Hari Sidang ;Setelah mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Para Pihak ;Halaman 1 dari 14 Putusan Praperadilan Nomor : 7/Pid.Praperadilan/2017/PN GtoMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 JULI 2017yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo register Nomor7/Pid.Praperadilan/2017/PN Gto, telah mengajukan permohonan praperadilan denganalasanalasan sebagai berikut :.FAKTAFAKTA HUKUM1.Bahwa permohonan Pra

Peradilan ini didasarkan Pada Pasal 77 s/d Pasal 81KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 ;Bahwa PEMOHON dilaporkan kepada TERMOHON pada tanggal 4 Mei 2017dengan nomor laporan Polisi : LP/33/V/2017/RESBonbol tanggal 4 Mei 2017Bahwa kemudian TERMOHON melakukan penyelidikan terhadap diri paraPEMOHON dimulai tanggal 4 Mei 2017 sesuai dengan surat perintahpenyelidikannomor : SP.Lidik/33/V/2017/SekKabila dan

Para Advokat yang berkantor di Jalan Sidodadi No. 14Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2013;Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;melawan :KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI. Cq. KEPALA KEPOLISIANDAERAH JAWA TIMUR Cq.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTABESAR SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Sikatan No. 1,Surabaya 60175, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pra Peradilan;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali telah mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap putusanPengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pra.Per/2013/PN.Sby tanggal 03 April 2013, denganposita perkara sebagai berikut :1Bahwa pada tanggal 24 Februari 2008, Pemohon telah melaporkan Sdri

didakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal266 ayat 2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP.Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayatersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, untuk ituputusan tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata, yanghal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut dapat dijelaskansebagai berikut :1 Bahwa dalam permohonan pra

peradilan a quo PolrestabesSurabaya (Penyidik), secara hukum tidak mempunyaikewenangan untuk menghentikan perkara pidana dengan alasanKADALUWARSA adapun yang mempunyai kewenangan untukmenghentikan perkara pidana dengan alasan kadaluwarsa adalahPenuntut Umum, karena konsepsi hukum pidana tentangkadaluwarsa (Verjaring) adalah gugurnya hak menuntuthukuman.2 Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 79 Bahwa tempo gugurnyapenuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudahperbuatan dilakukan, kecuali :le. dalam

Dan karenanya menuruthukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni2013 Nomor: 02/ PID/PRALAN/2013/PT.SBY. haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, olehkarena perkara yang diajukan peninjauan kembali adalah perkara Pra Peradilan yangtidak dapat diajukan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 45 A UndangUndangMahkamah Agung, UndangUndang Mahkamah Agung melarang

catat dalam Register Perkara Praperadilan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01Juli 2015 dengan No.11/Pra.Per/2015/PN .Jkt.Ut ; Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeripada tanggal 14 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim tuggal yangmemeriksa dan mengadili perkara Praper tersebut ; Telah membaca pula Penetapan Hari Sidang Tanggal 08 Juli 2015,untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Telah memperhatikan Segala sesuatu yang telah terjadi dalamsidang Pra

Peradilan tersebut ;Menimbang , bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannyapada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ;DASAR HUKUM GUGATANBahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan ;1) Pasal 77 KUHAP, yang dikutip sebagai berikut :Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut2)3)4)a.

harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan angka 2 dan angka 3dikabulkan , maka tuntutan angka 4,5,7, dan 8 harus dikabulkan pulaMenimbang, bahwa oleh karena tidak adanya perincian mengenaiganti rugi, maka tuntutan Pemohon angka 6 harus ditolak ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan ParaPemohon Praperadilan dikabulkan sebagian ; Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi yangdiajukan Para Pemohon dikesampingkan oleh karena tidak adaRelevansinya dengan pokok Permohonan Pra

peradilan , demikian jugadengan buktibukti surat selebinnya baik yang diajjukan Para PemohonMaupUN Termohon nnnn nnn n nnn nnn nn nnn ce nnn ne ncn nc nncnennsMengingat UU No. 8 Tahun 1981 Peraturan M.A.R.1 No. 1Tahun 1956 Yuris prudensi tetaop M.A , No. 628.K/Pid/1984 sertaPeraturan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI1.

Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.2. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon sesuaiSurat Perintah Penangkapan No. SP. Tangkap. 01 / PPNSDK / VII /2017, Tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah.3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat PerintahPenahanan Nomor. SP.Han.01 / PPNSDK / VIll / 2017, Tanggal 16Agustus 2017 adalah tidak sah.4.

perintahpenahanan diketahui bahwa penahanan dilakukan guna penyerahan tersangkadan barang bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum.Menimbang bahwa sebaimana diketahui dari bunyi pasal diatas bahwapenahanan hanyadapat dilakukan dengan alasan tersangka atau terdakwa akanmelarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana.Menimbang bahwa sehingga dengan demikian tidak ditemukan klausuluntuk penyerahan tersangka atau terdakwa dan barang bukti Kepada JaksaPenuntut Umum sehingga Hakim Pra

peradilan berpendapat pemeriksaanperkara tingkat penyidikan sudah selesai dan kalau tersangka atau terdakwadikhawatirkan melarikan diri harusnya sudah dilakukan penahanan sejakdimulainya penyidikan sebagaimana jawaban termohon yang menyatakanbahwa Termohon sudah sering dipanggil tetapi tidak hadir.Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHAP maupunPERKAP bahwa penyerahan Tersangka dan barang bukti haruslah melaluiPenyidik Polri sehingga seharusnya Termohon tidak perlu lagi mengambiltindakan

Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon (Abdullah) gugur;2. Menetapkan biaya perkara nihil ;

PUTUSANNomor 1/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra peradilan dari:Abdullah, Tempat Lahir Bandar Khalifah, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Petua Saleh Desa BandarKhalifah Kec. Bendahara Kab.

Baru pada akhir nya diketahui bahwaorang yang tidak dikenal tersebut adalah Termohon Ill dan IV;Bahwa selama proses perawatan baik dari Rumah Sakit Umum Langsasampai Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan sampai Pemohon dikembalikanlagi ke Rumah Sakit Umum Langsa Pemohon tetap dijaga dan digari/diborgoltangannya oleh pihak Termohon Ill dan M meskipun kondisi Pemohon tidakberdaya dengan kata lain jangankan lari duduk saja susah dan hal ini terjadisampai Gugatan Pra Peradilan ini diajukan;Bahwa dari seluruh

peradilan karena terinpirasi dari prisipprinsipyang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam system peradilan AngloSexon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusiakhususnya terhadap hak kemerdekaan maka Habeas Corpus art memberikan hakkepada seseorang melalui suatu perintah surat pengadilan untuk menuntutpejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarhukum sehingga melaksankan hukum pidana formil tersebut benarbenar sahsesuai dengan ketentuan

Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon(Abdullah) gugur;2.

Menetapkan biaya perkara nihil ;Demikianlah diputus pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2016 olehkami Muhammad Dede Idham, SH. selaku Hakim Pra Peradilan padaPengadilan Negeri Langsa, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Langsa Nomor : 1/Pid.Pra/2016/PN.Lgs tanggal 04 Oktober2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu. juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nila Kesuma WardhaniHasibuan, SH.

PUTUSANNo. 133 PK/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan dalam perkara antara:LORENS SILETTY, MARINUS SILETTY, LASARUS LONDER, danAGUSTINUS LONDER, kesemuanya bertempat tinggal di DesaArma, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat, memberi kuasakepada: Junus Wermasaubun, S.H. dan Nikson Lartutul, S.H.,Advokat berkantor di Penginapan Pantai Indah, JI.

Maluku Tenggara Barat;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Pra Peradilan;melawan:KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) MALUKUTENGGARA BARAT, berkedudukan di JI. Ir. Soekarno, Saumlakimemberi kuasa kepada: 1. Umar Kelean, S.E., 2. Fifal E.Adikusuma, 3. Johanis Laikyer, 4. Wempi R. Paunno, kesemuanyapenyidik, bertempat tanggal di Aspolres Saumlaki, Kec. TanimbarSelatan, Kab.

Menerima permohonan Pra Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Kegiatan Termohon dalam menjalankan siping di jalan JLjalaludin Atantu tidak sesuai prosedur berdasarkan UU Lalulintas angkutanjalan No. 22 Tahun 2009 dan PP Peraturan pelaksana UU lalulintas Jalan;3. Menyatakan Penyitaan Terhadap SIM surat ijin mengemudi pemohon olehBrigadir SLAMET A Penyidik Polisi lalu lintas Kota Gorontalo adalah tidaksah sebab tanpa dilakukan dengan berita acara(BA) penyitaan;4.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkarapermohonan Pra Peradilan ini.SubsidairApabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq.

Hakim Pra Peradilan a quoberpendapat lain, maka kami mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, untuk Pemohon hadir MUHAMMAD FAUJRIN, S.H., M.H., (Pemohon)sedangkan untuk Termohon hadir RONY YULIANTO, S.H., S.I.K., RAMLAN S.POU, S.H., RADJI MOHAMAD, S.H., M.H., RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.1.K.,SALIKHUN B. IKANO, S.H., JEMMY MAKAINAS, S.H.

peradilan adalah :Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Pra Peradilan/2017/PN.

peradilan hanya menyangkutsebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan oleh karena sidang tilangtermasuk dalam proses beracara cepat maka dalam perkara tilang tidak terdapatunsur sebagaimana diperlukan untuk gugatan pra peradilan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukanPemohon tersebut merupakan kesalahan formil dalam acara Praperadilan karenabukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Hakim Praperadilan

YASIN JAMALUDDIN, SH,DKK, Advokat, berkantor di Jalan Melati KompleksPertokoan Yohan Blok 4/5 No.1 Klademak III KotaSorong;Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;melawan :Pemerintah Republik Indonesia cq. KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia di Jakartacq.

Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura cqKepala Kepolisian Resor Sorong, berkedudukan diAimas Kabupaten Sorong;Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pra Peradilan terhadap putusan Pengadilan NegeriSorong No. 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010,dengan posita perkara sebagai berikut1. Bahwa sesuai laporan Polisi No.

PUTUS ANNo. 12 PK/Pid/201 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Pra Peradilan dalam peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIACq. KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA Cq. KEPOLISIANRESORT METROPOLITAN JAKARTA PUSAT Cq.

KEPOLISIAN SEKTORMETROPOLITAN SENEN, berkedudukan di Jalan Stasiun Senen Nomor1, Jakarta Pusat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pra Peradilan/Pembanding;melawan:WINOTO MUDJOPUTRO, bertempat tinggal di Jalan Poseng Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh 1. Iwan Natapriyana, S.H.,2. Subastian Syamsu, S.H. dan 3. Takdir Fuad, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Pirus Nomor 37, Cawang Atas, Jakarta TimurIndomobil MT.

KEJAKSAANNEGERI JAKARTA PUSAT, beralamat di Jalan Merpati Blok D3 Nomor5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Ter mohonIl Pra Peradilan/ Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu' sebagaiTermohon Pra Peradilan/Pembanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan PengadilanTinggi Daerah Khusus ibukota Nomor: 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal

No. 12PK/Pid/2011Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PraPeradilan/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagaipersidatasTermohon II Pra Peradilan/Turut Terbanding di mukaangan Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknyadalil dalil sebagai berikut:A.

Memerintahkan kepada Termohon II untuk tunduk danpatuh pada putusan Pra Peradilan ini;6. Membebankan biaya Pra Peradilan kepada para Termohon;ATAUApabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quoberpendapat lain, Pemohon Pra Peradilan, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/Pid/Prap/ 2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2010 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pra Peradilanseluruhnya;2.

PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra Peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra Peradilan dari:Nama Lengkap : ARIEF TAUFAN ZA.Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Lahir : Langsa.Tanggal Lahir : 14Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Pekerjaan Wiraswasta.Tempat Tinggal : BTN Asa Merah, Gang Rambe No. 83EDesa

Menolak seluruh dalil dan permintaan dari pemohon pra peradilan,b. Menerima seluruh dalil termohon pra peradilan,c.

Segera memeriksa materi pokok perkara terdakwa / pemohon,Menetapkan pemohon pra peradilan untuk membayar biaya pra peradilanapabila ada.Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawanill tersebut,Pelawanmenyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannyabegitu juga terhadap Terlawanilltidak mengajukan duplik dan tetap padajawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 2 (dua) saksi sebagaiberikut :1.

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 66 PK/PID/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Pra Peradilan dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, bertempat tinggal di JI. KotaBaru. VI Nomor 16 Rt.06/08, Kel.

Mengabulkan permohonan pencabutan Pra Peradilan Para Pemohon ;2. Menyatakan perkara pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rtg yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 Juni 2023 berakhir dengan dicabut ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara pidana yang sedang berjalan;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;