Ditemukan 541 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 12 Nopember 2015 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., MM bin SUMADI;
12837
  • :Bahwa saksi sebagai anggota DPRD dari tahun 2014 sampai sekarang,dari Dapil 2;Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai anggota Banggar sehingga tidak tahupembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif ;Bahwa saksi diberitahu oleh fraksi bahwa ada dana aspirasi masyarakatyang di tujukan kepada Bupati dalam pembahasan Banggar ;Bahwa saksi mengetahui ada dana bantuan sosial ke masyarakat;Bahwa saksi tidak mengetahui dana aspirasi tersebut dicairkan atau diproses;Bahwa di Dapil saksi ada masyarakat
    SATORI, SPdi., :Bahwa saksi sebagai anggota Dewan juga sebagai anggota Banggar pada2011;Bahwa saksi dari dapil 3 Cirebon Kecamatan Palimanan, KecamatanDepok, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Ciwaduri;78Bahwa saksi mengetahui kuota dana aspirasi dari fraksi yang kebetulanjuga sebagai pimpinan Banggar yaitu Pak Junaedi, hanya informasi adakuota Rp. 500.000.000.
    ;Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan TAPD ;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 20112012 internal DPRDmembahas mengenai dana aspirasi anggota DPRD yang kemudian diusulkan Bupati untuk di bahas di Banggar;Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua DPRD mengusulkan dana aspirasi,dana aspirasi tersebut di musyawarahkan terlebih dahulu di tingkat DPRD ;Bahwa yang menangani dokumen rapat di Banggar pada saat pembahasananggaran DPRD dan TAPD hanya pimpinan ;Bahwa saksi mendengar yang melakukan pemotongan
    Usulan dari DPRD tersebut diserahkan langsung kepada TAPD padasaat pembahasan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidakdibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran PemerintahDaerah akan tetapi diminta agar dimasukkan kedalam APBD. Setelahmenjadi APBD dibuat penjabaran APBD dan khusus penerima bansosdan hibah dibuat keputusan Bupati Cirebon secara keseluruhan baikusulan eksekutif maupun dari legislatif;c.
    dengan hak bazet ikut menentukananggaran daerah melalui keuangan yang berkenaan biaya kebutuhandewan. ltu sebabnya ada Banggar karena mempunyai hak tergantungeksekutif secara prosedural dibahas TPAD pada kenyataannya apabila adasatu Pemerintahan Daerah, pada saat pembahasan anggaran kemudianmuncul usualan rekomendasi untuk memasukan anggaran ke pihaklegislatif dan ternyata pihak eksekutif tidak melaporkan ke TPAD, Sekwansampaikan kepada Banggar, lalu dibahas di Banggar bersama denganeksekutif dan
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
18838
  • Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) jadi wakil ketua DPRD = masingmasing menerimaRp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk KetuaFraksi menerima tambahan masingmasing Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) dan sebagai anggota banggar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutaHalaman 93 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnrupiah) jadi total penerimaan Ketua Fraksi yang anggota banggar adalahRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk sekretaris fraksiRp10.000.000,00
    Nominal pemberianuang ini sudah disepakati antara didalam internal Banggar, dan selamaRANDIMAN TARIGAN menjadi Sekretaris dewan, dialah yang mengaturpemberian ini dan dilakukan atas persetujuan GUBERNUR SUMUTGATOT PUJO NUGROHO.
    pada tanggal 02 Juni 2014 Terdakwatidak ingat apakah Terdakwa hadir atau tidak, namun jika di dalam daftarhadir Rapat Banggar ada tanda tangan Terdakwa berarti Terdakwa sahhadir di Rapat Banggar tersebut;Bahwa Rapat Banggar pada tanggal 02 Juni 2014 tersebut TerdakwaHalaman 165 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN Mdntidak ingat agendanya membahas masalah apa;Bahwa mengenai Rapat Banggar tentang pembahasan PAPBD TA.2014 dan APBD TA. 2015 Terdakwa tidak ingat lagi, agar dilihat tanggalberapa
    diundang pertemuan rapatnamun Terdakwa tidak ingat lagi apa judul rapatnya tetapi karenaTerdakwa pemula dan baru menjadi anggota Banggar, lalu Terdakwahadir tepat waktu, ketika hadir, yang ada disana (rapat) palingpaling itusekitar 10 orang, namun Terdakwa lupa namanamanya, kemudian yangmemimpin di depan adalah pak CHAIDIR RITONGA dan Terdakwa lupasiapa disampingnya pak CHAIDIR, kemudian kami menunggu 1 (Satu)jam tapi tidak ada juga anggota Banggar lainnya yang datang sehinggatidak memenuhi quorum
    ,lalu Terdakwa tanya dimana rapat Banggar tersebut dan Terdakwa tidaktahu mengenai notulen rapat tersebut karfena Terdakwa bukan unsurpimpinan;Bahwa sewaktu Terdakwa mencoret tanda tangan Terdakwa dalam daftarhadir Rapat Banggar jam 22.00 Wib tersebut, Terdakwa tidak bisamengingat lagi ada siapa saja yang hadir pada jam 22.00 Wib tersebutkarena kejadiannya sudah lama tapi ketika ada daftar absensi itu pastiada namanama disitu yang sudah ikut sebagian yang tanda tangan didaftar hadir tersebut;Bahwa
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
599
  • )17. 1417 April 2010 Badung dan 26.100.000Denpasar18. 1921 Juli 2010 Brebes ( Banggar ) 46.300.00019. 1214 Agustus 2010 Batam ( Banggar ) 101.200.00020. 30 Sept2 Okt 2010 Surabaya ( Banggar ) 102.700.00021. 2526 Oktober 2010 Cilegon ( Banggar ) 25.850.00022. 2223 Nop2010 Mojokerto ( Banggar ) 66.400.00023. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang (Banggar) 104.100.00024. 46 Agustus 2010 Sidoarjo ( Banggar ) 106.500.00025. 2728 Sept2010 Brebes ( Banggar ) 27.100.00026. 35 Oktober 2010 Sleman ( Banggar ) 45.300.00027
    )17. 1417 April 2010 Badung dan Denpasar 26.100.00018. 1921 Juli 2010 Brebes ( Banggar ) 46.300.00019. 1214 Agustus 2010 Batam ( Banggar ) 101.200.00020. 30 Sept2 Okt 2010 Surabaya ( Banggar ) 102.700.00021. 2526 Oktober 2010 Cilegon ( Banggar ) 25.850.00022. (2223 Nop2010 Mojokerto ( Banggar ) 66.400.00023. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang (Banggar) 104.100.00024. 46 Agustus 2010 Sidoarjo ( Banggar ) 106.500.00025. (2728 Sept2010 Brebes ( Banggar ) 27.100.00026. = 35 Oktober 2010 Sleman ( Banggar )
    Tanggal PD Tujuan PD Pelaksana Jumlah Anggaran2427 Maret 2010 Surabayadan Banggar 131.300.000Malang1417 April 2010 Badung dan Badan 26.100.000KehormatanDenpasar1921 Juli 2010 Brebes Banggar 46.300.0001214 Agustus 2010 Batam Banggar 101.200.000Halaman329 dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDG 5. 30 Sept2 Okt 2010 Surabaya Banggar 102.700.0006. 2526 Oktober 2010 Cilegon Banggar 25.850.0007. 2223 Nop2010 Mojokerto Banggar 66.400.0008. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang Banggar 104.100.0009. 46 Agustus
    46.300.000 24.235.000ts 1214 Agts 2010 Batam / Banggar 101.200.000 51.627.0008. 30 Sept 2 Okt 2010 Surabaya / Banggar 102.700.000 54.392.0009. 2526 Okt2010 Cilegon/ Banggar 25.850.000 17.925.00010. 2223 Nop 2010 Mojokerto / Banggar 66.400.000 41.882.50011. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang 104.100.000 80.106.900( Banggar ) Bahwa, selanjutnya untuk tahun 2011, saksi sudah mendirikan travel sendiriyaitu dengan nama CV.
    Banggar Palembang 1012 Feb 20112. Pansus V Batam 1416 April 20113. Pansus VII Sidoarja 26 28 Mei 20114. Badan Kehormatan Palembang 5 8 Juni 20115: Komisi III dan IV Medan 15 18 Juni 20116. Banggar Badung 26 28 Juni 20117. Banggar Bali 25 28 Juli 20118. Banggar Semarang 18 20 Agusts 20119. Banggar Mojokerto 1820 Agustus 201110. Pansus XiIl Balikpapan 2628 Sept 201111. Banggar Banjarbaru12. Banggar Malang 1214 Sept 201113. Banggar Jombang 2426 Nop 201114. Banggar Banjarmasin 2628 Sept 201115.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
131226
  • Sdr CHAIDAR juga berperandalam pembahasan anggaran yang ada di Banggar dimana dalampebahasan tersebut diwajibkan untuk hadir semua Kepala OPD dilingkungan Pemkot Balikpapan untuk menjelaskan program kegiatanyang diusulkan dalam APBD;Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat perubahan anggaranyang ada di RKA harus diajukan kembali ke Banggar DPRD PemkotBalikpapan dan apabila tidak dilakukan pembahasan namun tetapdilakukan perubahan tanpa persetujuan dari Banggar maka itumerupakan tanggungjawab dari
    Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna. Pada saat pembahasantidak bisa bicara mark up disini, naik apapun tidak bisa karenamenyusun rencana. Kemudian walikota adalah kebijakan umumanggaran dan plafon prioritas anggaran sementara ini dibicarakandengan DPRD.
    Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi
    Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah);3. Pak MUKHLIS' (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015) Rp200.000.000,(dua rtus juta rupiah);5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);7.
Register : 19-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 165/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Februari 2016 — -ADENG MULYADI -SUPRIYANTO, SE
7529
  • Menyiapkan tempat rapat, mengajukan makan minum untuk rapat,menyiapkan daftar hadir rapat, melakukan pencatatan rapat.Halaman 69 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Bahwa setiap ada rapat saksi mengetahuinya ;Bahwa jika rapat ada undangannya ;Bahwa prosedur kegiatan rapat antara BANGGAR dan TAPD yaitusetelah penyampaian rancangan KUA PPAS dari TAPD kepada DPRD,BANGGAR menyusun jadwal pembahasan, kemudian dari pelaksanaharian (Saudara TOM TOM) menyerahkan ke pimpinan DPRD (SaudaraERWAN
    TATANG SURATIS sebagaianggota DPRD Komisi D yang membidangi Kesra (Bidang KesejahteraanMasyarakat) dan Badan Anggaran (BANGGAR) ;Bahwa saudara Drs.
    TATANG SURATIS sebagai anggota banggar selalumengikuti dan hadir dalam pembahasan rapat tentang bantuan Hibah TA2012, sepengetahuan saksi dalam menyampaikan usulan, saran danHalaman 74 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.pendapatnya dalam rapat antara Banggar dan TAPD tentang hibah ataubansos selalu aktif akan tetapi tidak secara spesifik menyampaikanusulan untuk lembaga atau masyarakat yang mengajukan hibah bansoske pemerintahan Kota Bandung ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan
    setiap ada rapat antara Banggar dengan TAPD, saksi selalu/rajinmengikuti Rapat selaku anggota Banggar dengan TAPD dalampembahasan anggaran TA. 2012, rapat dilaksanakan beberapa kali yangjumlah pastinya saksi lupa, dan rapat tersebut merupakan bagian tugasHalaman 96 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.dan fungsi anggota DPRD tingkat Il, dan sebagai anggota Banggar dariFraksi Golkar (Golongan Karya), meliputi rapat pembahasan anggaranKUAPPAS, Rencana Perubahan, Rencana Anggaran APBD Murni
    dengan rencana masingmasing SKPD.Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Banggar dan TAPD yangmembahas tentang bantuan hibah ;Bahwa rapat pembahasan dana bantuan hibah TA. 2012 dihadiri olehTim TAPD (saksi DADANG SUPRIYATNA, saksi HENRYCO, Sekda dll)dan dari Tim Banggar (saksi TOM TOM, saksi CEPI selaku notulen rapat,saks dan anggotaanggota DPRD lainnya) ;Halaman 97 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam pembahasan dana bantuanhibah untuk
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — RUSLI Als BUJANG GONDRONG (Terdakwa)
4916
  • sebesar Rp.13.070.000.000, (tiga belas miliyartujuh puluh juta rupiah).e Selanjutnya setelah melengkapi syaratsyarat pengajuan proposalbantuan hibah, kemudian saksi Sukiman Alias Kiki mendatangi rumahterdakwa dan menyerahkan proposal bantuan hibah OrganisasiGAPESTRA kepada terdakwa serta saksi Sukiman Alias Kiki jugamenjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa jika danaproposal tersebut cair, lalu terdakwa menyerahkan proposal tersebutkepada Sekretaris Dewan untuk dibahas di Bagian Anggaran(BANGGAR
    yang mana yangmenjadi anggota banggar DPRD kab natuna tersebut adalah sebagai berikut:Saksi sendiri (sebagai ketua banggar).DAENG AMHAR (Wakil ketua banggar).DWITRA GUNAWAN (Wakil ketua banggar).ASPANDI (Anggota banggar).WELMI (anggota banggar).ABIL HANAFI (anggota banggar).ZULKARNAIN (anggota banggar).NUZUR ST (anggota banggar).ony non vn fF WwW9 SUNARYO (anggota banggar).Dan adapun masa berlakunya masa jabatan tim banggar tersebut adalah 2,5 tahun.e Bahwa tugas pokok banggar tersebut adalah membahas
    Natuna Tahun 2012 tersebut.Bahwa susunan Anggota Banggar DPRD Kab. Natuna Tahun 2012 dalam penyusunanRAPBD Kab. Natuna Tahun 2012 yang di maksud yaitu:HADI CHANDRA, S.Sos (Ketua Banggar).DAENG AMHAR, SE, MM (Wakil Ketua Banggar).DWITRA GUNAWAN, S. Sos (Wakil Ketua Banggar).ABIL HANAFI (Anggota Banggar).ZULKARNAIN (Anggota Banggar).MUSTAMIN BAKRI, S.Sos (Anggota Banggar).WELMI, A.Md (Anggota Banggar).BAHARUDDIN, ST (Anggota Banggar).H. NUZUR, ST (Anggota Banggar).SUNARYO (Anggota Banggar).Drs.
    MAKMUR (Anggota Banggar).Bahwa sesuai dengan rapat paripurna tanggal 08 Februari 2012 bahwa APBD Kab.Natuna Tahun 2012 disahkan pada tanggal 08 Februari 2012.Bahwa benar pada tahun 2012 anggota DPRD kab natuna mempunyai dana aspirasi.Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana aspirasi anggota DPRD Kab natuna padatahun 2012 tersebut dikarenakan pada saat pembahasan dana aspirasi saksi berserta stafsaksi tidak ada dilibatkan dalam pembahasan aspirasi yang dilakukan oleh anggotaDPRD Kab Natuna pada tahun
    Bahwa dana aspirasi yang diberikan kepadakelompok organisasi GAPESTRA pada tahun 2012 berdasarkanaspirasi terdakwa yakni sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).Bahwa dengan upaya ataupun bantuan terdakwa yang menyerahkanproposal bantuan hibah Organisasi GAPESTRA tersebut kepadaSekretaris Dewan untuk dibahas di Bagian Anggaran (BANGGAR)Dewan Kabupaten Natuna sampai akihirnya proposal tersebutdiserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dapatdianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
13744
  • Hasil pembahasan KUA PPAS akan dilaporkan oleh Banggarkepada pimpinan DPRD, kemudian akan dilakukan paripurnapenandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD.Nota kesepakatan tersebut disusun oleh eksekutif menjadi RAPBD.RAPBD kemudian dibahas kembali di Banggar bersama denganselurunh OPD, apabila masin ada perubahan masih bisa dilakukanpada saat pembahasan ini, setelah selesai maka Banggar membuatlaporan Banggar yang akan disampaikan kepada Pimpinan Dewandalam paripurna untuk kemudian
    Kepahiang selaku anggota banggar dan saksi Edwar Samsiselaku Anggota DPRD Kab.
    Kepahiang selaku anggota banggar dan saksi Edwar Samsi selakuAnggota DPRD Kab.
    yang telah disetujui oleh Tim Banggar,para saksi baru tahu ada perbedaan antara DPA dan RKA dengan KUAPPASyang diusulkan serta anggaran yang telah disetujui oleh Tim Banggar pada saatditujukkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kepahiang.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris selakuAnggota DPRD Kab.
    Anggaran DPPKAD, Rica Denis/ AnggotaDPRD/ANGGOTA BANGGAR, YUTINA ERY HERWATI/KASUBAG.ANGGARAN, EDWAR SAMSI /Anggota Banggar/pansus, ANDRIANDEFANDRA, SE, ZAIRIN/SEKDA/PA, EKO SYAPUTRA Bin SYAHRULHASAN/KABID . ANGGARAN DPPKAD, RA.
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
15025
  • Kompilasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah bahwajumlah gabungan seluruh mata anggaran harus dibuat sama persisdengan nilai APBDP yang disepakatiPenjelasan pimpinan banggar kepada seluruh anggota banggar hasilkompilasi dan sinkronisasi oleh Pimpinan Banggar dan PimpiananKomisi (Sub Banggar)Dilakukan Rapat Pimpinan Gabungan untuk mendengarkanpenjelasan hasil kompilasi dan sinkronisasi dalam rapat pimpinanbanggar oleh Pimpinan Banggar kepada Pimpinan Dewan, PimpinanKomisi dan Pimpinan FraksiPimpinan
    , Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi dan Anggota Banggar.
    Kompilasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah bahwajumlah gabungan seluruh mata anggaran harus dibuat sama persisdengan nilai APBDP yang disepakatiPenjelasan pimpinan banggar kepada seluruh anggota banggar hasilkompilasi dan sinkronisasi oleh Pimpinan Banggar dan PimpiananKomisi (Sub Banggar)Dilakukan Rapat Pimpinan Gabungan untuk mendengarkan penjelasanhasil kompilasi dan sinkronisasi dalam rapat pimpinan banggar olehPimpinan Banggar kepada Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi danPimpinan FraksiPimpinan
    Hasil pembahasan rapat kerja Komisi ataupun pembahasaninternal komisi akan dilanjutkan pembahasan oleh Banggar, yangkemudian setelah selesai pembahasan oleh Banggar, akandisampaikan dalam Ferum Rapat Kerja TAPD dan Banggar;7. RAPBD yang sudah dibahas oleh Komisikomisi, SKPD, UKPDdan Banggar akan disampaikan kembali kepada TAPD untukditeliti;8.
    Banggar Besar;Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal banggar besar adalah KetuaDPRD bukan ketua komisi;Him.161 dari 432 him.
Register : 30-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB
162200
  • HUSNI TAMRIN, b.Wakil Ketua selaku Wakil Ketua Banggar Sadr.ULIL UMIDI, c.Wakil Ketua II selaku Wakil Ketua Banggar Sdri. OKTIFITRIANI, d.Anggota Banggar dari Partai Nasdem 2 Orang ; 1) Sdr.TENO HAIKA, 2) Sdr. ZANLASMI, e.Anggota Banggar dari PartaiGolkar 2 Orang ; 1) Sdr. YUDI ARZAN, 2) Sdr. ZAINAL, f.AnggotaBanggar dari Partai Gerindra 2 Orang ;, 1) Sdr. NUR ALI, 2) Sdr.GIBSON MANALU, g.Anggota Banggar dari Partai PDI P 2 Orang ;, 1)Sdri. ELI SURYANI, 2) Sdr.
    MAHIDI, h.Anggota Banggar dari PartaiPAN 1 Orang, Sdr. HAKSI, Anggota Banggar dari Partai PKPI 1 Orang,Sdri. RUMANIA, j .Anggota Banggar dari Partai PKS 1 Orang, Sdr.ANSORI, k .Anggota Banggar dari Partai PKB 1 Orang, Sdr. ANDRISIMBOLON 2. TIM TAPD, Sekda Kab. Seluma selaku Ketua TAPDSdr. IRIHADI, S. Sos, Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRINHalaman 58 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIAJIB, Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD, Sdr. Drs.
    Seluma tidak mengalami perubahan melainkan sesuaiHalaman 62 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgI4.dengan usulan Draf PPAS yaitu senilai Rp.792.270.000, selanjutnyaperubahan tersebut tercantum dalam Berita acara kesepakatanbersama hasil rapat banggar di buktikan dengan laporan Final PPAS; Bahwa yang mendasari dokumen finas PPAS setelah terjadi kesepatanrapat dengan pihak banggar DPRD Kab.
    Seluma.Bahwa yang terlibat dalam TIM Banggar DPRD Kab. Seluma dan TIMTAPD Pemkab Seluma yaitu :1. Pimpinan Banggar DPRD Kab. Seluma :a. Ketua DPRD selaku Ketua Banggar Sdr. HUSNI TAMRIN.b. Wakil Ketua selaku Wakil Ketua Banggar Sdr. ULIL UMIDIc. Wakil Ketua II selaku Wakil Ketua Banggar Sdri. OKTIFITRIANId. Anggota Banggar dari Partai Nasdem 2 Orang ;1) Sdr. TENO HAIKA2) Sdr. ZANLASMIe. Anggota Banggar dari Partai Golkar 2 Orang ;1) Sdr. YUDI ARZAN2) Sdr.
    Anggota Banggar dari Partai Gerindra 2 Orang ;1) Sdr. NUR ALI2) Sdr. GIBSON MANALUg. Anggota Banggar dari Partai PDI P 2 Orang ;1) Sdri. ELI SURYANI2) Sdr. MAHIDIh. Anggota Banggar dari Partai PAN 1 Orang Sdr. HAKSI.i. Anggota Banggar dari Partai PKPI 1 Orang ;Sdri.RUMANIAj. Anggota Banggar dari Partai PKS 1 Orang ; Sdr. ANSORIk. Anggota Banggar dari Partai Demokrat 1 Orang ; Sdr. ANDRISIMBOLON2. TIM TAPDa. Sekda Kab. Seluma selaku Ketua TAPD : IRIHADI, S. Sosb.
Register : 09-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 42/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 17 Januari 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. AZRAFIANY AZIS RAOF, SH
8942
  • antara TAPD dan Banggar DPRD,dari tim Banggar DPRD menyampaikan usulan hibah harus dimasukkankedalam APBD TA 2012, adapun usulan dari Banggar disampaikan satu pintumelalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD.
    Dalam pembahasan tersebutTim Banggar dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Banggar dandihadiri oleh hampir semua anggota Banggar, sedangkan TAPD dihadiri olehAsmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku AsistenAdministrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagianHal.7 dari 279 hal. Put.
    Banggar ini tidak dipertanyakan olehBanggar;Bahwa pada saat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)Rancangan Perda tentang APBD TA 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD,dari tim Banggar DPRD menyampaikan usulan hibah harus dimasukkankedalam APBD TA 2012, adapun usulan dari Banggar disampaikan satu pintumelalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD.
    Bengkalis No. 08Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab. Bengkalis (dilegalisir sesuai asli);Foto Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Kab. Bengkalis No. 25Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab. Bengkalis (dilegalisir Sesuai asli);Foto Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Kab. Bengkalis No. 14Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab.
    Bengkalis No. 22Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab.
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 33/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy. Bin H. NOERSYAH, HY
Terbanding/Terdakwa I : PURBOYO, SE. Als BENGKA Bin RASANTO
11244
  • tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebutkepada Ketua Banggar Saksi JAMAL ABDILLAH,selanjutnya Banggar meminta RancanganPerbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN PAPBD untukmengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN PHalaman 6 dari 123 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRAPBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan kedalam RAN PAPBD;Bahwa kemudian namanama kelompok masyarakat calon penerima
    NOERSYAH bersamasamadenganJAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)KabupatenBengkalisTahun 2012dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SHselaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selakuanggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnyaperiode tahun 20092014, dan H.
    NOERSYAHselaku anggota DPRD Bengkalis Tahun 2012, bersamasamadenganJAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)KabupatenBengkalisTahun 2012dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SHselaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selakuanggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnyaperiode tahun 20092014, dan H.
    NOERSYAHbersamasama dengan JAMALABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBengkalisTahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan WakilKetua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar, serta AnggotaDPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 20092014, dan H.
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
818343
  • tahun 2010 dan keberadaan terdakwa di banggar,adalah menggantikan anggota banggar sebelumnya;Bahwa dari berita yang saksi baca, sepengetahuan saksi yangmembawa terdakwa di persidangan' saat ini karena adanyadugaan terdakwa mengutip uang dari daerah untukpengalokasian dana DPID ke daerah;Bahwa terkait dengan adanya tindakan terdakwa yang didugamengutip pengalokasian dana DPID ke daerahdaerah, tidakpernah dipersoalkan secara khusus di internal banggar tetapiseingat saksi Pimpinan Banggar pernah menerima
    pengaduandari seseorang yang bernama Andi Haris Surahman dimanabeliau menyampaikan telah menyerahkan sejumlah uang kepadasalah seorang anggota banggar sebagai imbalan ataspengalokasian dana ke daerahdaerah tertentu;Bahwa secara struktural sebagai Pimpinan Banggar saksimengetahui perihal laporan yang disampaikan oleh Andi HarisSurahman karena Andi Haris Surahman langsung menyampaikanlaporan tersebut kepada banggar;Bahwa awalnya Andi Haris Surahman datang menemui BadanKehormatan DPR tetapi karena
    Pste Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan anggaranterkait dengan usulan DPID karena saksi berada pada BelanjaPusat dimana pembahasan anggaran di Banggar terbagi menjadidua yaitu belanja daerah dan belanja pusat;Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pembagian khusus untukPimpinan Banggar untuk pembahasan anggaran di DPR,sedangkan struktur organisasi pada banggar terdiri dari PimpinanBanggar yaitu Ketua Melchias Markus Mekeng dan tiga orangWakil Pimpinan yaitu saksi, Mirwan Amir dan Olly Dondokambeydan
    dimanaletakketimpangan sampai harus ada kurang lebih 100 daerah yangmemenuhi kriteria yang harus hilang kemudian terdakwamenjawab sebagai anggota banggar yang sadar benar dan tidakpernah absen dalam rapatrapat banggar, ketimpangan itu terjadidi keempat pimpinan banggar dan dilegitimasi oleh wakil ketuaDPR membidangi DPR Bpk.
    Artinya sinkronisasi terkait dengan DPID hasil rapatdengan pemerintah dan Banggar Panja Transfer Daerah itu tidakbisa dirubah oleh forum Banggar.
Register : 24-11-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 23 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
6438
  • (DIM)Rancangan Perda tentang APBD TA 2012 antara TAPD dan BanggarDPRD, dari tim Banggar DPRD menyampaikan usulan hibah harusdimasukkan kedalam APBD TA 2012, adapun usulan dari Banggardisampaikan satu pintu melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD.Dalam pembahasan tersebut Tim Banggar dipimpin oleh JAMALABDILLAH selaku Ketua Banggar dan dihadiri oleh hampir semuaanggota Banggar, sedangkan TAPD dihadiri oleh Asmaran Hasan (alm)selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku Asisten Administrasi danUmum
    , Tim Banggar dipimpin oleh JAMALABDILLAH, Hidayat Tagor Nasution selaku wakil ketua DPRD/ Wakilketua Banggar dan dihadiri oleh Anggota Banggar sedangkan TAPD dipimpin oleh Sekda, Kepala Bappeda, Bagian Keuangan serta satkersatker yang terkait dan didalam rapat tersebut Badan Anggaran DPRDHalaman 12 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRmenyampaikan kepada TAPD mengenai banyaknya dana hibah yangtidak dicairkan, dan menanyakan kenapa dana hibah pada APBDbanyak tidak cair sedangkan masyarakat
    dan BanggarDPRD, dari tim Banggar DPRD menyampaikan usulan hibah harusdimasukkan kedalam APBD TA 2012, adapun usulan dari Banggardisampaikan satu pintu melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD.Dalam pembahasan tersebut Tim Banggar dipimpin oleh JAMALABDILLAH selaku Ketua Banggar dan dihadiri oleh hampir semuaanggota Banggar, sedangkan TAPD dihadiri oleh Asmaran Hasan (alm)selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku Asisten Administrasi danUmum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagian Keuangan unsurDispenda
    BengkalisNo. 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang perubahansusunan keanggotaan Banggar DPRD Kab. Bengkalis (dilegalisirsesuai asli).Foto Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Kab. BengkalisNo. 25 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang perubahansusunan keanggotaan Banggar DPRD Kab. Bengkalis (dilegalisirsesuai asli).Foto Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Kab. BengkalisNo. 14 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang perubahansusunan keanggotaan Banggar DPRD Kab.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
12733
  • Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi
    Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi I DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi
    Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah);3. Pak MUKHLIS' (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015) Rp200.000.000,(dua rtus juta rupiah);Halaman 278 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN Smr5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);6.
Register : 17-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK
Tanggal 16 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI ANGGORO MUKTI,SH
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG KURNIAWAN
342235
  • RancanganKUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama TimBadan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kabupaten Tanggamus.
    Dalam pembahasan awal RancanganKUAPPAS tersebut, Tim Banggar DPRD mengetahui adanya defisit anggaransebesar 3,5% (tiga setengah persen) atau berjumlah sekitarRp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah), sehinggaTim BanggarDPRD mengusulkan dilakukannya efisiensi anggaran belanja setiap SKPDyang diajukan dalam KUA PPAS sebesar 3,5% (tiga setengah persen).Usulan Tim Banggar DPRD tersebut tidak disetujui Sepenuhnya oleh TimTAPD maupun beberapa SKPD terkait, sehingga kemudian disepakati akandilakukan
    RAPBD yang diajukan olehTerdakwa tersebut kKemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRDdan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20Nopember 2015 ;Hal. 4 dari 88 hal. Puts.
    Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketigatersebut tidak disetujui oleh Banggar DPRD yang tetap menginginkan adanyaefisiensi anggaran terhadap masingmasing SKPD sehingga kemudiandisepakati akan dibahas lagi secara rinci pada saat rapat penyelarasanRAPBD yang dijadwalkan pada tanggal 26 s.d 27 November 2015 ; Bahwa pada tanggal 22 November 2015 pada saat kunjungan kerja keKementerian Dalam Negeri beberapa Anggota Banggar DPRD yaitu NUZULIRSAN, BAHAREN, HERLAN ADIANTO, AGUS MUNADA, IRWANDISURALAGA
    Dalampertemuan itu Terdakwa menanyakan kepada HERLAN ADIANTO dengankalimat, Lan siapasiapa anak buah yang di Banggar, Bamus dan Baleg?kemudian dijawab oleh HERLAN ADIANTO, yang di Banggar saya dan ibuSUMIYATI, Baleg DIKI FAUZI dan Bamus FARIZAL.
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
17962
  • Kompilasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah bahwajumlah gabungan selurun mata anggaran harus dibuat sama persisdengan nilai APBDP yang disepakatiPenjelasan pimpinan banggar kepada seluruh anggota banggar hasilkompilasi dan sinkronisasi oleh Pimpinan Banggar dan PimpiananKomisi (Sub Banggar)Dilakukan Rapat Pimpinan Gabungan untuk mendengarkan penjelasanhasil kompilasi dan sinkronisasi dalam rapat pimpinan banggar olehHim. 11 dari 413 him.
    DPRD,Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi dan Anggota Banggar.
    Pimpinan Komisi.Selanjutnya diadakan Rapat Banggar yang dihadiri oleh PimpinanBanggar beserta pimpinan Komisi (sub banggar), dengan agendapelaksanaan kompilasi dan sinkronisasi hasil pembahasan sub banggar.Kompilasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah bahwa jumlahgabungan seluruh mata anggaran harus dibuat sama persis dengan nilaiAPBDP yang disepakatiPenjelasan pimpinan banggar kepada seluruh anggota banggar hasilkompilasi dan sinkronisasi oleh Pimpinan Banggar dan PimpiananKomisi (Sub Banggar)
    Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi ataupun pembahasanInternal Komisi akan dilanjutkan pembahasan oleh Banggar, yangkemudian setelah selesai pembahasan oleh Banggar, akandisampaikan dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar.7. RAPBD yang sudah dibahas oleh Komisikomisi, SKPD, UKPDdan Banggar akan disampaikan kembali kepada TAPD untukditeliti.8.
    Terdakwa mengikuti proses pembahasan dalam kapasitas sebagaiAnggota Banggar pada Rapat Banggar dan dalam kapasitas Terdakwasebagai anggota KomisiE pada Rapat KomisiE.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
12336
  • Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015)Halaman 115 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN SmrRp300.000.000,3. Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun2015) Rp200.000.000,4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000,5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi Ill DPRDtahun 2015) Rp100.000.000,6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp50.000.000,7. Pak ALIANSYAH dan CHALIDI (teman saya)Rp100.000.000,8. SALMAN Rp100.000.000,9.
    Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi
    Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi I DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi
    Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi Il DPRD tahun 2015) Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah);3. Pak MUKHLIS' (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015) Rp200.000.000,(dua rtus juta rupiah);5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);7.
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
14167
  • RAPBD kemudian dibahas kembali di Banggarbersama dengan seluruh OPD, apabila masih ada perubahanmasih bisa dilakukan pada saat pembahasan ini, setelah selesaimaka Banggar membuat laporan Banggar yang akan disampaikankepada Pimpinan Dewan dalam paripurna untuk kemudianditetapkan sebagai APBD;Bahwa saksi selaku anggota banggar pada saat itu tidak adamengetahui tentang dana APBD P tentang Pengadaan lahan TIC,saksi hanya ikut pada pembahasan APBD murni sedangkan diAPBD P saya tidak terlalu ikut membahas
    Kepahiang selaku anggota banggar dan saksi Edwar Samsiselaku Anggota DPRD Kab.
    Kepahiang selaku anggota banggar dan saksi Edwar Samsi selakuAnggota DPRD Kab.
    yang telah disetujui oleh Tim Banggar,para saksi baru tahu ada perbedaan antara DPA dan RKA dengan KUAPPASyang diusulkan serta anggaran yang telah disetujui oleh Tim Banggar pada saatditujukkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kepahiang.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris selakuAnggota DPRD Kab.
    Kepahiang, dari DPPKADkhususnya bagian aset terungkap ternyata ada aset PemdaKepahiang berupa Lahan TIC tersebut yang belum pernahdibahas di Banggar DPRD Kab.
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — SUKAHARDIMAN Bin LA TANDI (Terdakwa)
5220
  • yang mana yangmenjadi anggota banggar DPRD kab natuna tersebut adalah sebagai berikut:Saksi sendiri (sebagai ketua banggar).DAENG AMHAR (Wakil ketua banggar).DWITRA GUNAWAN (Wakil ketua banggar).ASPANDI (Anggota banggar).WELMI (anggota banggar).ABIL HANAFI (anggota banggar).ZULKARNAIN (anggota banggar).ory nnNUZUR ST (anggota banggar).9 SUNARYO (anggota banggar).Dan adapun masa berlakunya masa jabatan tim banggar tersebut adalah 2,5 tahun.Bahwa tugas pokok banggar tersebut adalah membahas APBD kab
    Natuna Tahun 2012 yang di maksud yaitu:HADI CHANDRA, S.Sos (Ketua Banggar).DAENG AMHAR, SE, MM (Wakil Ketua Banggar).DWITRA GUNAWAN, S. Sos (Wakil Ketua Banggar).ABIL HANAFI (Anggota Banggar).ZULKARNAIN (Anggota Banggar).MUSTAMIN BAKRI, S.Sos (Anggota Banggar).WELMI, A.Md (Anggota Banggar).BAHARUDDIN, ST (Anggota Banggar).H. NUZUR, ST (Anggota Banggar).SUNARYO (Anggota Banggar).Drs. H.
    Selanjutnya, Proposal tersebut saksiserahkan ke Sekretaris Dewan untuk di bahas di Bagian Anggaran(BANGGAR) Dewan Kab. Natuna.
    tersebut dengan mengajukan Organisasi Gabungan PemudaPadang Kurak Dan Sekitarnya (GAPESTRA) dibuat sendiri oleh saksiSUKIMAN als KIKI dan tidak usulan dari saksi.Bahwa Ketua Bagian Anggaran (BANGGAR) Dewan Kab.
    Natuna pada tahun201 adalah sdr HADI CHADRA dan saksi tidak termasuk Anggota BagianAnggaran (BANGGAR) Dewan Kab.
Putus : 09-08-2012 — Upload : 22-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 9 Agustus 2012 — AGUNG PURNO SARJONO
4738
  • Tidak lama kemudian, datang YUSTININGSIH dan menyerahkanuang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut kepadaAKHMAT ZAENURI, kemudian AKHMAT ZAENURI memerintahkan AYIYUDI MARDIANA menelpon Terdakwa AGUNG PURNO SARJONO danSUMARTONO untuk datang ke ruang kerja Sekda Kota Semarang, setelah itusekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa bersamasama SUMARTONO datangmenemui AKHMAT ZAENURI, kemudian AKHMAT ZAENURI mengatakan39Tolong dibantu, ini buat tementemen banggar, ini 40, sambilHal 12 dari
    74 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.menyerahkan 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlahRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa danSUMARTONO, lalu AKHMAT ZAENURI kembali mengatakan Tolongdibantu pembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di BadanAnggaran DPRD Kota Semarang. lalu SUMARTONO mengatakan: Tya,nanti akan kita sampaikan ke temanteman Banggar DPRD KotaSemarang.
    (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlahRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa danSUMARTONO, lalu AKHMAT ZAENURI kembali mengatakan Tolongdibantu pembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di BadanHal 24 dari 74 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.Anggaran DPRD Kota Semarang. lalu SUMARTONO mengatakan: Tya,nanti akan kita sampaikan ke temanteman Banggar DPRD KotaSemarang.
    (satu) buah amplop coklat yang berisi uang sejumlahRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa danSUMARTONO, lalu AKHMAT ZAENURI kembali mengatakan Tolongdibantu pembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di BadanAnggaran DPRD Kota Semarang. lalu SUMARTONO mengatakan: Tya,nanti akan kita sampaikan ke temanteman Banggar DPRD KotaSemarang.
    DPRD kotasemarang tanggal 8 Nopember 2011 ; 129Foto Copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotasemarang tanggal 9 Nopember 2011 ; 130Foto Copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotasemarang tanggal 10 Nopember 2011 ; 131Foto Copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotasemarang tanggal 11 Nopember 2011 ; 132Foto Copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotasemarang tanggal 23 Nopember 2011 ; 133Foto Copy yang dilegalisir daftar hadir rapat