Terlawan Ill, Terlawan IV, TerlawanV, dan Terlawan VI sebagai TERGUGATI s/d TERGUGATV dansebagai PIHAK KEDUA adalah tidak sah, melawan hukum dan bataldemi hukum.Menyatakan proses pemeriksaan Perkara Perdata Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 15 September 2014 adalah tidakdilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan.Menyatakan Putusan Akta Perdamaian Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014, yang tidakdilakukan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, apatah

Apatah lagi Terlawan IV sendiritelah menghadiri persidangan dalam perkara ini, meskipunkemudian Terlawan IV dan Terlawan VI memberikan kuasakepada Terlawan Il. Dengan demikian, dalil Terlawan danTerlawan Il s/d Terlawan VI berdasarkan hukum ditolakadanya.4.

Apatah lagi ketika itu tahun 1998 permintaan cerai yangdiajukan Terlawan (Hj.Hasma binti H.Bohari) telah putus danberkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sungguh nyatalahbahwa tidak ada satupun hartaharta bersama Pelawan I, Il danIll dengan HS bin HM, yang bersumber dari penjualan hartaharta yang dimaksud Terlawan (Hj.Hasma bti H.Bohari) danTerlawan Il (Hj.Sukmawati), Terlawan IV(H.

Apatah lagi, perkawinan H. Sanuddindengan Pelawan Il (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dandengan Pelawan Ill (Lasminingsih MT. Palingei. S).Hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 23 (a) s/d (d) UU Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah menggariskan bahwa:Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:Hal. 96 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suamiatau istri;b. Suami atau istri;c.

Manona, apatah lagiPelawan , Il, dan Ill samasekalitidakmemiliki pekerjaan, karenaketika hidup bersama dengan suaminya H. Sanuddin bin H.

Apatah lagi Penggugat didalam gugatannya tidak memakai kata bin di belakang namanya.Padahal secara yuridis formal apabila kita hendak menuntut sesuatu hakdan atau untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah tentunya harusdirunut atau harus dijelaskan lebih dahulu silsilan keluarganya atau silsilahketurunannya secara jelas. Ini penting untuk mengetahui apakahseseorang mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing)didalam menggugat !?.

Terlawan Ill,Terlawan IV, TerlawanV, dan Terlawan VI sebagai TERGUGATI s/d TERGUGATV dansebagai PIHAK KEDUA adalah tidak sah, melawan hukum dan bataldemi hukum.Menyatakan proses pemeriksaan Perkara Perdata Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 15 September 2014 adalah tidakdilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan.Menyatakan Putusan Akta Perdamaian Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014, yang tidakdilakukan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, apatah

Apatah lagi Terlawan IV sendiritelah menghadiri persidangan dalam perkara ini, meskipunkemudian Terlawan IV dan Terlawan VI memberikan kuasakepada Terlawan ll. Dengan demikian, dalil Terlawan danTerlawan ll s/d Terlawan VI berdasarkan hukum ditolakadanya.4.

Apatah lagi ketika itu tahun 1998 permintaan cerai yangdiajukan Terlawan (Hj.Hasma binti H.Bohari) telah putus danberkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sungguh nyatalahbahwa tidak ada satupun hartaharta bersama Pelawan l, Il danlll dengan HS bin HM, yang bersumber dari penjualan hartaharta yang dimaksud Terlawan (Hj.Hasma bti H.Bohari) danTerlawan Il (Hj.Sukmawati), Terlawan IV(H.

Apatah lagi, perkawinan H. Sanuddindengan Pelawan Il (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dandengan Pelawan Ill (Lasminingsih MT. Palingei. S).Hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 23 (a) s/d (d) UU Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah menggariskan bahwa:Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:Hal. 96 Putusan Nomor 161/Pat.G/2015/PA Mrs.a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suamiatau istri;b. Suami atau istri;c.

Manona, apatah lagiPelawan , Il, dan Ill samasekalitidakmemilikipekerjaan, karenaketika hidup bersama dengan suaminya H. Sanuddin bin H.

untukdipertentangkan lebih lanjut karena di dalam perkara perceraian yang dicaribukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi yang dicariadalah apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telahmemenuhi syarat atau tidak, begitu juga apakah benar antara Pemohondengan Termohon sudah benar benar tidak bisa dirukunkan lagi,sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentangperkawinan.Menimbang, bahwa perselisinan yang terjadi terus menerus di dalamsebuah perkawinan apatah

danHalalaman 23 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKSrelevan sebab umur dengan keterangan kesaksiannya masih sangat anakanak tetapimenerangkan dengan lancarnya apa yang terjadi diumur yang begitu muda masih duduk dibangku kelas 2 Sekolah dasar tetapi lancar menerngkan sesuatu hal yang seolah ia ketahubetul nah inikah yang dianggap Yudex facti keterangan saksi Tergugat I, II dan III yang slingbersesuaian sementara para saksi penggugat yag menerangakan dengan sebenarbenarnya tidak bersesuaian apatah

Karena bayi dalam kandungan sajasudah memiliki hakhak keperdataannya tersendiri apatah lagi ketika manusia itusudah nyata dilahirkan dan sudah tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasasebagaimana keberadaan Para Pelawan;Bahwa oleh karena Para Pelawan merupakan bagian dari Subjek Hukum subjectumjuris itu sendiri maka tentu Saja dalam perkembangan kehidupannya untuk memenuhiHakHak Keperdataannya yang telah dilanggar oleh orang/pihak lain atau olehSubjek Hukum subjectum juris yang lain maka Para

fakta yangterungkap di persidangan bahwa kedua belah pihak berperkara sudah tidakberkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upayaupayadamai yang dilakukan Majelis Hakim dan Hakim Mediator untuk merukunkankedua belah pihak tidak berahasil, di sisi lain telan pula membuktikan adanyaperselisinan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak adanyaharapan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan rukunkembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah

GrtKonvensi akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sediakala, apatah lagi sejak tahun 2015 yang lalu, antara keduanya sudah berpisahrumah serta tidak berhubungan lagi layaknya pasangan suamiistri, dengandemikian permohonan Pemohon Konvensi serta petitum point 1 dan 2 telahterbukti dan beralasan hukum sesuai pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkawinan adalah

Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.MdoMenimbang, bahwa adapun bukti pada klasifikasi ketiga dankeempat, telah menunjukkan dan atau membuktikan kepada Majelis Hakimbahwa pihak Tergugat telah melakukan pengiriman/transfer uang/dana saatterikat pernikahan dengan lelaki Haris Pulukadang melalui rekening an.Tergugat kepada Alwiya Soleman untuk digunakan pembelian tanahtanahobyek sengketa, namun uang/dana yang ditransfer tersebut, tidakterungkap asal usulnya, sebagai harta pribadi/oawaan Tergugat; apatah lagipembelian

Apatah lagi yang mulia Majelis Hakim sudah sangat bijakdengan memberikan kesempatan selama 1 (Satu) minggu kepadaPenggugat untuk memperbaiki gugatan rekonvensinya.Bahwa isi dalam petitum gugatan rekonvensi yang diajukan olehPenggugat Rekonvensi berbeda dengan petitum dalam replikrekonvensi, terlihat jelas dari tindakan Penggugat Rekonvensi yangkemudian menghapus petitum pada poin 7 (tujuh) yang menyinggungmengenai rumah.

Sementarahasil penjualan padi dan coklat hanya untuk dimakan dan untukmembeli rokok penggugat selama selang waktu enam (6) bulansampai panen berikut, itupun tak cukup apatah lagi mau digunakanuntuk DO bahan bangunan.8.4. Bahwa pada no 8.4 dan 8.5 replik penggugat itu tidak benar,yang benar adalah sistim DO berlangsung kurang lebih 3 tahunsejak tahun 2007 dengan cara tergugat menyisihkan gaji setiapbulan.

Sementarahasil penjualan padi dan coklat hanya untuk dimakan dan untukmembeli rokok penggugat selama selang wakitu enam (6) bulansampai panen berikut, itupun tak cukup apatah lagi mau digunakanuntuk DO bahan bangunan.8.4. Bahwa pada no 8.4 dan 8.5 replik penggugat itu tidak benar,yang benar adalah sistim DO berlangsung kurang lebih 3 tahunsejak tahun 2007 dengan cara tergugat menyisinkan gaji setiapbulan.

Dengan adanya fakta yangterungkap di persidangan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak berkeinginanlagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upayaupaya damai yangdilakukan Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan kedua belah pihaktidak berhasil, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak adanya harapan antaraPemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan rukun kembali dalamsebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah

Menolak Nafkah Iddah sebesar Rp. 10 000.000 ( sepuluh juta rupiah) dikarenakan dengan alasan karena sesuai dengan pasal 152 KHI, maka/Pengugugat Rekovensi tidak berhak mendapat nafkah iddah karenameninggalkan kediaman atau rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami( Nuzyus ) ini susuai berapa pendapat jumhur ulama, apatah lagi dalamkalangan mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang di maksusd Nusyusadalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar,sedangkan pendapat ulama

adanya fakta yangterungkap di persidangan bahwa kedua belah pihak berperkara sudah tidakberkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upayaupayadamai yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan keduabelah pihak tidak berhasil, di sisi lain telah pula membuktikan adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak adanyaharapan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan rukunkembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah

Menolak Nafkah Iddah sebesar Rp. 10 000.000 ( sepuluh juta rupiah) dikarenakan dengan alasan karena sesuai dengan pasal 152 KHI, maka/Pengugugat Rekovensi tidak berhak mendapat nafkah iddah karenameninggalkan kediaman atau rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami( Nuzyus ) ini susuai berapa pendapat jumhur ulama, apatah lagi dalamkalangan mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang di maksusd Nusyusadalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar,sedangkan pendapat ulama

Apatah lagi Penggugat di dalam petitum gugatannya pada pokoknyaHalaman 29 dari 58 halam Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.meminta Supaya tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalamkeadaan kosong sempurna.Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidaksempurna atau tidak lengkap mengenai pihakpihak dalam suatu perkara(exceptie plurium litis consortium).Bahwa berdasar atas halhal sebagaimana diuraikan di atas, maka suatu halyang sangat beralasan dan sangat berdasar hukum

., (Ahli Hukum Pidana bidangTindak Pidana Korupsi), TIDAK BOLEH berbicara mengenai faktadari suatu kasus tertentu apatah lagi memberikan penilaian dankesimpulan. Ahli tidak mengetahui fakta secara objektif dalamperkara pidana ini, dan sebagai ahli seharusnya hanyamenerangkan sesuatu berdasarkan keahliannya yang didasaripada keilmuan atau pengalamannya.

Andi Hamzah dan beberapa ahli pidanaIndonesia lainnya.Dengan demikian, berdasarkan Doktrin ahli hukum tersebut diatas, ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadapDes Faktum apatah lagi memberikan kesimpulan terhadap Desfaktum yang keliru dalam suatu perkara pidana yang disebutkansecara khusus, seperti dalam perkara pidana Terdakwa ANDIIDRIS SYUKUR.Jika saja, Judex factie mempertimbangkan keseluruhan buktibukti dan keterangan saksi serta ahli tersebut secara tepat danbenar menurut hukum

SemenBosowa Barru apatah lagi dengan permohonan Izin IUP PT.Semen Bosowa Barru. Hal ini Sesuai dengan Bukti Kuitansi yangdibuat oleh AHMAD MANDA tertanggal 01 Oktober 2012 (BuktiT2). Kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kepada ANDICITTA MARIOGI melalui perantaraan IR. JAMHIR SALAHUDDIN,MM. Bukti ini bersesuai pula dengan keterangan saksi Ir. JAMHIRSALAHUDDIN, MM, saksi DR. MASALUDDIN, SIP. SH.

., (Ahli Hukum Pidana bidangTindak Pidana Korupsi), TIDAK BOLEH berbicara mengenai faktadari suatu kasus tertentu apatah lagi memberikan penilaian dankesimpulan. Ahli tidak mengetahui fakta secara objektif dalamperkara pidana ini, dan sebagai ahli seharusnya hanyamenerangkan sesuatu berdasarkan keahliannya yang didasaripada keilmuan atau pengalamannya.

Andi Hamzah dan beberapa ahli pidanaIndonesia lainnya.Dengan demikian, berdasarkan Doktrin ahli hukum tersebut diatas, ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadapDes Faktum apatah lagi memberikan kesimpulan terhadap Desfaktum yang keliru dalam suatu perkara pidana yang disebutkansecara khusus, seperti dalam perkara pidana Terdakwa ANDIIDRIS SYUKUR.Jika saja, Judex factie mempertimbangkan keseluruhan buktibukti dan keterangan saksi serta ahli tersebut secara tepat danbenar menurut hukum

SemenBosowa Barru apatah lagi dengan permohonan Izin IUP PT.Semen Bosowa Barru. Hal ini sesuai dengan Bukti Kuitansi yangHal. 106 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus. Tpk/2016/PT.Mksdibuat oleh AHMAD MANDA tertanggal 01 Oktober 2012 (BuktiT2). Kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kepada ANDICITTA MARIOGI melalui perantaraan IR. JAMHIR SALAHUDDIN,MM. Bukti ini bersesuai pula dengan keterangan saksi Ir. JAMHIRSALAHUDDIN, MM, saksi DR. MASALUDDIN, SIP. SH.

Apatah lagi nampak dari dalilTergugat Rekonvensi di dalam permohonannya yang menyatakan :Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terusmenerussehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon danTermohon terjadi pada sekitar bulan Desember 2020, dimana padasaat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sampaisaat ini Pemohon tidak pernah kembali;Frasa Pemohon meninggalkankediamanbersamadansampaisaatini Pemohon tidak pernahkembali menunjukkan bahwasesungguhnya Tergugat Rekonvensi telah berpaling