• Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI diPekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barattidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

  )berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidayatambak udang jenis vannamei sejak bulan Maret 2017 telah menikmati hasilusaha dengan panen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

  Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI diPekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barattidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKLUPL dan Surat Pernyataan;Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

• Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]

• Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL) Nomor041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluanpembayaran tahap Ill (tiga) pekerjaan subsidi pengoperasian busperintis Jayapura sebesar Rp830.705.200,00 yang ditandatanganioleh Jhon Philips Pepuho, S.SiT (Kuasa Pengguna Anggaran);i.

  Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL) Nomor 00097tanggal 13 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV(empat) pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis Jayapurasebesar Rp838.266.450,00 dipotong pajak PPh sebesarRp25.147.993,00 jumlah pembayaran netto adalah sebesarRp813.118.457,00 ;.

  Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL) Nomor005/466910/P/2012 tanggal 08 April 2012 untuk keperluanpembayaran tahap (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian BusPerintis Jayapura sebesar Rp820.055.150,00 ;g.

  Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL) Nomor022/466910/P/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluanpembayaran tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Jhon PhilipsPepuho, S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran;.

  Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL) Nomor041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluanpembayaran tahap III (tiga) pekerjaan subsidi pengoperasian busperintis Jayapura sebesar Rp830.705.200,00 yangditandatangani oleh Jhon Philips Pepuho, S.SiT (KuasaPengguna Anggaran);i.

• peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 10 Tahun 2015 pasal 33 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun UKLUPL wajib membuatSPPL, Surat penyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Suratkesanggupan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidakwajib AMDAL atau UKLUPL untuk melaksanakan pengelolaanlingkungan hidup;Bahwa perusahaan Terdakwa harus memiliki SPPL, Berdasarkan peraturanDaerah Kota Surakarfa Nomor 10 Tahun

  harus memiliki UKLUPL atau hanya cukup SPPL;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perizinan yang dimiliki PT.

  Banjarsari Kota Surakarta, Yaitu : SIUP,TDP, Surat jinGangguan (HO), SPPL;Bahwa lIzin Lingkungan perusahaan yang berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPL)belum dimiliki oleh Terdakwa sampai sekarang;Bahwa Saksi menjelaskan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah Yayuk Lestari selakudirektur, sedangkan perusahaan PT.

  peraturan Daerah Kota SurakartaNomor 10 Tahun 2015 pasal 33 ayat (1) setiap usaha dan/ atau kegiatanyang tidak wajib menyusun UKLUPL wajib membuat SPPL, Suratpenyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupyang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat kesanggupanpenanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib AMDALatau UKLUPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;Bahwa perusahaan Terdakwa harus memiliki SPPL, Berdasarkan peraturanDaerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun

  Banjarsari Kota Surakarta, Yaitu : SIUP,TDP, Surat jinGangguan (HO), SPPL;Bahwa dalam pemeriksaan setempat Bahwa didepan di PT MahkotaCitra Lestari alamat JI. Adi Sumarno No. 257 Rt 001 / Rw 012 Kel.Banyuanyar Kec.

• Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 623,40 ha (hektar)pada tanggal 3 Januari 2010, kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;b. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 40.00 ha (hektar)pada tanggal 3 Januari 2010, kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMBc.

  Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 20.28 ha(hektar)pada tanggal 20 Januari 2010, kemudian dokumennyadiserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;d. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 6 Juni2012, seluas 10.00 ha (hektar) kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;e.

  Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 6 Juni2012, seluas 6.12 ha hektar)kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;Bahwa sekiranya dalam bulan November 2019 melalui media massaTribun Jambi Penggugat mendapat informasi Pengumuman Lelang KeduaEksekusi hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh PT.

  tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo NomorHalaman 15 dari 31 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB24/Pdt.G/2019/PN Mrt tanggal 24 Agustus 2020 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi1.Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.Z.3.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat berupa Dokumen KemitraanPerkebunan Kelapa Sawit Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL

  Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL), Surat PernyataanKepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan seluas 623,40 hektartanggal 3 Januari 2008, Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan HakGarap Atas Lahan seluas 623,40 hektar tanggal 3 Januari 2010, danPeta Bidang Tanah seluas 623,40 hektar;5.

• RASIDI, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018 dikembalikan kepada Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI,1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr.

  RASIDI, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018 tetap terlampir dalam berkas;

• Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

RASIDI, Surat pernyataanHalaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bglkesanggupan pengelolahan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) danSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil An. RASIDI.

RASIDIe Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup ( SPPL )e Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil An. RASIDIBahwa karyawan AKBAR MINERAL dalam melakukan penjualan air yaitu Sdr.UJANG ( supir ), Sdr.

RASIDI;Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL), an.

RASIDI;Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL), an.

• Bahwa Jenis usaha yang wajib SPPL, UKLUPL dan AMDALtersebut yaitu :1.

  Berdasarkan Peraturan Walikota Pagar alam Nomor 32 Tahun2017 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memilikiUKL UPL dan SPPL di Kota. Pagar Alam yaitu :A.

  Bahwa mekanisme dan syaratsyarat yang harus di penuhiuntuk membuat Dokumen SPPL yaitu matrai 6000 2 (dualembar) dan Fotocopy Ktp 1 (satu) Lembar setelah syarat dilengkapi Pelaku usaha datang ke Dinas Lingkungan Hidup KotaPagar Alam dan mengisi Formulir SPPL dan di registerKemudian di berikan kembali kepada Pelaku Usaha tersebut.Untuk Kegiatan Tambang yang Wajib SPPL harus melengkapisurat kesesuaian tata ruang.

  Untuk Kegitan Tambang yang dilakukanterdakwa Jupriadi tidak sesuai dengan tata ruang dan tidakdapat di terbitkan SPPL.

  DikarenakaUntuk kegiatan Tambang pasir dan batuan yang dilakukan secaraHalaman 36 dari 40 Putusan Nomor 116Pid.Sus/2019/PN Pgamanual dapat di terbitkan SPPL berdasarkan Tata ruang wilayahKota Pagar Alam karena sesuai dengan tata ruang wilayah.

• .:28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai danDanau juncto perikatan hukum SPPL No.: 1/71/SPU/2013 (suatuperikatan antara Perum Jasa Tirta Il dengan PT Cikarang ListrindoTbk), Tanah Obyek Sengketa akan diserahkan oleh TERGUGAT IIkepada PT Cikarang Listrindo Tok (TERGUGAT 1!)

  No.:733, Persil S. 294 Kelas 30/II seluas + 500 meter per segi ;Menyatakan perikatan hukum SPPL No.: 1/71/SPU/2013 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut tanahyang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai C.

  Berdasarkan Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RINo.128/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis sempadan Sungaidan Danau Juncto "Perikatan hukum SPPL No. : 1/71/SPU/2013(Suatu perikatan antara Perum Jasa Tirta Il dengan PT CikarangListrindo Tbk), Tanah Obyek sengketa akan diserahkan olehTERGUGAT II kepada PT .

  Pasal 40 UU BUMN sehubungan denganadanya perikatan hukum SPPL No. 1/ 71 / SPU/2013;3.

  Apabila dikaitkan dengan pernyataan Penggugatsebagaimana posita gugatan angka 22 dan 23 yang menyatakanbahwa TERGUGAT Ill lalai dalam menjalankan ketentuanPasal 38 sehingga terbitnya perikatan hukum SPPL No.1/71/SPU/2013 merupakan pernyataan yang tidak tepat dan tidakkontekstual serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 UUBUMN;5.

• MENGADILI:

  Dalam Eksepsi

  1. Menolak Eksepsi Tergugat;

  Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
  3. Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat berupa Dokumen Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL), Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas

  Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 623,40 ha(hektar) pada tanggal 3 Januari 2010, kemudian dokumennyadiserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;b. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 40.00 ha(hektar) pada tanggal 3 Januari 2010, kemudian dokumennyadiserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;c. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 20.28 ha(hektar)pada tanggal 20 Januari 2010, kemudian dokumennyadiserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;d.

  Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 6 Juni2012, seluas 10.00 ha (hektar) kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;e. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 6 Juni2012, seluas 6.12 ha hektar)kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;4. Bahwa sekiranya dalam bulan November 2019 melalui mediamassa Tribun Jambi Penggugat mendapat informasi Pengumuman LelangKedua Eksekusi hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh PT.

  dikembangkan dengan hasil yang diperolehdarinya adalah hak tergugat sepenuhnya (Pasal 1, Definisi);3) Lahan 40% adalah lahan Koperasi Olak Gedong Melako Intanyang didaftarkan dengan Hak Guna Usaha atas nama Koperasi OlakGedong Melako Intan dan dikuasakan kepada tergugat untuk dibangun,dikelola dan dikembangkan dengan hasil yang diperoleh darinya adalahhak Koperasi Olak Gedong Melako Intan menurut pembagiansebagaimana diatur dalam Perjanjian (Pasal 1, Definisi);4) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL

  Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat berupa DokumenKemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Surat Pernyataan Penyerahan Lahan(SPPL), Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahanseluas 623,40 hektar tanggal 3 Januari 2008, Surat PernyataanPenyerahan/Pelepasan Hak Garap Atas Lahan seluas 623,40 hektar tanggal3 Januari 2010, dan Peta Bidang Tanah seluas 623,40 hektar;4.

• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) PT. SURYA MULTI GARMENTAMA denganSdr. AGUNG PUJIANTO sebagai penanggungjawab pengelolaanlingkungan hidup. SPPL ini memiliki jangka waktu sampai denganberakhirnya Perjanjian Sewamenyewa Tempat dan Bangunan olehdan antara Sdr. SETIAJI! TANUMIHARDJA selaku DirekturPT. KHARISMA BUANA JAYA dengan Sdr. AGUNG PUJIANTO selakuDirektur PT.

  SURYA MULTI GARMENTAMA,tertanggal 31 Januari 2017;Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) PT SURYA MULTI GARMENTAMA denganSDR. AGUNG PUJIANTO sebagai penanggungjawab pengelolaanlingkungan hidup. SPPL ini memiliki jangka waktu sampai denganberakhirnya Perjanjian Sewamenyewa Tempat dan Bangunan oleh danantara SDR. SETIAJI TANUMIHARDJA selaku Direktur PT. KHARISMABUANA JAYA dengan SDR. AGUNG PUJIANTO selaku DirekturPT.

  ., sehingga dengan diketahui nya perizinan berupa : SURAT IJINGANGUAN , SURAT IJIN PRINSIP, DAN SPPL yang di terbitkan olen PemdaKab.

  SURYAMULTI GARMENTAMA terbit selanjutnya KTP tersebut digunakan untukpengurusan perijinan selanjutnya meliputi SPPL, Ijin Gangguan, IjinPrinsip, SIUP, TDP, Ijin Industri. Pada saat ini telah terbit SPPL dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan jin Gangguan serta IjinPrinsip dari Badan Penanaman Modal Dan Perijinan KabupatenBandung.Dapat tersangka jelaskan bahwa awalnya yang mengurus perijinanadalah Sdr. DINDIN dan Sdr. USEP yang merupakan rekanan Sadr.SETIAJI TANUMIHARDJA.

  Dapat tersangka jelaskan bahwa setelahnya tersangka mengetahuiperijinan meliputi SPPL, Surat Ijin Gangguan, dan Ijin Prinsip telah terbitsetelahnya diperlinatkan oleh Sdr.

• IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor 12 ;1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal18 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh BAMBANG KUSMULYADI ;1 (Satu) Bendel FC. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), Kegiatan kerajinan Meubel Posmo Furniture ;1 (Satu) Lembar Berita Acara peninjauan lapangan tim pertimbanganperijinan kecamatan tanggal 23 Februari 2010 ;1 (Satu) Lembar FC.

  IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor 12;1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal18 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh BAMBANG KUSMULYADI;1 (satu) Bendel FC. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), Kegiatan kerajinan Meubel Posmo Furniture;1 (Satu) Lembar Berita Acara peninjauan lapangan tim pertimbangan perijinankecamatan tanggal 23 Februari 2010;1 (Satu) Lembar FC.

  IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor 12 ;1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal18 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh BAMBANG KUSMULYADI ;1 (satu) Bendel FC. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), Kegiatan kerajinan Meubel Posmo Furniture ;1 (Satu) Lembar Berita Acara peninjauan lapangan tim pertimbangan perijinankecamatan tanggal 23 Februari 2010 ;1 (Satu) Lembar FC.

• SPPL tangal 11 03 2013, BA Lapangan dan Kwitansi, Asli 3Lembar;c. SKTBiru Asli 3 Lembar;d. SPPL tanggal 11 03 2013 dan Berita Acara Lapangan an. RobertSiburian, 2 Lembar.2) No. 0001611 SHM dan SPPL tanggal 25 Maret 2013 yang terdiri dari:a. SHM No. M. 95; Luas 2.500 M?, LBR. 14, No. Persil 109.8 Kwitansian. Saniman, sebanyak lembar;b. SHM No. M. 93;, LBR. 14, No. Persil 111, Luas 2.500 M7 an. Sanimandan Kwitansi, sebanyak lembar;c. SHM No. M. 248, LBR 14, No. Persil 91 Luas 10.000 M a.n.

  SPPL dari Desa Mulawarman, tanggal 11 03 2013 dan Berita Acara Lapangan dan Kwitansi Pembelian Asli Rp. 60 juta an. RobertSiburian Luas 7. 500 M?, sebanyak lembar.PUTUSAN Nomor : 468/Pid.B/2014/PN.TrgHim 8 dari 66 Him3) No. 0001612 SPPLH tanggal 11 Maret 2013 yang terdiri dari:a. SPPLH dari Desa Mulawarman dan Berita Acara Lapangan Luas . 7.500 M an. Robert Siburian tanggal 11 03 2013 dan Kwitansi AsliRp. 65. 000.000,, sebanyak 1 lembar;b.

  Robert Siburian tanggal 11 03 2013, sebanyak lembar.4) No. 0001612 SPPL dan SKT dalam Map seluas 97 Ha yang terdiri dari:a. 10 Rangkap/Map dengan Bukti SPPL Berita Acara Lapangan danSKT Biru Asli sebanyak 11 lembar;b. 1 Rangkap/Map PGN Bukti SPPL BA Lapangan, sebanyak 1Lembar.yang semuanya suratsurat tanah dari Terdakwa itu diterima oleh PT.Jembayan Muara Bara (PT.

  Jembayan Muarabara melalui saksiHendrik Kalalembang, yang terdiri dari 10 SPPL, 20 SPKT dan 4Sertifikat, termasuk diantaranya sertifikat atas nama Slamet Bagio;Bahwa Pihak PT.

  JEMBAYAN MUARABARA melalui saksi HENDRIK KALALEMBANG,SH anak dari BENYAMIN, yang terdiri dari 10 SPPL, 20 SPKT dan 4Sertifikat, termasuk diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 248 PropinsiKalimantan Timur, Kabupaten/Kotamadya Kutai, Kecamatan TenggarongSeberang, Desa/Kelurahan Mulawarman atas nama pemegang hak SLAMETBAGIO dengan Nomor Seri AU 484778, pengajuan tersebut menjadi satukesatuan untuk dibeli/dibebaskan oleh PT.

• jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor : 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;1(satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

  Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa KuluKecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018Cyrcle saw Diameter 50 Cm.1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwama Kuning bersama denganSTNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD NomorMesin 4D34TEX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;8. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna HijauHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.PKY9. 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y

  SIMBARalamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab AtasNama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018 , 1 (Satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Nomor : 640 / 152 / IMB /B / 2 / 12b.57 / VI2018 / DPMPTSP, pemilik atasnama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018 Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL) UD.SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018 danUang Tunai Hasil Lelang Kayu Olahan jenis gergajian sebesar Rp. 11.065.678 (sebelasjuta enam puluh lima

  nama KASBIN, tertanggal 04 Juni2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO dengan nomor: 110/ SIUPMIKRO / P /7 / 12 657 / VI 2018 / DPMPTSP dengan nama usaha UD.SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang PenanggungJawab Atas Nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018 , 1 (Satu) lembar Izin MendirikanBangunan (IMB) dengan Nomor : 640 / 152 / IMB /B/2/126.57 /V12018 /DPMPTSP,pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018 Surat Pemyataan PengelolaanLingkungan Hidup (SPPL

  Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa KuluKecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;6.

• Terdakwa selanjutnya menjual pasirdengan harga Rp.150.000, / dam truck, tanah urug dengan hargaRp.70.000, / dam trucknya.Bahwa terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangandengan luas lahan kurang lebin 6 Are dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajidb memiliki SPPL sesuai denganPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL dengan skala Produksi di bawah 25.000 m? makaharus memilki SPPL, sedangkan skala Produksi 25.000 m?

  TANWIR Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwatidak memilki SPPL ataupun dokumen UKLUPL atau izin lingkunganpada saat melakukan kegiatan pertambangan tersebutHalaman 22 dari 30 Putusan Nomor 368/Pid.B/LH/2020/PN MtrBahwa menyewa lahan tersebut dari saksi H.

  Produksi adalah kegiatanpertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal yang seharusnyakegiatan penambangan tersebut wajiob memiliki IUP Operasi Produksiyang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 48 Undang Undang RInomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara danbila kegiatan penambangan tersebut tidak atau tanpa memiliki IUP.Terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangan denganluas lahan kurang lebih 6 Are dalam melakukan kegiatan pertambangantersebut harus wajib memiliki SPPL

  sesuai dengan Peraturan BupatiLombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL denganskala Produksi di bawah 25.000 m?

  maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m* sampai dengan 500.000 m? makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m? maka harus memilki AMDAL.

• Luwu hanya sebatas mengeluarkanrekomendasi SPPL (Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup)sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Bahwa saksi menerangkan adapun dasar hukum untuk melakukanpengurusan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha dan ataukegiatan yaitu undangundang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup dan dijelaskan pada pasal 40 ayat(1) yang berbunyi izin lingkungan merupakan persyaratan untukmemperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

  Bahwa saksi menerangkan setelah pemohon mendapatkanrekomendasi SPPL (Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup)serta izin lingkungan, maka hal tersebut tidak bisa langsung digunakanuntuk kegiatan usaha penambangan oleh karena SPPL (suratpernyataan pengelolaan lingkungan hidup) serta izin lingkungan yangdiberikan hanya sebagai persyaratan lingkungan untuk mendapatkanIzin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa saksi menerangkan syarat untuk mendapatkan izin lingkunganberupa SPPL yakni :1.

  Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terhadap Terdakwapernah diberikan rekomendasi SPPL (Surat pernyataan pengelolaanlingkungan hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu padasekitar Tahun 2018 sebagai syarat untuk mendapatkan izin usahapertambangan (IUP) namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwasudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau tidak.

• botol air accu 600 liter;

• 5 (lima) kardus air accu merek super 1 (satu) yang berisikan 12 (dua belas) botol air accu zuur ukuran 1 (satu) liter;
• 2 (dua) corong penyaring;
• 3 (tiga) buah tong plastik warna biru;
• 1 (satu) bal tutup botol warna putih;
• 1 (satu) bal tutup warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL

  ratus) mili liter 5 (lima) kardus air accu merek super 1 (Satu) yang berisikan 12 (dua belas)botol air accu ukuran 1 (satu) liter 5 (lima) kardus air accu merek super 1 (Satu) yang berisikan 12 (dua belas)botol air accu zuur ukuran 1(Satu) liter 2 (dua) buah corong penyaring 3 (tiga) buah tong plastik warna biru 1 (Satu) bal tutup botol warna putih 1(Satu) bal tutup warna merah putih.Dirampas Untuk dimusnahkan. 1 (Satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL

  SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sedangkan untuk Izinb. Lingkungan ada mempunyai 2 (dua) aturan yaitu:1. AMDAL (Analisi Dampak Lingkungan), dan;2.

  Tanda daftar perusahaan/ perusahaan perorangan yang dikeluarkan olehbadan penanaman modal dan pelayanan terpadu yang dikeluarkan olehpemerintah Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya padatanggal19 Pebruari 2013 Nomor TDP 14.13.5.45.00692 kegiatan usaha pokokperdagangan air aki;d. ljin lingkungan berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) Tanggal 30 januari2013 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabuoaten kubuRaya yaitu Saudara

  Tanda daftar perusahaan/ perusahaan perorangan yang dikeluarkan olehbadan penanaman modal dan pelayanan terpadu yang dikeluarkan olehpemerintah Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya pada tanggal 19Pebruari 2013 Nomor TDP 14.13.5.45.00692 kegiatan usaha pokokperdagangan air aki;d. ljin lingkungan berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) Tanggal 30 januari2013 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabuoaten kubuRaya yaitu Saudara

  SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sedangkan untuk Izinb. Lingkungan ada mempunyai 2 (dua) aturan yaitu:1. AMDAL (Analisi Dampak Lingkungan), dan;2. UKUPL (Upaya Pengelolaan dan Pengolaan Lingkungan);Menimbang, bahwa selain itu. keterangan ahli Drs.

• Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 bulan September 2007, Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun (Tergugat Ill) No.329tahun 2004, tanggal 19 Oktober 2004, membuat Surat PernyataanPenyerahan Lahan (SPPL) dan keikut sertaan dalam ProgramPembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Tergugat ll75:25.3.

  Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dankeikut sertaan dalam Program pembangunan kebun kelapa sawit polakemitraan dengan PT.

  Indo Agroganda Lestari No : 001/SPPL/IALHalaman 2 dari 12 halaman Putusan No 26/PDT/2018/PT JmbSRL/XV2007, Tanggal 17 September 2007. dengan luas tanah 450 Hektarsetelah diukur dengan alat ukur GPS dan disaksikan oleh wakil masyarakatDesa Pangkal Bulian,tidak pernah memenuhi janji bagi hasil 75:25 melaluiKoperasi sebagai wadah Kemitraan yang diurus serta diproses danditingkatkan menjadi hak yang lebih tinggi menjadi sertifikat hak guna usaha( HGU) atas nama PT.

• dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Srl, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Desa Pangkal Bulian, yangmewakili dan tergabung dalam kelompok tani pada Koperasi Jaya MandiriDesa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, PropinsiJambi.Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 bulan September 2007, Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun (Tergugat Ill) No.329tahun 2004, tanggal 19 Oktober 2004, membuat Surat PernyataanPenyerahan Lahan (SPPL

  Sebelah Barat : Tanah Masyarakat Empang Benao.Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dankeikut sertaan dalam Program pembangunan kebun kelapa sawit polakemitraan dengan PT.

  Indo Agroganda Lestari No : 001/SPPL/IALHalaman 2 dari 12 halaman Putusan No 26/PDT/2018/PT JmbSRL/X1/2007, Tanggal 17 September 2007. dengan luas tanah 450 Hektarsetelah diukur dengan alat ukur GPS dan disaksikan oleh wakil masyarakatDesa Pangkal Bulian,tidak pernah memenuhi janji bagi hasil 75:25 melaluiKoperasi sebagai wadah Kemitraan yang diurus serta diproses danditingkatkan menjadi hak yang lebih tinggi menjadi sertifikat hak guna usaha( HGU) atas nama PT.

• Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa KuluKecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018Dikembalikan kepada KASBIN6.

  SIMBAR alamatusaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas NamaKASBIN tertanggal 04 Juni 2018 , 1 (Satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) denganNomor : 640 / 152 / IMB / B/ 2 / 12b.57 / VI2018 / DPMPTSP, pemilik atas namaKASBIN tertanggal 07 Juni 2018 Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)UD.SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018 dan UangTunai Hasil Lelang Kayu Olahan jenis gergajian sebesar Rp. 11.065.678 (sebelas jutaenam puluh lima

  SIMBAR alamat usaha Dusun GodangDesa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas Nama KASBIN tertanggal 04Juni 2018 , 1 (Satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor : 640 / 152 /IMB /B/2/12b.57 /VI2018 /DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni2018 Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) UD.SIMBAR Desa KuluKecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018 dan Uang Tunai Hasil Lelang KayuOlahan jenis gergajian sebesar Rp. 11.065.678 (sebelas juta enam puluh lima ribu

  SIMBAR alamat usaha DusunGodang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas Nama KASBINtertanggal 04 Juni 2018 , 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor :640 / 152 / IMB / B / 2 / 12b.57 / VI2018 / DPMPTSP, pemilik atas nama KASBINtertanggal 07 Juni 2018 Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)UD.SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018 dan UangTunai Hasil Lelang Kayu Olahan jenis gergajian sebesar Rp. 11.065.678 (sebelas jutaenam puluh lima

  SIMBAR alamat usaha Dusun GodangDesa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas Nama KASBIN tertanggal 04 Juni2018 , 1 (Satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor : 640 / 152 / IMB /B /2/12.57 / VI2018 /DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018 SuratPemyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) UD.SIMBAR Desa Kulu KecamatanLariang Kabupaten Pasangkayu 2018 dan Uang Tunai Hasil Lelang Kayu Olahan jenisHalaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.

• tersebut sekitar tahun 2019;Bahwa surat ijin usaha UD Katon Karya sudah diperbaharui sekitar awaltahun 2019;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kegiatan produksi bahan bakupakan ternak;Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Bahwa Terdakwa pernah mengajukan jin lingkungan tapi ditolak karenaskala usaha Terdakwa termasuk kecil dan tidak termasuk kategori usahayang harus disertai ijin lingkungan, namun Terdakwa lupa kapan mengajukanjin tersebut; Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin SPPL

  Katon Karya; Formulir Permohonan Informasi Ruang yang ditandatangani oleh YudhiPrasetyo;Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN GskBeriata Acara Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hiduptanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan HidupKabupaten Gresik;Blangko Permohonan SPPL;Tanda Terima Berkas dari Yudhi Prasetyo kepada Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Kabupaten Gresik;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan saksisaksi yang

  Katon Karya bukan~ merupakanusaha/kegiatan yang memerlukan ijin amdal atau UKLUPL karena bukanmerupakan usaha/kegiatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,melainkan usaha/kegiatan Terdakwa wajib memiliki ijin SPPL;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganterungkap bahwa usaha/kegiatan produksi pakan ternak yang dilakukan olehTerdakwa sudah berjalan sejak tahun 2017;Bahwa Terdakwa seharusnya sebelum melaksanakan usaha/kegiatanpengelolaan pakan ternak harus memiliki izin terlebin

  dahulu atasusaha/kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalamPasal 1 angka 35 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN GskBahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa pada tahun2019 pernah mengurus jjin UKLUPL atau SPPL kepada Dinas LingkunganHidup namun ditolak karena tidak memenuhi kreteria namun keteranganTerdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya

  dipersidanganmengenai pengurusan UKLUPL atau SPPL tersebut;Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka terhadap pledoi PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan usaha/kegiatan Terdakwa yang tidakmemerlukan ijin UKLUPL melainkan jjin SPPL tidak dapat Majelis Hakimpertimbangkan lebih lanjut oleh karena sejak Terdakwa melakukanusaha/kegiatan Pakan ternak sejak tahun 2017 belum mengurus jjin atasusaha/kegiatan pakan ternak tersebut, dikarenakan jjin baik UKLUPL danSPPL dapat dikeluarkan setelah semua rangkaian

• Simbar penanggung jawab atas namaKASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikrodengan nomor: 110/SIUPMIKRO/P/7/12b.57/VI2018/DPMPTSPdengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang DesaKulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBINtertanggal 04 Juni 2018:1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/ IMB/B/2/12b.57/VI2018/DPMPTSP, pemilik atas namaKASBIN tertanggal 07 Juni 2018;Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

  Nomor 623 K/Pid.Sus/2020 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengannomor: 110/SIUPMIKRO/P/7/12b.57/VI2018/DPMPTSP dengannama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa KuluKecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBINtertanggal 04 Juni 2018: 1 (satu) lembar izin) mendirikan bangunan (IMB) dengannomor:640/152/ ~=IMB/B/2/12b.57/VI2018/DPMPTSP, pemilik atasnama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018; Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBARDesa Kulu Kecamatan