan Perkara Nomor. 1/Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl Halaman 91Undang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
141 — 1044
lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.10.2)dan paragraf (3.10,3) diatas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan UndangUndang Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keungan (UU BPK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti korupsi,2003 (United Nation
881 — 802
DiederiksVerschoor (United Nation International Court ofJustice), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M. (mantanMenlu), dan Prof. Dr. Sadli (mantan Menteri Perekonomian) ;b. Turut Tergugat IV (Prof. R.
64 — 35
sanski terhadap pelaku tindakpidana korupsi harus diperhatikan berat ringannya kejahatan, berdasarkan UnitedNations Convention Against Corruption, 2003 pada Pasal 30 ayat 1 disebutkanbahwa, Negara Pihak wajib mengenakan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatanmenurut Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan, konvensiinternasional tersebut berlaku di Indonesia karena telah diratifikasi dan disahkanmelalui UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 TentangPengesahan United Nation