Ditemukan 7069 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
610252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.
    Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.
    Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.
    dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.
    Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 April 2014 — Ir. GATOT SUHARIYONO, MT
7861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20set;c) Laporan akhir/ouku rencana, foto paper (A 3 warna photopaper) sebanyak 40 set ;d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahanyang tidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;b.
    Biaya Dokumen PembuatanPeta0Cetak album peta skala @ 150.000, 23.400.000,1:50.000Cetak peta photo bahan survey @ 100.000, 32.000.000,copy peta gJUMLAH 70.500.000,J. Biaya Diskusi dan SeminarSeminar/Sosialiasi / Jaring @ 40.000.000, 80.000.000,AspirasiJUMLAH 110.000.000,JUMLAH KESELURUHAN A, 787.900.000,B, C,D,E, F,G,H,1, J Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medantahun 2016 saksi Ir.
    Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set ;Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 set ;k. Eksekutif sumari 1 set;51) Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set ;52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT.
Register : 13-06-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 27 Maret 2014 — PT. AUTUM BARA ENERGI BUPATI TANAH BUMBU PT. ARUTMIN INDONESIA
12064
  • Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha.;Bukti T.Il. Int.7: Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi DaerahAsam Asam lembar 2 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut& Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;Bukti T.II.Int.8 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi DaerahAsam Asam lembar 3 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut& Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha.
    Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;Bukti T.II.Int.10: Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi DaerahAsam Asam lembar 5 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut& Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;Bukti T.II.Int.11: Foto copy sesuai copy Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan PokokPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 344/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 24 April 2020 — Penuntut Umum:
PRADEN KASEP SIMANJUNTAK,SH
Terdakwa:
MUTAR TUMANGGER Alias OPUNG INDAH
43173
  • Elviriadi, S.Pi, M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Karhutla di Riau ada 2 (dua) yaitu UndangUndang nomor 2 tentangKarhutla dan Pasal 1 & 8 tentang larangan membakar lahan ;Bahwa untuk pertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokaldibenarkan membakar lahan sebanyak 2 (dua) ha ;Bahwa tentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diaturdalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan laranganikut serta dan tentang pengrusakan
    biota hutan apabila ada masyarakat yangyang membakar lahan tidak lebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untukpertanian dalam skala kecil dimana menanam vaietas lokal dan hanya untukmemenuhi kebutuhan hidupnya ;Bahwa pembakaran lahan dalam kearipan lokal boleh di lakukan tetapitidak dilakukan pada daerahdaerah yang banyak kabut asap ;Bahwa rehabilitasi daerah yang sudah terbakar itu harus diukur terlebin dahuluoleh seorang ahli dan harus di cek locus delictinya benar atau tidak dilokasitersebut lalu
    Elviriadi, S.Pi, M.Si tentangpenerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundangno 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebih dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli DR.
    Setiap pelaku usaha perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2014 pada Pasal 1 point 8 menjelaskan bahwa Pelaku UsahaPerkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelolaUsaha Perkebunan dan pada Pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang, bahwa unsur pelaku usaha perkebunan merupakan subjekhukum
    Elviriadi, S.Pi, M.Sitentang penerapan kearifan lokal terkait penerapan hukumnya diatur dalam Undangundang no 14 tahun 2013 tentang pengrusakan dan larangan ikut serta dan tentangpengrusakan biota hutan apabila ada masyarakat yang yang membakar lahan tidaklebin dari 2 (dua) ha yang digunakan untuk pertanian dalam skala kecil dimanamenanam varietas lokal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya danpembakaran lahan dalam kearifan lokal boleh di lakukan tetapi tidak dilakukanpada daerahdaerah yang
Putus : 25-02-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg
Tanggal 25 Februari 2015 — DEDET RAHMAN,dkk (PENGGUGAT) VS PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA (TERGUGAT)
570277
  • Ini inti dari pada sistem skala upah.
    Sekedar menerangkan maksud dan pengertian di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dalam lampiranpetunjuk teknis penyusunan struktur dan skala upah, KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.i.Nomor : Kep.49/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004, sebagai berikut : Struktur dan skala upah merupakan suatualat bantu administratifdan alatkebijakan yang dapat memetakan bobot jabatan denganimbalan upah pokok yang diterima. ... dalam realitasnya struktur danskala upah sangat diperlukan
    Tpgwaktunya upah terendah dalam struktur lebih tinggi dari upah minimumyang berlaku.Maka di dalam kepmenakertrans tersebut menerangkan dan menegaskanbahwa didalam pengupahan skala upah didalam pertimbangannya jugamempertimbangkan kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaanperusahaan, sehingga apabila melihat penjelasan tersebut apa yangtelah dilakukan oleh Tergugat didalam pelaksanan hubungan kerjakendatipun dengan sistem bagi hasil, dalam kenyataannyaupah yangdiberikan Tergugat dan diterima oleh Penggugat
Putus : 19-10-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS
11183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan Vision plan yang terdiri dari:a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;c) Laporan akhir / buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set;d) Album peta skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set;b.
    No. 221 PK/Pid.Sus/2015h) Album peta Skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set;jk) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar: 400 set;) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set;) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;c.
    Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 21 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000J.
    Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 a1 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000 Hal. 51 dari 90 hal. Put.No. 221 PK/Pid.Sus/2015 J.
    No. 221 PK/Pid.Sus/2015@Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putin) sebanyak 1 set;> Album peta Skala 1: 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set;j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;k.
Register : 14-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PA STABAT Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Stb
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
258
  • PUTUSANNomor 1335/Pdt.G/2021/PA.StbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:XXXXxx, tempat dan tanggal lahir Lau Serini, 13 Januari 1966, agama Islam,pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gang.Bersama Lingkungan Sei Skala, Kel Pekan Selesai, Kec Selesai,Kab.
    Sei Skala, Kel/DesaPekan Selesai Kecamatan Selesai, dan pernikahan Penggugat denganTergugat tidak memiliki anak;3.
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
11854
  • Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.
    Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.
    SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya
    Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.
    Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 —
40761 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 Lembar 071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 sebagai acuan menentukan bataswilayah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanui Selatan, Kecamatan Sosadengan Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambusai.dan diber tanda(P1).2.
    Photo copy Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 lembar071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 yang dilegalisir, dan njsaya masukkantitik+itk koordinat untuk menggambarkan situasi lapangan lokasi yang diperkarakan,dan untuk lebih jelasnya saya beri warna di Peta tersebut berupa tinta stabilo wamahijau adalah Sungai Batang Kumu, tinta stabilo wama kuning adalah Batas PropinsiRiau.Kabupaten Kampar.
    Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50.000 tahun1977 di beri warna dengan tinta stabilo warna kuning;2. Peta Topografi skala 1:100.000 tahun 1945 dibuat oleh Belanda.di beriwarna tinta stabilo warna merah. ( peta kesepakatan tersebut sudahdiajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti diberi tanda (P22);Hal. 73 dari 101 hal. Put.
    No. 2843 K/Pdt/2011pemasangan semula lebih kurang 5 (liam) Km dan sangat merugikanPemerintahan Provinsi Riau; Bahwa perusahaan berbadan hukum untuk mendapatkan penggunaantanah dengan skala besar harus memiliki ijin:1. jin Penunjukkan Lokasi dari BPN;2. Perpanjangan ijin penunjukkan lokasi dari Bupati;3. Bukti kepenguasaaan;4. Surat bebas garapan;5.
    Peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1:50,000, terbitanBAKOSURTANAL tahun 1977, kedua garis batas tersebut di gambarkandalam satu lembar peta dengan skala 1:40,000 dengan judul petakesepakatan pelacakan garis batas RiauSumatra utara, (peta tersebutsudah diajukan penggugat sebagai alat bukti diberi dan diberi tanda P22);Bahwa lahan yang di beri izin lokasi kepada pihak PT.
Putus : 16-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 16 September 2015 — ANTON KUNARTO LAWAN : Munas Nur Dina, dkk
463
  • SdaGambar B Sesuai Berita Acara Ukur BPN Tahun 2009 PEN rt oe SKALA 1: $00Pemohon : SNTON KUNART.Letak TanahDesa : KriznKecamatan : KrianNIB 12.10.11.16,00382gl/o.DI302 : 07012009/306Luas MneSidoarjo. ...........6AQaer oe & TOR PERTAN ALANa TEU TIEN'BIDOARIO2/0 bepess Seksi SyigyPenguiurundan Pemlaan Gambar C , TS 60 Batas sengketautara
Register : 19-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA Bintuhan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
338
  • Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi danTergugat ringan tangan;7: Bahwa, pada 18 Januari 2020, terjadi puncak perseliisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugattidak menginginkan usaha yang baru dirintis oleh Penggugat dan Tergugatdan menginginkan skala usaha yang lebih besar, tetapi Penggugatmengingatkan agar bersabar, Tergugat marah kepada Penggugat,kemudian keesokan harinya
Register : 04-03-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT TJK
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yona Prillia Karlinasari, S.H.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : MUHAMAD RAMADANI bin RAMLI
12148
  • Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.
    Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PT TJK1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.
    Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 = Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.
Register : 08-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PID.B-LH/2020/PT PBR
Tanggal 25 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Terdakwa : WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
35847
  • Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badanusaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentue Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25ha tidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).
Putus : 21-11-2006 — Upload : 03-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12/B/ PK/ PJK/2003
Tanggal 21 Nopember 2006 — PT. BINTANG KARTIKA MAKMUR ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagi perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (Maersk Sealand)melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yang mengelilingidunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan di Indonesia dantidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan ke dalam wilayahIndonesia ;Hal 3 dari 11 hal Put.
    Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.
Register : 30-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 9/Pid.C/2020/PN Sbr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DARKIM, SH
Terdakwa:
MUHAEMIN bin DARPAN
3115
  • kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala
Putus : 30-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN KOTABUMI Nomor 55 / PID.B / 2014 / PNKB.
Tanggal 30 April 2014 — ROZI bin NIKI HELMI
404
  • Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI kemudian padahari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi ZAKARIA, saksiTIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan BukitPesagi Skala Brak sesampainya di bengkel menemui terdakwa
    Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkaraterpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00wib, saksi ZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya
    terdakwamenyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi masingmasing telah disumpah menurutagamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 ZAKARIA bin GUDAK (Alm), pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan NURTIO(pemilik mobil) bersamasama dengan HERI ANDRIAN pergi ke bangkel mobil diJalan Bukit Pesagi Skala
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 25/PDT.G/2013/PN.BLK.
Dra. ROSMIATI RANI Melawan RODDING
175
  • yang saya pegang atas nama Abd.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakn tidak mengajukan replik; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan buktibukti suratberupa: Bukti surat P1Bukti surat P2Bukti surat P3Bukti surat P4Bukti surat P5Bukti surat P6: fotocopy Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama pemegang hakABDUL RAKHMAN dengan penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional RI Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Agustus 2005;: fotocopy Peta Situasi skala
    tersebut dengancara membeli dari Firdaus Wahid sebagaimana surat Akta JualBeli No. 355/BLKP/XII/ 1989 tanggal 29 Desember 1989, dimana batas tanah obyek jual beli tersebut adalah:Utara : dengan tanah Buramin; Timur : dengan tanah Jamaluddin;Selatan : dengan jalan raya; Barat : dengan tanah Rahim; Dimana jika dihubungkan dengan bukti P2 berupa Peta Situasi skala 1 : 50.000,jualbeli antara Firdaus Wahid dengan Tergugat pada bagian Timur obyek jual beliadalah melampaui batas dengan mengatakan obyek
Register : 02-01-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 April 2019 — Penggugat:
SUSENO AGUNG RUSDIANTORO
Tergugat:
PT. ARITA PRIMA INDONESIA
14546
  • Karena di PT.Arita PrimaIndonesia Tbk, tidak ada Struktur dan Skala Upah sesuai yangdiatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No.49/MEN/2004,tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Jo.
    . : 1 / 2017, tentang Struktur dan Skala Upah.Sehingga dalam Slip Upah yang Penggugat terima, komposisinyasebagai berikut :Upah Pokok = Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)setaradengan 47% (empat puluh tujuhperseratus) dari Upah sebulan yangPenggugat terima yaituRp.15.000.000, (lima belas jutarupiah)Tunjangan Kerajinan = Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah)yangbesarnya setara dengan 53% (limapuluh tiga perseratus) dari Upahsebulan yang Penggugtaterima,yaitu.
    .13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengantunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekera/buruh yang dilakukansecara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh ataupencapaian prestasi kerja tertentu.Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan pasal 14 ayat 3 yangmenyatakan bahwa penyesuaian gaji dan fasilitas karyawan yangdikenakan sanksi demosi akan disesuaikan dengan jabatan baru, dan darifakta di persidangan tidak ditemukan bukti, adanya stuktur dan skala
Register : 14-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 60/PID.LH/2018/ PT PLK
Tanggal 18 September 2018 — HAIRIL alias UWIL bin HAIDIR
34233
  • tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala
    usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 58/PID/2021/PT DPS
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : I WAYAN ADI SUSANTO Diwakili Oleh : NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : DWI PRIMA SATYA, SE.,SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum I : COKORDA GEDE AGUNG INRASUNU, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Dicky Aditya, SH
16853
  • IB Indra:e Pemeriksaan fisik : kKeadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14, tekanandarah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6;e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluhsentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepiluka rata, Sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut,bila dirapatkan berbentuk garis Sepanjang dua puluh limasentimeter, sekitar luka
    IB Indrae Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat,tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14,tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit,pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6;e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan,sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat lukaterbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar lukajaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garissepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar lukatampak
    IB Indra :Pemeriksaan fisik : kKeadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanandarah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan27x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 5;Pemeriksaan lukaluka :1)2)3)Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garispertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu,terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip,dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garisluruS Sepanjang delapan sentimeter
    AGUNG :e Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow ComaScale 345, tekanan darah 40/ mmHg, denyut nadi 110x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri tidak dapatdievaluasi;e Pemeriksaan lukaluka :Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringanusus yang terbural;3.