Ditemukan 5172 data
110 — 48
dibenarkan bila hukum membiarkan keputusankeputusan dan/atau penetapanpenetapan yang bertentangan dengan tatananhukum yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidak padatempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yangdiajukan oleh pihakpihak, karena sering onjek sengketa tersebut harus dinilaidan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagianbagian penetapan ataukeputusankeputusan Badan atau pejabat TUN yang tidak dipersengketakanantara kedua belah pihak (ultra petita
LINDAWATY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
Budi Gunawan
307 — 179
Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalamketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal103 ayat(1), Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN), Asas keaktifanhakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakimTata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negaramenyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan halhal yangharus dibuktikan; Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalahdimungkinkannya penerapan asas ultra petita
78 — 12
Rahmad (Abd Aziz/Sagena),adalah merupakan harta bawaan Tergugat, dan menjadi hak milik Tergugat;Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan petitum primair angka6 (enam) gugatan Penggugat (menghukum Tergugat = untukmenyerahkan...dst), dan oleh karena sebagian harta bersama tersebut telahdikuasai oleh pihak ketiga, di samping Tergugat sendiri (zie Berita Acara SitaHal.56 dari 60 halamanPutusan No. 144/Padt.G/2017/PA Mmj.tanggal 10 Agustus 2017), dan agar hakim terhindar dari pelanggaran asasultra petita
77 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
berwenang yang menyatakan bahwa hak itudiserahkan secara sukarela in casu Keputusan GubernurKepala Daerah Propinsi Djawa Timur No.1/Agr/41/Sk/Mi/Peng/06 tertanggal 10121971 (vide bukti T2 Int3 =T5), maka tanah Jl. ljen 52 telah hapus dan berubahstatusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai olehnegara (vide bukti T2 Int31).2) Bahwa tindakan Judex Juris yang tidak memperbaiki putusanJudex Facti tingkat pertama dan membiarkan tingkat Bandingmerupakan kekeliruan yang nyata dan telah melanggar asasultra petita
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 606 K/Pdt.Sus/201246Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakimmeminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR PASAL 178 AYAT 3 HIR KARENA TELAHMEMBERIKAN PUTUSAN MELEBIHI DARI YANG DIMOHONKAN OLEHPENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I/SEKARANG TERMOHON KASASI(ULTRA PETITA)461 Bahwa Judex Facti telah memberikan putusan diantaranya :2.
Terbanding/Tergugat : PT.PRIMA TUNGGAL SAKTI
123 — 44
sama sekali tidak memeriksa pokokmateri perkara, sehingga apabila putusan aquo tersebut dinyatakan eksepsidari Terbanding dikabulkan, maka tidak sepenuhnya perkara tersebutdinyatakan menang terhadap Terbanding, karena Judex Factiehanyamemeriksa dari syarat syarat formil gugatan yang diajukan Pembandingaquo;Bahwa atas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut telahmenyalahi ketentuan yuridis dan terlihat melebihi didalam mengabulkan apayang diminta oleh para pihak didalam perkara (Ultra Petita
1.Julvan P. Nadeak alias amani Matthew
2.Darwin Nadeak alias amani Grace
3.Halomoan Nadeak alias amani Loren
4.Maringan Nedeak alias Op Ruth
5.Keberia br Sinurat alias Op Nico
Tergugat:
1.Pitua Pasaribu
2.Tatar Pasaribu
3.Walu Pasaribu alias amani Tomi
4.Dullas Pasaribu
5.Jawasi Pasaribu
87 — 115
Jahoris Pasaribu, sehinggadalil para penggugat yang menyatakan minta dimediasi adalah tidak berdasardan harus dikesampingkan danatau ditolak;Bahwa karena seluruh tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara baikpemilikan secara pewarisan turun temurun dari Raja Oppu JahorisPasaribu hingga kepada Para Tergugat maupun penguasaan ataupengelolaan seluruh tanah warisan itu) adalah sah dan berdasarkanhukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalildalil para penggugat dalam posita/petita
113 — 32
dibenarkan bila hukum membiarkan keputusankeputusan dan/atau penetapanpenetapan yang bertentangan dengantatanan hukum yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidakpada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objeksengketa yang diajukan oleh pihakpihak, karena sering onjek sengketatersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagianbagian penetapan atau keputusankeputusan Badan atau pejabat TUN yangtidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita
68 — 36
Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah MelanggarHukum Dan Malampaui Kewenangan Dalam Menjatuhkan PutusanVerstek, Karena Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Yang TidakDituntut (Ultra Petita);4. Gugatan Pembanding/Penggugat adalah Gugatan WanprestasiAtas PerjanjianPerjanjian Yang Ditandatangani Pembandingdengan Terbanding; Sucofindo, PT.
266 — 106
Bahwa bila diperhatikan antara Pokok Perkara dengan PetitumPenggugat terdapat ultra petita, didalam Pokok Perkara tersebut hanyamerupakan rangkaian Administrasi Kepegawaian Penggugat sehinggayang dipersoalkan didalam Pokok Perkara tidak mengandungpermasalahan yang diinginkan Penggugat dalam Petitum dan tidak adasama sekali kolerasinya antara Pokok Perkara dengan PetitumPenggugat sehingga antara Pokok Perkara dengan Petitum Penggugatbertentangan satu sama lainnya.
261 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
dagang milik Penggugat yaitu unsur larutanpenyegar dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris cooling waterdan huruf Arab, lukisan Badak dan tulisan cap badak dalam bahasa Indonesia,huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand pada barang kelas 05 dankelas 32, dengan alasan.Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan Judex Facti terkait dengan petitum diatas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:6.1.6.2.6.3.6.4.Bahwa Judex Facti telah melampaui kKewenangannya (ultra petita
1.RUBEN LAKMO
2.YAHUDA MALAIBEL
3.YAHYA BRINGOM
4.ISAK KOLIHAM
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Badan Pertanahan Nasional Kab. Alor
Turut Tergugat:
DEPERINTIS KOIL BAR
134 — 60
terkategorikan bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain maka perbuatanperbuatantersebut adalah perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa setelah mencermati redaksi petitum ke3 Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap redaksi petitum ke3 (ketiga) dalam gugatan parapenggugat perlu diselaraskan dengan maksud dan tujuan gugatan maupun kadarperbuatannya dan penyelarasan atas redaksional petitum ke3 (ketiga) tersebutsebagaimana dalam amar putusan ini bukanlah ultra petita
Pembanding/Tergugat II : SUPRIYANTO Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H. CIL, DKK
Pembanding/Tergugat III : SUPRAPTO Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H. CIL, DKK
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN DONOYUDAN Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H. CIL, DKK
Terbanding/Penggugat I : SRI MULYANI
Terbanding/Penggugat II : SAMIDIN alias SISWANTO
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
56 — 58
YI putusan nomor. 399/sip/1969 tanggal 21Februari. 1970 dan putusan no.1001 /sip/1972 serta putusan nomor. 77K/sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari laranganUltra petita adalah supaya Hakim tidak berlaku sewenangwenangdengan mengadili sesuai kemauan Hakim. Dan melanggar pasal 178ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) Rbg.
61 — 21
Bahwa dalam putusan perkara Aqua melebihi (Ultra Petita) dariapa yang dituntut oleh penggugat.Bahwa dalam perkara Aqua majelis hakim tingkat pertamatidak melakukan agenda sidang peninjaun setempat, sehingga tidakmengetahui dengan jelas tanah objek sengketa dan siapasiapayang menempati tanah bersengketa;Menimbang, bahwa selain memori banding yang diajukanoleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugattersebut diatas, Para Pembanding semula Para Tergugat in personyaitu Pembanding 1 semula Tergugat
19 — 16
Pemohon menyatakan Termohon tidak perhatianpada anak adalah tidak benar dan sungguh naif cara Pemohonmenuduh demikian, jujur saja dimana anak Pemohon danTermohon yang bernama ANAK sampai saat ini Termohon yangmengasuhnya, menyekolahkan dan sekarang telah kelas 2 (dua)Sekolah Dasar, memberi biaya nafkah, sandang pangan sertamembayar uang Sekolah dan biayabiaya lainnya, sedangkanPemohon sejak berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun sampaisaat ini hanya 1 (satu) kali melinat anak itupun di Sekolah;Bahwa, petita
20 — 14
Rekonvensisampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;Menimbang, bahwa anak bernama ANAKi, lakilaki, tanggal lahir 14 Mei2019 di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan saat ini anak tersebutberada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi maka Majelis menghukum kepadaTergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAKi,lakilaki,tanggal lahir 14 Mei 2019 kepada Penggugat Rekonvensi dan Majelisberpendapat bahwa perintah penyerahan anak tersebut kepada PenggugatRekonvensi bukan termasuk ultra petita
92 — 41
memperbaiki penjatuhan pidana ataulamanya hukuman (strafmaat) yang tertuang dalam putusan PengadilanNegeri Balikpapan No.318/Pid.B/2017/PN.Bpp, tanggal 21 Agustus2017 tersebut, karena hukuman penjara SEUMUR HIDUP terlalu beratbagi Terdakwa dan tidak sinkron dengan tujuan pemidanaan, yaitudengan memperbaiki penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa agarsetidaktidaknya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepadanyalebihringan dari tuntutan Penuntut Umum dalam perkaraini, sehinggatidak bersifat ultra petita
107 — 42
Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam bukti surat P3 yangsaat surat tersebut dibuat Johanis Wuner masih hidup dan hal mana dikuatkandalam bukti saksi Tergugat dan Tergugat Il Supit P.Kumayas yangmenerangkan bahwa Johanis Wuner telah menerima uang sejumlahRp.1.000.000 dari Luisa Watupongoh dan Maxi Langi;Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA RI No.140 K/Sip/1971yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yangbersifat ultra petita dengan syarat hnarus masih dalam kerangka yang
163 — 71
.14.000.000.000,00 (empatbelas milyar), namun menurut hemat Majelis Hakim jumlah kerugian itusesungguhnya harus dihitung sesuai dengan kewajibannya sejumlah saham yangharus disetor yakni Tergugat I Rp. 240.000.000,00 (240 lembar saham@Rp1.000.000,00) Tergugat II Rp.180.000.000,00 (180 lembar saham@Rp.1000.000,00 (sesuai dengan T1=P1, T3=P4, T4=P5) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya hanya memohon kepadaMajelis Hakim agar menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian, sehinggaagar tidak terjadi ultra petita
193 — 55
telah dilaksanakan dengan benar;Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatannyaPenggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dan Tergugat Ilbersamasama dengan Tergugat IV, namun di dalam petitumnya,mununtut pihak yang dihukum adalah Tergugat , Tergugat ll bersamaTergugat Ill, tidak mengakibatkan gugatan kabur, karena majelis hakimsecara ex officio dapat mempertimbangkan apa makna tersirat didalamsuatu surat gugatan, sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuangugatan itu sendiri (u/tra petita