Ditemukan 744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan melaan menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 September 2016 — ALBOIN SIAGIAN, S.E. ;
97 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang di terima BPKPsecara sepihak dari penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan IndependensiAPIP yaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
252 — 89
  • Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dariBadan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.2630/V.1487/55 tanggal27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS,diperintankan untuk segera mengevaluasi pemberhentian namanamayang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kitaadakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhirkonsultasinya ke Menpan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
915 — 724
  • ;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Sayatidak tahu.; Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa lya.;Bahwa Saya tidak tahu.; Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagian laindi Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang yang di PTDH.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 15 Agustus 2019 — H. MIFTAHUL MAULANA, M.TI ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
355 — 175
  • Miftahul Maulana, M.T.I. tertanggal16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian a.n.Kepala BKN Nomor F2630/V 599/99, tanggal 25 April2019, Hal Tindaklanjut Surat Edaran Menpan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai dengan asli);: Surat Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor R17923/B.1I/2b/Kp.04.2/05/2019, Perihal PenyampaianPenetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPNS Di Lingkungan Kemenag Yang Telah DijatuhiHukuman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — PAMBUDI BUWONO bin A.S. MUSTAMAN
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden;Sehingga standar Audit yang digunakan BPKP berbeda dengan BPKRl, BPKP dalam melaksanakan audit PKKN tersebut berpedomankepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2102 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengacu kepada PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah danPerarturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2004 tentang standarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;Oleh karena itu terkait dengan hasil audit yang dilakukan dandikeluarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
SUGIARTO. DKK
Tergugat:
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta
171 — 118
  • ,menanyakan mengapa jadi begini jadi ramai; Bahwa, sudah saya ceritakan pernah dipanggil Kepala Dinas, apakah kaliansiap saya konfrontir tetapi sampai sekarang belum pernah, setelah kamiterakhir dipanggil oleh Kepala Dinas yang katanya mau dikonfrontir, kamitidak ada pemberitahuan yang lainnya tidak tahu lagi, karena bersamaandengan itu juga datang edaran dari Menpan dan BKN agar kami yang tidaklulus ini agar diverifikasi ulang;Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II telah mengajukanKesimpulannya
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — NURAINI vs BUPTI DOMPU
63 — 23
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 116/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRI BUDIARSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 28
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JUFRI vs BUPATI DOMPU
61 — 19
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AKHDIYAT FURQON, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
93 — 57
  • namaPenggugat (fotokopi Sesuai dengan aslinya );Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan April 2019atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya );Notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2019(fotokopi dari fotokopi );Lampiran Surat BKN Nomor.K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 berupa data PNS aktif yang dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan; (fotokopi sesuaidengan aslinya );Surat MENPAN
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SRI RAHMAT NINGSIH vs BUPATI DOMPU
71 — 24
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-11-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 139/Pid.B/2013/PN.PKJ
Tanggal 9 Januari 2014 — HAMLIAH BINTI DUDDING HUMAIDA BINTI H. HUSAIN HAMZAH,SH RAHMI BINTI USMAN JAMALUDDIN BIN H. ROWA
54 — 3
  • saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kecualiTerdakwa I ;Bahwa saksi adalah Terdakwa pada perkara terpisah dan sudah menjalani proseshukum ;Bahwa saat ini saksi bertugas di Kandepag Pangkep dengan status nonjob ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag TU pada saat dilakukan pendataan tenagahonorer di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yaitumenindaklanjuti Surat Edaran tentang penyusunan data base kemudianmensosialisasikan tentang petunjukpetunjuk Surat Edaran Menpan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 15/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
120 — 32
  • peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGP14.15.16.17.18.Bahwa SKB Mendagri, Menpan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
144 — 68
  • Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 sampaiApril 2019 atas nama Dedy Irawan DL, S.T. tanggal 08 Mei 2019(Sesuai dengan asli);17 T17 : Notulen Rapat, tanggal 4 Januari 2019 (Sesuai dengan fotokopi);18 T18 : Data PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya dengan Jabatan Pada PemerintahKabupaten Lombok Timur NTB (Sesuai dengan asili);19 T19 : Surat MENPAN
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
65 — 23
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 22
  • Sementara ke134 daftar nominatif Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 45pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 110/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
44 — 24
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 14/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
136 — 41
  • dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;.Bahwa SKB Mendagri, Menpan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 109/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 18
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.