Ditemukan 582 data
318 — 293
Halmana disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan, Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alatpembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan, bahwaseseorang yang dianggap dapat bertanggungjavab, telah bersalah atas perbuatan yang didakuakan atas dinnya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk atau disusun secara alternatif,
80 — 34
pihak, yakni Penggugat dan Tergugat telah salingmenyetujui dan memahami segala hak dan kewajiban antara Penggugatdan Tergugat dalam pelaksanaan Perjanjian Distribusi tersebut, termasukuntuk menyelesaikan kewajiban masingmasing pihak.Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab UndangundangHukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), berbunyi sebagaiberikut :Hal 3 dari 67 Halaman Putusan No.376/ Pdt/2016/PT.DKISuatu peranjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dinnya
124 — 69
persidangan oleh Penuntut Umum,adalah Para Terdakwa yang bemama ARIO PRATAMA Bin PAWAN dan RIZKYANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI adalah sebagai pnbadi manusia (NatuurijkPersoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta ParaTerdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebutdan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa,bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatuperistiwa pidana yang didakwakan terhadap dinnya
70 — 25
Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apayang terjadi akan dinnya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatanatau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanansedikitoun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalamkamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.
40 — 8
Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apayang terjadi akan dinnya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatanatau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanansedikitoun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalamkamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.
63 — 14
Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apayang terjadi akan dinnya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatanHalaman 65 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.B/2017/PN Idmatau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanansedikitoun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalamkamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.
40 — 9
tidaknya Terdakwa, secara limitatif telah ditentukan,adanya 2 ( dua ) dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim.Halmana disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan : Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjavab, telahbersalah atas perbuatan yang didakuakan atas dinnya
53 — 11
EKSEPSI SALAH PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDANIGHEID).1.Bahwa sebagaimana dalil Penggugat di dalam Posita GugatanAngka 1 halaman 2 menyatakan apa yang menjadi Pokok GugatanPENGGUGAT adalah:"adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu TERGUGA T ,TERGUGAT Il, TERGUGA Ill dan TERGUGAT IV yang bermaksudmenguntungkan dinnya sendiri, TERGUGAT.1 dengan sengajasecara melawan hukum mengeluarkan dan/atau memberikanSertipikat atas tanah dan bangunan yang dulunya
63 — 10
Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apayang terjadi akan dinnya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatanatau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanansedikitoun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalamkamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.
136 — 69
Oleh karenanya seluruh gugatan Penggugat patut untuk ditolakatau setidaktidakn ya tidak dapat diterima;Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ill tersebut menjadibeban pembuktian dinnya sendiri tentang itikad baik Tergugat Ill sebagaipemenang lelang dalam pokok perkara bukan dalam eksepsi dan mengenaiganti kerugian dalam hal ini adalah pembuktian Para Penggugat sehinggaeksepsi ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi pihak tergugattelah dinyatakan ditolak maka Majelis
189 — 93
Kota Lama kota Kupang pada saat itu Terdakwamenjelaskan bahwa dinnya adalah seorang anggota TNI AD dari kesatuan Brigif21/Komodo Naibonat, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo danSaksi juga tidak ada hubungan keluarga/family dengan Saksi1 Sdri. Fitiyant KartkaPurnomo.3.
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
MULYANA als BUROK bin NURMAN
29 — 19
Cileungs:adaiah dinnya (Sdr.
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
NOOR MAESWARI als HARI bin H. HAMDANI
38 — 22
Cileungs:adaiah dinnya (Sdr.
36 — 9
MelawanHukum" yang diterbitkan oleh Pascasarjana Fakultas HukumUniversitas Indonesia, pada halaman 4, menyatakan bahwa"...perouatan melawan hukum perbuatan melawan undangundang(onrechtmatigedaad) sama dengan (onwetmatigedaad)".Bahwa sengketa antara Penggugat dan para Tergugat tidak timbulkarena adanya perbuatan yang melawan undangundang atauperbuatan melawan hukum, melainkan akibat adanya perjanjian kreditantara Penggugat dan Tergugat ;Bahwa dalam gugatan angka 5, Penggugat telah jelas mengakuibahwa dinnya
54 — 9
ketentuan yang digariskan KUHAP, yaitu telahditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun1302009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahua tidak seorangopun yangdapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sahmenurut UndangUndang mendapat keyakinan bahva seseorang yang dianggap dapatbertanggungjavab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dinnya
105 — 19
PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal11 Oktober 2011), Pegauai Negen atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potonganatau untuk mengernjakan sesuatu bagi dinnya
252 — 105
Company) adalah Milik Negara, Chevron Indonesia Company(dahulu Unocal Indonesia Company) hanya sebagai Kontraktor KerjasamaPengusahaan Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi a quo, Majelis Hakim berpendapatbahwa pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telahmenguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2005 dengan tanpa memberkanganti/melakukan pembebasan kepada pihak yang berhak yakni Penggugat, kemudiandikaitkan dengan dalil pihak Tergugat yang mendalikan bahwa dinnya
743 — 392
Sudargo Gautama dalam buku AnekaHukum Arbitrase halaman 1516 sebagai berikut:Apabila terdapat klausula arbitrase, makaPengadilan Negeri akan menyatakan dinnya tidakberwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan.Sikap Pengadilan Negeri yang demikian adalahsesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34(Pasal II ayat 3).Apa yang dituntut Termohon Il sebagai Para Pemohondalam perkara No.: 547/XI/ARBBANI/2013 adalahsehubungan dengan dugaan wanprestasi/ciderajanjiterhadap
219 — 147
rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf aPeraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,tujuan dilakukannyapendaftaran tanah adalah : untuk memberikan kepastian hukum danPutusan Nomor 77/Padt.G/2016/PNTrg Halaman 92 dari 217perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudahdapat membuktikan dinnya
60 — 11
Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidakseorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alatpembuktian yang sah menurut UndangUndang mendapat keyakinan bahwaseseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatanyang didakwakan atas dinnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas