Siahaan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantandalam Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, Perkembangan Legal StandingDalam Hukum Lingkungan, (Suatu Analisis Yuridis Dalam PublicParticipatory Untuk Perlindungan Lingkungan, halaman = 233,menyebutkan:Pola kerugian lingkungan selanjutnya mendorong sistem hukum untukberkembang, yang pada pokoknya lebih mengakomodasikankepentingankepentingan publik, baik dalam dimensi berkaitan denganproduk kebijakan publik pengambil keputusan, kepentingan assetpublik, kepentingan

., M.H.dalam makalahnya "Antara Kebijakan Publik" (Publiek Beleid, AzasPerbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak PidanaKorupsi di Indonesia)" yang pada pokoknya adalah Pengertian"menyalahgunakan wewenang" dalam hukum pidana, khususnya dalamtindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukumpidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yangdikemukakan oleh H.A.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 danPasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dariaparatur sipil Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara danmemiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperansebagaiperencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umumpemerintahan dan pembangunan nasional;Halaman 107 dari 150halaman

YULIANTO KADuJI ;Bahwa ahli adalah ahli dibidang kebijakan publik;Bahwa dalam suatu kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah terdapat adanyaFormulasi, Implementasi dan Pengawasan yang saling bersinergi;Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah formulasinya mengacu padaKepres atau Perpres Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa dalam formulasinya ada bagian bagian yang melaksanankan Tugas pokokdan fungsinya masingmasing sesuai aturan yang ada, misalnya dibentuk Pokjaatau ULP yang

atau Vexatious Litigationkarena:a.Gugatan a quo adalah merupakan pengulangan dari gugatanserupa yang pernah diajukan di Lembaga Arbitrase BANI dan diPermohonan Eksekusi Putusan BANI di Pengadilan NegeriJakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;Jika Majelis Hakim yang terhormat setuju dengan GugatanPENGGUGAT, maka hal ini dapat diartikan bahwa Majelis Hakimbertindak menentang kebijakan

Publik Negara Republik Indonesiayang telah sepakat dengan dunia Internasional mengenaiKesepakatan di dalam perjanjian Arbitrase;Jika Majelis Hakim yang terhormat setuju dengan Gugatan a quountuk diperiksa, maka hal ini dapat diartikan bahwa Majelis Hakimbertindak (i) merusak citra sistem peradilan di Indonesia (ii) tidakada kepastian hukum, (iii) melanggar prinsip peradilan yang cepat,sederhana dan biaya ringan.Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Srg.

SUSMADIYANTO,; Bahwa saksi sebagai praktisi dan peneliti dalam kKeuangan negara Bahwa saksi aktif dalam Pusat studi hukum dan kebijakan publik bagian auditor Bahwa saksi menjadi auditor BPK pada tahun 1985 sampai tahun 2009Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris pemeriksaan keuangan daerahBahwa saksi pernah menjadi saksi ahli dalam persidanganBahwa dasar dasar pijakan direksi dalam melaksanakan fungsi sebagai direksiadalah UU No. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah ;Bahwa direksi berwenang melakukan

(KetuaBidang Studi Hukum Administrasi Negara dan KeuanganPublik Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalamSeminar tentang Pengambil Kebijakan Publik PatutkahDipidana?

Siahaan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantandalam Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, Perkembangan Legal StandingDalam Hukum Lingkungan, (Suatu Analisis Yuridis Dalam PublicParticipatory Untuk Perlindungan Lingkungan, halaman = 233,menyebutkan:Pola kerugian lingkungan selanjutnya mendorong sistem hukum untukberkembang, yang pada pokoknya lebih mengakomodasikankepentingankepentingan publik, baik dalam dimensi berkaitan denganproduk kebijakan publik pengambil keputusan, kepentingan aset publik,kepentingan

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR JimlyAsshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundang perpajakanatau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaranpendapat dan belanja Negara;Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmDimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR JimlyAsshiddigie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundang perpajakanatau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaranpendapat dan belanja Negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat,kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;e Bahwa kalau

ST dalam Prograam Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pegawai ASN bertugas;e melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;e memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dane mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawaspenyelenggaraan

., M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (PubliekBeleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam PrespektifTindak Pidana Korupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalahHal. 102 dari 124 hal. Put. No. 380 K/Pid.Sus/2016Pengertian menyalahgunakan wewenang dalam hukum pidana,khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yangeksplisitas sifatnya.

Bendahara MILA FATMAWATI= Urusan regulasi dan kebijakan publik H. SULAM, SH Anggota H. MURSODO, HJ.MINARNI S.Pd, SRI NUGROHO WIDAYATI, A.Md.Pd, HJ. SUPRAPTININGSIH, S.Pd, EKO LULUS PUJIONO, S.Pd, SURATNO,S.Pd, Drs.

SULAM, SH selaku urusan regulasi dan kebijakan publik. H. MURSODO sebagai anggota* SRI NUGROHO WIDAYATI, A.Md. Pd sebagai anggota EKOLULUS PUJIONO, SPd sebagai anggota SURATNO, S.Pd sebagai anggota. Drs.

Bendahara MILA FATMAWATI= Urusan regulasi dan kebijakan publik H. SULAM, SH Anggota H. MURSODO, HJ.MINARNI S.Pd, SRI NUGROHO WIDAYATI, A.Md.Pd, HJ. SUPRAPTININGSIH, S.Pd, EKO LULUS PUJIONO, S.Pd, SURATNO,S.Pd, Drs.

SULAM, SH selaku urusan regulasi dan kebijakan publik. H. MURSODO sebagai anggota* SRI NUGROHO WIDAYATI, A.Md. Pd sebagai anggota EKOLULUS PUJIONO, SPd sebagai anggota SURATNO, S.Pd sebagai anggota. Drs.

JKT.baik terkait asas bertindak cermat (Principle ofCarefulness), yang mensyaratkan agar pemerintahsebelum membuat kebijakan publik meneliti semua faktayang relevan dan memasukkan pula semua kepentinganyang relevan ke dalam pertimbangannya faktafakta hukumyang terkait adanya catatan buku Letter C yang berada diDesa Medan Satria Bekasi dan/atau Kelurahan UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi JakartaTimur, yang sejatinya Panitia Tanah A dalam pemeriksaandata Yuridis dalam hal ini tidak

,M.SiBahwa saksi bekerja di pusat bagian kebijakan publik atau lembaga kajian NJOdan memiliki keahlian bidang pengadaan barang dan jasa;Bahwa mengenai pengadaan pembangunan jalan jaga raga di kabupaten OKUSelatan tahun 2011, sekitar Rp. 36.000.000.000, (tiga puluh enam milyar) terkaitdengan pengumuman lelang, jadi pengumuman lelang itu wajib diumumkan diWebsite di LKTI, kementerian kalau itu proyek kementerian, dilihat kementerian,salah satunya melalui website, papan pengumuman resmi, portal pengadaanmelalui

Sehingga diwadahilah oleh yangberwenang dengan yang dinamakan aturan kebijakan publik;Bahwa Bleidsrege! adalah sebuah produk hukum yang dibuat olehjabatan tertentu yang mengisi produk hukum yang memberikandasar bagi institusi pemerintahan yang menjadi dasar keabsahanpemerintahan, maka lahirlah sebuah aturan kebijakan.

dalam perkaraterdakwa brahmantori dan ahli masih tetap dengan keterangan tersebut;Bahwa Abii ditugaskan berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor86/ST/V/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang menugaskan Ahli untukmelakukan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara ataspermintaan Kejaksaan agung melalui surat Nomor: B1950/F .2/Fd.1/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Bantuan PenghitunganKerugian Negara;Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :e S1 Akuntansi Ul, lulus tahun 2003;e S2 Magister Perencanaan Kebijakan

Publik Ul, lulus tahun 2010;Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli :e Pemeriksa KAP HTM (deloitteJakarta), tahun 2003 s.d 2005;e Auditor Ahli Pertama BPK RI, tahun 2005 s.d 2011;e Pemeriksa Pertama, tahun 2011 s.d 2013;e Pemeriksa Muda, tahun 2013 s.d sekarangBahwa Pelatihan yang pernah Ahli ikutie Diklat Ketua Tim Yunior di Pusdiklat BPK RI, tahun 2010; Diklat Pemeriksaan Investigatif di Pusdiklat BPK RI, tahun 2012;e Diklat penyusunan dan analisis kontrak di Pusdiklat BPK RI, tahun2013; Diklat review Certified

organisasi Komunitas Pasien Cuci DarahIndonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDI didirikansebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci DarahIndonesia (KPCDI) Nomor 18 Tanggal 22 Mei 2017, Pasal 6 menyatakan:mewujudkan komunitas yang mampu membangun persaudaraan dansolidaritas diantara sesama pasien cuci darah/hemodialisa, pasienPD/CAPD, pasien transplantasi ginjal, tenaga medis, dan anggotakeluarganya, serta mengembangkan dirinya sebagai organisasi yangmampu mempengaruhi kebijakan

publik yang berkaitan dengankepentingan pasien cuci darah;Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan kenaikan BPJS hampirsebesar 100% tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan diterima denganpemikiran yang logis karena bertentangan prinsipprinsip penyelenggaranjaminan kesehatan nasional yang merupakan suatu Lembaga NirlabaMurni sesuai dengan bunyi Pasal 4 (huruf b) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional dan Pasal 4 (huruf b) UndangUndang Republik IndonesiaNomor

;Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja yang diselenggarakan olehPusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP , Tahun 2014;Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganBerbasis Akrual yang diselenggarakan oleh Kementerian DalamNegeri, Tahun 2014;Pendidikan dan Pelatihnan Reviu SKPD dan RKPD bagi APIP yangdiselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2015;Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers PengelolaanKeuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomidan Kebijakan

Publik UGM Tahun 2015.Workshop Reviu Pengadaan Barang/ Jasa, Penyerapan APBD sertaPenyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2016yang diselenggarakan oleh Perakilan BPKP Prov.