Ditemukan 770 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PN RANAI Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ran
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.Ade Suganda, SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
SURIA ALS SURIA BIN DJAMALUDDIN ALM
238
  • Hendra alias Indra Jepang, menelepon Saksi mengatakan bahwaada seseorang bernama Usman datang ke Tarempa menggunakan Kapal BukitRaya dengan membawa 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, selanjutnyadidalam paket tersebut terdapat juga Paket kecil Narkotika jenis sabu sebagaipemberian untuk Saksi gunakan, sebagai imbal balik M.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. Idrus Efendi, dk
7647
  • Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat halhal baru yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan perkara Terdakwa , II,di tingkat Kasasi, yaitu ada beberapa nama digunakan H.Syamsu Alamsebagai imbal jasa sejumlah Rp875.000000,00 kredit KPKM dari dana yangditerima sebesar Rp2.500.000.000,00 telah dgunakan H. Syamsu Alam(Putusan Negeri Kolaka Halaman 121) untuk diberikan kepada:e Abdul Kadir Tata (almarhum) Kepala BPD Cabang Ladongi sebesarRp150.000.000,00;e Diberikan kepada H.
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
8633
  • kekurangan memang murni akibat kelalaian kami danketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kamidalam penyelesaian pekerjaan.15.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yangselalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana danketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.16.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal
    Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasaberupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kamidalam menjalankan proyek.. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengankami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember2018.Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengansisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak..
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
12334
  • kekurangan memang murni akibat kelalaian kami danketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kamidalam penyelesaian pekerjaan.15.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yangselalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana danketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.16.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal
    Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasaberupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kamidalam menjalankan proyek.. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengankami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember2018.Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengansisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak..
Register : 24-04-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 5 Juni 2013 —
8021
  • kontribusi, Contoh seseorang sewa mobil, dan apabila tidak adamobilnya, maka tidak bisa dikenakan minta Kontribusi ;Bahwa Wanprestasi adalah karena adanya suatu Ofermax, sehinggaperjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan ;Bahwa suatu perjanjian yang sah karena adanya suatu pengikatan, sedangkankalau perjanjian Timbal balik maka harus adanya Prestasi ;Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Bupati lama, karena itu merupakanInstitusinya, maka perjanjian tersebut tetap mengikat ;Bahwa di dalam perjanjian Imbal
Register : 18-02-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Yk
Tanggal 16 September 2013 —
508
  • Kebon Dalem, tetapi MajelisHakim berpendapat bahwa tindakan menempati ataupun menguasaitanah orang lain tanpa hak tersebut tidak harus secara fisikmenempati tanah atau rumah tersebut; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan berbagai alasan bahwadia mempunyai perjanjian dengan almarhum Paulus WikantaSuleman yang mendalilkan bahwa Terdakwalah yang telahmembantu pengurusan sertifikat tanah dan bangunan di Kebon TuguNo.1 sampai dengan 3 dan sebagai imbal
Register : 19-08-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN MALINAU Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mln
Tanggal 7 Mei 2021 — Penggugat:
ESTER
Tergugat:
ANDERIAS UMBANG
9233
  • menerangkan sehubungan imbalan jasa jalan berupa uangterhadap warga desa batu lidung yang memilki tanah dipinggir jalan danjabatan saksi sebagai Sekertaris KJJ (Kelompok Imabalan Jasa Jalan) yangditunjuk oleh perusahaan BDMS;Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Min Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan terletak di jalan BatuLidung Rt 2 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau; Bahwa saat melakukan pendataan dan pengukuran ditanah sengketatersebut untuk Imbal
Register : 16-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 837/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Perkasa Multi Persada Diwakili Oleh : Muhammad Hafidh Ariffqy B, SH
Terbanding/Penggugat : PT. Accelist Lentera Indonesia diwakili Direktur Markus Fresnel
332166
  • diabaikan oleh Pengadilan NegeriSurabaya.Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yangmengesampingkan/mengabaikan kerugian Pembanding tersebut, hanya atasdasar pada pokoknya kerugian Pembanding tidak didasarkan pada bukti yangada.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan,karena Pembanding secara nyatanyata telah mengajukan/menyerahkan alatbukti tertulis terkait adanya kerugian Pembanding di depan persidangan, yaknialat bukti antara lain :1) Perjanjian Imbal
Register : 27-03-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 70/Pdt G/2018/PN Slt
Tanggal 19 Februari 2019 —
7021
  • PENGGUGAT sepakat membayarRp33.000.000,00 kepada TERGUGAT dan sesuai dengan semuarekomendasi dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telahmengurus sendiri dua paspor, telah mengurus sendiri dua sertifikat Meningitis,telah menjahitkan dua kain menjadi dua seragam Abu Tour, telah mengikutipelatinan manasik dengan imbal balik TERGUGAT memberangkat dua paketumrah yang telah dibayar oleh TERGUGAT;* Baik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah cakap menurut Pasal 1829 KUHPerdata Setiao orang berwenang untuk membuat
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Ni Nyoman Martini, SH
Terdakwa:
Made Rusdi Hermawan
12857
  • surat tersebut kami mencantumkan prosedur yaitu:Meminta rincian Bukti Transaksi dan semua data keuangan yangberhubungan dengan kegiatan perusahaan.Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan melalui wawancaraKAP WAYAN RAMANTHA akan mengirimkan konfirmasi kepada semuapihak terkait yang dipandang perlu.KAP WAYAN RAMANTHA akan melakukan~ uji kewajaran(reasonableness test) yang bersifat substantive dan kesesuaian denganstandar system prosedur dan peraturanperaturan yang berlaku.Serta dicantumkan imbal
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
269126
  • Bahwa alasan saya membuka rekening atas nama INDAH PRATIWI diBank Mandiri cabang Thamrin Nine adalah untuk menampung uanguangyang berasal dari kegiatan pengumpulan imbal jasa atau kick back untukmembiayai kegiatan operasional di Kementerian ESDM yang anggarannyatidak tersedia dalam APBN, yang mana pertama kali saya menerimanya dariSdr.
    Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusatdan menyampaikan bahwa ada komitmen uang imbal jasa / kick backsebesar 20% yang harus diberikan rekanan pemenang pengadaan JasaHalaman. 1011 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1012Konsultan di Biro Perencanaan dan Kerjasama.
    RIDA MULYANA menyampaikan agarsaksi menerima uang imbal jasa / kick back yang diberikan oleh pararekanan dan menyerahkan uang imbal jasa/kick back tersebut kepadaSRI UTAMI atau DWI HARDHONO.Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang imbal jasa / kick back yangseharusnya diberikan oleh setiap rekanan kepada saksi.
    Sepengetahuansaksi berdasarkan informasi yang saksi terima dari salah satu rekananpengadaan Jasa Konsultan bahwa besaran uang imbal jasa / kick backyang harus diberikan adalah sebesar 20% dari pencairan anggaran. Danjuga dalam suatu kesempatan, saksi diberitahu oleh DWI HARDHONObahwa untuk uang imbal jasa / kick back dari pengadaan Jasa Konsultanadalah sebesar 20%.
    Saksimemahami bahwa perintah WARYONO KARNO dalam rapat inti ataurapat biro dan pusat tersebut adalah agar masingmasing biro dan pusatmemberikan kontribusi atau dana imbal jasa / kick back dari rekananpelaksana pengadaan di Sekretariat Jenderal KESDM yang kemudianhasil dana dari imbal jasa / kick back tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat JenderalKESDM.
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
27494
  • Bahwa alasan saya membuka rekening atas nama INDAH PRATIWI diBank Mandiri cabang Thamrin Nine adalah untuk menampung uanguangyang berasal dari kegiatan pengumpulan imbal jasa atau kick back untukmembiayai kegiatan operasional di Kementerian ESDM yang anggarannyatidak tersedia dalam APBN, yang mana pertama kali saya menerimanya dariSdr.
    Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusatdan menyampaikan bahwa ada komitmen uang imbal jasa / kick backsebesar 20% yang harus diberikan rekanan pemenang pengadaan JasaHalaman. 1011 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1012Konsultan di Biro Perencanaan dan Kerjasama.
    RIDA MULYANA menyampaikan agarsaksi menerima uang imbal jasa / kick back yang diberikan oleh pararekanan dan menyerahkan uang imbal jasa/kick back tersebut kepadaSRI UTAMI atau DWI HARDHONO.Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang imbal jasa / kick back yangseharusnya diberikan oleh setiap rekanan kepada saksi.
    Sepengetahuansaksi berdasarkan informasi yang saksi terima dari salah satu rekananpengadaan Jasa Konsultan bahwa besaran uang imbal jasa / kick backyang harus diberikan adalah sebesar 20% dari pencairan anggaran. Danjuga dalam suatu kesempatan, saksi diberitahu oleh DWI HARDHONObahwa untuk uang imbal jasa / kick back dari pengadaan Jasa Konsultanadalah sebesar 20%.
    Saksimemahami bahwa perintah WARYONO KARNO dalam rapat inti ataurapat biro dan pusat tersebut adalah agar masingmasing biro dan pusatmemberikan kontribusi atau dana imbal jasa / kick back dari rekananpelaksana pengadaan di Sekretariat Jenderal KESDM yang kemudianhasil dana dari imbal jasa / kick back tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat JenderalKESDM.
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Sandi Febrianto. Dk
16959
  • PAN) berdasarkan PKS yaitu :1.Pihak Kedua berhak menerima Premi/Imbal JAsa penjaminan dankelengkapan dokumen penutupan asuransi/penjaminan untuk objekdan tarif pertanggungan sesuai jenis penutupan asurasnsi/penjaminanyang diminta oleh Pihak Pertama;2. Pihak Kedua mengajukan rekomendasi kapada Pihak Pertama ataspenilaian kinerja para anggota Konsorsium;3.
    Pihnak kedua berkewajiban mengkoordinasikan penutupan asurasnisecara Konsorsium termasuk tetapi tidak terbatas pada :(1) Memberikan rekomendasi kepada Pihak Pertama bersarnyaproporsi para Anggota Konsorsium;(2) Meneruskan proporsi pembayaran Premi/Imbal Jas penjaminan dankelengkapan dokumen atas penutupan asuransi/penjaminan untukkepentingan Pihak Pertama kepada Anggota konsorsium palinglambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya Premi 7 (tujuh) HariKerja setelah diterimanya Premi/Imbal Jasa
    Penjaminan dari PihakPertama dengan ketentuan pada setiap akhir bulan tidak adaPremi/Imbal Jasa Penjaminan pada bulan tersebut yang belumdidistribusikan kepada anggota konsorsium; dan(3) Menyelesaikan setiap permasalahan penutupan asuransi /penjaminan, Klaim asuransi dan restitusi yang timbul berkaitandengan hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan paraAnggota Konsorsium.Pihak kedua berkewajiban menyediakan Nusa On Line yang dapatdijalankan oleh Pihak Pertama;Pihak Kedua berkewajiban menyunun prosedur
    Pihak Kedua mewajibkan Anggota Konsorsium untuk menyimpansejumlah dana pada Pihak Pertama dari Premi/Imbal JasaPenjaminan yang disetorkan secara berkala dalam ketentuan yangakan diatur pada perjanjian kerjasama tersendiri antara Pihak Keduadengan Anggota konsorsium.KLAIMa. Pihnak Kedua berkewajiban melakukan penilaian kelayakan klaim denganmekanisme yang telah ditetapbkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10Perjanjian Kerja sama;b.
    Pihak Kedua berkewajiban memberikan sosialisasi mengenaipertanggungan Asuransi Kredit yang dilakukan oleh Pihak KeduaKepada Pihak Pertama dan seluruh biaya yang timbul daripenyelenggaraan sosialisasi tersebut menjadi beban dan tanggungjawab dari Pihak Kedua.TARIF PREMI/IMBAL JASA PENJAMINANUntuk Penutupan Suransi sebagaimana dimaksud dalam PAsal 5Perjanjian Kerja sama ini, Pihak Kedua membantu Pihak Pertamamenegosiasioan tarif Premi/Imbal Jasa Penjaminan yang Kompetitifkepada Anggota Konsorsium.Bahwa
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
18384
  • lainnya dan bertanggung jawab kepadaMenteri Negara Koperasi dan UKM;Bahwa Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan oleh LPDBKUMKM kepada Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secara langsung maupunmelalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja, didasarkan padapersetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam atau perjanjian tertentu. antaraLPDBKUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnyakepada LPDBKUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatutarif/imbal
    UKM;> Bahwa Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan oleh LPDBKUMKM kepadaKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secaralangsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modalkerja, didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam atauperjanjian tertentu antara LPDBKUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkanHal. 41 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDBKUMKM setelah jangka waktutertentu dengan membayar suatu tarif/imbal
    Memutuskan (menyetujui / menolak) perubahan perubahan ketentuan danpersyaratan dari pemberian pinjaman pembiayaan yang telah ditetapkansebelumnya, antara lain seperti perubahan tariff/ imbal jasa,perubahan/penggantian jaminan, perubahan jenis ketentuan dan persyaratan,perpanjangan dan lain sebagainyaBahwa benar tanggung jawab komite berdasarkan peraturan direksi nomor026/PER/LPDB/2011 tentang prosedur operasional standar pinjaman pembiayaandi lingkungan LPDB adalah:1.
    kali termin yaitu termin pertama tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.1.000.000.000, dan termin ke dua tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,Hal. 148 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.Bahwa posisi terakhir dari kredit yang diajukan oleh KSP Tunggal Kencanasebesar Rp. 2.000.000.000, termasuk dalam klasifikasi E (macet) yaitupinjaman/pembiayaan tersebut berada dalam kondisi mempunyai tunggakan lebihdari 120 hari pengembalian kewajiban pokok dan/atau pembayaran kewajibantarif/imbal
    sebagai dasar analisa dalam mengambil keputusanBahwa benar Penilaian tingkat Kesehatan KSP Tunggal Kencana oleh DinasIndustri perdagangan koperasi Kabupaten Ponorogo thn buku 2010, 2011, dan2012 cukup sehatBahwa benar Scoring hasil penilaian lapangan menunjukkan angka yang cukuptinggi yaitu 309,5 sedangkan angka minimal 225 sehingga dalam waktu 1 (satu)kemungkinan penurunan scoring tidak drastisBahwa benar status kolektibilitas Pinjaman/Pembiayaan, KepatuhanPembayaran Angsuran Pokok dan Tarif Layanan/Imbal
Putus : 31-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby
Tanggal 31 Juli 2017 — MUCHAMAD RIFAI AHMAD SYAE CHONIL ANWAR AHMAD SYARIL LATIF NANANG WINARNO MOHAMMAD JANUAR SUBADI YAHYA IMRON MOH. KOLIL LENDRO HARI SUSANTO YUSUF FIANDI DWI ACMAD ROJIK FERI AGUS WIJAYANTO KEMAS ANGGA PUTRA PERDANA DEDY PURNOMO ARDI TRI CAHYANA MOH. IRWANSYAH DARSON ZULIANTO MUHAMMAD SA’ID NANANG EKO WIDODO AULIA ARFAN KARTIKA MUJIKAN M. IRFAN TAUFIQI CATUR PURNOMO HERMAWAN EFENDI KHOIRUL ANWAR AHMAD EFENDI MUKLIS EFENDI PUJI UTOMO MUH. ARDIANTO MUCHAMAD ASHARI ELI PURNAWAN MOH NURUL HUDA EKO TEDY KURNIAWAN PUTRA AFIF ROSYIDIN AGUS WIBOWO RUDI SETYOBUDI MOCH ICHSAN JAMI’ ANNAS MA’RUFIN MUHAMMAD MUQORROBIN BUDI SANTOSO HERIANTO VS PT. SUKSES MITRA SEJAHTERA
4312
  • No.19/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby23.Bahwa pihak Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat telahmenunjukkan didikasi dan loyalitas yang sungguhsungguh kepada perusahaanhal tersebut dapat dikuatkan dengan fakta karena kenyataannya selama bekerjabelum pernah menerima surat peringatan 1, 2 ataupun yang ke 3 namundemikian hal tersebut belum sebanding dengan imbal balik yang dilakukan olehperusahaan kepada pekerja sehingga sikap yang tidak simpatik ini dapatdibuktikan dengan sikap perusahaan yang belum
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
19079
  • jikamengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kamidan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibatkekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memangkami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibatkekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelolamanajemen keuangan dan proyek.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar denganketerbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uangtanda ada imbal
    Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar denganketerbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uangtanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itusudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.Halaman 83 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100%dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampaitanggal 28 Desember 2018.18.
    Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar denganketerbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uangtanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itusudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100%dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampaitanggal 28 Desember 2018.18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangandengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalamkontrak.19.
    jikamengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kamidan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibatkekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memangkami yang selalu melanggar dengan sengaja dan akibatkekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelolamanajemen keuangan dan proyek.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar denganketerbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uangtanpa ada imbal
    mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalu melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan danadan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan danproyek.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanpa ada imbal
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
TUA ALPAOLO HARAHAP, S.H.,M.H selaku DIREKTUR LAW FIRM TOSA & PARTNERS
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG PONCOWATI
Turut Tergugat:
1.CAMAT TERBANGGI BESAR
2.KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
153127
  • pihak, Perjanjian itumenjadi undangundang bagi kedua belah pihak selagi bukanmerupakan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan itikad baiksaat melakukan perjanjian; Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam Pasal 1238KUHPerdata apabila ada hal yang dirugikan dan atas kerugian tersebutdilihat dulu apakah sudah ada proses yang ditempuh atau tidak; Bahwa yang bisa didapatkan pihak yang satu atas kelalaian yangdilakukan oleh pihak lain, Pihak yang satu berhak atas imbal
Register : 26-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 135/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Tergugat : PT.TRUST INVESTAMA Diwakili Oleh : Albert Aries, SH.,MH.,(IPC)
Terbanding/Penggugat : PT.Bima Multi Finance
158138
  • Adapun halhal yang menjadi pokok kesepakatan antaraPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di dalam PerjanjianKerja Sama antara lain adalah Penggugat Rekonpensi memilikikewajiban untuk melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensidan melakukan penggalangan dana (fund raising) guna kepentinganTergugat Rekonpensi (vide Pasal Perjanjian Kerja Sama), di manasebagai imbal balik yang akan diterima oleh Penggugat Rekonpensi,Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban untuk membayarkan upahdalam bentuk
Register : 17-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HENDRAJAYA
Terdakwa:
Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN
3029
  • GLORIAGURU SINGA atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi WASTI SADISIHOMBING melalui telepon;Menimbang, bahwa terhadap perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut,Terdakwa memperoleh keuntungan karena telah menerima sejumlah uangtersebut sedangkan sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukanTerdakwa tidak menyerahkan barang yang dijanjikannya sebagai imbal balikatas penyerahan sejumlah uang tersebut.
Putus : 27-08-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN KOLAKA Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa
Tanggal 27 Agustus 2014 — AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA
44860
  • Emin Indonesia diberi hak untukmelakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapaopao KecamatanWolo Kabupaten Kolaka seluas + 16,5 Ha dengan Imbal Balik Ore Nikelsebesar USD 9/WMT, dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama RoyaltiPengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT.Emin Indonesia tersebut, PT. Emin Indonesia diwakili oleh terdakwa;Dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan TambangNikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT.