Ditemukan 545 data
1147 — 1088
44Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik :a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangundangan; danb. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 danangka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).Berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 dan angkat 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayata
96 — 32
Bahwa Judex factie dalam mempertimbangkan bahwa serta PerbuatanTerdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST................ danseterusnya (Vide putusan (Vide Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 2 him 144 s/dpertimbangan hukum him 145) adalah suatu kekeliruan yang nyatadengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 89 Ayata (2) dan Pasal 89ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan SyaratSyaratkhusus huruf O angka 3 dalam kontrak tentang pembayaran prestasipekerjaan
37 — 21
LANCAS SILABAN41menjelaskan bahwa perbuatan memproduksi pupuk kemudian menjualnya dimanakandungan pupuk tersebut tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan adalahmelanggar Pasal 60 ayata (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU R.I No. 12 Tahun 1992tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi Pupuk yang beredar di WilayahRepublik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya sertadiberil label.Sedangkan menurut AHLI AMAN SINAGA, S.H menerangkan bahwa terbukti bahwapupuk tersebut
PT. FAJAR SAKTI PRIMA Diwakili Oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
242 — 80
untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, oleh karenanyapermohonan penundaan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,De@rDUN YI: 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang digugat. (2) veeeeeeeeeee ees(ee (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
221 — 162
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sertatindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangPenggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap; Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapatdiajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebihdahulu dari pokok sengketanya; Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
95 — 29
Pasal 33 Ayat (5) jo Pasal 75 Tanpa adanya Berita AcaraPenggeledahan dan tanda terima yang sah kepada Pemohon; Pasal 4 jo Pasal 1 Ayat (2) dan pasal 3 Ayata (2) PP No.55 Tahun1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan danCukai:a. Pasal 4 Tindakan Termohon tanpa Surat Perintah Penyidikandari atasan penyidik;Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan suratperintah Penyidikan dari atasan penyidikb.
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
348 — 262
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 ayata angka (1) dan ayat a angka(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 20/POJK.04/2018Tentang Perijinan Wakil Penjamin Emisi Dan Wakil PerantaraPedagang Efek menyebutkan ;(1) Wakil Penjamin Emisi Efek wajib memiliki izin WakilPenjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.Pasal 4 (a) butir (1) dan (6), Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 20/POJK.04/2018 Tentang Perijinan Wakil PenjaminEmisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek menyebutkan :Wakil Penjamin Emisi
727 — 191
Namun demikian berlaku prinsip Piercing TheCorporate Veil (penyingkapan tabir perusahaan), dimana tanggungjawab terbatas pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal3 Ayata (1) menjadi hilang, atau dengan kata lain pemegang sahambertanggung jawab secara pribadi apabila unsur dalam Pasal 3 Ayat(2) UU PT terpenuhi. Pasal 3 Ayat (2) mengatur sebagai berikut:a. Persyaratan perseoan sebagai badan hukum belum atau tidakterpenuhi;b.
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
236 — 117
rakyatIndonesia untuk berkonflik sosial, sehingga akan memicu timbulnya aksiprotes, unjuk rasa, mogok kerja dimanamana bahkan secara nasional diseluruh Indonesia, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomiIndonesia semakin terpuruk ; Bahwa terhadap alasan penundaan sebagaimana dikemukakan oleh paraPenggugat tersebut di atas, maka akan Tergugat tanggapi denganberpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang dinyatakandengan tegas bahwa : (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
rakyat Indonesia untuk berkonflik sosial, sehingga akan memicutimbulnya aksi protes, unjuk rasa, mogok kerja dimanamana bahkansecara nasional di seluruh Indonesia, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terpuruk;Bahwa terhadap alasan penundaan sebagaimana dikemukakan oleh paraPenggugat tersebut di atas, maka akan Tergugat tanggapi denganberpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang dinyatakandengan tegas bahwa : (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
81 — 30
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
51 — 7
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
100 — 26
Pasal 55 Ayata (1) ke1 KUHP,~ memiliki unsure unsursebagai berikutSetiap OrangMemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiSecara melawan hukumYang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraAd.
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
114 — 36
Ba hwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkanGugatan tidak menunda atau = menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Bupati Kolaka Cq. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN PUPR KABUPATEN KOLAKA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BUPATI KOLAKA
113 — 37
Ayata s/d Point 10 Ayat x ; danPoint 11. Ayat 1 s/d Point 11. Ayat 4Lagi pula kewenangan Bupati Kolaka (TERGUGAT) tersebutberdasarkan Undang Undang Otonomi Daerah No. 22 / 1999 yangtelah direvisi berdasarkan UndangUndang No. 32/2004 jo.
131 — 49
Suhartono H, BA adalahmerupakan perjanjian biasa layaknya antara atasan dan bawahansaja, bukan merupakan suatu perjanjian sub kontrak sebagaimanadimaksud dan termaktub didalam pasal 32 ayat 3, ayat 4, ayata 5Kepres No. 80 tahun 2003.Bahwa atas pendapat Ahli yang menerangkan sebagaimana tersebutdiatas terdakwa menyatakan sebagai berikut :Bahwa keterangan saksi ahli tentang dokumen perhitungan kerugiankeuangan negara / daerah tidak jelas maka kerugian negara puntidak jelas pula.Bahwa perjanjian Nomor
Suhartono H, BA adalahmerupakan perjanjian biasa layaknya antara atasan dan bawahansaja, bukan merupakan suatu perjanjian sub kontrak sebagaimanadimaksud dan termaktub didalam pasal 32 ayat 3, ayat 4, ayata 5Kepres No. 80 tahun 2003.2. Ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si Bin ABUL RACHIMBahwa Ahli mengerti selaku Ahli dihadirkan dipersidangan inisehubungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi Rehab PatungLembuswana di Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab.
67 — 13
bantuan hibah memenuhi syarat atautidak untuk menerima bantuan.Bahwa Hal tersebut diatur dimana saksi tidak tahu karena hal tersebut merupakankebiasaan yang terjadi di Biro SDA Setda Prov Jatim dan tidak ada juklak dan juknisterkait hal tersebut.32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dariAPBD Jo pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Jatim No 80 tahun 2011tentang pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah PropinsiJatim1 Pasal 8 ayat (2) dan ayata
79 — 22
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagaiberikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
181 — 611
Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat 2 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam,objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasamaperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa makna sengketa hak milik dalam Pasal 50 ayat 2tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Angka 38 Pasal 50 Ayata
109 — 57
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur
78 — 22
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur