Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tanyong tundung tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tnnyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 26-02-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/TUN/2013
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA, DK VS PT. SYLVADUTA CORPORATION
232 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secaralangsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingantersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ; Kepentingan Itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luasmaupun intensitasnya, sebab kalau tidak maka hal itu akan menjadi,alasan untuk dinyatakan gugatannya tidak diterima ;Kepentingan dalam Hubungannya Dengan Keputusan TUN yangbersangkutan ; Seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 September 2015 — PT. MITRA MUDA INTI BERLIAN;KETUA UMUM BADAN OLAH RAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)
57 — 33
  • Bahwa Obyek Sengketa adalah sebuah Penetapan Tertulis (beschiking)yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yangbersifat kongkrit, individual dan final sehingga merupakan Keputusan TUNyang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
121 — 61
  • Bahwa sebagai pejabat TUN yang menerbitkan objeksengketa wajib didahului tindakantindakan dan prosedur hukumyang berlaku, sehingga kapasitas tergugat sebagai pejabat Tunyang menerbitkan objek sengketa tanpa prosedur hukum yangHalaman 26 dari 63 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 20-12-2011 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 9 April 2012 — DR. Haji Prihandono;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Sasangga Banua Banjar
110 — 87
  • keputusantersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 bersifat konkrit, individual dan final karenasudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkanakibat hukum merugikan kepentingan yang dikenai oleh keputusan Tata Usaha Negaratersebut (in casu Penggugat) ; Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat, diantaranya menguraikankeputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo adalah sebuah Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT. TUBINDO ENERGI DIWAKILI OLEH GUSTI SYAIFUDDIN SH
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
571 — 331
  • Salah satu bentuk perlindunganterhadap hakhak warga negara adalah adanya Peradilan Tata UsahaNegara yang berwenang untuk menguji keputusan badan/pejabat TUNyang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orangyang merasa kepentinganya dirugikan oleh adanya keputusanbadan/pejabat TUN dapat mengajukan gugatan untuk melindungi hakhak yang dimilikinya;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-09-2013 — Putus : 10-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 10 Februari 2013 — Drs. NASIKHUDDIN melawan BUPATI GRESIK, II. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAJUNGWIDORO, KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK
51 — 28
  • tidakdipertimbangkan ; 7 Pada posita poin 7 Penggugat mendalilkan Bahwa akibat kerugiantersebut, Penggugat sebagai Calon Kepala Desa mempunyai kepentinganmengajukan gugatan ini dan telah memenuhi syarat fomal sebagaimanadiatur dalam pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 joUndangUndang Nomor 51 tahun 2009,24" Seseorang atau badan perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUNyang
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 83/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 31 Juli 2017 — - NAOMI KORE LUDJI, Cs. vs - Drs. Andreas Sinyo Langoday
151 — 81
  • No 24 Tahun 2007, dan Peraturan KepalaBPN No.2 Tahun 2003;Bahwa keputusan TUN adalah suatu Keputusan yang menciptakanatau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan TUNyang telah ada, yang bersifat konkrit, individual dan final;Bahwa dalam pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkanPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa TUN selanjutnya dalam pasal 53 UU No. 5Tahun 1986 disebutkan seseorang atau badan hukum perdatayang merasa Kepentingannya dirugikan oleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
328 — 121
  • dikeluarkan oleh badanatau pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusanpemerintahan;Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, artinya bahwa suatuPenetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari kKeputusan Badanatau Pejabat TUN dan keputusan yang demikian selalu merupakanHalaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.suatu tindakan hukum TUN dan suatu tindakan hukum TUN ituadalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUNyang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 19 Agustus 2014 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, M E L A W A N KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani Pontianak
170 — 222
  • ., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satusumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUNHal. 20 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN PTKhanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUNyang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukkanBadan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisirekomendasi, usulanusulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN,meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya(Prof.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 130/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
PT. SERAYU PUTRA PERSADA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
Intervensi:
PT. Suramadu Nusantara Enjiniring
298 — 182
  • Bahwa karena yang dimaksud dalam gugatan a quo adalah sengketaterhadap proses pemilihan penyedia dimana terdapat proses evaluasiyang tidak benar dilakukan oleh TERGUGAT, maka Keputusan TUNyang digugat adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan olehTERGUGAT yaitu Objek Sengketa a quo, sehingga sudah tepat danberalasan hukum kiranya PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa aquo merupakan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan a quo.Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG3.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1655 — 1508
  • PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK TUNYANG DIAJUKANOLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK BERDASAR.94. Dalil Penggugat untuk memohon penundaan pelaksaan Obyek TUN adalah95.TIDAK BERDASAR.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
259 — 191
  • kepada Penggugat karena hanya bersifat pemberitahuandan bukan penetapan atau keputusan yang menimbulkan akibat hukummaupun kerugian terhadap Penggugat, maka Penggugat sama sekali tidakberhak untuk mengajukan Gugatan TUN terhadap Surat Tergugat No.4465 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndangPTUN karena yang dapat mengajukan Gugatan Tertulis atas suatuKeputusan TUN adalah seseorang atau suatu badan hukum yang merasakepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya suatu Keputusan TUNyang
    Pasal 1 Angka (9) UUPTUN dan bukanlah sebagai suatu sengketa tata usaha negara menurutPasal 1 Angka (10) UU PTUN.Gugatan TUN a quo Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) DenganTidak Menarik SKK Migas Sebagai Pihak Dalam Perkara a quo ;Bahwa Tergugat Il Intervensi 1 menolak dalildalil Penggugat dalam huruf(F) butir (26) s.d butir (29) pada halaman 1718 dari Replik a quo yangpokoknya menyatakan Gugatan TUN a quo tidak kurang pihak karenadalam perkara sengketa TUN yang digugat adalah Badan / Pejabat TUNyang
    ;Bahwa walaupun Pejabat TUN memiliki diskresi ataupun wewenanguntuk memberikan penerapan hukum, namun harus memperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik serta dibutuhkan kecermatan, sikapkehatihatian, dan kebijaksanaan, tidak asal saja memberikan penerapanhukum dan bertindak sewenangwenang, apabila tidak dilakukan, makaPejabat TUN tersebut telah melanggar asas larangan bertindak sewenangwenang atau larangan penyalahgunaan wewenang ;Bahwa menerangkan cara membedakan mana perbuatan pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Desember 2014 — DWIYONO SOEYONO, dkk;KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
170 — 185
  • Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatastampak jelas perbedaan yang mana Surat Keputusan Tata Usaha Negara danyang mana pengertian Surat Edaran, namun Majelis Hakim tetap akanmem pertimbangkan unsurunsur Obyek Sengketa sesuai dengan Pasal 1 angka9 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara agar jelas apakah ObyekSengketa telah memenuhi ketentuan tersebut diatas ;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1 angka (9) UUNo.5/1I986 jo UU No.51/2009,yang menyatakan bahwa suatu keputusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI VS I. KEPALA BADAN PERTANAAN NASIONAL RI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH., III. PT. GULA PUTIH MATARAM;
131 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukan gugatan harus ia ikuti tenggangwaktu yang berlaku bagi alamat yang dituju;Dalam SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 tersebut diadakanpenghalusan mengenai tenggang waktu ini khusus yang berlaku bagipihak ketiga (bukan si alamat yang dituju) sebagai berikut :Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON
210 — 125
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atauPejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku,Apabila merujuk dari ketentuan diatas maka Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bandung merupakan Badan/Pejabat TUNyang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahanadapun salah satu kewenangannya yaitu mengenai pemberian hakatas tanah dan pembatalan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA, yang diwakili DRS. M. YAHYA ARSYAD
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL , PERDAGANGAN , KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN BIREUEN
176 — 109
  • Bahwa Obyek sengketa sebagai Keputusan TUN yangmengandung ketidakpastian hukum sehingga membuktikanbahwa senyatanya penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugatmemang tidak didasarkan oleh pertimbanganpertimbangan yangberdasarkan hukum, namun hanya didasarkan pada alasanalasan subyektif Tergugat tanopa mengindahkan AAUPB danperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sekallilagi, Obyek Sengketa nyata terbukti sebagai Keputusan TUNyang bertentangan dengan AAUPB, in casu Asas KepastianHukum;.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 17/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
IRAN HAMANI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
Intervensi:
IWAN PAKAYA
267 — 126
  • telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarikkesimpulan sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harusdigugat di dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan badan atau pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Ibrahim Chaidar Said, S.I.P.,M.Si
2.Fahyuddin, AP. MH
3.Syahruddin, S.Sos., M.Adm.Pemb
4.Suryadi, S.Kel
Tergugat:
PJ. WALIKOTA MAKASSAR
234 — 530
  • LingkupPemerintah Kota Makassar adalah bentuk penjatuhan hukumandisiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan Jabatansetingkat lebih rendah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) hurufb PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaituHalaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mkspemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah;Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasaroleh karena tindakan tergugat menerbitkan surat Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 153/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT Nagasakti Kurnia Textil Mills
193 — 120
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badandan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat unum maupunperundangundangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah (lihatkertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asasasas Hukum Tata UsahaNegara II halaman 63 alinea ke6), kemudian Keputusan a quo (objekgugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — TIMOTIUS KAMBU ; PT FREEPORT INDONESIA
127 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangtelah berkekuatan hukum pada tanggal 19 Agustus 2005 ;Bahwa setelah muncul petunjuk berupa : SEMA No. 8 Tahun 2009 Jo.SEMA No. 1 Tahun 1980, ketika Pemohon Kasasi memohon agarmelanjutkan eksekusi, ia (Aman Barus, SH. selaku Ketua PHI Jayapurapada Pengadilan Negeri Jayapura) bersikukuh tidak bersediamelanjutkan eksekusi sebagaimana Butir No. 9 SEMA No. 1 Tahun 1980karena : Judul dari SEMA No. 8 Tahun 2009 tidak menunjuk pada perkaraputusan P4D yang berkekuatan hukum tetap, tetapi Perkara PT TUNyang