bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan MasyarakatKementerian Dalam Negeri Nomor: 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011Perkara Korupsibeserta penjelasan s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpdPenjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2

BintiSupriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X Bab PengelolaanDana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2.Menyatakan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.Kemudian selain 7 (tujuh) kelompok fiktif yang dananya telah cair sebesarRp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus riburupiah) tersebut terdakwa juga

.Ketentuan Pendanaan antara lain mengatakan bahwa permasalahanpenyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanyapenyelewengan dana yaitu antara lain adanya kelompok viktif kemudianbertentangan pula dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpdPenjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang MekanismePengelolaanpada huruf b Nomor 2.

Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan DanaBergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan padahuruf b Nomor 2.

Ketentuan Pendanaan antara lain mengatakan bahwapermasalahan penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkanadanya penyelewengan dana yaitu antara lain adanya kelompok viktifkemudian bertentangan pula dengan Petunjuk Teknis OperasionalPNPMMpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpdpada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2. Menyatakan tidakdiperbolehkan memberikan pinjaman secaraindividu.

Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatasadalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd padaBab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2.

terdakwa.Bahwa perbuatan terdakwa menyisipkan/nenambahkan namanama orang yang tidak mengajukan permohonan Simpan Pinjamkelompok Perempuanperguliran kedalam daftar kelompok peminjamdana perguliran dan mempergunakan sebagian dana SimpanPinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tigapuluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwabertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpdPenjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2

KetentuanPendanaan antara lain mengatakan bahwapermasalahanpenyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanyapenyelewengan dana yaitu antara lain adanya kelompok viktifkemudian bertentangan pula dengan Petunjuk Teknis OperasionalPNPMMpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2.tentang Mekanisme Pengelolaanpada huruf b Nomor 2.

Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalahbertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpdPenjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab12 Perkara KorupsiPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2. Menyatakan tidakdiperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.

Ketentuan Pendanaan antara lainmengatakan bahwa permasalahan penyelewengan adalahpermasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaituantara lain adanya kelompok viktif kemudian bertentangan puladengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan DanaBergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan14 Perkara Korupsipada huruf b Nomor 2. Menyatakan tidak diperbolehkanmemberikan pinjaman secaraindividu.

Putusan No.44/Pdt.G/2019/PN.Ptk.10.1.2.dalam hubungan perkawinan namun sejak 5 (lima ) tahun terakhirPenggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan masingmasing,Penggugat hidup bersama anak anak sedangkan TERGUGAT dengankehidupannya sendiri sama sekali tidak pernah memperdulikan Penggugatdan anakanak.

Penjelasan X PENGELOLAAN DANA BERGULIR PTOHalaman 13 dari 68 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2018/PT SBY(Petunjuk Teknis Operasional) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan; 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan; b. Ketentuan Pendanaan; 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjamansecara individu; 3.

Almarhum Abidin hidjaba ( anak lakilaki )10.1.2. Pr. Hapsa Hidjaba ( anak Perempuan )10.1.3. Lk. Abdullah Hidjaba ( anak lakilaki )10.1.4. Pr. Rusni Hidjaba ( anak perempuan )10.1.5. Almarhum Idrus hidjaba ( anak lakilaki )11.Menetapkan :11.1. Ahli Waris Almarhum Abidin Hidjaba bin Nani Hidjaba :11.1.1. Pr. Deni Hiola ( istri )11.1.2. Pr. Fitri Hidjaba ( anak perempuan )11.1.3. Lk. Kusnar Hidjaba ( anak Lakilaki )11.1.4. Pr. Ramsia Hidjaba ( anak perempuan )11.1.5. Lk.

Para Penggugat sebagai Ahli Waris Penggantialmarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3bagian ;10.1.2. Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli WarisPengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukinomendapatkan 1/3 bagian ;10.1.3. Para Tergugat sebagai Ahli Waris Penggantialmarhum Djoyo Sandiman als Sandiman mendapatkan1/3 bagian ;10.2. Untuk tanah sawah Blok A dibagi menjadi 3 bagian yang samamasing masing untuk :10.2.1.

., S.Pd.bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMP didalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan danaperguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan kegiatanSPP;2) Tidak diperbolehkan

Pd.bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk TeknisOperasional PNPMMP didalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/20161.

Pd.bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk TeknisOperasional PNPMMP didalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan danaperguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan kegiatanSPP;2) Tidak diperbolehkan

Pengelola Kegiatan PNPM bersamasama dengan saksi Husna Sujana (terdakwa dalam berkas terpisah)selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cikidang KabupatenSukabumi Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dalam kegiatanpenyaluran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), tidakmelaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar menurutketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaantentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bataldemi hukum; 10.1.2. Menyatakan terdakwa Ir. MUH. ARDIANSYAH LATIEF tidakdapat dihukum berdasarkan dakwaan yang batal tersebut; Atau: 10.1.1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. MUH. ARDIANSY AH LATIEFtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu pertamadan kesatu kedua; 10.1.2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu pertama dan kedua;10.1.3.

., S.Pd.bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk TeknisOperasional PNPMMP di dalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliranSPP hanya boleh digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;2) Tidak diperbolehkan

Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa HUSNA SUJANA., S.Pd.bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk TeknisOperasional PNPMMP di dalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1. Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan danaHal. 26 dari 83 hal. Put.

36.906.300 019. 29 Juli 2011 KM/01 28.320.000 0Jumlah Rp768. 775.228 0(tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh (Nol)lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah); Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa HUSNA SUJANA., S.Pd. bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yang penuntutannya dilakukansecara terpisah) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMP didalam Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MandiriPerdesaan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2

miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta limaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Husna Sujana selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Tahun 2009sampai dengan tahun 2011 dalam kegiatan penyaluran dana SimpanPinjam Khusus Perempuan (SPP), tidak melaksanakan tugas danfungsinya secara baik dan benar menurut ketentuan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

UndangUndang No. 32 Tahun 192004 Pasal 21 ayat (1), jo PeraturanPemerintah No. 72 tahun 2005, pada Paragraf 2 Pasal 14 ayat (1)tentang tugas, kewenangan Kepala Desa dan Pasal 15 tentang KewayjibanKepala Desa ; 10.1.2.

Pd.bersama sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk TeknisOperasional PNPM MP didalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan danaperguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaankegiatan SPP.2) Tidak diperbolehkan

Pd.bersama sama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk TeknisOperasional PNPM MP didalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1. Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan danaperguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaankegiatan SPP.2.

Pd.bersamasama dengan Terdakwa KAKAY ROKAYAH (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP didalam Penjelasan X Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.2 huruf b yang menjelaskanbahwa:1) Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakanuntuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan danaperguliran SPP hanya boleh digunakan untuk pendanaankegiatan SPP.2) Tidak diperbolenkan

Design Perkerasan (Flexibel).Dalam Gambar Desain Dokumen Lelang (Bukti P4) dijelaskan bahwatebal minimum perkerasan lentur ACBC adalah 5 cm, sehinggaPENGGUGAT dalam dokumen Penawaran mengacu pada Gambar Designyaitu dengan tebal perkerasan 5 cm;Sementara sesuai Dokumen Lelang Bab 10 Pasal 10.1.2, ditetapkanbahwa penanganan konstruksi perkerasan jalan, mengacu padaPeraturan Bina Marga tahun 2012, (Bukti P5), demikian pulaberdasarkan Lampiran Addendum Dokumen Pemilihan No.JP.01a.Add/BPKBK/Pokja KPJP

Dalam Dokumen Lelang Bab 10, Pasal 10.1.2 ditetapkan bahwapenanganan konstruksi perkerasan jalan mengacu pada PeraturanBina Marga Tahun 2012;ii) Disisi lainnya dijelaskan dalam gambar design Dokumen Lelangmenyatakan bahwa tebal minimum perkerasan lentur ACBC 5cm;iii) Kedua hal diatas menunjukkan bahwa di dalamdokumen lelang terdapat dua spesifikasi yang satu sama lain tidaksesual, dimana dalam Dokumen Penawaran PENGGUGAT mengacupada gambar Design yaitu tebal perkerasan 5 cm;iv) PENGGUGAT meminta

Sementara sesuai Dokumen Lelang Bab 10 Pasal 10.1.2, ditetapkan bahwapenanganan konstruksi perkerasan jalan, mengacu pada Peraturan BinaMarga tahun 2012, demikian pula berdasarkan Lampiran AddendumDokumen Pemilihan No.

JP.O1a.Add/BPKBK/Pokja KPJP/DPULS/2013 tanggal 09 Juni 2014, Bab X tentang Kriteria Design,Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Data Teknis butir 10.1.2 huruf a tentangKriteria Design yang berbunyi sebagai berikut :Desain perkerasan jalan harussesuai dengan Manual DesainPerkerasan Jalan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina MargaNo. 22.2/KPTS/Db/2012 ; Berdasarkan fakta hukum diatas, maka sudah sangat jelas bahwa penanganankonstruksi perkerasan Proyek Jalan Poros Kabupaten Lampung Selatan, milikTERGUGAT

Saadiah dalam kedudukannya sebagai istri (Asst)memperoleh bagian 1/8 (satu per delapan) = 18/720(delapan belas per tujuh ratus dua puluh) atau setara2,5% (dua koma lima persen) dari bagian almarhum SalehNoor bin Adam Noor;10.1.2. Yustirawati Noor bin Saleh Noor dalam kedudukannyasebagai sebagai anak perempuan (Gili) memperolehbagian 1/9 (satu per sembilan) = 14/720 (empat belas perHal. 17 dari 31 hal.

ABDUL MANAN(Tergugat 1);10.1.2. ABDUL MUIN(Tergugat 2):10.1.3. ABDUL KARIM(Tergugat 3);10.1.4. MARD1(Tergugat 4);10.1.5. MARIAM(Tergugat 5):10.1.6. ILYAS(Tergugat 6);10.1.7. NENGAH SUTAMA, S. Pd. (Tergugat10.1.8. RAHIDIN, S. Pd.(Tergugat 9);10.1.9. WAYAN ASTAWA(Tergugat 11);10.1.10. ISLAHUDIN alias 1S(Tergugat 12);10.1.11. INAK AEN(Tergugat 13)10.1.12. AHMAD(Tergugat 17):10.1.13. ZAZL1 RAIS(Tergugat 18);10.2. Tanah kebun tercatat alas nama: AMAK MATJIP. Sembaro.

Penggugat kehilangan Objek Sengketa senilaiRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);10.1.2. Penggugat telan mengeluarkan biaya administrasi, premiasuransi, premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran,materai, notaris sebesar Rp18.158.948,00 (delapan belasjuta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empatpuluh delapan rupiah);10.1.3. Penggugat telah mengeluarkan biaya pulasi balik namasebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);10.2. Kerugian immateriil:10.2.1.

Penggugat kehilangan Objek Sengketa senilaiRp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);10.1.2. Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi, premiasuransi, premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran,materai, notaris sebesar Rp.18.158.948.00,00 (Delapan belasjuta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluhdelapan rupiah);10.1.3. Penggugat telah mengeluarkan biaya pulasi balik nama sebesarRp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);10.2. Kerugian immateriil :10.2.1.

Penggugat kehilangan Objek Sengketa senilaiRp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);10.1.2. Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi, premiasuransi, premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran,materai, notaris sebesar Rp.18.158.948.00,00 (Delapan belasjuta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluhdelapan rupiah);10.1.3. Penggugat telah mengeluarkan biaya pulasi balik nama sebesarRp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);10.2. Kerugian immateriil :13.1.10.2.1.

Kebijakan Umum, huruf b Tujuan, yang dinyatakankegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaanbertujuan, angka :1 memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok2 pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan program; 3 peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pedesaan, e angka 10.1.2.

Bahwa oleh karena INOMI Binti LAONGGO(isteri pertama) juga telah meniggal dunia maka bagianINOMI Binti LAONGGO atas tanah obyek sengketa jatuhwaris kepada ANDI MAPPASITUJU alias UJU (Oedjoe)Binti ANDI PAKENG. 10.1.2.

Bentuk kegiatan dana bergulir adalahtetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro dimasyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usahapada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidakdiperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan olehUPKAngka 10.1.2 huruf b yang menyatakan :Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari pengembalian danaBLM kegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPMPPK.

jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari perguliran karena sasaran dari PNPM MPd adalahmasyarakat miskin diperdesaan.Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V: PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANAngka 5.2.3 yang menyatakan tugas dan tanggungjawab UPKPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1 huruf d point 1 Angka 10.1.2

huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10127Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peri de tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari pengembalian SPP karena dana pengembalian SPP untukdigulirkan kembali ke masyarakat.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1 huruf d point 1 Angka 10.1.2

Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari Tabungan kelompok SPP yang dikelola oleh UPK, karenatabungan kelompok SPP tersebut akan diperhitungkan dengan angsuranterakhir.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1 huruf d point 1Angka 10.1.2

(lima ribusembilan puluh empat meter persegi) sejumlahRp3.565.800.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah);10.1.2. Penggugat telah mengeluarkan biaya penanganan laporanpidana sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta duaratus ribu rupiah);10.2. Kerugian immateriil:10.2.1. Pelawan mengalami tekanan batin, depresi, sakitsakitan,Halaman 5 dari 19 hal. Put.