Ditemukan 5046 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
365 — 227
  • PRPP).HAK PENGELOLAAN TIDAK SERTA MERTA MENJADI ASSET KARENABUKAN HAK ATAS TANAH MELAINKAN PENDELEGASIANKEWENANGAN HAK MENGUASAI DARI NEGARA.93 Bahwa menurut para ahli Hukum Agraria) HAK PENGELOLAAN adalahBUKAN HAK ATAS TANAH sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAmelainkan SEBAGAI DELEGASI WEWENANG PELAKSANAANBEBERAPA WEWENANG AGRARIA YANG ADA PADA PEMERINTAHPUSAT DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA, (Prof. Dr.
    Dari uraian ayat 4 tersebut ternyata adakemungkinan dibuka untuk menerbit suatu hak baru yang namanyaketika itu belum ada tetapi merupakan suatu delegasi pelaksanaankepada daerahdaerah otonom dan masyarakat hukum adat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasan Umum angka II (2) UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara 1960 104), hanyamenyebutkan bahwa suatu hak menguasai negara tersebut pelaksanaannyadapat dikuasakan kepada yang memerlukan dan memberikannya dalampengelolaan kepada sesuatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
205 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari segl sumber/asalkewenangan bisa sebagai kewenanganatributif, delegasi ataukah mandate.17.Bahwa ditinjau dari sumber kewenanganjelaslah bagi Bupati Kutim mengalihkanhak untuk membeli saham PT. KPC yangada pada Pemkab Kutim adalahwewenang atributif yang melekat padajabatan Bupati.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
189 — 52
  • Hari Doyo Sugianto8 Meja Kotak 1,700,000 (BAP)vi AKOMODASIPenginapan Panitia dan Delegasi Hole!
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
123 — 47
  • berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa kerugian tersebut akan tercantum dalam Neraca laba rugi kalau tidakdicantumkan itu tidak boleh ;Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003 adalah rencanakeuangan Pemerintah, kemudian Pasal 11 angka 1 UU No. 17 tahun 2003Keuangan Negara adalah Hak dan Kewajiban yang dapat dijadikan uang atausegala sesuatu yang menjadikan milik Negara ;1e Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi boleh akuntan Publikmelakukan pemeriksaan dengan mendapatkan mandat atau delegasi
    Dikaitkan dengan UU BPK No. 1 Tahun 2007 :Metode penugasan kalau mengacu pada internal Menteri Keuangan seharusnyamelampirkan Surat Menteri Keuangan untuk penugasan, kalau dari Menteri DalamNegeri surat dari Menteri Dalam Negeri surat dari Menteri dalam Negeri dilampirkan,kalau instusi lain mana surat itu disampaikan melalui surat instusi terlebih dahuluoleh karena BPKP tidak berwenang maka BPK diminta terlebih dahulu surat mandatatau delegasi ;Dalam isi Laporan hasilnya bahwa data dari BAP, seharusnya
    pada BPKP adaprosedurnya di dalam persyaratan BPK, berdasarkan Peraturan BPK Nomor: 4Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Penyidik menyampaikan pada BPK danBPK memberikan persetujuan, kalau BPKP, BPKP mengirimkan surat dulukepada BPK untuk mendapatkan mandat dan pendelegasian kalau suratnyadiijinkan, dan cara kedua tentu Menteri Keuangan meminta kepada Presidensepanjang ada penugasan ;Bahwa BPKP tidak menjawab dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd. MSi
76 — 18
  • Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, MSi
91 — 15
  • Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
294 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjiankarena melaksanakan ketentuan Undang Undang atauperaturan perundangundangan di bawah Undang Undangtetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang Undang;danb.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
116 — 39
  • .:114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PS TBahwa sumber kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara ada 3 (tiga)yaitu kKewenangan attribusi bersumber langsung dari UUD maupun UU,kewenangan delegasi dan kewenangan mandat;Bahwa apabila ada seseorang pejabat yang diangkat dilingkungan BUMN,pejabat tersebut mendapat kewenangan berdasarkan mandat sehinggasepanjang pihak yang memberi kewenangan tadi apakah Direkturnya yangmemberikan kewenangan berdasarkan peraturan perusahaan maka disinibisa dikatakan pejabat tersebut
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-01-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2018
Tanggal 6 Juli 2018 — I Wayan Aditya, S.IP., Kolonel Czi
395 — 970
  • Terdakwa pada waktu diberitugas/delegasi oleh Saksi35 untuk melanjutkanpembangunan Rumdis Setara Tower tidak adausul atau saran kepada Pangdam IV/Dip dantugas tersebut diterima, sehingga Saksi35berpendapat Terdakwa sanggup menyelesaikansampai tuntas pembangunan Rumdis SetaraTower di wilayah Kodam IV/Dip dengan baik.10.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1068 — 891
  • melahirkan duakonsekwensi, pejabat publik harus bersifat cermat. kalau bukandicabut oleh yang menerbitkan keputusan itu, bisa jadi keputusanitu menimbulkan keberatan, siapa pun yang terkena, yang terkenayang merasa dirugikan dan ia berhak melakukan Gugatan kePengadilan, dalam konteks ini adalah ke PTUN;Bahwa tentang sumbersumber kewenangan, kalau kewenangansuatu pejabat berasal dari perundangundangan dengan kata lainperaturan per UndangUndangan memberi kewenangan secaralangsung itulah atributif, delegasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
85 — 53
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupakekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yangdiberikan oleh Undangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
179 — 43
  • Ketika sudah selesai masapemeliharaan PPHP baru bertugas untuk memeriksa semuakelengkapan dokumen sebelum diserahterimahkan dari penyediajasa kepada pengguna jasa.Bahwa bisa, seperti PPK memberkan tugas kepada stafnya, atauPPTK untuk memeriksa dan melaporkan apa saja yang terjadidilapangan kepada PPK jika suatu waktu PPK mengalami kesibukandisaat bersamaan tapi diluar dari Tim teknis tidak boleh diberkantugas (Delegasi) tersebut.Bahwa Dalam hal verifikasi yang harus dilakukan PPK harusberdasarkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
220 — 178
  • Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badanyang lain ( bukan atasan kepada bawahan),) dan Mandat yaitu penugasan pada bawahanberkaitan dengan jabatan (Abdul Latif 1999).
    Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
100 — 36
  • penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang184melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkanatribusi atau delegasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
452 — 1713
  • YykSIP selaku Kasie pelayanan, menurut saksi Giyarta setelah melihat formatnyasurat tersebut kemungkinan di scan (foto copy dengan scaner), saksi JakaPrasetya menambahkan, bahwa untuk menerbitkan surat keterangan warisatau yang menyangkut kepemilikan tanah dan ijin nikah , selaku Camat, saksiakan memanggil langsung pemohon untuk menghadap guna dikonfirmasi, saksiJaka juga tidak pernah memberikan delegasi kepada yang lain untukmenerbitkan dan menanda tangani surat jenis tadi;Menimbang, bahwa menurut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
176 — 39
  • M.Eng(terdakwa).Wakil Direktur : Diar Kusuma Putra, SE.Manajer Administrasi : Chairul Samad.Manajer Program dan Promosi : Kholig Yakin.Public Relatiaon & Marketing : Nurdiyana.e Bahwa yang menjadi tugas pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM yaitu :a Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Business Meeting baik berupa BusinessForum maupun One on One Business Meeting dan mengadakan koordinasidengan berbagai pihak yang terkait untuk suksesnya kegiatan tersebut.b Mengorganisasi kunjungan delegasi
    bisnis dari dalam dan luar negeri.c Merancang dan membangun Sistem Informasi Kamar Dagang dan Industri JawaTimur dalam upaya memberikan layanan informasi usaha kepada dunia usaha.d Memberikan layanan Konsultasi Usaha.e Melaporkan seluruh pelaksanaan kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang danIndustri Jawa Timur.e Bahwa yang menjadi kegiatan pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 antara lain :a Menerima delegasi asing baik dalam bentuk B2BMeeting.b Mengadakan pelatihanpelatihan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
144 — 64
  • merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganHalaman 188 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. ARMADA PANGALOAN
114 — 32
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Bahwa Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah. Bahwa Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2013 — BEKER SIMON, SE
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya sesuai yang ditetapkanJudex Facti tersebut di atas (Vide point 5), hasilnya akan tetap sama/identik (vide uraianselanjutnya), sebab a quo. persepsi yang ada di benak Judex Factifakta/peristiwa dari perbuatan yang dinyatakannya bersalah diidentikannya dengankegiatan Pengadaan Barang/Jasa;Judex Facti Keliru Menginterpretasi Kewenangan Pengguna Anggaran Atas DanaPenunjang Kegiatan DPRD ;Bahwa menurut Hukum Administrasi Negara, kewenangan dalamsuatu. jabatan dapat diperoleh secara atribusi, delegasi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
164 — 125
  • Delegasi yaitupelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasan kepada bawahan),)dan Mandat yaitu penugasan pada bawahan berkaitan dengan jabatan (Abdul Latif1999).
    Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikan delegasi pada pihakswasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalahgunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yangmempunyai wewenang publik yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai