mempersiapkan pembangunan;Bahwa melalui media massa Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyoyangjuga merupakan anggota Tim Persiapan pada tanggal 22 Oktober2014, menyampaikan informasi perihal tahapan Konsultasi Publikuntuk Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara sebagai berikut:Berdasarkan pengalaman tahap sosialiasi yang ternyata justrumenimbulkan konflik, maka saya minta kepada tim untuk melakukanmekanisme yang berbeda, selain itu pun ia menyampaikan bahwaSebisa mungkin harus diterapkan kebijakan minimal handling

sedikitpun memberi ruang pintu terouka kepada wargamasyarakat yang berhak dapat terlihat dari pernyataan BupatiKabupaten Kulonprogo Hasto Wardoyo (salah satu anggota TimPersiapan) yang menyampaikan soal model Konsultasi Publik PadaMedia Massa tanggal 22 Oktober 2014 yaitu Berdasarkanpengalaman tahap sosialisasi yang ternyata justru menimbulkankonflik, maka saya minta kepada tim untuk melakukan mekanismeyang berbeda, selain itu pun ia menyampaikan bahwa Sebisamungkin harus diterapkan kebijakan minimal handling

Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUNSRGdapat dipahami skema proses Upaya Administratif yang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak Upaya Administratif(Complain Handling), dua jenjang berupa Keberatan Administratif dan BandingAdministratif dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmengajukan Surat Keberatan dan Pemblokiran atas Objek Sengketa tertanggal5 Maret 2018 (Vide Bukti P1).

sedangkan dalam Surat Tanggapan Tergugat, hanyamenanggapi sebatas Permohonan Pemblokiran Sertipikat Objek Sengketa sajadan belum menanggapi serta tidak menyelesaikan Keberatan atas penerbitanObjek Sengketa yang mengandung cacat hukum yang diajukan secara tertulis olehPenggugat dalam Surat Keberatannya tersebut sebagaimana yang ditentukandalam norma Pasal 77 Ayat (4) UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa secara tafsiran Teologis, adanya pengaturan lembagaUpaya Administratif (Complain Handling

Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUNSRGPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(Citizen Friendly), menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifserta agar warga masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalampenyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajarannegara hukum tanggungjawab (Responsbility State);Menimbang, bahwa Upaya Administratif (Complain Handling) merupakanhak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketaAdministrasi

Industri Full Marketing (IFM) Balikpapanuntuk dibuatkan VC (Value Contrac) setelah itu dari pihak Jober Sanggaumengeluarkan SO (Sales Oerder) dan LO (Loading Order) sesuaidengan jumlah yang tertera pada SP3M tersebut, setelah itu menungguproses pengiriman yang mana tergantung dari pihak Polres Landak yangmeminta kapan bahan bakar minyak tersebut dikirim; Bahwa, khusus untuk Polres Landak, pada saat pihak Polreshendak mengambil bahan bakar minyak tersebut, LO yang dikeluarkanlalu kami serahkan ke pihak Handling

Ranah Tirta Kapuas, setelah bahan bakar minyak diisi ke dalammobil tangki, dengan sendirinya sopir langsung mengirim bahan bakarminyak tersebut ke pihak penampung (SPBU) dan dalam pengirimantersebut pihak sopir akan diberikan SPP/Surat Pengiriman kemudianBerita Acara Serah Terima Minyak yang diketahui dan ditandatangnioleh tiga pihak yaitu Pihak Handling Agent, pihak SPBU selaku penerimakiriman barang barang dan pihak Polres Landak selaku Pengguna bahanbakar minyak; Bahwa, yang datang ke Jober Sanggau

danmeminta klarifikasi secara langsungke kantor KementerianPerindustrian dan Terbanding;memperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat ini belumada kejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku. 15 danApril 2014 16 Dengan asumsi bahwainformasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling

April 2014.Pemohon Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yangbaru akan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasi dalamartikel Kompas.com adalah benar makaPemohon Banding segera melakukanpenanganan mendesak (rush handling

diselundupkan oleh Penggugat telahdipasang sendiri lebel khusus, menggunakan /ebel Limited release(lebel rilis Khusus terbatas) milik Tergugat, diambil dan digunakanoleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan Izin petugas Tergugat dilapangan, kemudian barang yang telah diberi lebel sendiri olehPenggugat, tidak dilapor secara resmi kepada petugas Agen KargoTergugat, untuk ditimbang, dibayar dan dicatatkan sebagai paketpengiriman barang cargo, barang bagasi tanpa penumpang langsungdiserahkan kepada Staf Bagage Handling

Bahwa, PENGGUGAT adalah perusahaan swasta yang bergerak dalamsalah satu. dibidang usaha Material Handling Equipment, dan selakuPegusaha Kena Pajak berdasarkan SURAT PENGUKUHANPENGUSAHA KENA PAJAK No: PEM00266/WPJ.08/KP. 0703/2013tanggal O06 Februari 2013 oleh Kementerian Keuangan RepublikHalaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor.112PDT.G/2019/PNTNGIndonesia Direktorat Jenderal Pajak Cq.

dan Terbanding;Berdasarkan keterangan lisandan Kementerian Perindustriandan Terbanding, informasi dalamartikel Kompas.com belum validdan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku. 15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajakbenar maka Pemohon Banding kendaraan impor, dalamsegera melakukan penanganan situasi yang sangat terdesak,mendesak (rush handling

April 2014.Pemohon Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian dan Terbanding,informasi dalam artikel Kompas.com belumvalid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan dengan alasanhingga saat ini belum ada kejelasan kapantarif PPnBM yang baru akan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasi dalam artikelKompas.com adalah benar maka PemohonBanding segera melakukan penangananmendesak (rush handling

April 2014.Pemohon Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yangbaru akan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasi dalamartikel Kompas.com adalah benar makaPemohon Banding segera melakukanpenanganan mendesak (rush handling

Aril Buana Wisata dengan PTFirst Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah sebagai Vendorpengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah;Bahwa hubungan kerjasama antara PT.

Aril Buana Wisata sebagai Vendorpengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah dilakukan dalammata uang SAR (Arab Saudi Riyal) yaitu : Handling kedatangan Jemaah Umrah di Bandara sebesar SAR 20per pax (Jemaah); Handling kepulangan Jemaah Umrah di Bandara sebesar SAR 30per pax (Jemaah); Nasi Box sebesar SAR 26 per pax (Jemaah); Catering di Madinah sebesar SAR 33 per pax (Jemaah); Catering di Makkah sebesar SAR 34 per pax (Jemaah)Bahwa masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi oleh PTFirst

Yamin Duta Makmur, awalnya merupakan perusahaanvendor bagian handling bandara dari PT. FT yang kemudian sebagiansahamnya dibeli oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 tidak ingat kapanpembelian sahamnya termasuk berapa besar saham dan berapa besarnominalnya.Bahwa PT.

Aril Buana Wisata sebagai pendor pengadaan catering, nasi boxdan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000, (Sembilan milyarrupiah;29.2.PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp.500.000.000.

Aril Buana Wisatasebagai vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesarRp. 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah), PT.

Putusan Nomor 1089/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan segera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajak kendaraanimpor sebanyak 114 dari 439 unit(termasuk Barang Impor ObyekSengketa).

Tim PHOPrimary Handling Over /Final Handling Over FHO(Kegiatan Fisik)Ketua : Hermanto, STSekretaris : Ir. Sunar Santoso, M.SiAnggota : 1. O.Hermansyah, BE, 2. Idin Sabarudin. 3. Unsur Peny.Program.Bahwa tugas PPTK dan PPK telah diatur dalam Keputusan BupatiBandung Nomor : 954/306.a/Dipertasih tanggal 2 Maret 2009 tentangOrganisasi Pengelola Kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang danKebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2009 sebagai berikut :1.

kepemimpinan Bapak Benny Soetrisno telah melakukanbanyak aktifitas untuk kKemajuan dan kepentingan dunia usaha antara lain:a. termasuk pihak yang turut mendorong dan membidani lahirnya BursaEfek Indonesia pada waktu Menteri Perdagangan Bapak RahardiRamelan;b. beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia komisi V periode 20002004 dankomisi VI periode 20042009; danc. melakukan rapatrapat dengan departemendepartemen terkaittermasuk MENDORONG turunnya Terminal Handling

Putusan Nomor 1052/B/PK/PJK/2017 segera melakukanpenanganan mendesak(rush handling) untuk prosespembayaran pajakkendaraan impor sebanyak114 dari 439 unit (termasukBarang Impor ObyekSengketa).

KARYA BUANA RAYA sebesar Rp. 24.253.665,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) guna pembayaran Biaya Handling 1 (satu) Unit Genset Ex. KM. Oriental Emerald Tujuan RSUP Jayapura;

34). 1 (satu) lembar Fotocopy invoice/ tagihan Nomor : M/12036/13 Kepada PT.

KARYA BUANA RAYA sSebesar Rp.24.253.665, (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enamratus enam puluh lima rupiah) guna pembayaran Biaya Handling 1(Satu) Unit Genset Ex. KM. Oriental Emerald Tujuan RSUP Jayapura;1 (satu) lembar Fotocopy invoice/ tagihan Nomor : M/12036/13 KepadaPT. PAPUA JAYA PERKASA tanggal 09 Desember 2013;1 (satu) lembar Fotocopy Packing List Kapal : Oriental Emerald tanggal09/12/2013;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan No. O01 dari PT.

Gusti Ketut Mulyarta dari tahap pertama (I) sampaidengan kelima (V) adalah sejumlah (Rp392.097.285,00 + Rp600.000.000,00+ Rp193.386.600,00 + Rp2.300.000.000,00 + Rp445.194.750,00 = Rp3.930.678.635,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluhdelapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau setara ( 51.154.253 ) ;e Bahwa harga perolehan mesin pengolah sampah organik menjadi komposmasingmasing dengan rincian sebagai berikut :e Harga mesin komponen import(termasuk biaya handling

I Gusti Ketut Mulyarta dari tahap pertama (I) sampaidengan kelima (V) adalah sejumlah Rp392.097.285,00 + Rp600.000.000,00+ Rp193.386.600,00 + Rp2.300.000.000,00 + Rp445.194.750,00 = Rp3.930.678.635,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluhdelapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau setara ( 51.154.253) ;e Bahwa harga perolehan mesin pengolah sampah organik menjadi komposmasingmasing dengan rincian sebagai berikut :e Harga mesin komponen import(termasuk biaya handling

ASDAR NURDIWN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi sebagai Manajer Matrial Handling PT. AnekaTambang Pomalaa.Bahwa slag nikel adalah buangan peleburan biji nikel yang bisadigunakan untuk bahan baku misalnya pembuatan jalan raya.Bahwa benar PT. Aneka Tambang Pomalaa menghasilkan slag nikel danpernah menyimpan slag nikel diluar areal PT.

.2.029.445.626,38 (dua miliar dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluhlima ribu enam ratus dua puluh enam, koma tiga puluh delapan rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor: LHAI957/PW.22/5/2008tertanggal 18 Desember 2008;Bahwa harga perolehan mesin pengolah sampah organik menjadikompos yang telah dibayarkan oleh Perusda Kab.Jembrana masingmasingdengan rincian sebagai berikut : Harga mesin komponen import (termasuk biaya handling

RONY NIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.17Bahwa saksi bekerja di PT MPM rent dan perusahaan tempat saksibekerja bergerak dibidang sewa mobil dan saksi selaku Spvemergency Handling dan saksi yang diberi kuasa untuk melaporkankejadian penggelapan mobil yang disewa dari PT MPM oleh PTSarottama Kalpariksa.Bahwa terdakwa Nunik Sri Martini adalah sebagai Direktur