Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
645259
  • Gustibus Non Est Disputandum,hal mana jika diartikan /atau terjemahan bebasnya dalam bahasaIndonesia adalah, Mengenai Selera Tidak DapatDisengketakan,Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas, makajika terbukti dihadapan persidangan, nyatanyata terbukti PARAPENGGUGAT telah melihatnya dan /atau membacanya dan /ataumendengarnya dan /atau mengetahuinya dengan terang, jelas dantegas terkait sosialisasi /atau konsultasi /atau penyebarluasaninformasi /atau pengumuman atas 2 (dua) Surat Keputusan TUNyang
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
174151
  • Keputusan peradilan memang menyelesaikansengketa pada peradilan yang berkaitan dengan beschikking yaituperadilan tata usaha negara yang harus dikeluarkan oleh badan pejabattata usaha negara atau pejabat pemerintahan, bahwa dalam amarnya itupasti akan terlihat jelas apa yang dikabulkan dan apa amarnya,perintahnya. apakah pencabutan keputusan TUN yang kedua penerbitanHalaman 116 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkeputusan TUN yang ketiga pencabutan dan penerbitan keputusan TUNyang baru, itu
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
436289
  • Hal ini secara hukum dapat dipahami oleh karena peraturandasar Objek Sengketa II tunduk pada UU PPLH, yang mensyaratkanterhadap izin lingkungan diwajiobkan untuk diumumkan oleh Pejabat TUNyang mengeluarkan izin tersebut.
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
14973
  • Keputusan peradilan memang menyelesaikansengketa pada peradilan yang berkaitan dengan beschikking yaituperadilan tata usaha negara yang harus dikeluarkan oleh badan pejabattata usaha negara atau pejabat pemerintahan, bahwa dalam amarnya ituHalaman 121 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Sakpasti akan terlihnat jelas apa yang dikabulkan dan apa amarnya,perintahnya. apakah pencabutan keputusan TUN yang kedua penerbitankeputusan TUN yang ketiga pencabutan dan penerbitan keputusan TUNyang baru,
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
351500
  • Tahun 2020,yang diterbitkan oleh Tergugat/Bupati Konawe.Namun hampir seluruh isi Gugatan Penggugat/PT KPP intinya adalahmempermasalahkan mengenaitindakan Tergugat/Bupati Konaweyang menurutnya tidak memberikan alasan yang berdasar hukumdalam menolakpermohonanperpanjanganiIzin LokasiPengqugat/PT KPP dengan luas +5.500 Ha (quad non).Padahal, dalam konteks pemeriksaan penyelesaian perkara diPengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat/PT KPPseharusnya memberikandalildalil yang terkait dengan Objek Gugatan TUNyang
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 43/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA dalam hal ini diwakili oleh SETIYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak
Intervensi:
1.DARSINO MUSIRIN
2.SUBANDI
3.SYAMSUL HADI
4.DEBY WIJAYA
5.RIDIYANTO
6.SURADI
7.SUJARWO
8.TUKIJO
9.MAWARDI
10.ACHMAD ICHSAN
11.NGATMI
12.WAHYU KUSUMO
13.WIWIN JAUHAROH / AHLI WARIS : MAWARDI
14.GIMAN
15.SUHARTO
16.WARSITO
17384
  • Nomor 2 Tahun 1991 tentang PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tengggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUNyang
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2020/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat : PT AMOSYS INDONESIA diwakili oleh: Kawiro Susilo (Direktur Utama) ; Tergugat : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA ; Tergugat II Intervensi : PT. DWI MITRA ARTHA
15611167
  • (i) putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan tidak sahsuatu keputusan TUN, dan(li) putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang mewajibkanpencabutan keputusan TUN dan menerbitkan keputusan TUNyang baru;Artinya, petitum gugatan TUN tidak terbatas hanya padapermintaan agar keputusan TUN yang digugat dinyatakan batalatau tidak sah, melainkan juga dapat meliputi permintaanditerbitkannnya keputusan TUN yang baru ;Bahwa ciriciri putusan PTUN adalah (a) vertikal, yaitu berlakudari atas ke bawah, dan