Sumpahjanji dimaksud harus terbukti unsurunsurnya yakni ; adakah WakilBupati/Pemohon PKmelakukan pelanggaran terhadap UUD 1945,adakah Wakil Bupati/Pemohon PKmelakukan pengkhianatanterhadap Pancasila, merongrong kewibawaanpemerintah yangsah,, adakah Wakil Bupati/Pemohon PKmelakukantindakankriminalyang merusakkredibiltitas pemerintah, adakah WakilBupati/Pemohon PK menerima suap atau tindakan sejenisnya danadakah wakil Bupati/Pemohon PKterkait dengan kasus hukumbaik pidana maupun perdata?.

Lamididisampaikan kepada Saudara Asmadi SH, mantan Dewan Trenggalek) jelasSaudara Lamsir kebakaran jenggot karena tidak merasa menerima suap, danakirnya melaporkan kasus ke Polsek Watulimo;Kami di jadikan tersangka saat itu sambil menunggu berkas lengkap siapuntuk dilimpahkan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepadaPenyidik Polsek dan Alhamduliulah dikabulkan, konskwensinya saya hingga kasusini inkrah dan berkekuatan hukum tetap, saya akan tetap koorperatif dan siapmenjalani putusan bila

melakukanperbuatan menutup/menyegel jalan keluar masuk SPBU Pamolokan namun hanyamemantau ;Bahwa pada waktu itu terjadi penutupan jalan keluar masuk pom bensin denganpagar besi yang diikat dengan rantai ketiang lampu kemudian dikunci dengangembok, dan lagi ditutup dengan batu bata dan batu gunung ;Bahwa terdakwa membiarkan pada waktu masyarakat menutup jalan SPBU adalahkarena masyarakat sendiri yang mendesak terdakwa untuk menutup jalan SPBU danapabila terdakwa tidak mau melakukan maka dicurigai menerima

suap dari pihakSPBU akhirmnya terdakwa menyetujui perbuatan tersebut ;Bahwa pada waktu itu ada sekitar 500 orang yang melakukan penutupan terhadaSPBU ;Bahwa tanah diatas SPBU adalah tanah percaton yang belum ada tukar gulingnya ;Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Frankyuntuk membahas masalah tersebut secara kekeluargaan namun saksi Franky tidakpernah hadir;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula mengajukan saksiyang meringankan (saksi a de charge) yang

Dan yang paling aneh adalahsejak Pemohon dituduh tertangkap tangan terlibat menerima suap,Pemohon tidak pernah ditunjukkan adanya barang bukti uang suapsebesar Rp. 500 juta.

Keduanya disangka menerima suap sebesar Rp 500 jutaberkaitan dengan proyek ijon pembangunan tahap dua PasarAtas Baru Cimahi. Proyek itu bernilai Rp 57 miliar.d. "MIT harusnya menerima Rp 6 miliar dari kesepakatan antarmereka atas proyek tahap Il Pasar Atas Baru. MIT sebagaisuami AST yang juga mantan Wali Kota memberikan jabatanHal 19 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.kepada pengganti, MIT masih turut kendalikan semua kebijakanpemerintah, ucap Basaria.e.

Bahwa Operasi Tangkap Tangan oleh Termohon dan atau Pihak Laindalam banyak proses ada barang bukti, sebagaimana contoh:1)Operasi Tangkap Tangan Termohon terhadap Jaksa Urip TriGunawan yang menerima suap sebesar AS$660 ribu atausekitar Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani alias Ayin terjadi pada2008 silam. Uang tersebut dibungkus dalam kardus dan diambilsendiri oleh Urip dari rumah Ayin di Kawasan Simprug, JakartaSelatan.

Melati Techonofo IndonesiaMuhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, Barang bukti yangdiketemukan waktu Operasi Tangkap Tangan adalah uangsenilai Rp2 miliar.Operasi Tangkap Tangan Yudhy Tri Hartanto dan SigitWidodo yang telah menerima suap dari Hartoyo selaku DirekturUtama PT OSMA Group, terkait proyek di Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Kebumen dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Perubahan (APBDP) tahun 2016.Barang bukti yang diketemukan waktu Operasi Tangkap Tanganadalah uang Rp. 70 Juta.Hal

Dia ditangkap saat diduga menerima suap pinjampakai barang bukti kendaraan. Dengan Barang Bukti satu unitmobil Lohan Losback Tronton putih dan uang sebesar Rp. 20Juta Rupiah.25) Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi JawaTimur (Jatim) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)terhadap jaksa yang diduga menerima suap dari kasus perkarapenjualan tanah di Sumenep, Jatim.

Secara hukum suap adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan.Pelapor sebagai Bendesa adat tentu' sangat dirugikan denganpernyataan seolaholah pelapor telah menerima suap, sehingga pelapormelakukan perobuatan yang menyalahi aturan dan tidak melaksanakankewajibannya. Jika suap ini belum pernah dibuktikan dan tidak pernah terjadimaka jelas ucapan tersebut telah menyerang kehormatan pelapor. Terlebihpelapor sebagai Bendesa adat tentu merasa sangat malu dengan ucapantersebut.3.

Jika locus dantempusnya tidak jelas maka perbuatan tersebut adalah penghinaan ringan;Dari kronologis yang disampaikan penyidik, jelas pelaku telah menuduhterhadap diri pelapor menerima suap dengan katakata," Bendesa adatsudah banyak menyalahi aturan seperti yang kita lihat sekarang. Pendetadarimana datang/ dia tidak pernah hadir.

:PELANGGARAN KATEGORI APEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PESANGON DAN UANGPENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG GANTI RUGIPasal 52 ayat (4) :Tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 5 hari berturutturut setelah dipanggil 2 kali.Pasal 52 ayat (16) : Menerima atau mencoba menerima sesuatu secara curangberupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dari Perusahaan laintermasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lain yang merugikan kepentinganPerusahaan.Pasal 52 ayat (18) : menyebutkan Menerima

suap berupa uang atau bentukapapun dan mengadakan hubungan transaksi dengan Perusahaan untukkepentingan pribadi..

Kewalram Indonesia diatur mengenai PelanggaranKategori A sebagai berikut:Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 639/PDT/2019/PT.BDG10.11.Pasal 52 ayat (16) PKB menyebutkan Menerima atau mencoba menerimasesuatu secara curang berupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dariPerusahaan lain termasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lain yangmerugikan kepentingan Perusahaan.Pasal 52 ayat (18) PKB menyebutkan Menerima suap berupa uang atau bentukapapun dan mengadakan hubungan transaksi

ayat (16) dan ayat (18) serta tidak melanggar hak orang lain(lihat bukti PR2A sampai PR2B, bukti PR3A sampai PR3B), yangberbunyi :PELANGGARAN KATEGORI APEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PESANGON DAN UANGPENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG GANTI RUGIPasal 52 ayat (16) :Menerima atau mencoba menerima sesuatu secaracurang berupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dariPerusahaan lain termasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lainyang merugikan kepentingan Perusahaan.Pasal 52 ayat (18) : Menerima

suap berupa uang atau bentuk apapundan mengadakan hubungan transaksi dengan Perusahaan untukkepentingan pribadi.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok perkara bahwamengenai pelanggaran oleh TERBANDING DAHULU TERGUGATREKONVENSI terhadap Pasal 52 ayat (16) dan ayat (18) dalam PKBsebenarnya telah diperkuat dari keterangan saksi IIN ARIFINdipersidangan yang menyatakan bahwa TERBANDING DAHULUTERGUGAT REKONVENSI telah mengakui menerima sejumlah uangHalaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 639/

Husni Puteh : Benar pada tahun 2005 pernah menerima suap dari Terdakwa.

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa mendapat penetapanterlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial sebagaimana diharuskan oleh pasal 151 ayat (3) UU. 3tahun 2003, Tergugat juga telah SALAH dalam membuat dasarmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugatkarena alasan Tergugat dalam melakukan Pemutusan HubunganKerja ternadap Para Penggugat adalah alasan yang tidakdiperbolehkan oleh UndangUndang ketenagakerjaan, sebab alasanTergugat yang menuduh Para Penggugat telah menerima

suap dariKomura adalah tuduhan yang belum mendapat keputusan dariPengadilan sehingga sangat diragukan kebenarannya.

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa mendapat penetapanterlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubunganindustrial sebagaimana diharuskan oleh pasal 151 ayat (3) UU. 3tahun 2003, Tergugat juga telah SALAH dalam membuat dasarmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugatkarena alasan Tergugat dalam melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap para Penggugat adalah alasan yang tidakdiperbolehnkan oleh UndangUndang ketenagakerjaan, sebab alasanTergugat yang menuduh para Penggugat telah menerima

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Ketentuan Pasal 44 ayat 8 huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023-2025 yakni Menyalahgunakan kepercayaan atau jabatan/kedudukan yang diberikan kepadanya antara lain dengan menerima suap baik dalam bentuk uang maupun barang lain atau jasa-jasa untuk kepentingan sendiri, dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);3. Menyatakan sah :a.

Sumpahjanji dimaksud harus terbukti unsurunsurnya yakni ; adakah WakilBupati/Pemohon PKmelakukan pelanggaran terhadap UUD 1945,adakah Wakil Bupati/Pemohon PKmelakukan pengkhianatanterhadap Pancasila, merongrong kewibawaan pemerintah yangsah,, adakah Wakil Bupati/Pemohon PKmelakukantindakankriminal yang merusakkredibiltitas pemerintah, adakah WakilBupati/Pemohon PK menerima suap atau tindakan sejenisnya danadakahwakil Bupati/Pemohon PKterkait dengan kasus hukumbaik pidana maupun perdata?.

penyelenggara Negarayang menerima hadiah atau janji yang diketahul atau patut didugabahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan haadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya :Bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001berasal dari Pasal 418 KUHP yang ditarik sebagai delik korupsi.Dalam ketentuan ini yang diancam adalah Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara yang menerima

suap (Passive omkoping),disini Pegawai yang menerima suap tersebut bersifat pasif,sedangkan inisiatif untuk memberikan hadiah / janji datang daripemberi hadiah atau penyuap.

Oleh karena inisiatif datang daripemberi hadiah / penyuap (aktif omkoping), menurut ketentuanpenyuap / pemberi hadiah juga harus dikenai sanksi pidana menurutPasal 138 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 ;Bahwa dalam Dakwaan Alternatif keempat, Terdakwa BambangSugito MBA didakwa telah melakukan perbuatan menerima suap /hadiah dari saksi Juwarni Erni Rahayu, dimana Saksi Juwarni ErniRahayu sebagai pemberi hadiah / suap tidak dimintakanpertanggungjawabannya dan tidak diproses

Dalam Pasal 12 huruf (e) dan 12 huruf (g)inisiatif datang dari Pejabat / Pegawai Negeri yang disertai adanyaunsur paksaan / terpaksa, sedangkan dalam Pasal 12 B dan Pasal11 inisiatif datang dari pemberi hadiah / suap bukan dari Pejabat /Pegawai Negeri yang menerima suap, sehingga antara Pasal 12huruf (e) dan huruf (g) disatu sisi dengan Pasal 12 B dan Pasal 11disisi lain mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dan salingbertolak belakang, sehingga tidak dapat dialternatifkan ;Bahwa mengacu

Hal ini dapat dicontohkan sebagaimanadalam putusan Mahkamah Agung No. 127 K/Kr/1960 tanggal1291961, dimana Saksi Achmad sebagai seorang biasa telahmenyerahkan uang kepada Komis pada Pengadilan Negeri untukmengusahakan agar perkara perdatanya diperiksa dan diputus olehPengadilan Negeri, yang kemudian hadiah tersebut diterima oleh Komistersebut, Komis tersebut dipersalahkan telah menerima suap. (RangkumanYurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan II, Mahkamah Agung, 1993,hal 40).

KasatkerDittahti, namun setelah digelarnya rapat terbatas yang di pimpin olehKapolda Banten dengan dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Bantenbeserta Kapolres Lebak, menyatakan bahwa 6 (enam) anggota POLRIPolda Banten yang mendapat rekomendasi untuk di PTDH, semuanyapeserta rapat terbatas menyetujui untuk di PTDH, yaitu:1) BRIPTU FERNANDOS ROLEH , S.E, kasus yang dilanggar:v melakukan Tindak Pidana penyalahgunakan Narkotika golongan bagi dirinya sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara selama 1Tahun;v Menerima

suap guna melarikan tahanan dengan vonis Pengadilan1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh jutarupiah) subsider 3 bulan kurungan;2) BRIPTU JACKSON SITINJAK, kasus yang dilanggar:v melakukan Tindak Pidana penyalahgunakan Narkotika golongan bagi dirinya sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara selama 1Tahun;Halaman 15 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PT UNSRG Menerima suap guna melarikan tahanan dengan VonisPengadilani (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (limapuluh

untukdipertahankan lagi sebagai anggota Polri, dan /atau Pasal 12 ayat 1 huruf (a)PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;Halaman 39 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PT UNSRGbahwa putusan pidana tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhnhkan PTDH,karena memang dipersidangan telah digali unsurunsur untuk menjatuhi PTDH,berdasarkan 2 putusan yang incracht, yaitu putusan kasus Narkoba danGratifikasi (Korupsi), apalagi tindak pidana tersebut dilakukan di Mapolda,melepaskan tahanan dengan menerima

suap, sehingga layak untuk di PTDH,kemudian berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Th 2011,dan telah dilakukan sidang kode etik berdasarkan 2 putusan Pengadilan;bahwa Peraturan tersebut mengatur ancaman hukuman bukan pidana yangdijatunkan kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22dimaksud, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersamasama;bahwa dalam sidang Kode Etik ada Tim pembela (pendamping) Penggugat,tim pendamping saat itu telah menyampaikan pembelaannya

KayuLapis Indonesia Periode tahun 20072009, tentang Pelanggaran Berat yaitusebagai berikut :Pasal 49 ayat (2) huruf b :Melakukan pemerasan, memberi dan/atau menerima suap, baik di dalam maupundiluar lingkungan Perusahaan.Pasal 49 ayat (2) huruf e :Melakukan suatu perbuatan atau tindakan, yang dapat mengakibatkan timbulnyakerugian, bagi perusahaan, maupun teman sekerja, baik secara langsung maupuntidak langsung.Pasal 49 ayat (2) huruf f :Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, atau orang lain, dengan

Bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi pokok dalam perbuatanterdakwa yang sengaja menjebak terdakwa dengan cara memberisejumlah uang kepada terdakwa (seolaholah perintah saksi HasanOnggo) lalu menangkap terdakwa tanpa adanya surat perintahpenangkapan, terdakwa ditangkap sesaat setelah saksi RAHARDI BinSUMBARDDJO memberikan/memasukkan uang kedalam tas milikterdakwa seolaholah terdakwa telah menerima suap dari saksi Hasan173.

No. 433 K/PDT/2011(g) : Menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diberikan olehPerusahaan dengan menerima suap dalam bentuk barang jasa ataupunkeuntungan lainnya, MAKA TERBUKTI bahwa yang dijadikan sebagaialasan/dasar bagi TERMOHON KASASI untuk melakukantindakanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PEMOHON KASASIsebenarya adalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telahBERKEKUATAN HUKUM TETAP yang telah membebaskan PemohonKasasi atas dakwaan perbuatan pidana kepadanya;Bahwa Ritut Wahyuni/

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwaMedi Perwira Jaya Bin Sakiritersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukantindakpidanaMenerima Suap Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itudengan pidana denda sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

namundapat dijadikan sebagai petunjuk adanya pertengkaran antara Tergugat denganPenggugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terkait jawaban Tergugat yang menyatakanPenggugat pernah ngomong kepada Tergugat : kamu mempersulit saya,enggak masalah, hakimnya sudah tak kasih, sedangkan dalam repliknyaPenggugat tidak menanggapi, menunjukkan benar jawaban Tergugat tersebut,oleh karena itu Majelis menegaskan bahwa dalam memeriksa dan mengadiliperkara, Majelis tidak pernah menerima

suap atau pemberian suatu apapundan tidak akan pernah menerima sesuatupun dari siapapun dan dari manapun,melainkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sertahokum syara yang berkaitan;13Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal adanyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya maka masingmasingpihak berperkara dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan

., salah satu Hakim yangmemutus di Pengadilan Hubungan Industrial atas perselisihan ini,sekarang menjadi Terdakwa dengan perkara No. 83/Pid.Sus/TPK/201 1/PN.Bdg tentang kasus menerima suap dari PT.

., Hakim AdHoc PHI, yang kebetulan adalah salah satuHakim yang memutus kasasi Pemutusan Hubungan Kerja PemohonPeninjauan Kembali, dengan demikian patut diduga bahwa kedua Hakimtersebut juga menerima suap dalam perkara Pemutusan Hubungan KerjaPemohon Peninjauan Kembali (Bukti PPK10 dan PPK11);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasanalasan ke1 s/d ke31;e Alasan peninjauan kembali karena kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata tidak

Irwandi Yusuf, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut dan Korupsi menerima gratifikasi beberapa kali sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 87 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000

Irwandi Yusuf, M.Sc. telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi menerima suap bersamasama secara berlanjut danKorupsi menerima gratifikasi beberapa kali sebagaimanaHalaman 111 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PT.DKIdidakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pertama danDakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda

UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr. Wandojo Siswanto (selaku Terpidana penerima hadiah dariDepartemen Kehutanan) yang dalam perkaranya (halaman336 Putusan Nomor 32/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst Bukti P3)hanya diputus bersalah melanggar Pasal 3 UndangUndangNomor 31/1999 jo.

Bahwa namun ternyata, Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkaraTerdakwa H.M Yusuf Erwin Faishal yang dinyatakan sebagaiPenyelenggara Negara yang menerima suap dari PemohonPK/Terpidana, yangdiancam maksimal 20 tahun penjara sebagaimana diatur dalamPasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahundan 6 (enam) bulan, padahal yang bersangkutan

karena jelaslahseharusnya, sebagaimana dalam perkaraperkara tindak pidanakorupsi berupa suap lainnya (vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993),Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dariPenyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengansemangat UndangUndang Tipikor yang bertujuan mencegahPenyelenggara Negara untuk menerima

suap;16.