M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

1. Menyatakan :
   1. Akta Perjanjian Kredit berikut dengan SKMHT Obyek Jaminan I juncto APHT

Obyek Jaminan I juncto SHT Obyek Jaminan I; dan

April 2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 54/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret2010.SHM No. 128/Bulaksari atas nama Srimonto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 83/1997 tanggal 03Februari 1997 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 02/1/APHT/SG/1997 tanggal 17 Januari 1997.Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat IIdan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No

April 2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 57/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret2010.SHM No. 00330/Bulaksari atas nama Sri Monto yang telah diikatdan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 00518/2010 tanggal 13 April2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No :55/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.SHM No. 00317/Kwigaran atas nama Sri Monto yang telah diikatdan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telah diterbitkanSertifikat

No : 0029/2006 tanggal 19 Januari 2006berdasarkan APHT No : 04/HT/SRG/I/2006 tanggal 04 Januari 2006.

/SG/1997 tanggal 17 Januari1997, Nomor:4/SRG/HT/I 2004 tanggal 9 Januari 2004, Nomor:03/HT/SRG/I/2006 tanggal4 Januari 2006, Nomor: 18/HT/Kss/1 2008 tanggal 29 Januari 2008, Nomor:64/APHt/SRG/IV/2009 tanggal 22 April 2009, Nomor:55/APHT/SRG/IIl/2010 tangggal23 Maret 2010, Nomor:56/APHT/SRG/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010, Nomor:54/APHT/SRG/II/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Nomor:57/APHT/SRG/III/2010tangggal 23 Maret 2010 jo.

/SG/1997 tanggal 17 Januari 1997, Nomor:4/SRG/HT/I/2004 tanggal 9 Januari 2004,Nomor:03/HT/SRG/I/2006 tanggal 4 Januari 2006, Nomor: 18/HT/Kss/ 2008 tanggal 29Januari 2008, Nomor:64/APHt/SRG/IV/2009 tanggal 22 April 2009, Nomor:55/APHT/SRG/I1/2010 tangggal 23 Maret 2010, Nomor:56/APHT/SRG/III/2010 tanggal 22Maret 2010, Nomor:54/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Nomor:57/APHT/SRG/I1/2010 tangggal 23 Maret 2010 yang berbunyi:"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya,

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0411/2022 (Peringkat Pertama) adalah sah dan mengikat

APHT Nomor 84/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September 2002,dengan lampiran foto copy SHM Nomor 183, tanggal 12062002, luas2.730 m*, atas nama Ishak Ranga Dja;b. APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September 2002,dengan lampiran foto copy SHM Nomor 99, tanggal 18072002, luas1.321 m?

Nomor 84/ES/APHT/IX/2012 tanggal 13 September 2002dan APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2012 tanggal 13 September 2002yang dibuat Tergugat Il telah mengabaikan prinsip kehatihatian dankepatutan tentang kebenaran serta telah mengabaikan aturan tentangpembuatan akta otentik sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris jo.

, masingmasing berupa:e APHT Nomor 84/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September2002, dibuat di hadapan Clemens Nggotu,S.H., Notaris/PPATdi Ende dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Nomor 93/2002, tanggal 25 September 2002, sebesarRp242.400.000,00;e APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 25 September2002, dibuat di hadapan Clemens Nggotu,S.H., Notaris/PPATdi Ende dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Nomor 92/2002, tanggal 25 September 2002, sebesarRp158.180.000,00;Tindakan tersebut adalah

Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalamkeputusannya Nomor 133/PDT/2013/PTK., tanggal 24 Maret 2014halaman 12 (dua belas) yang mengatakan: Akta Pemberian Hak Tanggung (APHT) Nomor 85/ES/APHT/IX/2012, tanggal 13 September 2002 ditandatangan sendiri olehPenggugat Ishak Ranga Dja di hadapan Clemens Nggotu,S.H./Notaris/PPAT dan; Akta Pemberian Hak Tanggung (APHT) Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13 September 2002 ditandatangan sendiri olehPenggugat di hadapan Clemens Nggotu,S.H.

,tanggal 10 Mei 2002, serta APHT Nomor 84/ES/APHT/IX/2002, tanggal13 September 2002 dan APHT Nomor 85/ES/APHT/IX/2002, tanggal 13September 2002, jika dihubungkan dengan agunan/jaminan berupa SHMNomor 99, tanggal 18 Juli 2002 dan SHM Nomor 183, tanggal 12 Juni2002 terlinat kedua SHM tersebut terbit tanggal 12 Juni 2002 dan tanggal18 Juli 2002, dan APHT terbit bulan September 2002, hal tersebutmenunjukkan bahwa 2 SHM tersebut adalah merupakan SertipikatPerubahan, karena diterbitkan setelah Perjanjian

BANK PERKREDITANRAKYAT (BPR) NUSAMBA NGUNUT, berkedudukan danberkantor di Jalan Raya Pulosari No.18 Ngunut KabupatenTulungagung 1 Jawa Timur, yang telah mencantumkan LaranganUU RI No.8 TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat(1) atas Perjanjian Kredit Nomor : APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014dan Akta Addendum dengan nomer : 125 atas nama MUSTAQORIQAULA yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Desember2015 untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT ;Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: APHT/BPRNSB

menyatakan agar Pasal 12,13, 14 dan 16 Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta Addendum Nomor : 125tertanggal 22 Desember 2015 agar batal demi hukum.e.

MKn, Notarisdi Tulungagung, dan menurut hukum telah dibebankan APHT Nomor :94/2014 tertanggal 26 Maret 2014, sebagaimana diatur oleh UURI Nomor4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah..

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, PENGGUGAT(Debitur) dan Marista Kristiana

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, karenaperjanjian kredit tersebut tunduk

Sarjana Hukum, PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 63/2003,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor20/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 1/2004, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor :19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 atas namaLusihono Dianto serta Djatining Tjahyani, Sarjana

Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 105/MGR/2006, dengan obyek yang dibebaniyaitu.

Dalam dokumenpengikatan jaminan yang merupakan lampiran permohonanpelaksanaan lelang yang diajukan oleh terlawan Ilmelalui Terlawan IV, atas obyek sengketa yaitu AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 63/2003, AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 20/PK/2006,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.105/MGR/2006 dengan obyek = yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. : 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. : 19/PK/2006, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. : 109/PK/2006 dengan obyek yangdibebani yaitu Sertifikat Hak Milik No. 190 atas namaLusihono Dianto, dengan jelas' pihak Pelawan menandatangani baik sebagai pihak pertama atau pemberi HakTanggungan untuk obyek sengketa (SHM) No. 28 maupunsebagai pihak yang menyetujui untuk obyek sengketaSHM No. 190.

Jadi jelas bahwa dengan ikutmenandatangani APHT obyek sengketa berarti Pelawanmengetahui dan menyetujui baik penyerahan maupunpengikatan obyek sengketa menjadi jaminan atasfasilitas kredit yang diterima oleh Terlawan dariterlawan II;Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ~~ yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalahakta autentik yang tidak diragukan kebenarannya.

tersebut diperoleh penjelasan sebagaiberikut :Bahwa, sertifikat yang dibebani hak tanggungan adalah sertifikat kedua, yaitu sertifikatpengganti yang hilang ;Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak TanggunganNomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9 Maret 2007 ;Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilang atas namaPenggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???

Nomor 276/2004 yang dilaporkan danditandatangani oleh Tergugat II dengan menggunakan nama Penggugat seolaholahbenar Penggugat merasa kehilangan, padahal secara de facto Penggugat tidak pernahmerasa kehilangan APHT tersebut ;Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 dan Nomor32/2007 oleh Tergugat II tanpa adanya pembatalan maupun pemberitahuan terlebihdahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit Nomor 31,tanggal 23 Desember

) Nomor 32 Tahun 2007, sedangkan telah terungkap fakta hukum bahwatelah diterbitkan juga APHT Nomor 276 Tahun 2004 dan hingga saat ini masihberlaku, jadi dalam perjanjian KPR antara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (BCA) terdapat 2 (dua) APHT, yaitu APHT Nomor276 Tahun 2004 dan APHT Nomor 32 Tahun 2007, selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, seharusnyaAPHT Nomor 276 Tahun 2004 yang harus diberlakukan sebagai accessoirPerjanjian

No.285 PK/PDT/2013(APHT) adalah telah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurutundangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru Pemohon PeninjauanKembali mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitung sejakpenandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang jika dihitung secara benar,maka waktunya adalah 3 tahun 3 bulan dan kontradiktif yang terjadi adalah dengansecara mudahnya Judex Facti menunjuk

pada APHT Nomor 32/ Tahun 2007 adalahsah secara hukum, sedangkan secara hukum Judex Facti menyatakan benar adanyaPerjanjian Kredit Nomor 31 Tahun 2003, jika konsisten dengan pertimbanganhukum tersebut, maka seharusnya yang berlaku adalah APHT Nomor 276/Tahun2004 karena APHT tersebut merupakan accessoir dari Perjanjian Kredit Nomor 31Tahun 2003 dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yangmenyatakan APHT Nomor 32/Tahun 2007 sah adalah sangat keliru karena yangmendasarinya adalah Perjanjian

/2012/PNTng tanggal tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi atas Penetapan Nomor24/Pe.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto PenetapanNomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, denganSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tngtanggal 8 Oktober 2012, dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi, Nomor W.29.DE.HT. 04.05231, tanggal 7 November 2012,dengan beserta berita acaranya, tersebut adalah beralasan;5.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahnuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/ APHT/2012/PN Tng tanggal 8Oktober 2012, dengan Surat Pemberitanuan Pelaksanaan Sita Eksekusi,Nomor W.29.DE.HT.04.05231, tanggal 7 November 2012, dengan besertaberita acaranya tidak sah dan cacat hukum dengan

Nomor 1128 K/Pdt/201424/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Nomor 1128 K/Pdt/2014memilin Pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketayang timbul dari perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit dan dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 HIR/142Rbg angka 6 a quo Pengadilan NegeriTangerang telah melanggar kompetensi kewenangan relatif dalam menerimadan menetapkan Permohonan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PNTng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat

SuharaYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.c. SHM No. 691/Podo atas nama 1. Sukoro 2. NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.d. SHM No. 141/Surobayan atas nama 1.

Sukoro 2.Hajjah NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8April 2009.Juga telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat IIberdasarkan SHT No. 00654/2010 tanggal 29 April 2010berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7April 2010.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atasagunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Dalam perkembangannya Penggugat

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00419/2009 tanggal 06 Mei dan APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00507/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan APHT 21/WNP/HT/I/2011 tanggal 26 Januari 2011c) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebaniHak TanggunganSatu bidang tanah dan bangunan berikut segalasesuatu diatasnya tersebut dalam Sertifikat hak milikNo 141 luas 930m?

T.1I10: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8 April2009. 11. TI11: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8 April2009. 12. TI12: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00654/2010 tanggal 29 April2010 berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7 April2010. 13. TI13: Surat No. B. 702/KCPVII/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011perihal Peringatan I. 14.

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4c Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berkepala "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" NomorNomor 00419/2009 tanggal 06 MeiT ll4d APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4e Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00507/2011 tanggal 22Maret 2011T ll4f APHT 21/WNP/HT/1/2011 tanggal 26 Januari 2011T ll4g Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00654/2010 tanggal 29April 2010T ll4h APHT 76/APHT/WNG/IV

) nomor:1000/2010, tanggal 6 Desember 2010, APHT nomor: 1001/2010, tanggal6 Desember 2010 dan APHT nomor: 1002/2010, tanggal 6 Desember2010.

23 Nopember 2010, SKMHT nomor: 92, tanggal 23Nopember 2010, APHT nomor: 1000/2010, tanggal 6 Desember 2010, APHTnomor: 1001/2010, tanggal 6 Desember 2010, APHT nomor: 1002/2010,tanggai 6 Desember 2010.

APHT No.1002/2010 tanggal 6 Desember2010; dan SHT Peringkat (Pertama) No.2001/2011 tertanggal 16Maret 2010 Jo. APHT No.1001/2010 tanggal 6 Desember2010; serta SHT Peringkat (Pertama) No.2211/2011 tertanggal 22Maret 2011 Jo.

) No. 1000/2010tanggal 6 Desember 2010, APHT No.1001/2010 tanggal 6 Desember 2010,APHT No.1002/2010 tanggal 6 Desember 2010 sehingga perjanjian kreditdan SKMHT serta APHT yang telah ditanda tangani oleh Tergugat danTergugat II tidak sah dan cacat hukum.8.

Bahwa pembebanan hak tanggungan atas barang jaminan adalahberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang didasarkanpada perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak tanggungan,sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit dan SKMHT batal demihukum, maka sehingga APHT No. 674/40/DLG/PHT/X1/2005 tanggal27/12/2005 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahmanguna pembebanan hak tanggungan atas SHM No. 87 a.n. Budi Purwanto,luas 2775 m?

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 56/2006, dan APHT No.834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yangdibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahman SHM gunapembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. Budi Purwanto, luas970 m? terletak di Mendak, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 23/2003 keduaduanya adalah batal demi hukum ;8.

Bahwa sehubungan dengan APHT No. 674/40/DLG/PHT/XI/2005 tanggal27/12/2005 dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIM)2 tanggal 23122002 yangkeduanya dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ilda Setiasih Fathur Rahman bataldemi hukum maka Hak Tanggungan No. 56/2006 Peringkat 3 (tiga) dan HakTanggungan No. 23/2003 peringkat 3 (tiga) keduanya atas nama pemeganghak Terlawan adalah batal demi hukum ;9.

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan HakTanggungan No. 56/2006, dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. IDA Setiasih Fathur RahmanSHM guna pembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. BudiPurwanto, luas 970 m?

APHT No. 358/DLG/24/2000 tanggal 7 Agustus 2000 ;2. APHT No. 191/DLG/21/2001 tanggal 21 Juni 2001 ;3. APHT No. 19/DLG/PHT/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;4. APHT No. 10/3./DLG/PHT/V/2002 tanggal 12 Januari 2004 ;5. APHT No. 5/1/DLG/PHT/V/2006 tanggal 12 Januari 2006dilakukan oleh Pelawan bersamasama dengan istrinya Ny.

Terlawan IJ telah memasukkan data APHT palsu No.262/APHT/2009 tanggal 17 Oktober2009 dan data SHT No. 2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak ada kaitannyadengan Bank Danamon ;2.

Sedangkan APHT dan SHT Pelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 0000067/PK/02384/0610 tanggal 11 Juni 2010 adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1061/58/MCR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak tanggungan (SHT) No. 1653/2010 tanggal 26 Juli2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan ;Apakah mungkin dalam perjanjian kredit pada Bank, APHT dan SHT nya dibuat lebih awaldari perjanjian kreditnya, yaitu permohonan Kredit yang

) danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) yaitu dengan APHT No. 262/APHT/2009 tanggal 17Oktober 2009 dan SHT No.2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak tercatat dalam13.14.LF,16.17.18.19.20.21.perjanjian kredit Pelawan, dimana sebenarnya APHT dan SHT dalam perjanjian kreditPelawan tercatat dengan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 1061/58/MCR/VII/2010 yangdibuat dihadapan Mutaqien, SH Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak Tanggungan denganNo. 1653/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut

dan SHT yang digunakanuntuk dasar lelang oleh Terlawan II dimana Terlawan II telah memasukkan data APHT palsuNo. 262 / APHT / 2009 tanggal, 17 Oktober 2009 dan data SHT No. 2366 / 2009 tanggal 26Oktober 2009 yang tidak ada kaitannya dengan Bank Danamon sedangkan APHT dan SHTPelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 000006 / PK/ 02384 / 0610. tanggal 11 Juni 2010adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No. 1061 / 58 / MCR / VII / 2010 tanggal7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.

Notaris di Genteng dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) No. 1653 /2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan.Ternyata Terlawan II dan Terlawan I dengan melawan hukum dan tanpa ada peringatanmaupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelawan, pada tanggal 19 April 2012 telahmelaksanakan lelang terhadap jaminan milik Pelawan yaitu SHM No. 4230 Tahun 2008 dengancara memanipulasi Akta Pembebanan Hak tanggunagn (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) yaitu dengan APHT No. 262 / APHT

No. 83 PK/Pdt/2012datang di kantor Terlawan Il yang terletak di Jalan Raya SoloTawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;Bahwa anehnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seolaholahdibuat di hadapan Terlawan II ;Bahwa para Pelawan sangat terkejut dan janggal sekalii ;11.Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka pembuatan/prosedur pembuatan Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdibuat pada tanggal 31 Agustus 2006 terhadap:1.Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006tanggal

Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;.

Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggura/n Suparno ;Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggura/n Suparno bin Atmo Pawiro ;Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/20124.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6191/DesaMunggur a/n Suparno ;2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/DesaMunggur a/n Suparno ;3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/DesaMunggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/20124.

a/n Suparno ;Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro ;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggura/n Aries Suparno ;Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi

Manik Aksara) tidak mewakilkan kepadasiapapun dan dalam bentuk kuasa apapun terkait dengan proses pembuatan APHTtersebut di atas, sehingga APHT tersebut di atas yang dibuat oleh Ni WayanStarningsih,sH (TERGUGAT II ) adalah obscur/ kabur karena badan Akta tentangKomparisi (tindakan, kedudukan para pihak dalam / untuk membuatmenandatangani Akta ) tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana pasal 1320KUHPerdata, APHT tersebut jels kurang pihak ( dapat dilihat di lembar terakhir /hal 11 APHT, di kolom

NGURAH WICAKSANA ( TergugatIT);Bahwa dengan kurangnya pihak/subyek hukum dalam APHT tersebut atau tidakdiikutinya I GUSTI NGURAH MANIK AKSARA ( Tergugat II ) dalam perbuatanHukum pembuatan APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014, maka APHT tersebutadalah cacat dan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatak tidak berlakudan tidak memiliki kekuatan hukum ;Batasan Waktu dari APHT SHT daluarsa ;Bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 adalah cacat Hukum karena terbittidak sesuai dengan batasan waktu

yang telah dipersyaratkan / ditentukan olehUndangundang ;Bahwa berdasarkan pasal 13,BAB IV , UU No. 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan mensyartkan Bahwa APHT selama kurang waktu 7 hari kerja harussudah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diproses menjadi Sertipikat HakTanggungan sehingga tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal ke 7 daritanggal APHT ;Bahwa yang terjadi adalah tanggal terbitnya APHT sampai dengan terbitnya SHTtelah melebihi 7 hari kerja / hari yang ditentukan oleh UndangUndang

yaitu APHTtertanggal 10 Februari tahun 2014 dan SHT tanggal 10 Maret tahun 2014 ;Bahwa dengan tidak dipenuhinya limitasi waktu dalam proses APHT menjadi SHTmaka dapat dipastikan bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 yang dibuattergugat Vi ( Ni Wayan Starningsih,SH) selaku PPAT adalah cacat hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum ;Dalam APHT tidak memberikan uraian Obyek HT secara jelasBahwa UU no. 4 Tahun 1996 dalam BAB IV pasal 11 mensyaratkan bahwa

APHTwajib dicantumkan uraian yang jels mengenai Obyek Hak Tanggungan.;123036373839Bahwa APHT No. 07/2014 tanggal 10/02/2014 tidak memberikan uraian yang jelsmengenai Obyek Hak Tanggungan, dalam APHT tersebut hanya menyebutkan No.SHM, NIB dan alamat obyek saja sedangkan Nama Pemilik yang tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 3673, dengan luas 1.350 M2, atas nama yang terletak diDesa Mengwitani, Kec.

Bahwa sesuai pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskanhaknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secaraapapun untuk kepentingan pihak ketiga;f

Suriyanto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/III/2015 tanggal 27Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB2)3)4)Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl.11 Mei 2015, Peringkat Kedua (Kedua) sesuai Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 364/IX/2015 tanggal 19 September 2015 JoSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2236/HT/2015 tgl. 16Desember 2015;Sertifikat Hak Milik (SHM) No

Surianto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 124/IV/2016 tanggal13 April 2016 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 900/2016tanggal 24 Mei 2016;.

Bahwa sesuai Pasal 2 point 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa "Jika debitur tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan peranjian hutangpiutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selakupemegang hak tanggungan peringkat pertama

) tertanggal 27 Maret 2015 Jo APHT tanggal19 September 2019 Jo APHT tanggal 27 Maret 2015 ( Vide bukti T11.T12,.T13,T14,T15,T16, T17T18, T19);Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menerima salinanperjanjian Kredit Modal kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 danPembanding semula Penggugat juga telah menandatangani AddendumAddendum Perubahan kredit dan telah ternyata perjanjian Kredit modal kerjatersebut telah memenuhi persyaratan suatu kredit Sesuai kredit dan ketentuanyang berlaku dan dalam

TERGUGAT Wajib mengirimkan APHT aquo kepada TURUT TERGUGAT Il selambatlambatnya 7 hari.

Dan jika lebin 7 hari TERGUGAT Il wajib menolakpendaftaran APHT aquo. Serta TURUT TERGUGAT II wajib mengeluarkanbukti pendaftaran 7 hari setelah penerimaan APHT aquo;Yang Mulia Majelis Hakim,11.PENGGUGAT dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 112/2012 tertanggal 28 Juni 2012, menjamin TERGUGAT selakuDebitor dengan Nilai Tanggungan Rp. 500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah).

Bahwa dalam APHT No. : 112/2012 tersebut Tergugat bukanmerupakan pihak dalam perjanjian APHT tersebut, sehingga namadan identitasnya tidak dicantumkan dalam APHT, karena yangmenjadi pihak dalam APHT Nomor : 112/2012 tersebut adalahPenggugat selaku Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat llselaku Bank (Kreditur).24.Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6 tersebut,karena dalil tersebut merupakan sikap inkonsistensi, perilaku yangHal 37 dari 60 hal Putusan No. 570/Pdt.G/2016/PN.Tngmenunjukan

31.Bahwa pada saat itu, semua pihak sepakat dan setuju untukmeneruskan pengikatan dalam APHT tersebut, dan para pihakmenyatakan telah mengerti dan memahami semua konsekwensi yangdijelaskan oleh Turut Tergugat I.32.Bahwa oleh karena semua pihak telah sepakat dan telah mengertitentang isi APHT serta konsekwensinya, maka kemudian TurutTergugat mempersilahkan para pihak untuk membubuhkan tandatangan pada APHT nomor: 112/2012 tersebut.33.Bahwa demikian pula dengan pada saat pembuatan APHT nomor020/2013

(Turut Tergugat I), yang telah bekerja sejak tahun 2003 sampaisekarang (2017) ;Bahwa saksi pernah menjadi saksi untuk pembuatan APHT No.112/2012 dan APHT No. 020/2013 ;Bahwa APHT No. 112/2012 dan APHT No. 020/2013 adalah aktapemberian hak tanggungan antara Sutrisno selaku pemberi haktanggungan dan BPR Syariah Berkah Ramadhan selaku penerima haktanggungan ;Bahwa yang hadir pada saat pembuatan APHT No. 112/2012 danAPHT No. 020/2013, adalah Bapak Sutrisno sebagai pemberi haktangungan hadir bersama istrinya

APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang akan dilakukanmelalui Turut Terlawan III dimana sebelum adanya Penetapan LelangEksekusi dimaksud telah dibuat Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN JktTim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27September 2011 tentang teguran/ aanmaning dan Penetapan Nomor24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor18/2010 tanggal 22 Desember 2011 tentang Sita Eksekusi;5.

APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tentang Aanmaning, SitaEksekusi, Sita Jaminan dan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Batal;Selanjutnya diperbaiki sebagai berikut:Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1476 K/Pdt/20157. Menyatakan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011tentang teguran/ aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt TimJo.APHT Nomor 97/2008 Jo.

APHT Nomor 18/2010 tanggal 22Desember 2011 tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT 1 Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang dikeluarkanPengadilan Negeri Jakarta Timur Batal;8. Petitum Perlawanan pada poin8 tertulis sebagai berikut:8.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Hal. 17 dari 26 hal.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 22 Desember 2011tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim joAPHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 14 Maret 2012tentang Lelang Eksekusi adalah batal.Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan diangkat dan selanjutnyamemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmelaksanakan

No.119/2012 Tanggal 21 April 2012 (HT: Rp. 95.000.000,) dan SHTPeringkat III No. 3679/2015 juncto APHT No. 158/2015 Tanggal 19 Juni2015 (HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat IV No. 1750/2016Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 028/2016 01 Maret 2016 (HT:Rp. 120.000.000,)2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5293/Ngringo yang terletak di DesaNgringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi JawaTengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dody Hepto Priswanto(Penggugat Ill), yang terhadapnya

telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat I No. 2187/2010 Tanggal 15Juli 2010 juncto APHT No. 218/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.150.000.000,) dan SHT Peringkat II No. 2252/2012 Tanggal 04November 2012 juncto APHT No. 120/2012 Tanggal 24 April 2012(HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 03722/2015 junctoAPHT No. 188/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHT Peringkat IV No.01763/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 027/2016TanggalOl Maret 2016 (HT: Rp. 55.000.000,)3

2010 juncto APHT No. 219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.580.000.000,) dan SHT Peringkat Il No. 2249/2012 Tanggal 4 Juni2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012 (HT: Rp.420.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 3730/2015 Tanggal 11Agustus 2015 juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (HT:Rp. 300.000.000,).Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6745/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dadang

II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 (HT: Rp.50.000.000,) dan SHT Peringkat III No. 1748/2016 Tanggal 28Maret 2016 juncto APHT No. 029/2016 Tanggal 01 Maret 2016 (HT: Rp.150.000.000).8) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4998/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat / terdaftar atas nama Dadang Priyatno(Penggugat ) yang terhadapnya telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat No. 378

No.219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 dan SHT Peringkat II No. 2249/2012Tanggal 4 Juni 2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012dan SHT Peringkat 111 No. 3730/2015 Tanggal 11 Agustus 2015juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015; SHT Peringkat No. 378/2011 Tanggal 31 Januari 2011 juncto APHTNo. 552/2010 Tanggal 27 Desember 2010 dan SHT Peringkat II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHTPeringkat Ill No. 1748/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No.029/2016

Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn;: Fotocopy dari fotocopy Akta Perubahan Perjanjian KreditAtas Nama: PT Sinarlestari Ultrindo No. 061/Prb.PK/Bandung/2017 tanggal 06 September 2017;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 683/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 684/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 62/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari

fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 63/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 64/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 196/2013, tertanggal 21 Mei 2013;Hal. 67 Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan LainLain/PN.Niaga.Jkt.Pst35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti

P47Bukti P48Bukti P49: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 92/2014, tertanggal 10 April 2014;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 173/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 174/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. 19/2016, tertanggal 5 Februari 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 139/2016, tertanggal 16 Mei 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 112/2016, tertanggal 26 Juli 2016;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2675/2011, tertanggal 9 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2674/2011, tertanggal 09 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2955/2012, tertanggal 9 Juli 2012

Bukti T.127Tanggungan (APHT) No.196/2013, tertanggal 21 Mei 2013yang dibuat dihadapan Erny Kencanwati, PPAT/NotarisKota Bandung;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Hak Tanggunganberdarsakan Sertifkat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor:08144/2015, dengan nilai penjaminan sebesarRp.773.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta limaratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 Agustus 2015,berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.174/2015, tertanggal

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 30/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor B.265/Tarau an. Melkias Payawa;Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 32/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB No. B. 259/Tarauan. Edy Erari;.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 denganObyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 557/SK an. TientjeWairisal;. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M. 32/Banawaan.

Edy Erari;e Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 27/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B.557/SK an. Tientje Wairisal;e Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M.32/Banawa an.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkandalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakanAkta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1820 KUH Perdata adalah AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor 76/2004,padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat Ill adalah APHT Nomor 75/2004dan APHT Nomor 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004;c.

Bahwa Pengguggat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2004 dan Nomor 76/2004, yang dibuatoleh Tergugat Ill dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepadaPengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 35/2004 dan Nomor 76/2004.