Ditemukan 545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agata akata ayat agama acara ayati anata ayana alata ayatã adata
Penelusuran terkait : Pasal 363 ayata (1) ke-3 4 kuhp
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1147 — 1088
  • 44Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik :a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangundangan; danb. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 danangka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).Berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 dan angkat 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayata
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PID.SUS-TPK /2018/PT KPG
Tanggal 1 Oktober 2018 — -. FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST
96 — 32
  • Bahwa Judex factie dalam mempertimbangkan bahwa serta PerbuatanTerdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST................ danseterusnya (Vide putusan (Vide Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2018, paragraf ke 2 him 144 s/dpertimbangan hukum him 145) adalah suatu kekeliruan yang nyatadengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 89 Ayata (2) dan Pasal 89ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan SyaratSyaratkhusus huruf O angka 3 dalam kontrak tentang pembayaran prestasipekerjaan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-06-2009 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 164/PID/Sus/2012/PN.DPK.
Tanggal 1 Juni 2009 — NANDANG Bin LILI ; TEDY SUTRISNO Bin NANDAR ;
37 — 21
  • LANCAS SILABAN41menjelaskan bahwa perbuatan memproduksi pupuk kemudian menjualnya dimanakandungan pupuk tersebut tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan adalahmelanggar Pasal 60 ayata (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU R.I No. 12 Tahun 1992tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi Pupuk yang beredar di WilayahRepublik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya sertadiberil label.Sedangkan menurut AHLI AMAN SINAGA, S.H menerangkan bahwa terbukti bahwapupuk tersebut
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 07-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
PT. FAJAR SAKTI PRIMA Diwakili Oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
242 — 80
  • untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, oleh karenanyapermohonan penundaan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,De@rDUN YI: 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang digugat. (2) veeeeeeeeeee ees(ee (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Tender
Register : 11-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 022/G/2016/PTUN-SMG
Tanggal 14 September 2016 — PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI Melawan DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
221 — 162
  • Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sertatindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangPenggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap; Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapatdiajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebihdahulu dari pokok sengketanya; Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
95 — 29
  • Pasal 33 Ayat (5) jo Pasal 75 Tanpa adanya Berita AcaraPenggeledahan dan tanda terima yang sah kepada Pemohon; Pasal 4 jo Pasal 1 Ayat (2) dan pasal 3 Ayata (2) PP No.55 Tahun1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan danCukai:a. Pasal 4 Tindakan Termohon tanpa Surat Perintah Penyidikandari atasan penyidik;Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan suratperintah Penyidikan dari atasan penyidikb.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
348 — 262
  • Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 ayata angka (1) dan ayat a angka(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 20/POJK.04/2018Tentang Perijinan Wakil Penjamin Emisi Dan Wakil PerantaraPedagang Efek menyebutkan ;(1) Wakil Penjamin Emisi Efek wajib memiliki izin WakilPenjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.Pasal 4 (a) butir (1) dan (6), Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 20/POJK.04/2018 Tentang Perijinan Wakil PenjaminEmisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek menyebutkan :Wakil Penjamin Emisi
Pengadilan PN PUWAKARTA Pajak Pajak Bumi dan BangunanPBB
Putus : 04-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK
Tanggal 4 Desember 2012 — BENNY SETIAWAN
727 — 191
  • Namun demikian berlaku prinsip Piercing TheCorporate Veil (penyingkapan tabir perusahaan), dimana tanggungjawab terbatas pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal3 Ayata (1) menjadi hilang, atau dengan kata lain pemegang sahambertanggung jawab secara pribadi apabila unsur dalam Pasal 3 Ayat(2) UU PT terpenuhi. Pasal 3 Ayat (2) mengatur sebagai berikut:a. Persyaratan perseoan sebagai badan hukum belum atau tidakterpenuhi;b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
236 — 117
  • rakyatIndonesia untuk berkonflik sosial, sehingga akan memicu timbulnya aksiprotes, unjuk rasa, mogok kerja dimanamana bahkan secara nasional diseluruh Indonesia, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomiIndonesia semakin terpuruk ; Bahwa terhadap alasan penundaan sebagaimana dikemukakan oleh paraPenggugat tersebut di atas, maka akan Tergugat tanggapi denganberpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang dinyatakandengan tegas bahwa : (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
    rakyat Indonesia untuk berkonflik sosial, sehingga akan memicutimbulnya aksi protes, unjuk rasa, mogok kerja dimanamana bahkansecara nasional di seluruh Indonesia, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terpuruk;Bahwa terhadap alasan penundaan sebagaimana dikemukakan oleh paraPenggugat tersebut di atas, maka akan Tergugat tanggapi denganberpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang dinyatakandengan tegas bahwa : (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-12-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. BAMBANG HERYANTO, MSi.
81 — 30
  • Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-02-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 17 Juli 2013 — Ir. H. YURIZAL bin NAHARDIN
51 — 7
  • Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-06-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 250/Pid.B/2010/PN.Pwk
Tanggal 27 Juni 2011 — AHYA Bin SUWARGA
100 — 26
  • Pasal 55 Ayata (1) ke1 KUHP,~ memiliki unsure unsursebagai berikutSetiap OrangMemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiSecara melawan hukumYang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraAd.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 68/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
114 — 36
  • Ba hwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkanGugatan tidak menunda atau = menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 01-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 54/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA Diwakili Oleh : M. AKBAR, SH.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Bupati Kolaka Cq. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN PUPR KABUPATEN KOLAKA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BUPATI KOLAKA
113 — 37
  • Ayata s/d Point 10 Ayat x ; danPoint 11. Ayat 1 s/d Point 11. Ayat 4Lagi pula kewenangan Bupati Kolaka (TERGUGAT) tersebutberdasarkan Undang Undang Otonomi Daerah No. 22 / 1999 yangtelah direvisi berdasarkan UndangUndang No. 32/2004 jo.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
131 — 49
  • Suhartono H, BA adalahmerupakan perjanjian biasa layaknya antara atasan dan bawahansaja, bukan merupakan suatu perjanjian sub kontrak sebagaimanadimaksud dan termaktub didalam pasal 32 ayat 3, ayat 4, ayata 5Kepres No. 80 tahun 2003.Bahwa atas pendapat Ahli yang menerangkan sebagaimana tersebutdiatas terdakwa menyatakan sebagai berikut :Bahwa keterangan saksi ahli tentang dokumen perhitungan kerugiankeuangan negara / daerah tidak jelas maka kerugian negara puntidak jelas pula.Bahwa perjanjian Nomor
    Suhartono H, BA adalahmerupakan perjanjian biasa layaknya antara atasan dan bawahansaja, bukan merupakan suatu perjanjian sub kontrak sebagaimanadimaksud dan termaktub didalam pasal 32 ayat 3, ayat 4, ayata 5Kepres No. 80 tahun 2003.2. Ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si Bin ABUL RACHIMBahwa Ahli mengerti selaku Ahli dihadirkan dipersidangan inisehubungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi Rehab PatungLembuswana di Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — MOH. FATHOL BAHRI als PA'ONG KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
67 — 13
  • bantuan hibah memenuhi syarat atautidak untuk menerima bantuan.Bahwa Hal tersebut diatur dimana saksi tidak tahu karena hal tersebut merupakankebiasaan yang terjadi di Biro SDA Setda Prov Jatim dan tidak ada juklak dan juknisterkait hal tersebut.32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dariAPBD Jo pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Jatim No 80 tahun 2011tentang pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah PropinsiJatim1 Pasal 8 ayat (2) dan ayata
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
79 — 22
  • Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagaiberikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 611
  • Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat 2 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam,objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasamaperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa makna sengketa hak milik dalam Pasal 50 ayat 2tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Angka 38 Pasal 50 Ayata
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
109 — 57
  • Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
78 — 22
  • Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur