sebagaimana layaknya suamiisteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak, umur 3 tahun, yang saatini anak tersebut dalam asuhan Termohon;Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah iturumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran danperselisihan;Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon adalah: Termohon tidak setuju dengan keputusan Pemohon ikut PILEG

rukun lagi;Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2017/PA.KAGBahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakrukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;Bahwa setelah Pemohon tidak terpilin menjadi legislatif pada tahun2014;Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon danTermohon berselisin dan bertengkar, yang saksi ketahui Termohonpergi meninggalkan Pemohon setelah dalam pelaksanaan pemilihanlegislatif tahun 2014 Pemohon tidak terpilih;Bahwa sejak dari Pileg

Sedangkan 120orang, tidak memilih pilpres karena kekurangan surat suara pilpres, Untuk120 orang tersebut dengan rincian yaitu 37 orang yang menarik suratundangan dan 83 orang yang tetap memilih walaupun hanya pileg saja;Bahwa Saksi tahu ada juga TPS yang kurang Surat suara di TPS lain;Bahwa kurangnya surat suara tersebut KPPS yangi lapor secara lisandan Via HP dengan PPK Kec. IT.

Bahwa atas temuan kekurangan surat suara tersebut PanwascamKecamatan lIlir Timur Il mengeluarkan surat rekomendasi Nomor09/BAWASLU.Prov.SS.16.07/Hm.0200/IV/2019 tanggal 20 April 2019 yangditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentangrekomendasi untuk Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pilpres dan pileg di68 (enam puluh delapan) TPSdi kelurahan Sungai Buah, kel. 2 llir, kel. 1llir dan Kel. Lawang Kidul.

Kemudian Panwascam mengeluarkan lagi suratHalaman 147 dari 178 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Pigrekomendasi Nomor 010/BAWASLU.Prov.SS.16.07/Hm.0200/IV/2019tanggal 20 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panitia PemilihanKecamatan (PPK) tentang rekomendasi untuk Pemungutan SuaraLanjutan (PSL) pilpres dan pileg di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 19 dan TPS 22di Kel.

Kemudian Panwascam mengeluarkan lagi suratrekomendasi Nomor 010/BAWASLU.Prov.SS.16.07/Hm.0200/IV/2019tanggal 20 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panitia PemilihanKecamatan (PPK) tentang rekomendasi untuk Pemungutan Suara Lanjutan(PSL) pilpres dan pileg di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 19 dan TPS 22 di Kel.Lawang Kidul.

Sungai Buah ternyata ada 3 TPS yang tidak mau melaksanakanPSL, yaitu TPS 27, 34 karena menganggap sudah tidak ada permasalahansedangkan TPS 19 tidak mau melaksanakan PSL karena hanya satu suratsuara presiden saja sedangkan yang dikehendaki adalah 5 surat suara yaitupilpres dan pileg.

Bengkulu Utara selanjutnyadilakukan Pembahasan dengan Nomor : 01/LP/PILEG/IIV2014 Tanggal 1April 2014 dan Laporan Temuan Nomor 01/LP/PILEG/II/2014 serta surat dariPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Utara Nomor:73.a/PanwasluBu/IV/2014 Kepada Kapolres Bengkulu Utara untuk diproseslebih lanjut dan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 522B/IV/2014/BENGKULU/RES BENGKULU UTARA, Tanggal 1 April 2014.Pelapor a.n. BEJO,S.pt bin KOBAR, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan AnggotaPanwas Kab.

Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra GakumduPusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) Nomor : 01/LP/PILEG/II/2014 tanggal 01April 2014 tanggal 01 April 2014 dan Laporan/Temuan Nomor01/LP/PILEG/IV2014 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu**) yang diterbitkanoleh ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BENGKULU UTARA,diberi tanda : P.2;Fotokopi Print Berita Media Elektronik perihal Kades dan Calon DPDDilaporkan ke Polres tertanggal 24 April 2014 dari alamat website htto://radar utara.com/berita/694/kadesdancalondpddilaporkan1

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejaktanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 danselama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Kota Bumibekerja sebagai sopir pribadi kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdr.Wirta JayaPutra, selain di Kota Bumi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijinTerdakwa juga pernah ke Kerinci Jambi untuk menjemput isteri Terdakwadan Terdakwa juga pernah ke Jakarta menemani saudara Terdakwa Sdr.Wirta Jaya Putra mengurus sengketa Pileg

Wirta JayaPutra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP, dan di halaman parkirkantor DPP Partai PDIP Terdakwa telah menggunakan shabushabu didalam mobil sendirian.4.

Tahapan Pileg 2013 (januariDesember) Rp.5.372.369.000, (lima milyar tigaratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bersuberdari APBN. Pilwalkot 3013 (Februari Oktober) Rp.4,7 M (empat milyar tujuh ratus jutarupiah) bersumber dari APBD.

Tahapan Pileg 2013 (januariDesember) Rp.5.372.369.000, (lima milyar tigaratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bersuberdari APBN2. Pilwalkot 3013 (Februari Oktober) Rp.4,7 M (empat milyar tujuh ratus jutarupiah) bersumber dari APBD3.

MUSA AHANATAWIRIA, MSi) untuk melaksanakan kegiatan hasil dari rapat plenoKomisioner + KPA, kemudian Saya menyesuaikan /mencocokan kegiatantersebut dengan DIPA dan Juknis yang ada, selanjutnya Bendahara SPTJBdiserahkan ke PPK untuk diteliti/diperiksa apabila sudah lengkap, sayamembuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk diserahkan kepadaPPSPMBahwa Tahun 2013 KPU mendapat anggaran dari APBN untuk kegiatan rutindan tahapan Pileg sebesar Rp. 5,2 Milyar.

Pelaksanaan tahapan Pileg 2013 (APBN)PPK Mencocokan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakandengan DIPA/RKAKL dan Juknis nya. Apabila sudah sesuai PPKMembuatSPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan di serahkan kepada PPSPMUntuk di buatkan SPM.c.

Pelaksanaan Anggaran tahun 2014 (APBN)Pada tahun 2014 Melaksanakan kegiatan tahapan pileg dan pilpres, PPKMelakukan pekerjaan sama seperti poin (b) diatasBahwa Tahapan Pemilu legislatif Kegiatan yang berhubungan langsungdengan PPK yaitu, proses pengadaan barang / jasa dan proses pembuatanSPP untuk di serahkan kepada PPSPMBahwa Proses pengadaan barang dan jasa pada Pemilu Presiden 2014,mekanisme pencairan anggaran dimulai dari PPK membuat SPP dandiserahkan kepada PPSPM.

mempergunakan sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stootwapen), Perbuatan tersebut t dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksiANIS FRADISTYAAN dan saksi DAVID MARTIN ( Anggota PolresSampang) sedang melakukan pemangamana Pemungutam suara padaPemilu Tahun 2019 Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 di Kecamatan RobatalKabupaten Sampang, lalu saksi mendengar informasi bahwa telah terjadipengambilan 1 kotak suara pileg

Sampang.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN SpgBahwa bermula saksi bersama saksi DAVID MARTIN ( AnggotaPolres Sampang) sedang melakukan pemangaman Pemungutam suarapada Pemilu Tahun 2019 hari Rabu Tanggal 17 April 2019 di KecamatanRobatal Kabupaten Sampang, lalu saksi mendengar informasi bahwatelah terjadi pengambilan 1 kotak suara pileg DPRD Kabupaten/Kota dilokasi TPS 13 di Desa Bapelle Kec.

David Martin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN SpgBahwa bermula saksi bersama ANIS FRADISTYAWAN,SH( Anggota Polres Sampang) sedang melakukan pemangamanPemungutam suara pada Pemilu Tahun 2019 hari Rabu Tanggal 17 April2019 di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, lalu saksi mendengarinformasi bahwa telah terjadi pengambilan 1 kotak suara pileg DPRDKabupaten/Kota di lokasi TPS 13 di Desa Bapelle Kec.

Tahapan Pileg 2013 (januariDesember) Rp.5.372.369.000, (lima milyar tiga ratustujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bersuber dari APBN.

MUSA AHA NATAWIRIA, MSi) untukmelaksanakan kegiatan hasil dari rapat pleno Komisioner + KPA, kemudian Sayamenyesuaikan /mencocokan kegiatan tersebut dengan DIPA dan Juknis yang ada,selanjutnya Bendahara SPTJB diserahkan ke PPK untuk diteliti/diperiksa apabilasudah lengkap, saya membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untukdiserahkan kepada PPSPMe BahwaTahun 2013 KPU mendapat anggaran dari APBN untuk kegiatan rutin dantahapan Pileg sebesar Rp. 5,2 Milyar.

Pelaksanaan tahapan Pileg 2013 (APBN)PPK Mencocokan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan denganDIPA/RKAKL dan Juknis nya. Apabila sudah sesuai PPK MembuatSPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan di serahkan kepada PPSPMUntuk di buatkan SPM.c.

Pelaksanaan Anggaran tahun 2014 (APBN)Pada tahun 2014 Melaksanakan kegiatan tahapan pileg dan pilpres,PPKMelakukan pekerjaan sama seperti poin (b) diatasBahwaTahapan Pemilu legislatif Kegiatan yang berhubungan langsung denganPPK yaitu, proses pengadaan barang / jasa dan proses pembuatan SPP untuk diserahkan kepada PPSPMBahwaProses pengadaan barang dan jasa pada Pemilu Presiden 2014, mekanismepencairan anggaran dimulai dari PPK membuat SPP dan diserahkan kepadaPPSPM.

LembagaDakwah lIslamiyah Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikianperbuatan Wakif (PEMBANDING) yang mewakafkan tanahnya seluas 1.054 M2kepada Nazhir untuk Pembangunan Pondok Pesantren yang dikelola oleh LDIIadalah tepat (bukan salah orang) dan semoga menjadi amal jariyan yang sangatdianjurkan dalam syariat Islam, sehingga tidak layak dan bahkan berlawanandengan tujuan syariat Islam, jika harus diurungkan atau dibatalkan hanya karenadikaitkan dengan tidak tercapainya perolehan suara dalam PILEG

Adapun perbedaannya adalah Penggugat Konvensi menuntut agarperwakafan tersebut dibatalkan karena dikaitkan dengan syarat perolehan suaradalam PILEG 2019 di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan PenggugatRekonvensi menuntut agar perwakafan tersebut tetap disahkan karena telah sesualdengan hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Konvensi yangmemohon agar perbuatan Penggugat (Pembanding) selaku Wakif yang mewakafkansebidang

Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Dewan Perwakilan RakyatPapua (DPRP)dari Partai GERINDRA di Provinsi Papua yang berasaldari DAPIL 7 pada Pemilihan Legislatif(Pileg) tahun 2014 berdarakanKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.913833 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDwan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 20142019(Bukti P1);2.

Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Partai GERINDRA dengannomor keanggotaan :51032200503110969000593(Bukti P2)dansaat ini menjabat sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPR Papua) berasal dari DAPIL 7 pada Pemilinan Legislatif(Pileg)tahun 2014 dan menjabat sebagai ketua Fraksi DPRD PartaiGERINDRA di DPRP berdasarkan Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA)(Bukti P3);2.

Bahwa pengaduan dari Sdr.Victorianus Ohoiwutun, S.Sos terhadapPENGGUGAT terkait perolehan suara pada Pileg tahun 2014,Hal 6 Perk.No.487/PDT/2019/PT.DKIpenyelesaiannya menjadikewenangan KPU Provinsi Papuadan Mahkamah Konstitusi.Adapun ketika Penetapan Perolehan hasilSuara oleh KPU Provinsi Papua telah dihadiri dan diketahui oleh Sadr.Victorianus Ohoiwutun,S.Sosdan jika dirugikan maka sesuai aturanSdr. Victoriaanus Ohoiwutun,S.Sosseharusnya Sdr.

Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan RakyatPapua (DPRP) dari Partai GERINDRA di Provinsi Papua yangberasal dari DAPIL 7 pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun2014 berdasarkan Keputusan Menter! Dalam Republik IndonesiaNomor : 161.913833 tahun 2014 tentang PeresmianHal 18 Perk.No.487/PDT/2019/PT.DKIPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat PapuaMasa Jabatan Tahun 20142019;2.

Victorianus Ohoiwatun, S.Sos tidak pernah keberatanatas hasil perolehan suara pileg tahun 2014 adalah upayaPenggugat untuk menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya.Bahwa bagi Tergugat pengaduan yang diadukan oleh Sadr.Victorianus Ohoiwatun, S.Sos adalah hak sebagai kader partalsehingga tetap di proses..

Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa Timur Nomor : 01/KPPS/KPUProv014/PLG/2013, tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi JawaTimur No. 03/Kpts/KPUProv014/PLG/2013 tentang Penetapan DaftarCalon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa TimurPemilinan Umum Tahun 2013. berdasarkan Kajian Badan PengawasPemilihnan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 004/TM/PILEG/XII/2013,bagian Pembahasan / kajian huruf h, telah diakui olen Badan PengawasPemilinan Umum

StatusPencalonan a/ n Tony Arif Setiawan (Asli ada diPenggugat).; Bukti bertanda P6 :Foto copyKeputusan KomisiPemilihanUmum ProvinsiJawa Timur No. 01/Kpts/KPUProv 014/PLG/2014, tanggal16 Januari 2013 (obyek sengketa) asliada diPenggugat, ; Bukti bertanda P7 :Foto copy SuratBadan PengawasPemilihan UmumProvinsi JawaTimur Nomor :690/BAWASLUPROV/JTM/X11/2013tanggal 17 Desember 2013perihalRekomendasi (Asliada di BAWASLUProvinsi Jawa Bukti bertanda P8 :Foto copy KajianBAWASLUProvinsi JawaTimur No. 004/TM/PILEG

Surat Kajian Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 004/TM/PILEG/2013PSTN = cas mpmmme cones ammonwe sees ammomme see ea qumemuie ents mmmemee e ota mem Oe BuktiT6 . UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendaftaran, Verifikasi,dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan. Peraturan KPU Nomor : 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program danJadual Penyelengaraan pemilu DPR,DPD dan DPRD Tahun 201418;.

Pemungutandan Penghitungan suara,serta hasil penghitungan suara (formulir ModelC1) kepada saksi Baharui Lature selaku saksi dari Partai HANURA dankepada saksi Efelinus Laia selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);e Bahwa Saksi kalau Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPSVHilinamozaua,Kec.Teluk Dalam telah melakukan pelanggaran Pemilukarena adanya laporan dari petugas PPL di TPSV Hilinamozaua atasnama Efelinus Laia kepada Panwaslu Kab.Nias Selatan pada hari Jumattanggal 11 April 2014 sesuai nomor temua : 006/TM/PILEG

tetapi Terdakwa sebagai Ketua KPPS mengatakankamu tenang saja,tidak ada urusanmu disini, dan saat saksi hendakmenjawab, yang salah seorang anggota masyarakat yang namanya tidakketahui berteriak dengan nada mengancam supaya saksi jangan macammacam di lokasi TPS sehingga saat itu mengambil kamera danmendokumentasikan pelaksanaan pemungutan suara di TPSV secaradiamdiam kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 saksilangsung melaporkan temuan tersebut kepada Panwaslu sesuai nomortemua : 006/TM/PILEG

No. 186 K/PID.SUS/2009350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu setelahpelaksanaan Pileg, dan Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh JutaRupiah) serta Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) setelahpelaksanaan Pilopres /Wakil Presiden.b. Saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP menerima dari saksi Drs. Ec.HARIBOWO SOEKOTJO sebesar Ap. 100.000.000,00 (seratus jutarupiah) akan tetapi atas saran dari saksi Drs. Muhammad Asfar, Msi dansaksi Dr. M. Zaidun, SH.

Gubernurtentang Standar barang dan harga satuan barang TA 2004 Edisi l.2 (dua) map data /surat KPU Jawa TimurDaftar hadir karyawan / karyawati KPU Jatim.Tanda terimaformulir Pileg dari CV Sidoyoso.Tanda terima formulir Pilpres dari CV. Sidoyoso.Tanda terima formulir Pilpres ll dari CV.

Tanda terima formulir Pileg dari CV.Sidoyoso ;10. Tanda terima formulir Pilores 1 dari CV.Sidoyoso11. Tanda terima formulir Pilpres Il dari CV.Sidoyoso12. Kebutuhan formulir Pemilinan Presidan ;13. Kebutuhan formulir Pemilinan Presiden ll ;14. Laporan Penghapusan Surat Suara tahun 2004 ;15. Arsip Clear holder warna biru 2004 ;16. Arsip Clear holder warna merah 2004 ;17. Kumpulan keputusan warna pink ;18. Kumpulan keputusan warna biru ;19. Buku agenda surat masuk keluar 2008 ;20.

Kelebihan kertas setelah kegiatan Pileg, Pilpres dan Pilpres Ilseharusnya ada di CV. Sidoyoso sebanyak 485 Ton dengan nilai sebesarkurang lebih Rp. 4 milyar, dan yang ada di CV. Perintis sebanyak 395Ton dengan nilai kurang lebih Rp. 3 milyar.Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009e. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil tidak pernah koordinasi danmembiarkan Saksi Drs. Ec.

Perintis) untuk pengambilan kertas piano di PT.Kertas Leces (persero) Probolinggo yang selanjutnya dipergunakanmencetak formulir untuk kegiatan pemilu 2004 (Pileg, Pilpres dan Pilpres Il)dan setelah mengetahui adanya kelebihan kertas tersebut mereka(Terdakwa dan saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo) tidak pernah menarikkelebihan/sisa kertas tersebut dari CV. Perintis dan CV. Sidoyoso, jugamereka tidak pernah membicarakan dalam rapat Pleno (tidak pernahdiplenokan).

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar fotocopy surat, Perihal : Surat Pemberitahuan Juru Kampanye PKPI kota Malang Pileg Tahun 2014 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 045/SK-TK/DPK.PKPI/MLG/JT/ XII/2013 ;- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Juru Kampanye Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kota Malang Pemilu Legislatif Tahun 2014 ;- 1 (satu) lembar Specimen Surat Suara pemilu anggota DPD Kota Malang tahun 2014

sosialisasidi Yayasan Bhakti Luhur Terdakwa berkapasitas Sebagai peserta ;Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan sosialisasi di Aula Agapeadalah Terdakwa sendiri, karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa diYayasan Bhakti Luhur selalu Golput ;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disitabarang bukti berupa :1 (satu) lembar fotocopy surat, Perihal : Surat Pemberitahuan Juru KampanyePKPI kota Malang Pileg

haruslah di tolak untuk seluruhnya ;Menimbang,bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasanalasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasanalasanyang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan15bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang setimpaldengan kesalahan Terdakwa ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) lembar fotocopy surat, Perihal : Surat Pemberitahuan Juru KampanyePKPI kota Malang Pileg

(dua juta rupiah)dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurunganselama : 1 (satu) bulan ;3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu di jalani, kecuali jikadikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidanasebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatanyang dapat di pidana ;4 Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar fotocopy surat, Perihal : Surat Pemberitahuan Juru KampanyePKPI kota Malang Pileg Tahun 2014

Artinya, putusan Mahkamah Partaibersifat final dan berkekuatan hukum mengikat secara internal;Bahwa dalam rangkaian sengketa kepentingan Pileg tahun 2019 PemohonELIYATI,SE merasa telah menjadi "korban" kecurangan rekannya sebagai kaderdalam partai Demokrat (i.c Termohon ANAS LC, MHi). Beberapa upaya Pemohontelah dilakukannya, baik melalui Laporan pada Gakumdu (Penegak HukumTerpadu), maupun melalui mekanisme Bawaslu.

Sebab,persoalannya dominan menyangkut Tergugat VII yang berupaya menggunakan hakhukumnya melalui mekanisme yang benar, Sesuai prosedur dan mekanisme dugaanadanya pelanggaran Pemilu (i,c Pileg 2019). Akan halnya Tergugat VII tidakmenemukan solusi dan berupaya menggunakan haknya dalam memperjuangkankebenaran dan keadilan sebagai Warga Negara dalam tahapan proses pemilihanhal. 18 dari 63Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl Paraf IHK HA.

perihalsengketa pileg tanggal 21 Mei 2019 kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, diberitanda bukti T.III S/d VII11Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi BPOKK DPD Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tengah nomor: .......

Bahwa Saksi dilaporkan di Bawaslu sebagai penyelenggara pileg. Bahwa Sadr. Anas tidak ikut memilih di TPS IX, Sdr. Eliyanti juga tidak memilin di TPSIX. Bahwa Saksi tidak tahu Siapa pelaku yang mencoblos 2 kali tersebut. Bahwa Sadr. Eliyanti ajukan keberatan di DPD partai demokrat setelah dengarkeputusan hasil KPU. Bahwa isi laporan ke DPD partai, DPP, dan mahkamah partai setahu saksi masihsama yaitu tentang 2 surat Suara yang dicoblos 2 kali.

Anas.Bahwa saksi di pileg sebagai saksi mandat untuk partai di PPK Dolo selatan, danjuga ditugaskan untuk memantau perhitungan di PPK kecamatan.Bahwa partai demokrat mendapat suara tertinggi di Kecamatan dolo selatan.Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah suara Sdr.

Tahapan Pileg 2013 (januariDesember) Rp.5.372.369.000, (lima milyartiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan riburupiah) bersuber dari APBN2. Pilwalkot 2013 (Februari Oktober) Rp.4,7 M (empat milyar tujuh ratusjuta rupiah) bersumber dari APBD3.

Tahapan Pileg 2013 (januariDesember) Rp.5.372.369.000, (lima milyartiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan riburupiah) bersuber dari APBN2. Pilwalkot 3013 (Februari Oktober) Rp.4,7 M (empat milyar tujuh ratusjuta rupiah) bersumber dari APBD3.

MUSA AHANATAWIRIA, MSi) untuk melaksanakan kegiatan hasil dari rapat plenoKomisioner + KPA, kemudian Saya menyesuaikan /mencocokan kegiatantersebut dengan DIPA dan Juknis yang ada, selanjutnya Bendahara SPTJBdiserahkan ke PPK untuk diteliti/diperiksa apabila sudah lengkap, sayamembuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk diserahkan kepadaPPSPMBahwa benar Tahun 2013 KPU mendapat anggaran dari APBN untukkegiatan rutin dan tahapan Pileg sebesar Rp. 5,2 Milyar.

Memastikan seluruh kelengkapan dan peralatan pemilu sesuai denganstandar kebutuhan dan memastikan perlengkapan danperalatantersebut untuk terselenggaranya Pemilu Legislatif dan PemilihanWalikota.Dasar hukum tersebut dalam PKPU No. 5 Tahun 2008 secara makro yangkemudian dijabarkan.Bahwa benar Pada Tahun 2013 dan 2014 kegiatan yang diselenggarakanKPU Kota Banjar adalah penyelenggaraan Pilwakot / pilkada, persiapanpenyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor Sim Card 082135907788 ; 1 (satu) buah sarung HP warna hitam terbuat dari kulit oscar merk La Lette ; 1 (satu) lembar kertas surat suara pemilu Pileg dapil Jateng 3 yang baliknya terdapat tulisan catatan omset rekapan penjualan togel SM tanggal 26 dan 28 Juni 2014 serta untuk catatan meramal togel ; 1 (satu) lembar surat suara pileg Kab.

mengatakan panggil kawankawan yang lain untukmerapat ke Gor ada suara tembakan kemudian saksi Khalizahdipinjami handphone milik Terdakwa untuk menghubungi pararelawan yang lain untuk segera berkumpul di Gor Bandara RukoOdessa dengan cara membuka aplikasi whatsapp dan mengirimkansebuah voice note ke dalam grup RGP Batam Kota, kemudianTerdakwa pergi meninggalkan tempat berkumpul; Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para relawanberkumpul di Gor Bandara Odessa adalah untuk menjaga kotak suaraPilpres dan Pileg

Terdakwameminjamkan handphone miliknya dengan keadaan aplikasiwhatsapp terbuka lalu saksi membuat voice note dan mengirimkannyadi grup whatsapp RGP Kota Batam; Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat voice notetersebut yang mengajak para relawan lainnya, LPI dan FPI datang keGor tersebut untuk menemani saksi dan para relawan lainnya karenatakut mendengar sura tembakan tersebut; Bahwa saksi berada di Gor tersebut dengan para relawanlainnya untuk mengawal kotak suara seKecamatan Batam Kota hasilPemilu Pilpres dan Pileg

milikTerdakwa, Terdakwa berikan dalam keadaan aplikasi whatsappterbuka lalu saksi Khalizah mengirimkan voice note pukul 02.28 Wib,kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah kalimat dengan tulisanmohon penjagaan di perketat seluruh batam pada pukul 02.30 Wibdi grup whtasapp RGP Batam Kota; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama para relawanlainnya berkumpul di Gor tersebut untuk menjaga suara Pilpres danPileg karena tempat tersebut tempat yang dijadikan penyimpanansurat Suara C 1 (satu) Pilpres dan Pileg

whatsappterbuka lalu saksi Khalizah mengirimkan voice note pukul 02.28 Wib,kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah kalimat dengan tulisanHalaman 25 dari 35 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PN Btmmohon penjagaan diperketat seluruh batam pada pukul 02.30 Wib digrup whtasapp RGP Batam Kota; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama para relawanlainnya berkumpul di Gor tersebut untuk menjaga suara Pilpres danPileg karena tempat tersebut tempat yang dijadikan penyimpananSurat Suara C 1 (satu) Pilpres dan Pileg

Bahwa pada tahun 2013 termohon terikat kontrak dengan BPS lagiterkait dengan sensus pertanian dan terikat kontrak lagi dengan KPUuntuk pemilu Pilgub,Pileg, dan Pilpres.Bahwa kegiatan di atas semua diketahui oleh pemohon dan setiaptermohon keluar rumah diketahui oleh pemohon.Bahwa dengan demikian pernyataan pemohon yang menyatakantermohon sering keluar rumah tanpa ijin dan tanpa alasan yang tidak jelasadalah tidak benar.Bahwa begitu pula dengan tuduhan pemohon, bahwa termohon menjalinhubungan asmara

dengan Helmi adalah tidak benar dan dapat kamijelaskan sebagai berikut : bahwa Helmi adalah rekan kerja termohonterkait dengan KPU dalam penyelenggaraan Pilgub, Pileg, dan Pilpres.Dan termohon mengurus PPK di Kecamatan Jati untuk mengumpulkandatadata tersebut, termohon mengirimkan ke Kecamatan Blora dimanaHelmi berkedudukan sebagai wakil dari Kecamatan Blora selaluberhubungan dengan termohon.

Memerintahkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------ 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan angggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI ; --------------------------------------------------------------- 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan

Menyatakan barang bukti berupa : e 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggotaDPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telahdilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN danangggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI ;e 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukanpencoblosan dengan menggunakan KTP di TPS 27 Dsn.Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yang telah dilegalisiroleh anggota KPPS atas nama TUTIK

telah memberikan suara ; Bahwa AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM datang ke TPS 26desa dauh puri kaja menggunakan hak pilihnya sekitar jam 11.00 witadan pada saat itu yang bersangkutan berdua datang bersamasamadan meminta agar didahulukan untuk dipanggil dikarenakan saudaraAFAN ADI SAPUTRA akan segera bekerja sedangkan saudara NASARBASLUM akan menjadi saksi di TPS lain ; e Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bendel foto copy DaftarPemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi danKabupaten Kota Pileg

27 bahwa melihat AFAN ADI SAPUTRA dan NASARBASLUM datang ke TPS 27 dan memilih dengan menggunakan KTPserta dibenarkan pula oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat didapatkan faktabahwa : pemilih yang sudah datang ke TPS 26 dan menggunakan hakpilinnya sudah diberikan tanda saebagai bukti telah hadir dengan caramemberikan tanda lingkaran pada no urut DPT nya sesuai dengan 1 (satu)bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DPR, DPD dan DPRDProvinsi dan Kabupaten Kota Pileg

Memerintahkan barang bukti berupae 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggotaDPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telahdilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN danangggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI ; 2 (dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukanpencoblosan dengan menggunakan KTP di TPS 27 Dsn.Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yang telah dilegalisiroleh anggota KPPS' atas nama TUTIK

Gtlo.sebab Pemohon selalu berada di Kabupaten Bualemo dalam rangkakampanye Pileg;Bahwa Termohon selalu mendengarkan nasehat Pemohon, karenameskipun Pemohon berada di Bualemo, Termohon tetap minta izin jikaingin keluar rumah, meskipun hanya melalui telephon genggamPemohon dan sebaliknya justru Pemohon yang jarang menghubungiTermohon sehingga Termohon berpendapat, awal ketidak harmonisanrumah tangga Pemohon dan Termohon pemicunya dari Pemohonsendiri;Bahwa sebuah rumah tangga pasti ada masalah, namun

telah memenuhi ketentua Pasa 185 R.Bg;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan awalnya tinggal di rumahorang tua Pemohon selama 5 tahun lamanya, lalu tinggal di rumah bersamaPemohon dan Termohon sampai berpisah, namun sejak tahun 2018 rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran karena Termohontidak mendengar nasehat Pemohon dan bila diingatkan agar jangan mengikutikegiatan di luar rumah, namun nasehat Pemohon diabaikan oleh Termohon,selain itu Termohon tidak mendukung Pemohon menjadi Pileg

Bahwa menurut Termohon adanya pertengkaran terjadi karena Pemohontidak perduli lagi kepada Termohon ketika Pemohon mengikuti Pileg diKabupaten Bualemo;4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohonyang pergi meninggalkan Termohon dan anakanaknya, sejak bulan Agustus2019;5.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009, menyatakan bahwa dalam hukum Islamkewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatasmengenai mutah dan nafkah selama dalam masa iddah;Menimbang, bahwa oleh karena penyebab ketidak harmonisan rumahtangga adalah sikap Penggugat yang tidak taat, tidak perduli dan tidak mengusTergugat, dan sebaliknya Penggugat menegaskan pertengkaran terjadi karenaTergugat tidak perduli lagi kepada Penggugat setetalh mengikuti Pileg