Ditemukan 536 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SUKIMAN Bin ABU TALIB
68 — 54
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SUKIMAN Bin ABU TALIB
68 — 54
2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
65 — 53
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
65 — 53
keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHalaman 162 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN BglHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
171 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwaunsur tersebut di atas mengakibatkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Korupsi dapat ditafsirkan menjadi sangat luas sehingga rentan untudipergunakan melakukan kriminalitas terhadap seluruh perbuatan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan, termasuk perbuatan yang bertentangandengan Kontrak/ Perjanjian yang secara hukum masuk dalam ruang lingkup hukumperdata sebagaimana dalam perkara a quo;Sebagai perbandingan, United Nation Convention Againts Corruption (2003)
"UNCAC" yang sudah diratifkasi berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Corruption,menjelaskan kriminalitas tindak pidana Korupsi meliputi :e Penyuapan Pejabatpejabat Publik Nasional (Pasal 15);e Penyuapan Pejabatpejabat Publik Asing dan Pejabatpejabat Organisasiorganisasi Internasional Publik (Pasal 16);Hal. 291 dari 356 hal.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
372 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa andaikata benar quod non TERMOHON berwenang untukmelakukan penyidikan atas Keberatan Pajak, maka kewenangantersebut harus timbul dari adanya kegiatan suap menyuapsebagaimana dimaksud oleh UN Convention yang telah diratifikasimenjadi UndangUndang No.7 Tahun 2006 UndangUndangREPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN = 2006, tentangPENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINSTCORRUPTION, 2003, khususnya Pasal Pasal 18, 19 dan Pasal 20.Dalam ketentuan ini, perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
77 — 51
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
77 — 51
2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
M E L A W A N :
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
508 — 352
508 — 352
suatutindakan yang tidak sah ;Bahwa jika seorang walikota menghadapi persoalanpersoalan yangsangat mendesak dan kemudian dia memberikan respon dalampenyelesaian persoalanpersoalan itu. dalam bentuk misalnyamengeluarkan suatu kebijakan apakah menurut pandangan ahli kebijakanitu bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang mengandung potensikejahatan atau malah didalamnya itu dianggap sebagai suatu tindakanyang konstrukstif ahli beroendapat sebagai berikut:Bahwa kalau kita perhatikan misalnya United Nation
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
57 — 36
57 — 36
konsepsiactual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adildan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrtumen hukumnasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara)dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi,2003 (United Nation
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst. Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
368 — 184
368 — 184
Tujuan penyampaian Opening Statement ini adalah agar MajelisHakim yang terhormat mendapatkan informasi serta pemahaman yangkomprehensif dan berimbang dari kedua belah pihak atas faktafakta yangada sehubungan dengan diajukannya gugatan aquo.Seorang filsuf Perancis yang bernama Claud Adrian Helvetius (17151771)menyatakan sebagai berikut :to limit press is to insult the nation; to prohibit reading of certain books isto declare the inhabitance to be either fools or slaves.Yang terjemahan bebasnya adalah
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb Tanggal 27 Juli 2017 — Drs. H.HASAN BASRI HARUN Bin HARUN (alm)
199 — 74
199 — 74
penerapan unsur merugikan keuangandengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrument hukum nasional dan Internasional, seperti dengan UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 15Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon:
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
144 — 294
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
144 — 294
Kota Batu mendapatkan penghargaan kota kecil terbaik olehIndonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015, diberikanberdasarkan penilaian indeks kematangan daerah pintar(Smart Region Maturity Index) untuk pemerintah Kabupaten,Kota, dan Provinsi di seluruh Indonesia. Index tersebut dinilaidari kesiapan daerah pintar meliputi nature, stucture,intrastructure, Suprastructure, dan culture;d.
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
1.EMRALD BALAPUTRA,ST,MT Bin H.HERWANI EFENDI
2.FERRI ANDIRIAN, SE Bin SYAFARUDIN
3.H. BATRA NOVEN. AZHARI, ST Alias BATRA Bin MULKAN TAJUDDIN
4.TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA Alm
5.EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS
98 — 90
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
1.EMRALD BALAPUTRA,ST,MT Bin H.HERWANI EFENDI
2.FERRI ANDIRIAN, SE Bin SYAFARUDIN
3.H. BATRA NOVEN. AZHARI, ST Alias BATRA Bin MULKAN TAJUDDIN
4.TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA Alm
5.EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS
98 — 90
2016, dalamputusannya tersebut Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan denganmenggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telahbersesuain dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPkK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
321 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini akan menyulitkan para anggota,jika melakukan cara lain yang berbeda dengan yang telah ditentukansecara bersamasama;Amerika Serikat:Contoh kasus di Amerika Serikat, yang bertujuan mempengaruhiharga persaingan, yang ditemukan dan digunakan sebagai petunjukanalisis untuk mendukung karakterisasi suatu pengaturan atas harga.Dalam nation wide trailer rental system, inc. v.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb Tanggal 27 Juli 2017 — H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF
245 — 366
245 — 366
actual loss menurut Mahkamah lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrument hukum nasional dan Internasional, seperti dengan UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 15Halaman 135dari160 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Jmb.Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
123 — 70
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
123 — 70
2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
137 — 66
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
137 — 66
2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Register : 01-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN.Alm
299 — 111
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN.Alm
299 — 111
2016, dalamputusannya tersebut Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan denganmenggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telahbersesuain dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
89 — 108
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
89 — 108
2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actualloos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaindengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan,UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa AntiKorupsi, 2003 ( United Nation
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
133 — 43
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
133 — 43
2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
409 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
409 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.Tahun 2000) terkait dengan Permohonan Praperadilan;Aktif sebagai Pembicara Regional ALA;Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun2003 dalam pembahasan UNCAC (United Nation ConventionAgainst Corruption);4. Saya tidak pernah mengambil uang Negara;Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka sayamohon agar demi keadilan jangan dilakukan diskriminasi terhadap dirisaya.
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
733 — 1746
733 — 1746
fiber optic di Kelapa Gading,Surabaya, Sunter, jadi pada saat pelanggan ada disana dia dirumah punyakabel TV dia bisa mengakses itu. dengan password tanpaharusmenggunakan Sim Card , jadi maksudnya pelanggan PT IM2 itu bukanhanya mengakses internet melalui 3G, 3G adalah salah satunya setelahperjanjian kerja sama itu ditandatangani;Bahwa PT IM2 harus menggunakan jaringan 3G karena yang terutamakelebihannya bukan hanya kecepatan tapi kelebhannya adalah anywherenya tadi karena jaringan PT Indosat itu nation