Ditemukan 673 data
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
102 — 41
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
DEDI PURWANTO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 21
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
104 — 49
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 198616Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
71 — 23
lokasi Tiabo;16.4. Jaitun Katekate mendapatkan Tanah kebun seluas 2.381,6 m? daritotal luas 4.620 m? lokasi Lambo;Hal. 73 dari 76 halaman. Salinan Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PA.MORTB.17.16.5.16.6.16.7.16.8.16.9.Bahrain Pake Bin Alm. Jainal Pake mendapatkan 3.704,6 m? Tanahkebun sebagai berikut: Tanah kebun seluas seluas 1.088,1 m? dari total luas 4.620m2 lokasi Lambo; Tanah kebun seluas 2.616,5 m? dari total luas 8.291 m?lokasi Wama;Wahyuni Binti Alm. Alm.
86 — 15
Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari ANGUN adalah :16.1 NISAH; 16.2 EA; 16.3 OSIH; 16.4 JUNAEDI digantikan kedudukannya NENENG, DADAN, IIS dan ANI; 17. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari MAMAD adalah :17.1 OMAY; 17.2 SUSI;17.3 WIWI;17.4 SAEPUDIN; 17.5 ASEP; 17.6 ELAN; 17.7 ANENG;17.8 YAYAH; 18. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari IYEP adalah :18.1 ENI; 18.2 ENOK TURMINI;19.
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 26
ditetapkan Bupati Domputanggal 21 Maret 2014.Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor:800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor800/85/INSPEKTORAT/2014.Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4
1276 — 1391 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugatsebagaimana pada Pasal 3.2 Loan Agreement, telahmengindikasikan bahwa Tergugat bertindak layaknya sebagaisuatu perusahaan Penyewaan/Rental AlatAlat Berat yangmemberi kesempatan kepada Penggugat untuk membeli ataumemiliki Alat yang nilainya telah menyusut menjadi US$1,800,000 akibat pemakaian atau pengoperasian olehPenggugat selama 4 (empat) tahun atau maksimal 400 (empatratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepadaTergugat, yang bila tidak dibayar maka Alat harus diserahkankepada Tergugat;16.4
75 — 31
membuka pagar kawat berduri dan memasang nameboard sosialisasipendirian dan pembangunan pesantren, sehingga posita gugatan nomer 5dan posita gugatan nomer 7 tidak benar atau saling bertentangan, bahkansangat disayangkan jauh dari etikat sebagai tamu yang baik karena tanpamemberitahu kepada ketua RT.03 dan/ atau ketua RW. 03 Kelurahan Sisirdimana lokasi dimaksud berada.Disamping itu Penggugat melakukan kebohongan publik, sebagaimana positagugatan nomer 7, karena surat pemberitahuan Nomor S.Pem001/16.4
52 — 13
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tanggal : 09 Januari2012 Nomor : Print 02/N. 2. 16.4/ Ft. 1/01/2012, sejak tanggal : 09Januari 2012 s/d tanggal : 28 Januari 2012.5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Rantau Prapattanggal : 27 Januari 2012, Nomor : 141 / Pen. Pid / 2012 / PN RAP, sejaktanggal : 29 Januari 2012 s/d tanggal : 27 Februari 2012.6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medantanggal : 20 Februari 2012, Nomor : 07 / Pid. Sus.
101 — 86
Hal ini tentunya menyebabkankerugian bagi Tergugat VI oleh karena Tergugat VImengalami kebingungan dalam mengajukanbantahan maupun tanggapan atas dalihdalih ParaPenggugat dalam gugatannya, utamanya tentangpetitum Para Penggugat dalam gugatannya;16.4.
Pada nomor 16.4 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini TergugatVI telah menguraikan bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumgugatannya nomor 17 (halaman 15) yang menuntut agarTergugat , Tergugat ll dan Tergugat V untuk secara bersamasama (tanggung renteng) membayar uang perkara (duangsom)sebesar Rp. 15.000.000, setiap hari apabila lalai mematuhiputusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetapsampai dilaksanakan, adalah tidak sesuai dengan kaidah hukumyang berlaku.
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 27
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR 15Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
51 — 64
Blb.16.4.tersebut tidak dapat dibatalkan, dan tanah tetap dikuasai oieh sdr.Hadi. (ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketigayang beritikad baik).Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, bagaimana perlindunganhukum terhadap sdr.Rudi atas tindakan sdr.Dian yang menjualtanahnya?
SARINAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
57 — 42
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanaPutusan Nomor 30/G/2017/PTUN.MTR 15dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
1.Nurhasanah binti Imberan alias Imberan Abdussamad
2.Hasan Yamani bin Idris alias Anang Idris
3.Amnah binti Idris alias Anang Idris
4.Hj. Syahriah binti Idris alias Anang Idris
5.Hj. Linda Sjahriana binti Syahrani alias H. Sjahrani
6.Yanti Rusmuliana binti Syahrani alias H. Sjahrani
7.Hj. Siti Wardhana binti Syahrani alias H. Sjahrani
8.Ardiansjah Zainal Arifin bin Syahrani alias H. Sjahrani,
9.Yuli Kumala Sari binti Syahrani alias H. Sjahrani
10.Hj. Hamdiyah binti Mahmud alias H. Machmud
11.M. Djayadi Noor bin Mahmud alias H. Machmud
12.H. Aklinoor bin Taher alias H. Muhammad Taher
13.H. Nordin bin Taher alias H. Muhammad Taher
14.Hj. Rabiatul Adawiyah binti Taher alias H. Muhammad Taher
15.Hj. Fatiah binti Taher alias H. Muhammad Taher
16.Asiah alias Noor Asyiah binti Taher alias H. Muhammad Taher
17.H. Fadliansyah bin Taher alias H. Muhammad Taher
18.Gazali bin Taher alias H. Muhammad Taher
19.Hj. Noorhani binti Tah
57 — 1
Sjahrani, anak laki-laki;
16.4. Yanti Rusmuliana binti Syahrani alias H. Sjahrani, anak perempuan;
16.5. Achmad Husin bin Syahrani alias H. Sjahrani, anak laki-laki;
16.6. Hj. Siti Wardhana binti Syahrani alias H. Sjahrani, anak perempuan;
16.7. Ardiansjah Zainal Arifin bin Syahrani alias H. Sjahrani, anak laki-laki;
16.8. Yuli Kumala Sari binti Syahrani alias H. Sjahrani, anak perempuan;
- Menetapkan Mahmud alias H.
221 — 36
Demikian berdasarkan Sertifikat HakMilik No. 66/Desa Sukajadi, terakhir tercatat atas nama HERTATISULIARTA.16.4. Bidang tanah hak milik No. 63, NIB 28.05.07.15.00070, sesuai SuratUkur Tanggal 30 Oktober 2001, No. 24/SUKAJADV2001, Luas 1.473M2, terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Karawaci, KodyaTangerang, Propinsi Banten.
31 — 16
Bapak Pemohon mencatat uang masuk dan uang keluaruntuk koral stok tapi berapa uang masuk dan uang keluar bapakPemohon dan Pemohon tidak pernah menyampaikan kepadaTermohon;16.4. Suami kakak Pemohon pernah meminjam motor YamahaVixion warna merah kemudian motor tersebut hilang. Namun suamikakak Pemohon tidak menggantikannya sehingga mengakibatkanTermohon Harus membeli kembali motor Yamaha Vixion yang baruyang di bayar oleh Termohon dari sisa gaji yang Pemohon berikanpada Termomon;16.5.
Terbanding/Tergugat I : Lim Johan
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Dago
Terbanding/Tergugat III : PT. Balai Lelang Star
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Murni Jaya Sempurna
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat IV : Henny Nurbaeny
59 — 35
.: 16.4/MJS/BANK/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011, yangHalaman 63 Putusan Nomor 465/ Pdt/2021/PT.DKImenginformasikan bahwa TURUT TERLAWAN II masih menungguproses penyelesaian permasalahan proyek dengan pihak KementerianPekeijaar Umum sehingga penerimaan dana masih terhambat ;12.4.
SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Putusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 15Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
130 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengikat dan merupakan suatu persetujuanyang menjadikan undangundang bagi mereka yang membuatnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 BW, sehinggaTerbitnya Adendum Kedua antara Tergugat dengan Tergugat Illtidak dapat dibenarkan menurut hukum;16.3 Adendum Kedua secara substansial tidak layak sebagai sebuahadendum melainkan lebih merupakan perubahan = atauperombakan total yang telah bertentangan dengan syarat formalsuatu perjanjian maupun syarat syarat perjanjian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1320 BW;16.4
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 19
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan,;16.4.