Ditemukan 4975 data
93 — 42
Van Hattum : Pasal 64 KUHP itu hanya memuat suatuperaturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengaturmasalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satukeseluruhan menurut Undangundang, hal mana mempunyai arti yangSangat penting bagi lembagalembaga locus delicti, kadaluwarsa danketurut sertaan. (PAF.
365 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian gugatan a quo termasukseluruh posita dan petitumnya telah kadaluwarsa. Hal ini didukung sertadikuatkan pula oleh ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata (Bukti T104)yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1454 KUH Perdata berbunyi:Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnyasuatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan UndangUndangkhusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah limatahun..
200 — 66
Hal. 97Obat anestesi:Lidokain injeksi 2% @ 2 ml tanpa adrenalin, kemasan ampul,dengan masa kadaluwarsa minimal 3 tahun sejak diproduksiAnalgetik :Asam mefenamat kaplet 500 mg dalam bentuk strip ( @ 10kaplet) dengan masa kadaluarsa minimal 3 tahun sejakdiproduksiHandschone sterill:Disposible ukuran 7 atau 7 1/2 dengan masa kadaluarsa minimal3 (tiga) tahun sejak diproduksi;Povidon lodine 5 ml dengan masa kadaluarsa minimal 3 (tiga)tahun sejak diproduksi;9.
138 — 38
Hal inisebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.10.
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1378 — 969
Bumi Kedaug Lestari.Bahwa sesungguhnya Ijin Lokasi tersebut pada tanggal 14 Oktober 2009sudah habis jangka waktunya (kadaluwarsa) karena sampai dengan tanggal13 Oktober 2009, syaratsyarat dan ketentuan yang ditetapkan dalamKeputusan ljin Lokasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Bumi KedaungHalaman 44 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN DpkLestari (Tergugat IV) dengan kata lain PT.
Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ),Namun Walikota Depok ( Tergugat VII ) sama sekali tidak menjalankan tugasdan fungsinya bahkan membiarkan tanpa adanya pengawasan terhadapPemberian ljin Lokasi tersebut, yang berakibat meskipun Surat ljin Lokasitersebut sudah habis jangka waktunya (kadaluwarsa) tanggal 13 Oktober 2009,karena syaratsyarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan jinLokasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT.
339 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dan Hak Guna Bangunan an.Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa (lewat jangka waktu) karenasertipikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat diterbitkan 1998 dalampenerbitan sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat berdasarkanHalaman 223 dari 349 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2016perjanjian yang dilakukan antara Tergugat Il atas nama Tergugat dengan Penggugat.
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
292 — 164
Eksepsi tentang kadaluwarsa, karena menurut pihak Tergugat secara defacto pihak Tergugat telah menduduki/menguasai tanah sengketa sudahsejak tahun 1932 tanpa ada permasalahan hukum apapun ;.
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dayapaksa (overmacht), pembelaan terpaksa yang melampaui batas(noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yangmenghapuskan = sifat melawan hukumnya perbuatan, berupakeadaan darurat (noodtoestand) sebagaimana diatur dalam Pasal48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntutpidana oleh Penuntut Umum karena kadaluwarsa
4085 — 6455
dan Engelinesuka menggambar, waktu pindah saksi pernah pesan kepada pak Gepeng(anak kos)untuk ajarin Engeline gambar;Bahwa saksi mengajari Engeline berdoa, saksi ajari jika sebelum makanharus berdoa;Bahwa nasi dan ikan untuk kucing juga sama dengan nasi dan ikan untukEngeline hanya untuk kucing ikannya sudah diremas/dihancurkan, saksipernah ditinggal 1 bulan dan diajari terdakwa untuk mengurus kucingnya;Bahwa Engeline pernah makan makanan kucing yang di kaleng danpernah minum Coca Cola yang sudah kadaluwarsa
388 — 257
Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa (lewat jangka waktu) karena sertifikathak pengelolaan atas nama Tergugat I diterbitkan 1998 dalam penerbitansertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat berdasarkan perjanjian yangdilakukan antara Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Penggugat.Dengan demikian dalam penerbitan Sertifikat Hak pengeloalaan tersebutdidasarkan dengan etikat baik antara Penggugat dengan Para Tergugat,dengan suatu perjanjian tanggal 7 Mei 1987 Nomor 03/YAY/Tahun 1987 joPerjanjian
180 — 69
Sedangkan untuk jenis penarikan adalah penarikan tunai counter,pembelian, tarikan via ATM / transfer dan transaksi overbooking ; Bahwa untuk update tanggal 6 Maret 2012, secara sistem terlihat ada perubahanNPWP 072130560005000, pekerjaan pedagang, penghasilan pertahun di atasRp.400juta, pendidikan Universitas, Nama lbu Kandung Sundari, tanggalpembukaan rekening (di BCA Cabang lain) menjadi nasabah BCA sejak 22Desember 1995 di Cabang Kalimalang, status rumah pribadi, Nomor KTPterbaru 3175080303740003, kadaluwarsa
461 — 144
Selama proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwaproses perizinan MEIKARTA ditemukan banyak kekurangan administrasiberupa syaratsyarat yang harus dipenuhi, termasuk diantaraya IPPTyang telah lewat waktu atau kadaluwarsa. Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum TerdakwaTetap Pada Nota Pembelaannya .Halaman 4 dari 484 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2018/PN.
925 — 654
Lalu mereka bisa ke lapangan dan menangkap pelakunya ;Bahwa terkait dengan kadaluwarsa dan realtime, jikalau hotspot tanggal26 Maret 2012 baru diverifikasi tanggal 3 sampai 4 Mei 2012, maka itusudah tidak valid, dan hanya akan jadi hotspot abadi serta tidak bisadijadikan bukti untuk menghukum orang.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
177 — 91
ratus delapan puluh duajuta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui SaksiMunir Letsoin, Saksi Dwi Darma Tuankota, Saksi Halija Surnia, SaksiMuhamad Duila, Saksi Ridwan Albram, Saksi Harman Fakaubun;Menimbang, bahwa menurut Simons dan Van Hamel, hal perbuatanberlanjut ini hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana danbukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segalaakibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadiya perbuatan pidana,penyertaan atau masalah kadaluwarsa
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
164 — 301
sudahbersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima)tahun sejak dikeluarkannya Sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan padaPengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukumlain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atauoleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya (Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslan bahwagugatan Penggugat telah mengalami kadaluwarsa