Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitsa pekita penita perita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Sgm
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
428 — 296
  • merupakan jawaban yang sangat keliru karenaPenggugat dalam perkara aquo mempersoalkan nomor Sertipikat yangsudah tidak berlaku dengan terbitnya Sertipikat baru Nomor: 0242/1998, olehkarenanya jika gugatan Penggugat dikabulkan, secara yuridis tentu tidakmembawa konsekuensi hukum apapun terhadap Sertipikat Nomor:0242/1998 bahkan hanya akan membawa permasalahan hukum yang baruyakni putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable), selain ituPenggugat tentu mengetahui pula, sesuai asas Ne Ultra Petita
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 97/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : TIA GIE HAI Alias JUNAIDI Diwakili Oleh : Dr BURHAN SIDABARIBA SH MH
Terbanding/Penggugat : TIO DJU TJENG Alias SETEFEN
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK PANIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris dari Alm Tio Khing Seng yaitu NG A MOE Als IMELDA.Dkk
Turut Terbanding/Tergugat IV : FRANKY TJOKROAHDYMULYA
49 — 30
  • gugatan Penggugat/Terbanding terbukti dengan jelas dalilPenggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2470Tahun 2002 berada pada Penggugat/Terbanding sedangkan faktanyasekarang Sertifikat Hak Milik No. 1683 Tahun 2002 berada pada penguasaanTergugat II/Terbanding II sehingga patutlah putusan Pengadilan NegeriSimalungun dibatalkan karena tidak mempunyai dasar hukum dan putusantersebut terkesan mengadaada, keliru, selain itu pertimbangan yang kelirumenghasilkan putusan yang ultra petita
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama
Register : 24-07-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sgr
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 20
  • Bahwa jawaban Tertulis Tergugat pada nomor urut 5 dan 6 adalah di luarsubstansi pokok gugatan Penggugat, hanyalah uraian cerita bohong dankonyol, dan akan menggiring timbulnya putusan yang ultra petita, Tergugatdengan bangga bercerita punya gaji dan tunjangan yang cukup besar, tapisangat kontradektif diujungujung ceritanya mau sendiri menjual hartabersama yang belum dibagi, tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat untuk membayar hutang, berarti gajinya habis dipotong olehhutang, lebin besar pasak
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — EDDY PAMUJI RAHARDJO, Dkk VS KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BEKASI
173 — 123
  • karenatidak digugat atau tidak dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat, makapenundaan pelaksanaan Keputusan Kelayakan lingkungan Hidup saja tidakHalaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGakan berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan fisik Apartemen CityTerrace sepanjang IPMBnya tidak ditunda pelaksanaannya atau tidakdibatalkan, dan terkait dengan IPMB yang tidak dipertimbangkan statushukumnya oleh Majelis karena tidak menjadi objek sengketa adalah demimemenuhi asas larangan ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
239 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berlaku Efektif pada 1 Januari 1993Menurut TerbandingBahwa Tax treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon BandingBahwa Ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT CNOOC SES Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berlaku Efektif pada 1 Januari 1993Menurut TerbandingBahwa Tax treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon BandingBahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yangsebelumnya pada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon(Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ROKIB, dkk VS PT IRE TECH
123 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan industrialdisertai alasan yang menjadi dasarnya ;Bahwa ketentuan Pasal 151, 152, dan Pasal 155 ayat (1) UU No.13Tahun 2003 mewajibkan pengusaha melakukan PHK setelah mendapatpenetapan dari Lembaga PPHI;Bahwa oleh karena terbukti Judex Facti salah dalam menerapkan hukummaka beralasan bagi Judex Juris untuk menerima dan mengabulkanpermohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dengan menyatakan JudexFacti telah salah menerapkan hukum;HAKIM WAJIB MENGADILI ATAS SEGALA BAHAGIAN GUGATANDAN AZAS NON ULTRA PETITA
    hal.Put.Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2015Para Penggugat dalam surat Gugatannya ................. , makaberdasarkan Pasal 82 UU No.2 tahun 2004 Mejelis menyatakan GugatanPenggugat sudah kadaluarsa, oleh karena itu haruslah ditolak.Bahwa Tergugat dalam Jawaban tidak pernah menyampaikan eksepsidaluarsa Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004;Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat PHI dalam perkara a quo yangmenyatakan Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa berdasarkanPasal 82 UU No.2 Tahun 2004 merupakan Putusan yang Ultra Petita
    ,oleh karena Tergugat dalam Jawaban tidak pernah menyampaikaneksepsi daluarsa Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004;Dalam azas hukum Acara Perdata, hakim bersifat pasif dan tidak bolehmengabulkan lebih daripada yang dituntut;Bahwa Putusan yang Ultra Petita dalam Putusan tingkat PHI dalamperkara a quo, semakin memberi kesan seolaholah Majelis Hakimberpihak kepada Termohon Kasasi dalam memutus perkara a quo;Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung yang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. CECEP MAHYUDIN
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
41 — 27
  • Dengan demikian berdasarkan Pasal 178HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan halhal yang tidak dituntutoleh PENGGUGAT (asas ultra petita).
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 23-07-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 37
  • Suhayat sebagai pewaris dengan abhiwarisnya adalah Hajjah Nurhayati (ibu), Solhiah (istri), Ayu Suhayaton (anakperempuan) dan Nursahadah (anak perempuan);Menimbang, bahwa menetapkan halhal di luar tuntutan pihak beperkarabukanlah ultra petita dan dapat dibenarkan sepanjang hal itu Ssesuai dengan positadan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Waris Islam
Register : 15-07-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2026/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 26 Januari 2016 — Para Penggugat vs Para Tergugat
72 — 24
  • telah mengakui danmembenarkan keberadaan harta peninggalan almarhum Adi Winoto yang tidaktercantum dalam gugatan para Penggugat, keberadaan obyek hartapeninggalan tersebut juga telah dibenarkan oleh aparat desa Purwokerto dantelah pula bersertipikat hak milik atas nama Adi Winoto;Menimbang, bahwa terhadap penambahan obyek harta peninggalanalmarhum Adi Winoto sebagaimana tersebut diatas yang tidak tercantum dalamgugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bila hal itu. bukantermasuk ultra petita
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat: 1.WILHELMINA ARIANTJE 2.MARCUS THOBIAS Tergugat: 1.SALMUN MESSAKH 2.SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESSAKH 3.THERSIA ADOLFINA MESSAKH 4.EFALINA MESSAKH alias ANTONIA SARENG KELANG
147 — 70
  • oleh Penggugat bersama adik MARCUSTHOBIAS MESSAKH, dalam hal ini adanya Tergugat mengkontrakan tanah warisan dimaksud kepada pihak lain;e Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap semua tuntutan dalam perkara perdata Nomor :55/PDT.G/2015/PN.KPG. tersebut telah diadili oleh Hakim TingkatPertama dengan amar putusan : , Gugatan Para Penggugatditolak seluruhnya;Bahwa atas putusan Tingkat Pertama tersebut, Para Penggugatmengajukan banding dan Hakim Tingkat Banding berdasarkanit ittuntutan ultra Petita
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 26-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 697/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 Januari 2018 — PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk >< DEDI ROVIANTO CS
114 — 78
  • Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim putusan a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Timurtelah melanggar asas pokok dalam hukum acara perdata yaitu hakimbersifat pasif dan memberikan putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
POLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
103 — 53
  • Dan apabila terdapatperintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampaui bataskewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;8.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2020 — DJONG EFFENDI, LAWAN 1.PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia, 2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, DAN 1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA. 2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M., 3.Erry Firmansyah, S.E
468 — 725
  • berperkara, misalnya komposisi majelis terdiri dari3 arbiter, maka 1 arbiter dipilin oleh salah satu pihak, misalnya oleh pihakA, dan 1 arbiter lagi oleh pihak B, adapun arbiter yang ke3 dipilih olehkedua belah pihak, yaitu pihak A dan B;Bahwa dalam pemeriksaan mendengarkan saksisaksi atau buktidimungkinkan kaukus untuk mendengarkan apa yang diingnkan olehpihak, namun kemudian harus diberitahukan kepada pihak lain agarputusan yang dijatuhkan nantinya menjadi adil sesuai dengan petitumdan tidak ultra petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
227 — 211
  • Bahwa andai benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum dankepentingan terhadap tanah a quo hanya sebatas luas: 863 M2, sementarapetitum gugatan penggugat, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan batal dan tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/Kelurahan Mojo seluas: 930 M2 (Melebihikepentingan atas tanah a quo) gugatan Ultra Petita;Menimbang bahwa dalam dalil jawaban
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — HARTOYO, SH., M.H., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
35 — 12
  • gugatan Penggugat pada poin33 sampai dengan poin37 perlu Tergugat Itanggapi bahwa permintaan Penggugat yang pada intinya meminta ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 13.530 M2 dan 22.320 M2 juga tanah yangterkena pembebasan jalan Tol serta meminta pembatalan Surat keputusan Gubernuradalah melebihi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padaakhirnya Majelis Hakim akan terjebak pada putusan yang melebihikewenangannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri (Ultra Petita
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 27-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
131 — 89
  • Dan dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 801 yang diambil alih menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa hakim yang mengabulkantuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampauiwewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harusdinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan it tetanggad
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN NEGERI DEPOK RI cq
Terbanding/Penggugat : PT MEGA AUTO FINANCE
41 — 23
  • Hal inilah yangdikenal dengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
Register : 24-08-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 4 April 2017 —
62 — 57
  • Slwnyatakan ditolak maka terhadap Petitum ke1 gugatan Penggugat ini harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat selainada tuntutan Primair juga ada mengajukan tuntutan subsidair, maka menurutMajelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraian sepanjang tidakkeluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam perkaraa quo maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yangberlaku sehingga tidak menjadi ultra petita;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — PT. TREND VALASINDO VS GUBERNUR BANK INDONESIA
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sementaramerupakan kewajiban hukum untuk memeriksa, mempertimbangkan danmengadili ulang perkara a quo secara seksama;Bahwa, akibatnya Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar untuk dapatmenilai dan menguji putusan yang dikeluarkan oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menyulitkan PemohonKasasi untuk melakukan pembelaan atas hakhaknya berupa keadilandan kebenaran atas objectum litis;Karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatelah melanggar asas NON ULTRA PETITA