Ditemukan 5020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 16/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
KHADIJAH LASALI, S.Pd
Tergugat:
WAKIL BUPATI BOALEMO
259 — 121
  • penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harusterlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harusdiselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataNegara Usaha;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
178 — 87
  • Pembina KepegawaianInstansi Pusan dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Nomor : K 2630/V.5555/99, tanggal 17 April 2018, perihal :Koordinasi Bersama Terkait Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopisesuai dengan fotokopi);Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Repormasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun2018, dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal13 September 2018, tentang PenegakanHukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
269 — 513
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 3615 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah dijatunui Hukuman berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 22/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
168 — 38
  • Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MHTanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap DalamPerspektif Hukum Administrasi Negara (fotokopi sesuai denganfotokopi);Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara PengadilanNegeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama Darman Suriah Bin Rustam Haram (fotokopidari fotokopi);Print Out Sistem Informasi Arsip Digital
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
194 — 422
  • Bukti T 13:800/480/IV/BKD perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada hubungannya
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 27-03-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 13
  • Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2013 —
80 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain.. dst;4 Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olehBupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan;5 Dalam melaksanakan...dst."
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 08-09-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-09-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Spn
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 13
  • Sehingga tidakada alasan yang dapat membenarkan sikap seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan Indisipliner dan bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Olehsebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim dengan berdasarkan faktafaktahukum yang telah Termohon kemukakan di atas maka sudah selayaknyaPermohonan dan gugatan ini dinyatakan ditolak;Hal 19 dari 88 hal Putusan No. 269/Pdt.G/2016/PA.SpnBahwa antara Termohon dengan suami (xxxxx , S.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 34/PID.B/2007/PN.SPN
Tanggal 26 Juni 2007 — ENKI ZAMORA BIN HUSIN, DK
87 — 19
  • selanjutnya dari asfek psykologis terdakwa Il, dimanamenunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secaramental, sehingga terdakwa II dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis terdakwa Il yang sebelumnyatidak mempunyai latar belakang yang buruk, tidak pernah dihukum, namun demikianperbuatan terdakwa II tidak mencerminkan sosok profesi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
110 — 103
  • Penasihat Hukum Terdakwa :Tentang keberatan Angka huruf A s/d J : Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD yangditunjuk langsung tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai SuratHalaman 68 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDNKeputusan dari Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kab.Batubara dalam pengangkatan Bendahara, tidak dapat dibenarkan, karenaternyata Terdakwaada melakukan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juli 2013 — Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH., MH.
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian setiaporang di sini lebin luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipilyang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH.
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
44 — 20
  • Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063001080247 tanggal 10 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;9.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
220 — 136
  • Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Pengadilan PN KASONGAN Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ksn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.JAMARI alias H. JEMARI TASLIM
2.YULIDA
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2.HAWILA ADELITA BUKIT
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
2.NOTARIS ANTONI PRIAGUNG,SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KATINGAN
178 — 39
  • saksi diminta tolong mengantarkan pada bulan Desember2015 ke Surabaya, untuk mengantarkan kedua anaknya pergi Umroh;Bahwa saksi saat itu hanya mengantarkan saja tidak ada lagi dimintakantolong untuk menjemput;Bahwa saksi setelah bulan Desember 2015 tersebut sempat tidak ada lagibertemu dengan Penggugat namun, ada bertemu lagi dengan Penggugat dibulan Januari 2016;Bahwa saksi dahulu hanya pernah dengar dari orangorang ada ramairamaididepan ruko milik Penggugat tersebut namun, tidak tahu ada aparat sipilyang
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 21-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 80/Pid.B/2013/Pn.Sml
Tanggal 27 Januari 2014 — SONY HENDRA RATISSA, S.Hut Alias Sony
149 — 47
  • ., Akte Kelahiran didefinisikan sebagaisurat keterangan kelahiran; suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantorcatatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan Hakim,memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang sertamemiliki waktu berlaku tidak terbatas; akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipilyang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalamregister catatan sipil.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
296 — 169
  • diuraikan dalam Eksepsi di atas,merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkandengan Pokok Perkara ini.Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang yang diajukan olehPenggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya kecuali secara tegastelah diakui kebenarannya.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan olehTergugat adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan danpengelolaan jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah KabupatenRejang Lebong dalam rangka menghasilkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : AGUS JUMENA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
145 — 167
  • VIII terdaftar sebagai wajib pajak kepada Negara dan telahmelakukan pembayaran pajak PBB sejak tahun 1993 sampai dengantahun 2019.Maka dengan demikian Penggugat VIII menyatakan dengan sebenarnyatelah menguasai beserta dengan pendahulunya secara terus menerusatas sebidang tanah dan bangunan in cassu a quo selama kuranglebih 27 tahun berturutturut (vide bukti PVIII);Bahwa, Penggugat IX adalah Isteri sekaligus Ahli Waris dari AlmarhumSumarto Hadi Wijaya, yang dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    Bahwa, Penggugat V, dalam pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang sudah masa purna padabulan September 2000 dan saatini Penggugat Vberusia 75, perbaikan Gugatan, dahulu orangtua Penggugat V yang saat iniduniaAktatelah meninggalberdasarkan Kutipan Halaman 149 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKI kemudian Penggugat V in cassua quo telah menghuni danmenguasai tanah dan bangunan1958sekarang,tersebut sejak tahunsampal denganNomor023/X/PKCMKS/2020 dansekarang digantikan oleh WarisKematianPengganti dari Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si
118 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Senada dengan hal di atas, menurut Guse Prayudi yangmenyatakan bahwa, dengan demikian dilihat sejarahnya secarasederhana dapat dikatakan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dibuat untukperson yang berbeda, Pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri sipilyang korupsi sedangkan Pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeriyang korupsi. Dan yang menjadi rasionya adalah korupsi yangdilakukan pegawai negeri lebih rendah kadarnya/ kualitasnyaHal. 75 dari 87 hal. Put.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 415/Pid.B/2010/PN.SRG
Tanggal 23 Nopember 2010 — KUSMAJADI, SE. Bin ABU KASIM
114 — 33
  • Unsur: Setiap Orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal initidak terpenuhi karena setelah dipertanyakan identitasnya,Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang termuat dalamsurat dakwaan, dan tentang status pekerjaannya telahternyata Terdakwa pada waktu) diduga melakukan perbuatanpidana korupsi adalah sebagai seorang pegawai negeri sipilyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c,dimana Terdakwa adalah seorang dalam kualitas
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 2/TIPIKOR/2019/PT PDG
Tanggal 4 Maret 2019 — HENDRA SATRIAWAN, S.E., M.M.;
83 — 61
  • Perkara : PDS02/N.3.10/Pdang/07/2018, Terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : IN/8/Kp.00.3/557/1998 Tanggal23 Mei 1998 dan Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM diangkat sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Rektorat IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: IN.05/KU.00.1/438.a/2010 tanggal 1 Juni 2010secara sendirisendiri
    Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : 01/LHP/XVIII.PDG/01/ 2016 tanggal 22 Januari2016.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipilyang