Ditemukan 5046 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-11-2015 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 18 Nopember 2015 — AJI HENDRA GAUTAMA
93 — 56
93 — 56
Prov Jawa Tengah TA 2011,besarnya anggaran saksi tidak tahu, dikarenakan Anggarannya beradadi Biro Keuangan, sedangkan yang bertindak sebagai PenggunaAnggaran adalah Sekretaris Daerah;Bahwa struktur pengelola Bansos sepengetahuan saksi terdiri dariSekretaris Daerah Prov Jateng bertindak sebagai Pegguna Anggaran,Kepala Biro Keuangan bertindak sebagai PengelolaAnggaran/Pejabat Pembuat SP2D (Surat Perintah PembayaranDana), kemudian Asisten Kesra sebagai Pejabat Pembantu SekDadalam rangka penerima delegasi
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
205 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari segl sumber/asalkewenangan bisa sebagai kewenanganatributif, delegasi ataukah mandate.17.Bahwa ditinjau dari sumber kewenanganjelaslah bagi Bupati Kutim mengalihkanhak untuk membeli saham PT. KPC yangada pada Pemkab Kutim adalahwewenang atributif yang melekat padajabatan Bupati.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 —
123 — 47
123 — 47
berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa kerugian tersebut akan tercantum dalam Neraca laba rugi kalau tidakdicantumkan itu tidak boleh ;Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003 adalah rencanakeuangan Pemerintah, kemudian Pasal 11 angka 1 UU No. 17 tahun 2003Keuangan Negara adalah Hak dan Kewajiban yang dapat dijadikan uang atausegala sesuatu yang menjadikan milik Negara ;1e Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi boleh akuntan Publikmelakukan pemeriksaan dengan mendapatkan mandat atau delegasi
Dikaitkan dengan UU BPK No. 1 Tahun 2007 :Metode penugasan kalau mengacu pada internal Menteri Keuangan seharusnyamelampirkan Surat Menteri Keuangan untuk penugasan, kalau dari Menteri DalamNegeri surat dari Menteri Dalam Negeri surat dari Menteri dalam Negeri dilampirkan,kalau instusi lain mana surat itu disampaikan melalui surat instusi terlebih dahuluoleh karena BPKP tidak berwenang maka BPK diminta terlebih dahulu surat mandatatau delegasi ;Dalam isi Laporan hasilnya bahwa data dari BAP, seharusnya
pada BPKP adaprosedurnya di dalam persyaratan BPK, berdasarkan Peraturan BPK Nomor: 4Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Penyidik menyampaikan pada BPK danBPK memberikan persetujuan, kalau BPKP, BPKP mengirimkan surat dulukepada BPK untuk mendapatkan mandat dan pendelegasian kalau suratnyadiijinkan, dan cara kedua tentu Menteri Keuangan meminta kepada Presidensepanjang ada penugasan ;Bahwa BPKP tidak menjawab dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
189 — 52
189 — 52
Hari Doyo Sugianto8 Meja Kotak 1,700,000 (BAP)vi AKOMODASIPenginapan Panitia dan Delegasi Hole!
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr Tanggal 10 Oktober 2017 — . Pidana
- MAROLLAH,SH (Penuntut Umum).
- Drs. H. RUSYDI, M.Si. ( Terdakwa )
84 — 40
84 — 40
Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan(Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalahmenunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PegawaiNegeri dalam satuan organisasi negara ataupun orang perseoranganyang bukan Pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggugjawab dalam korporasi;Menimbang, bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi
Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Smg Tanggal 10 Februari 2016 — dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno
91 — 29
91 — 29
Wewenang delegasi ;c. Wewenang mandat ; Bahwa pejabat Kepala Dinas menentukan kebijaksanaan dikatakan salahapabila sudah ada putusan pengadilan yang tetap. Bahwa batasan dikatakan sebagai perbuatan administrasi adalahsepanjang perbuatan tersebut merupakan wewenang administrasiberdasarkan kewenangannya atau hukum administrasi. Bahwa tidak semua perbuatan melanggar administrasi dipidana kalaupelanggaran administrasi tidak memenuhi unsur pidana maka dengansendirinya tidak bisa dipidana.
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. Tanggal 4 Februari 2014 —
98 — 34
98 — 34
Delegasi dan (3).
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
85 — 53
85 — 53
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupakekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yangdiberikan oleh Undangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1068 — 891
1068 — 891
melahirkan duakonsekwensi, pejabat publik harus bersifat cermat. kalau bukandicabut oleh yang menerbitkan keputusan itu, bisa jadi keputusanitu menimbulkan keberatan, siapa pun yang terkena, yang terkenayang merasa dirugikan dan ia berhak melakukan Gugatan kePengadilan, dalam konteks ini adalah ke PTUN;Bahwa tentang sumbersumber kewenangan, kalau kewenangansuatu pejabat berasal dari perundangundangan dengan kata lainperaturan per UndangUndangan memberi kewenangan secaralangsung itulah atributif, delegasi
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
94 — 42
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
94 — 42
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupa kekuasaanformal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan olehUndangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratifmembuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturanperundanganundangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi
Register : 21-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA Tanggal 6 Nopember 2018 — Pembanding/Terdakwa : DELFI DWIAN ISKANDARSYAH, SE., BIN LAHMUDDINSYAH. Diwakili Oleh : MUHAMMAD REZA MAULANA S H CPL
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
81 — 42
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
81 — 42
Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh bahwa pada tanggal 04 September 2018, Penasihat HukumTerdakwa telah ~mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 28 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bna;Be Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada JaksaPenuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sesualdengan surat delegasi
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 6 September 2016 — - RISWAN,SPd
81 — 28
81 — 28
Perlengkapan PendukungTeknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara tahunanggaran 2014.Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor/902/504/Subbag Umum/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 dikaitkan dengan jeniskewenangan, maka terdakwa RISWAN, SPd memiliki Kewenangan berdasarkandelegasi.Menimbang, bahwa pengertian kKewenangan yang diperoleh secara delegasiadalah kewenangan diperoleh atas delegasi
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
174 — 77
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
174 — 77
Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
164 — 125
164 — 125
Delegasi yaitupelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasan kepada bawahan),)dan Mandat yaitu penugasan pada bawahan berkaitan dengan jabatan (Abdul Latif1999).
Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikan delegasi pada pihakswasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalahgunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yangmempunyai wewenang publik yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
220 — 178
220 — 178
Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badanyang lain ( bukan atasan kepada bawahan),) dan Mandat yaitu penugasan pada bawahanberkaitan dengan jabatan (Abdul Latif 1999).
Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
Register : 07-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
128 — 11
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
128 — 11
Bukittinggi.Bahwa pihakphak yang terkait dengan penggunaan dana hibah ini adalahKONI Kota Bukittinggi selaku penerima hibah, Cabor atau kontingen yangakan melakukan pertandingan dengan membawa nama Kota Bukittinggl,dan panitia kontingen yang dibentuk oleh KONI Kota Bukittinggi.Bahwa pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KotaBukittinggi ada keterlambatan, ini disebabkan Ketua Umum Kontingen pakTri yang merupakan Kapolres Bukittinggi pindah tugas ke Banjar Masin,dan Ketua umum tidak ada memberi delegasi
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
151 — 77
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
151 — 77
merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangHalaman 188 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
100 — 36
100 — 36
penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang184melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkanatribusi atau delegasi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
176 — 39
176 — 39
M.Eng(terdakwa).Wakil Direktur : Diar Kusuma Putra, SE.Manajer Administrasi : Chairul Samad.Manajer Program dan Promosi : Kholig Yakin.Public Relatiaon & Marketing : Nurdiyana.e Bahwa yang menjadi tugas pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM yaitu :a Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Business Meeting baik berupa BusinessForum maupun One on One Business Meeting dan mengadakan koordinasidengan berbagai pihak yang terkait untuk suksesnya kegiatan tersebut.b Mengorganisasi kunjungan delegasi
bisnis dari dalam dan luar negeri.c Merancang dan membangun Sistem Informasi Kamar Dagang dan Industri JawaTimur dalam upaya memberikan layanan informasi usaha kepada dunia usaha.d Memberikan layanan Konsultasi Usaha.e Melaporkan seluruh pelaksanaan kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang danIndustri Jawa Timur.e Bahwa yang menjadi kegiatan pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 antara lain :a Menerima delegasi asing baik dalam bentuk B2BMeeting.b Mengadakan pelatihanpelatihan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
77 — 44
77 — 44
Jika memangsudah imbreak atau beralih, maka harus diperjelas dulu didaftar dimana inbreak tersebut, jika semua sudah jelas, maka BUMN PT berhak melakukantindakan, jika belum ada imbreng atau belum ada delegasi dari MenteriKeuangan, apakah perseroan dapat melakukan akuisisi terhadap asetasetPJKA. syarat sahnya sebuah penetapan adalah apabila : dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, ada motivasi dan pertimbangan, sesuai syarat danprosedur, sesuai dengan peraturan umumnya, sehingga yang pertamadikeluarkan