Ditemukan 607 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PT. TIMUR MARGADJAJA Diwakili oleh MARKANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
209 — 131
PT. TIMUR MARGADJAJA Diwakili oleh MARKANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
209 — 131
dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapatbahwa seseorang/badan hukum didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketatata usaha Negara dikarenakan seseorang tersebut memiliki Kewenangan dalammenerbitkan suatu surat keputusan yang ditujukan dalam hal ini untuk Tergugat IIIntervensi1 kKemudian surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam halini objek sengketa 1 sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim padapertimbangan formalitas gugatan diatas termasuk kategori objek sengketa TUNyang
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 21/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
98 — 55
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
98 — 55
huruf e UndangUndang a quo, adalah sepanjang mengenai hasilpemeriksaan badan peradilan, yang sifat dan maksudnya tidak dapat digolongkandalam pengertian keputusan tata usaha Negara dan/atau yang dikecualikansebagai objek sengketa tata usaha Negara, sehingga tidak semua objek TUNdapat diterima sebagai objek sengketa, oleh karenanya, yang menjadi objectumlitis dalam sengketa tata usaha Negara dalam sengketa a quo adalah KeputusanBupati Biak Numfor yang dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat TUNyang
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
1.ARIEF SETIAWAN
2.GEGEH SUPARLINE
3.MAWAR SUPARLINE
4.MAGDALENA SIHWIJANTI
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
H. ENDANG MULYADI
348 — 138
1.ARIEF SETIAWAN
2.GEGEH SUPARLINE
3.MAWAR SUPARLINE
4.MAGDALENA SIHWIJANTI
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
H. ENDANG MULYADI
348 — 138
Sebagaimanatelah dijelaskan pada Butir 2 (dua) di atas status Keperdataan atas tanahobjek masalah masih perlu pembuktian secara perdata baik secara litigasimaupun non litigasi, oleh Karena itu dalil Penggugat yang menyatakanHalaman 30 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGada kepentingan yang dirugikan sehubungan adanya Keputusan TUNyang menjadi objek perkara adalah tidak berdasar dan tidak beralasanhukum, Hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan alasan sebagaimanayang disebutkan hasil
Register : 27-05-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 15 Nopember 2016 — PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk ; 1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
79 — 40
79 — 40
NegaraJakarta pada tanggal 27 Mei 2016, Maka PENGGUGAT berpedomanpada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor: 2 tanggal3 Juli 1991 bagian V butir 3, mengenai tenggang waktu yang berlakubagi pihak ketiga yang berbunyi:Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusanTUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUNyang
Register : 20-12-2019 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 72/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
MASNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
1.HASRUN PIPIN SIMAMORA
2.MARTUA HAPOSAN
3.JUNIARTO SETYONO MARGONO
282 — 158
MASNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
1.HASRUN PIPIN SIMAMORA
2.MARTUA HAPOSAN
3.JUNIARTO SETYONO MARGONO
282 — 158
Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugatmerupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukangugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebihdahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan TataUsaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakanpemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat a quoadalah Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan dari Pengadilan TataUsaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUNyang
Register : 10-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2017/PTUN.PBR Tanggal 6 September 2017 — LAMSANA SIRAIT, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN DIANE AMANDA, DKK
166 — 97
166 — 97
RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tengggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUNyang
Register : 16-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 02/Pdt.G/2016/PN TBh Tanggal 5 Oktober 2016 — RAMLAN ASHARI (Penggugat)
L A W A N
1. Syamsul Calon Kepala Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2015-2021, Nomor Urut 1, berkedudukan di Dusun Pasar RT 01 RW 01 Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arsyad, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Legal Konsultans âÃÂÃÂMoh. Arsyad & RekanâÃÂàberkantor di Jalan Tanjung Harapan, No. 33 1B, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 14 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. ;
2. Kelompok Pemungutan Dan Penghitungan Suara (KPPS) Atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Dusun Harapan Jaya Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. ;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015 - 2021, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, ;
4. Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015, berkedudukan di Jln. Pendidikan No. 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. ;
DAN PARA TURUT TERGUGAT yaitu :
1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir., berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 28 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. ;
2. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Riau No.1 Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II. ;
3. Camat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Riau No. 1 Kelurahan Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016.;
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III. ;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Riau di Pekanbaru, Cq. Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Akasia No. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;
80 — 11
80 — 11
CalonKepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Simpang GaungKecamatan Gaung Tahun 2015 akan berlanjut kepada terbitnya SuatuSurat Keputusan (SK) mengenai pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin dalam Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung KecamatanGaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menjadi Kepala Desa,sehinggamateri dalam perkara ini adalah menyangkut Materi sengketaTata Usaha Negara karena pada akhirnya permasalahan dalam perkaraini akan bermuara pada terbitnya Surat Keputusan (SK) Pejabat TUNyang
Register : 11-05-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Smg Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
IIN HASTUTI HARTOYO
Tergugat:
1.AGUNG SEDAYU HARTONO
2.RAMA WARDHANA HARTONO
3.KEPALA KELURAHAN SENDANG MULYO
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
138 — 41
IIN HASTUTI HARTOYO
Tergugat:
1.AGUNG SEDAYU HARTONO
2.RAMA WARDHANA HARTONO
3.KEPALA KELURAHAN SENDANG MULYO
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
138 — 41
UNTUK ITUGUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYAMenimbang, bahwa yang diartikan dengan eksepsi pada umumnyaialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadapgugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yangberisi tuntutan batalnya gugatan;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokokperkara, karena apa yang diajukan dalam gugatan di Pengadilan TataUsaha Negara dan gugatan perdata adalah berbeda, pada Pengadilan TUNyang dapat digugat hanyalah
Putus : 15-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3551 K/Pdt/2016 Tanggal 15 Maret 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dk vs. PT SADANG SARI, dk
233 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku"Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurutketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradiian Tata Usaha Negara adalah:"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
150 — 255
150 — 255
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
Register : 25-01-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 28 Mei 2021 — Penggugat:
PT ADIK ABANG QANITA PRATAMA DIWAKILI JUNAIDI B.
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
242 — 325
PT ADIK ABANG QANITA PRATAMA DIWAKILI JUNAIDI B.
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
242 — 325
Negara, pada Pasal 67 ayat (4) huruf adisebutkan bahwa ;Ayat (4)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : (a) Dapatdikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yangHalaman 81 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLGmengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TataUsaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.Untuk itu tidak terdapat kepentingankepentingan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUNyang
Putus : 31-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Agustus 2015 — PT. MITRA ALUMINDO SELARAS; 1. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG); 2. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA); 3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA); 4. PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY.
111 — 80
111 — 80
No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.Bahwa TERGUGAT memang telah berupaya membatalkan Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21Mei 2015 vide BUKTI P3 serta Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 videBUKTI P4 melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan vide BUKTI P6, namun JawabanSanggahan tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai produk hukum TUNyang dapat membatalkan penetapan
Register : 25-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — NURIA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR., II. H. ANWARI;
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai Soal Yang Sama, dalam hal ini persoalan yangdipermasalahkan adalah tumpang tindihnya putusan Pejabat TUNyang telah dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogorterhadap lahan yang berada dalam satu hamparan/kavling danberhimpitan di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang,Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;3.
Register : 14-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 02-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
315 — 380
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
315 — 380
Terkaitdengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harusdilindungi oleh hukum, dibagi lagi kedalam dua faktor yaitukepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugatdan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannyayang berhak menggugat dapat dilihat dari:1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untukmengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atasHal. 32 dari 126 Hal.
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat:
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
186 — 880
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
186 — 880
Eksepsi mengenai kewenanganabsolut ; bahwa objek sengketa dikatagorikan sebagai suatu keputusan sebagaimanadimaksud Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 karena apabiladikaitkan dengan melihat kepada sifat dan maksud yang termuat dalam obyekgugatan, maka jelas sekali objek gugatan ini merupakan suatu keputusan TUNyang merupakan perbuatan perdata karena objek gugatan diterbitkan Tergugatkarena adanya wanprestasi oleh Para Penggugat terhadap Kontrak Perjanjianuntuk melaksanakan Paket Pekerjaan
Register : 19-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2019/PT KPG Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
83 — 31
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
83 — 31
Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUNyang membuat surat kuasa substitusi yaitu No.
Register : 10-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 08-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 34/G/2017/PTUN.Mdo Tanggal 27 Nopember 2017 — Bakri Rimba, Dkk (Para Penggugat)
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat)
PT. Karunia Kasih Indah (Tergugat II Intervensi)
112 — 92
112 — 92
Ipso jure, PTUN tidak berwenang mengadili sengketa perdatayang bersumber dari hak kepemilikan atas tanah walaupun Sertipikat HakMilik atas tanah merupakan suatu jenis Keputusan Tata Usaha Negara(KPTUN);Perbedaan antara PTUN dengan Peradilan Umum lainnya selain PTUN, bahwaterhadap PTUN objek perkaranya (objektum litis) adalah suatu Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada PengadilanNegeri objek perkaranya adalah Hakhak atau kepentingankepentinganmasyarakat yang
Register : 30-01-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Diwakili oleh : 1.LARRY RIDWAN 2.EKO BUDIRAHARDJO
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
215 — 190
PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Diwakili oleh : 1.LARRY RIDWAN 2.EKO BUDIRAHARDJO
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
215 — 190
ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah);Serta yang terakhir Surat Keputusan tersebut sebagai Objekperkara gugatan a quo juga telah memenuhi unsur menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dimanaPenggugat telah dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaranBiaya Hak Penggunaan (BHP) kepada Kas Negara, bahkanTergugat juga telah menolak upaya Penggugat melalui SuratKeberatan yang dikirimkan kepada Tergugat, dengan demikianObyek Gugatan PTUN a quo merupakan keputusan pejabat TUNyang
Register : 30-08-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 21/G/2017/PTUN.YK Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat:
7.DPD KSPSI Yogyakarta diwakili Ersad Ade Irawan
8.Kirnadi
12.Yupi Aisyah
13.Safarianto,
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
260 — 111
7.DPD KSPSI Yogyakarta diwakili Ersad Ade Irawan
8.Kirnadi
12.Yupi Aisyah
13.Safarianto,
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
260 — 111
Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Gugatan merupakan keputusan TUNyang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
335 — 437
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
335 — 437
Oleh Karena sangat beralasan hukum bagi hakim TUNyang memeriksa dan pengadili perkara ini, menolak danmengesampingkan dalil Penggugat tersebut ;5.Bahwa Penggugat juga dalam gugatan halaman 6 s/d halaman 26Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepastian Hukum,asas Kemanfaatan, asas Ketidakberpihakan, asas Kecermatan, asastidak menyalahgunakan kewenangan, asas Keterbukaan, asasKepentingan Umum dan asas Pelayanan yang baik ;6.Bahwa terhadap