., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

Seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan akan dibayarkan sesualdengan bobot pekerjaan dilapangan.Bahwa akibat dari pekerjaan yang belum selesai tersebut, dan tahunanggaran 2013 yang sudah lewat, sehingga untuk dilakukan pembayaranterhadap bobot pekerjaan dilapangan tidak dapat tergugat laksanakankarena pada saat pengajuan anggaran yang tergugat sampaikan untukdianggarkan pada tahun 2014 mendapatkan penolakan dari tim TAPD danpihak BAPPEDA Kabupaten Pelalawan dengan alasan dapat dianggarkankembali

Surat Undangan Nomor 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahunanggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor ;1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/X1/2014tanggal 3 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalamrangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama TAPD

Put.No. 01/Pid.Tipikor/2015/PNSmr.Bahwa Anggaran perubahan sesuai dengan Perdes No 04 tahun 2012tanggal 02 April 2012ADD Murni sebesar Rp 1.136.447.000TAPD sebesar Rp 254.100.000Total penerimaan ADD + TAPD = Rp 1.390.547.000Silpa tahun 2011 sebesar Rp 71.697.342Total APBDes + Silpa = Rp 1.390.547.0000 + 71.697.342 =Rp.1.462.244.342.Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 100.000.000.Jumlah ADD Desa Binuang dipergunakan untuk :a)b)c)Belanja Langsung sebesar Rp 976.551.442.Belanja Tidak Langsung sebesar

PPU adalah sebagai berikut :v ADD Murni sebesar Rp 1.136.447.000.v TAPD sebesar Rp 254.100.000.Bahwa Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kab.

TAPD sebesar Rp.254.100.000. Total penerimaan ADD + TAPD = Rp.1.390.547.000. Silpatahun 2011 sebesar Rp.71.697.342. Total APBDes + Silpa = Rp.1.390.547.000 + Rp.71.697.342 =Rp.1.462.244.342. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.100.000.000.Bahwa jumlah ADD Desa Binuang dipergunakan untuk : Belanja Langsung sebesar Rp. 976.551.442. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 485.692.900.

SusTPK/2018/PN Gto2012 2016, sebenarnya saksi tidak memiliki Kaitan langsung terkaitpekerjaan pembangunan tersebut, namun, saksi selaku Sekretaris DaerahKota Gorontalo 20122016 mengetahui adanya pembangunan 7 ruas jalantersebut, karena saya juga termasuk dalam TIM TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang menyampaikan dan memaparkan RAPBDtersebut dihadapan Walikota Gorontalo, termasuk untuk mata anggaranyang membiayai pembangunan 7 ruas jalan tersebut;Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo

20122016, Tupoksisaksi melekat juga sebagai Ketua TIM TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kota Gorontalo yang tugasnya adalah menghimpun usulanpengajuan anggaran dari masingmasing satuan kerja sesuai denganRencana Strategi masingmasing satuan kerja menjadi sebuah RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan selanjutnya TimTAPD menyampaikan dan memaparkan RAPBD tersebut dihadapanWalikota Gorontalo untuk menerima masukanmasukan dalam rangkapenyempurnaan rancangan anggaran dimaksud;Bahwa

sejumlan Rp. 15.000.000.000, (lima belas lima miliarrupiah), Kemudian setelah melalui tahapan Asistensi dengan KementerianPU, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan BPKP PerwakilanGorontalo diperoleh realisasi Anggaran DAK Tambahan Tahun 2015sejumlah Rp. 65.000.000.000, (enam puluh lima miliar rupiah)dialokasikan untuk pekerjaan jalan, selanjutnya akan diproses ke dalamAPBD Perubahan tahun 2015 dan sebelum dibahas di DPRD KotaGorontalo terlebin dahulu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Bina Marga tersebut, yang saksi tahunilainya sejumlah Rp. 65.000.000.000, (enam puluh lima milyar rupiah)untuk rinciannya saksi tidak mengetahui;Halaman 53 dari 223 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN GtoBahwa pengusulan anggaran DAK tambahan tersebut dilakukan olehSKPD masingmasing melalui Kepala Daerah kepada kementerian terkait,kemudian alokasinya sudah ditentukan berdasarkan asistensi antarakementerian terkait dengan dinas/SKPD yang menerima DAK tambahantersebut, sehingga tidak lagi melalui TAPD

Fathirabizar Karyatamapada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo, berdasarkan SuratKeputusan Walikota Gorontalo Nomor : 06/26/I/2015 tanggal 02 Januari2015; Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo tahun 2012 sampaidengantahun 2016,tupoksi saksi melekat juga sebagai Ketua TIM TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Gorontalo yang tugasnya adalah:e Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;e Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;e Menyusun program kerja

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

FotocopySurat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataann Ruang danPerumahan Rakyat Samarinda, 29 Manet 2017 Kepada: Ketua TAPD ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 900/556/Sekrt.Perc/2017 Lampiran : 1 (satu) BerkasPerihal: Usulan Kegiatan APBDP 2017selanjutnya diberi tanda T.10; Menimbang, bahwa fotokopi buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;11i.

FotocopySurat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataann Ruang danPerumahan Rakyat Samarinda, 29 Manet 2017 Kepada: Ketua TAPD ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 900/556/Sekrt.Perc/2017 Lampiran : 1 (satu) BerkasPerihal: Usulan Kegiatan APBDP 2017selanjutnya diberi tanda T.10; Menimbang, bahwa fotokopi buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;11i.

Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada membuatsurat pernyataan Peminjamandana;Bahwa dana yang Tahap Ketiga sewaktu dicairkan langsung diambil olehTerdakwa, namun saksi tidak tahu dana tersebut untuk apa;e Bahwa BendaharaSimpan Pinjamadalah SalehEfendi;e Bahwasaksi Tidaktahu mengetahuikalau Terdakwajuga ada pinjamandana di LPD ;34Bahwapencairantahap Pertama ada2 (dua) kalipencairan,Pertama dicairkansebesarRp.90.750.000,pada tanggal 26Juni 2009digunakan untukPembayaranTunjangan AparatPemerintah Desa(TAPD

dalam Pasal 12 (3)Peraturan Desa Bumi Harapan No.3 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari2010 tentang mekanisme pinjaman pada Lembaga Perkreditan DesaBumi Artha;Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Bumi Harapan menggunakanADD Desa Bumi Harapan senilai Rp 246.550.000,00 (dua ratusempat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebutdigunakan terdakwa diluar peruntukan APBDesa Bumi Harapan TA2009, dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;Bahwa pencairan tahap pertama digunakan untuk TAPD

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

., M.AP yang pada pokoknyamemberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa saksi terpilin menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tabalong sejakbulan Oktober 2009 sampai dengan 2014.Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran DPRDKab.Tabalong sejak pembentukan awal alat kelengkapan di DPRD sekirabulan Oktober 2009 sampai 2014,dengan tugas dan wewenang yaitumenetapkan plafon anggaran setiap SKPD bersamasama TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) Kab.Tabalong dan Membahas RencanaKerja Anggaran

Hal. 109 dari 196 Halamanwewenang yaitu menetapkan plafon anggaran setiap SKPD bersamasama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.Tabalong danMembahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama seluruh SKPDPemkab Tabalong. Bahwa dalam pembahasan RKA saksi tidak pernah menerima uang dariKepala Dinas, Kepala Bidang maupun Staf Dinas Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Daerah pada saat / sebelum / sesudah pembahasan,pengesahan APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran DPRDKab.Tabalong sejak bulan Januari 2011 sampai 2014,dengan tugas danwewenang yaitu menetapkan plafon anggaran setiap SKPD bersamasama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.Tabalong danMembahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama seluruh SKPDPemkab Tabalong.Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.

Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran DPRDKab.Tabalong sejak bulan September 2009 sampai 2014, dengan tugasdan wewenang yaitu menetapkan plafon anggaran setiap SKPDbersamasama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dibentukBupati Tabalong dan Membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA)bersama seluruh SKPD Pemkab Tabalong.

Peruntukannya untuk fasilitasumum/infrastruktur dasar berupa jalan desa, jalan lingkungan, tembokPenahan Tanah (TPT), Drinase, lrigasi Desa, Pasar Desa, Sarana PrasaranaAir Bersih masyarakat dan Rehab Kantor Desa;Bahwa mekanisme mendapatkanya mengajukan proposal permohonanbantuan kepada Gubernur Jawa Barat melalui BPMPD Provinsi Jawa baratsetalah masuk, BPMPD Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonantersebut dan ditujukan ke Tim Anggaran pemerintahan Daerah (TAPD) untukdibahas;Bahwa Mekanisme pencairan

Dolly sebagai staf seksi pemakaman) yang kemudian bersamaanbidang/seksi lain yang mengajukan rencana kegiatan kemudiandihimpun menjadi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas SosialKota PagarAlam TA 2017, setelan RKAP tersebut ditandatangani olehKepala Dinas Sosial Kota PagarAlam, dokumen RKAP tersebutdiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelahdisetujui TAPD dokumen RKAP tersebut dibawa keKomisi DPRD KotaPagar Alam sebagai mitra Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk dibahassecara

Setelah disetujui oleh Banggar kemudian RKAPtersebut di cetak di BKD melalui aplikasi Simda yang kemudianditandatangi oleh para pejabat TAPD dan Kepala Dinas dan kemudianDPPA diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah dan ditandatanganioleh Bendahara Umum Daerah Bpk. Iwan Mike Wijaya, STBahwa struktur Pejabat kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017yaitu:PenggunaAnggaran > H. SUKMAN, SE.,MMKuasaPenggunaAnggaran :PejabatPembuatKomitmen : H.

MM, diajukan melalui ketua TAPD (timanggaran pemerintah daerah) untuk penambahan anggaran kegiatan diklatprajabatan TMT 2011 untuk 306 peserta yang didasarkan pada standart SBULAN dengan total sekitar Rp. 1.500.000.000,;Bahwa surat pengajuan perubahan anggaran dibuat pada tanggal 30 Mei 2011yang ditandatangani oleh Kepala BKPPD ;Bahwa saksi pernah ditunjuk menjadi Panitia Pelaksana Prajabatan dibidangakademis dan pengajaran, ditetapkan berdasarkan SK dari Bupati Bone Bolango;Bahwa semua pembayaran

namunwaktunya saksi tidak ingat lagi , sedangkan untuk tahap Ilwaktu pelaksanaan dimulai bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011, bertempat diWisma Indah Lestari dan di Wisma Selebesuntuk golongan III, sedangkan untukGolongan II di Asrama Haji Gorontalo;Bahwa untuk penambahan anggaran sejumlah Rp. 1.035.000.000. yangditambahkan melalui perubahan anggaran tahun 2011, lalu dipilan berdasarkanskala prioritas, kKemudian dibuatkan rencana kegiatan anggarannya dandisampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) untuk disetujui,kemudian setelah disetujui oleh TAPD lalu di Proses Dinas Keuangan laludiajukan ke Bupati melalui Asisten , Il dan Sekda untuk disetujui dan ditetapkanoleh Bupati menjadi APBDP;Bahwa oleh karena anggaran yang disetujui oleh DPRD untuk kegiatan diklatprajabatan hanya sebesar Rp. 1.035.000.000. , selanjutnya bidang diklat ArfanMadina dan Femi Luneto mengadakan pertemuan dengan calon pesertaprajabatan membahas rencana kegiatan dan anggaran yang tersedia sehinggadibutuhkan adanya dana

prajabatan kemudianditetapbkan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 3989.c/88KEP/BUP.BB/118/2011 tanggal 9 September 2011, Tentang Penetapan BiayaKontribusi peserta dalam kegiatan Diklat Prajabatan dilingkungan Pemda BoneBolango tahun 2011 ;Bahwa yang membuat perencanaan kegiatan diklat prajabatan adalah BidangDiklat yaitu Femi Luneto dan Arfan Madina,selanjutnya disampaikan ke KasubagPerencanaan, setelah dari Bidang Diklat dihimpun oleh Kasubag Perencanaankemudian Lembaga mengusulkan kepada TAPD

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelan melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Halaman 13 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

Kemudian diusulkan untukdibahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Propinsi Jabar untukdianggarkan pada tahun anggaran 2013 setelah itu dimasukan ke dalamPergub Nomor : 61 tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ; Bahwa mekanisme pencairan Bantuan Keuangan dari Desa untukmendapatkan bantuan keuangan tersebut yaitu Kepala Desa mengajukanpermohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur dengantembusan disampaikan kepada SKPD terkait dan biro

Dolly sebagai staf seksi pemakaman) yang kemudian bersamaanHalaman 76 dari 141 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.bidang/seksi lain yang mengajukan rencana kegiatan kemudiandihimpun menjadi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas SosialKota PagarAlam TA 2017, setelan RKAP tersebut ditandatangani olehKepala Dinas Sosial Kota PagarAlam, dokumen RKAP tersebutdiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelahdisetujui TAPD dokumen RKAP tersebut dibawa keKomisi DPRD KotaPagar Alam sebagai

Setelah disetujui oleh Banggar kemudian RKAPtersebut di cetak di BKD melalui aplikasi Simda yang kemudianditandatangi oleh para pejabat TAPD dan Kepala Dinas dan kemudianDPPA diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah dan ditandatanganioleh Bendahara Umum Daerah Bpk. Iwan Mike Wijaya, STBahwa struktur Pejabat kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017yaitu:PenggunaAnggaran > H. SUKMAN, SE.,MMKuasaPenggunaAnggaran :PejabatPembuatKomitmen : H.

KONI Kabupaten Bantultersebut diatas telah sesuai dengan mekanisme penganggaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul yang diawaliadanya proposal permohonan dari cabang olahraga kepada KONIKabupaten Bantul dan selanjutnya KONI Kabupaten Bantul meneruskanpermohonan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul, yang kemudian Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul menyampaikan usulan kepada Bupati Bantul melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Saat Rakor tersebut Terdakwa adalah Ketua TAPD KotaMalang. Pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Asisten II Saksihadir dalam rakor yang membahas masalah uang 1% (satupersen) kepada dewan.

Dan untuk yang lain, Terdakwa juga bertugas sebagaiKetua Tim Anggaran (TAPD). Terkait penyusunan APBD Perubahan TA 2015, Terdakwa jugamenjadi Ketua TAPD. Seingat Terdakwa, anggota TAPD adalahBAPPEDA sebagai badan perencanaan, BPKAD sebagai pengelolakeuangan, Asisten III yang membidangi keuangan, dan juga KabagHukum. SKPD terkait bukan anggota TAPD. SILPA terutama SILPA hasil audit dari BPK itu turun sekitar bulanmaret atau april.

Selanjutnya dirapatkan dalam TAPD. Pada waktu itu kita mau melaksanakan rapat paripurna dan Terdakwalupa pada saat itu rapat paripurna yang mana. Kalau rapat paripurnabiasanya di ruang tunggu itu ada Forpimda. Peristiwa tanggal 6 Juli2015 itu pertama Terdakwa mengobrol dengan Forkopimda di ruangtunggu, Terdakwa kemudian dipanggil olen Pak Prapto untuk masukke ruangan Pak Arif. Antara ruang tunggu dengan ruang Pak Arif ituberbeda.

Selanjutnya Terdakwa menjawab THR itu uangnyadarimana, masak uang negara bisa digunakan untuk itu.Selanjutnya Pak Arif mengatakan diambilkan dari Pokir itu aja,Selanjutnya Terdakwa menjawab karena saya bukan pengambilkebijakan/keputusan saya hanya administrasinya untuk TAPD, nantimenunggu Pak Wali datang. Wakil Walikota juga mengatakanmenunggu Pak Wali saja Pada saat itu Walikota belum datang danyang ada Terdakwa dan Wakil Walikota.