Ditemukan 673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1604 1644 1614 1654 1624 10.4 12.4 13.4 14.4
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
218 — 74
  • Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 152/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Terbanding/Penggugat I : Ardiansyah
Terbanding/Penggugat II : Mansyur HS
Terbanding/Penggugat III : Hendra Kesuma
Terbanding/Penggugat IV : Agus Supriyanto
Terbanding/Penggugat V : Sugiyo
Terbanding/Penggugat VI : Santoso
Terbanding/Penggugat VII : Ahmad Nurkholis
Terbanding/Penggugat VIII : Bakri Ibas
Terbanding/Penggugat IX : Rasidah
Terbanding/Penggugat X : Suriansyah HM
Terbanding/Penggugat XI : Abdul Sahid
Terbanding/Penggugat XII : Suyanto
Terbanding/Penggugat XIII : Seni Tantoko
Terbanding/Penggugat XIV : Suriansyah Herman
Terbanding/Penggugat XV : Dewi Asmarani
Terbanding/Penggugat XVI : Isnaniah
Terbanding/Penggugat XVII : Sarijan
Terbanding/Penggugat XVIII : Ning Rahayu
Terbanding/Penggugat XIX : Jery Irawan
Terbanding/Penggugat XX : Nurul Nawasih
Terbanding/Penggugat XXI : Alif Hidayatul Aslamiyah
Terbanding/Penggugat XXII : Rini R
Terb
75 — 66
  • diatasnya rumah para Terbanding yang terkena longsortersebut adalah lokasi jalur hijau yang letaknya dipinggir sungaiyang tidak mungkin terbit suratsurat keterangan kepemilikan haktanah, karenanya bukti surat keterangan penguasaan tanah paraTerbanding yang diberi tanda bukti P.11 sampai P.261 dapatdiduga sebagai rekayasa belaka karena tidak pernah diketahuioleh Camat setempat selaku pejabat yang berwewenang,olehkarenanya para Terbanding tidak berhak mengklim tanah jalurhijau tersebut untuk diganti rugi;16.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Oktober 2012 — Drs. ISMETH ABDULLAH;
111 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembangunan Otorita Batam Tahun Anggaran 2004 yangditandatangani oleh Ismeth Abdullah selaku Ketua Otorita Batam;3 (tiga) lembar fotocopi dilegalisir Keputusan Pemimpin ProyekPemeliharaan Sarana (6.10B) Nomor : 01/SKEP/PIMPRO.6.10B/V1/2004tanggal 16 Juni 2004 perihal Susunan Panitia Pengadaan Barang/JasaProgram Pemeliharaan jalan & Drainase Pemeliharaan Sarana danRumah Sakit Otorita Batam Tahun Anggaran 2004 yang ditandatanganioleh Ir.Nursetiadjid selaku Pimpinan Proyek Program PemeliharaanSarana (6.10B);16.4
    No. 115 PK/Pid.Sus/201 115.3 (tiga) lembar fotocopi dilegalisir KeputusanPemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana (6.10B)Nomor : 01/SKEP/PIMPRO.6.10B/VI/2004 tanggal16 Juni 2004 perihal Susunan Panitia PengadaanBarang/Jasa Program Pemeliharaan jalan &Drainase Pemeliharaan Sarana dan Rumah SakitOtorita Batam Tahun Anggaran 2004 yangditandatangani oleh Ir.Nursetiadjid selaku PimpinanProyek Program Pemeliharaan Sarana (6.10B);16.4 (empat) lembar fotocopi dilegalisir Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 28
  • Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan / kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87Putusan Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR 15huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan,;16.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 34
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanPutusan Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR 15yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
Widya Fangni
Tergugat:
1.A Lien
2.Kasat Reskrim Polrestabes Medan
3.Kepala Kejaksaan Negeri Medan
181 — 86
  • Laporan Polisi Nomor: LP/2178/VIII/2011/SU/Resta Medan,tanggal 13 Agustus 2011 atas nama pelapor A Lien.16.4 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPSidik / 1620 / IX /2011 / Reskrim, tanggal 29 September 2011.16.5 Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik /2589 / XI / Res.1.11 / 2019 / Reskrim, 20 Nopember 2019.16.6 Surat Kapolrestabes Medan Nomor: B / 629 / XII / 2011 /Reskrim, tanggal 30 Desember 2011, perihal PemberitahuanDimulainya Penyidikan.16.7 Surat Kapolrestabes Medan Nomor: B / 2198
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 29-05-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
YOGA SUKMANA,SH
Terdakwa:
ABDUL WAHID, S.Sos.
75 — 53
  • 2013.12.1 ( satu )lembar kertas yang bertuliskan nama nama yangmengumpulkan uang pengukuran sertifikat dusun pori kepada saksiNASRULLAH.13.2 (dua ) lembar daftar penerimaan uang lapang pemeriksa tanah olehpanitia A ( lurah/kepala desa ) yang telah di legailisir.14.15 ( lima belas ) lembar surat pengesahan daftar isiam pelaksanaananggaran petikan tahun anggaran 2014 Nomor : SP DIPA056.01.2.432201/2014.15.Petujuk operasional kegiatan ( POK ) T.A.2014, tanggal 14Februari2014yang sudah di legalisir.16.4
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Spn
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 16
  • Bapak Pemohon mencatat uang masuk dan uang keluaruntuk koral stok tapi berapa uang masuk dan uang keluar bapakPemohon dan Pemohon tidak pernah menyampaikan kepadaTermohon;16.4. Suami kakak Pemohon pernah meminjam motor YamahaVixion warna merah kemudian motor tersebut hilang. Namun suamikakak Pemohon tidak menggantikannya sehingga mengakibatkanTermohon Harus membeli kembali motor Yamaha Vixion yang baruyang di bayar oleh Termohon dari sisa gaji yang Pemohon berikanpada Termomon;16.5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 465/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DR. ERWIN SURYADI
Terbanding/Tergugat I : Lim Johan
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Dago
Terbanding/Tergugat III : PT. Balai Lelang Star
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Murni Jaya Sempurna
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat IV : Henny Nurbaeny
59 — 35
  • .: 16.4/MJS/BANK/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011, yangHalaman 63 Putusan Nomor 465/ Pdt/2021/PT.DKImenginformasikan bahwa TURUT TERLAWAN II masih menungguproses penyelesaian permasalahan proyek dengan pihak KementerianPekeijaar Umum sehingga penerimaan dana masih terhambat ;12.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
  • Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Putusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 15Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama Waris Islam
Register : 10-10-2014 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PA PALOPO Nomor 390/Pdt.G/2014/PA Plp.
Tanggal 24 Juni 2015 — - Abd. Halim bin La Kapala dkk. - Ayu Asaliya binti Ahwan dkk.
112 — 64
  • Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II) mendapat 2/10 bagian;16.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III) mendapat 2/10 bagian;16.5. Hamsul bin Yahya (Penggugat VII) mendapat 2/10 bagian;16.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV) mendapat 1/10 bagian;17. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang telah dijual oleh pihak Penggugat diperhitungkan sebagai telah menerima warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau terlalu kecil akan disesuaikan menurut bagian masing-masing ahli waris;18.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
172 — 62
  • Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 03-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tinkat Kasai: 6/Pdt.Sus-gugatan lain Lain/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama: 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN.Smg Jo Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg
Tanggal 3 Agustus 2020 — -Perdata Dr. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H.,DKK melawan PT. Megatama Putra DKK
1006 — 1020
  • harta Debitorhanya dapat dilakukan selama putusan atau permohonan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal10 ayat (1) UU KPKPU).16.3 Bahwaberdasarkan Pasal 201 HIR diatur :Jika pada suatu waktu bersamasama diajukan dua permintaan atau lebih untuk pelaksanaankeputusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitor, maka dengan satu berita acaradisitalah sekian banyak barangnya,...Oleh karena putusan pailit lebih dulu diucapkan, maka atas objek perkara a quo hanya berlakusita umum akibat kepailitan.16.4
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
RUSTAM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 46
  • Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Olehkarena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) Uhuruf b UNo. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf cUU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;16.4
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — janer purba
109 — 69
  • TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. 16.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentangpengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama,Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama
    Halaman 118 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl 16.4 (empat) lembar fotocopylegalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4/KMAVSK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatanJANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil KetuaPengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi T ingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu. 17.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ROSMARIANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 29
  • Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 426/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : HANDOKO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
73 — 36
  • telah mengkonfirmasi danmemberitahukan kepada Penggugat tentang Pelaksanaan LelangEksekusi Hak Tanggungan yang telah selesai dilaksanakan, melaluiSurat Tergugat Nomor;067/MO/ASA/2020 Tertanggal O07 Oktober2020, Perihal Pemberitahuan Hasil Eksekusi Lelang, Pembayaran SisaUtang dan Pengosongan, sehingga Penggugat sebelum dan sesudahPelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sudah jelasmengetahui Agunan akan di Lelang Eksekusi;16.4.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-08-2017 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 254/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
SOE WENDY KONTARIA
Tergugat:
1.IRAWATY LAUW
2.LINA FONG
42 — 19
  • yang telah dibuka;16.2 Kerugian materil karena penyempitan tanah milik penggugat dihitungdari panjang 30 M X Lebar 17 Cm = luas tanah 5,1 M2 kali harga tanahRp.20.000.000,00/M2 = Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);16.3 Kerugian materil karena kehilangan hak diatas permukaan tanah milikPenggugat dihitung dari panjang 30 M X lebar 17 Cm X tinggi bangunan 30M = luas 153 M83 dikali harga bangunan Rp.3.500.000,00/M3 =Rp.535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta,lima ratus ribu rupiah);16.4
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Upload : 23-05-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Bit
WILSON PINADENDI NANEMPA, dkk Lawan Jd. STIN BAWARE – MANUSAMA, dkk
83 — 19
  • sekalipun yang memakai tanah adalah Hendrick Saranti menurutRegister Desa tersebut, namun selama Noach Pinadendi masih hidup, makayang berhak menyerahkan tanah a quo seharusnya Noach Pinadendi danbukan Hendrick Saranti;16.4.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 05-01-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 02/ Pdt/G/2011/PN.Krw.
Tanggal 25 Oktober 2011 — NARTI BINTI TAR, LAWAN 1. Asyikin bin Edyh alias Asikin bin Edyh, 2. Caya bin Karmas, 3. Wangini binti Taswad, 4. Sanio Binti Sukardi , 5. Hanita binti Caya, 6. Erna Herawati binti Caya , 7. Djuli Junaedi, S.E, 8. Tonah binti Taman Wasni, 9. Tarbin bin Cayan, 10. Samin bin Cayan, 11. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIBUAYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA, berkedudukan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang,
82 — 8
  • Ill, yang dibuat dihadapan Tergugat VIII (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara KecamatanCibuaya) (Bukti TIM3 = Bukti TI6); 16.4. seluas kurang lebih 16.700 M2, yang dibeli dari Tergugat I, pada tanggaltanggal 31 Mei 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No. 239/JB/V/2002,berasal dari Kohir/Letter C No. 2436 Persil No. 299 D.