Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Hj. AISAH
2.H. USMAN EFENDI
3.ZAELANI
4.MASRURI
5.ROFIQOH
6.ROKHANAH
7.ROSIKHIN
8.AHMAD SOPIYUDIN
9.RIZKI KHALALIYAH
10.MOH. NU MAN
11.IMAN ARIF AFANDI
12.FIKI FITRIANI
13.AINUN NIZAR
14.LAILI VINIKA
15.AFI CHOIRUNNISSA
16.MOH. NIQI FAIQ MUZAKKI
Tergugat:
1.NURONIYAH binti CHOLIL
2.Kelapa Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
3.Kepala ATR BPN Kabupaten Tegal
Turut Tergugat:
AKHMAD KANZUL FIKRI, M.Pd
114 — 13
  • Fotokopi Jurnal Analogi Hukum Kompetensi Absolut Peradilan Tata UsahaNegara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara DanPeradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor :27/G/2ZOL7/PtUN.DDPS) 0.2... ecececeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeaaeeaees diberi tanda bukti P3;Menimbang, bahwa terhadap fotokopi buktibukti Surat dari para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksakesesuaian buktibukti a quo baik dengan fotokopinya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
46 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengalami ketidak adilan;Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlahLembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari NegaraRepublik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negarayang apabila melakukan suatu pelanggaran atas UndangUndang PartaiPolitik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadahpenegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melaluiLembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;Bahwa legal reasoning yang menjadi titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.SONA DG SELO Alias SELO Binti BADORRA
2.MALIA Binti BADORRA
3.GADDONG Bin BADORRA
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
2.AHLI WARIS MALI DG. SALLE
3.MUCHTAR F. DG. REMBA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
70 — 14
  • Mengingat dasar pengajuan gugatan dari Penggugat sudah di elemenirkekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut diatas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari para Penggugatberkenaan gugatan dimaksud dipandang tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobot konteks kualitasnya. Sekiranya masih adaHalaman 22 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
146 — 118
  • Bahwa karena perkara a quo adalah sengketaperhutangan/hutang piutang, dapat ditarik suatu garis penghubung yangHalaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.BJMmenjadi titik sentral atau titik singgung untuk mengurai, pihak siapa sajayang harus terlibat untuk berposisi sebagai Penggugat maupun Tergugat,yakni terkait sejumlah uang sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belasmilyar rupiah).
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 22-03-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 57
  • Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat,termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanannya tidakboleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atauhabisnya harta peninggalan Pewaris.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
213 — 137
  • Setelah dicermati objek sengketa, menurut Hakim AnggotaIl secara limitatif sudah memenuhi kriteria kKonkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat inimempunyai titik singgung antara kewenangan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 9 Oktober 2017 — 1. ROHIMAN, Pekerjaan Wirawasta, No,KTP.3674021506770001, alamat Dongkal Barat RT/RW.003/003, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,Kota Tangerang Selatan; 2. ALPIAN SUHARDI, pekerjaan Karyawan Swasta, No.KTP 3674010801910003, alamat Kp.Poncol RT/RW.020/ 005,Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan; Sebagai Wakil Kelompok mewakili Kelompok Warga dari 12 (dua) belas warga dari Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1. Iming Maknawan Tesalonika, SH.MM.MCL., 2. Tonny Pasaribu, SH.MM., 3. Alvin Handrean Yosoenarto, SH.MH. 4. Nico, SH. Para Advokat dan Pengacara pada kantor Tesalonika & Partners di Grand Slipi Tower 16 th Floor, Unit H. Jln. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480, berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 03 Juli 2015 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, SH.MH. Notaris di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ; Melawan 1. PT. ALFA GOLDLAND REALTY, Perseroan Terbatas yang beralamat di Synergy Bldg G fl, Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera, Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucia Ratih Andini, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat PT. Alfa Goldland Realty beralamat di Wisma Argo Manunggal, Lantai 18 Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 22 – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; 2. PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 1, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jannes Pakpahan, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat Jannes Pakpahan & Partners beralamat di Apartemen City Park Tower DC Lt. 10 Nomor 21 Cengkareng - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/585-Huk, tanggal 14 September 2016, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II; 3. KELURAHAN PAKUALAM, beralamat di Jl. Griya Hijau Raya No. 1, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN (BPN), beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh dan kawan-kawan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 845 A/ 600.7.36.13/X/2015 dan Surat Izin Beracara Insidentil No. /Iz.Insdt/2015/PN.Tng, tanggal 29 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
182 — 37
  • Bahwa berdasarkanmateri dari permasalahan yang diuraikan oleh ParaPenggugat dalam dalil posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, denganmenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 04-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 197/Pid.B/2018/PN RHL
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG Alias TING HAN WIE
90 — 63
  • Dari contoh tersebut dapatdililhat betapa dekatnya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-03-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo
Tanggal 27 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 56
  • Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya sepertiwasiat, termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalampelaksanannya tidak boleh memudharatkan para ahli waris karenaberkurang dan atau habisnya harta peninggalan Pewaris. Olehkarena itu, pelaksanaan wasiat/wasiat wajibah, tidak bolehHal. 40 dari 50 hal.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Senjata Api
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 258/Pid.B/2014/PN Bna
Tanggal 24 Nopember 2014 — Jaksa Penuntut: 1.ABDUL HADI SH 2.Faisal Moga, SH. Terdakwa: RASYIDIN Alias MARIO Bin ISMAIL
117 — 35
  • pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 22.30Wib, terdakwa dihubungi saksi Umar Alias Mimbe melalui Hand Phoneagar datang kerumah untuk mejumpai saksi dan sekira pukul 23.00Wib terdakwa tiba dirumah saksi di Gampong Aron Pirak Kec.MatangKuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor jenisYamaha Mio sporty warna merah, dan pada saat duduk dirumah saksi,saksi menanyakan kepada terdakwa ada bawa senjata, jawabterdakwatidak ada senjata sama saksi terdakwa ditanya lagi yangsering kau singgung
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-01-2012 — Upload : 27-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 113/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 10 Januari 2012 — SUDI RAHAYU alias MUJI bin SUPARDIYONO
47 — 14
  • Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389) ;Menimbang, bahwa pada lazimnya ditinjau dari teori danpraktek bentuk dakwaan Subsidair diajukan, apabila peristiwatindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatancara melakukan tindak pidana tersebut, yakni dari faktaakibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukanterdakwa
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 49/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Agustus 2017 — - JAWINNER SIBURIAN - PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAMAS, DKK
95 — 31
  • PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA DI DALAMPERKARA INI BERTINDAK SEBAGAI WAKIL/KETUA KTMR, QUOD NON,MAKA TETAP SAJA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGUNTUKMEMINTA GANTI RUGI (EXCEPTIO GEMISAANHOEDANIGHEID);1.Sebagaimana tersurat di dalam Perjanjian Kesepakatan antara KTMRdan Tergugat tertanggal 26 November 2009 yang dikutip sendiri olehPenggugat, perjanjian antara KTMR dan Tergugat akan bermuara padaperjanjian yang akan dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat.Sebagaimana Tergugat sudah singgung
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 September 2014 — PT.TARAKINDO INTAN PUTRA; 1.PT. LABRATA REAL ESTATE 2.HOUSING DEVELOPMENT 3.FUKKY TANTANG 4.TEKNO WIBOWO 5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
180 — 708
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14 tahun 1970(diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milikatau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14tahun 1970 (diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarangdiatur dalam pasal 2 jo.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
AGUSTIAN SANJAYA alias AGUS
159 — 66
  • Daulah Islamiyah(ISIS) karena keingin tahuan Saksi tentang Daulah Islamiyah (ISIS)sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD WILDAN EDI danUSTAD INDRA yang sering menyampaikan kajian tentang DAULAHISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwa DaulahIslamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah, selain itukarena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajian tauhidyang disampaikan oleh USTAD WILDAN dan USTAD INDRAbersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulusehingga Saksi sering di singgung
    oleh USTAD WILDAN bahwasudah sering mengikuti kajian tapi tidak baiatbalat, karena seringdi singgung tersebut sehingga akhirnya Saksi memutuskan ikutberbaiat dengan dipimpin oleh USTAD WILDAN EDI.Bahwa tidak ada konsuekuensi atau kewajiban yang harus Saksilakukan setelah Saksi berbaiat, dan Saksi tidak pernah mendengarHal 19 Putusan No. 398/Pid.Sus/2019/PN JktTimtentang kewajiban setelah berbaiat dari kajiankajian yangdisampaikan selama ini.Bahwa keterkaitan Saksi dengan AGUSTIAN SANJAYA di dalamJemaah
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
253 — 158
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,Halaman 24, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat
    Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara subtansial meteripermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkansurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa; Sertipikat Hak MilikNomor 357/Talagasari, tanggal 6 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor22849/1995 Tanggal 28 Desember 1995, seluas 7.130 m2 atas namaSumarni
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 12 Mei 2016 — HANDOKO, SE
159 — 48
  • :Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan Cek kosong, makaUU tentang Cek kosong telah dicabut dengan demikian cekkosong bukan lagi perbuatan pidana ;Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;Bahwa suatu titik singgung antara ranah perdata maupunpidana, yaitu apabila suatu perbuatan pidana ternyatamengandung unsurunsur
    tersebut masih terdapat peristiwaperdata, maka perbuatannya tidak menghapuskan unsurpidananya ;e Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956, apabilaada perkara pidana dan perdata menyangkut hal yang sama,maka perkara pidana tetap dapat berjalan ;e Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;e Bahwa suatu titik singgung
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2010 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 27 Januari 2010 — PENGGUGAT : Wan Jamilah VS TERGUGAT I : 1. Haji Abu Bakar Sidiq; TERGUGAT II : 2. Haji Afrizal.
61 — 8
  • satu pihakserta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PA JEPARA Perdata Agama
Register : 09-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA JEPARA Nomor 1408/Pdt.G/2019/PA.Jepr
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 7
  • rumah tangganya, bukan melepas kangen dengan istri dan anakanaknya, namun malah yangditanyakan Pemohon kali pertama adalah dimanakah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam (yang statuskepemilikannya atas nama Termohon, tahun pembuatan 2014, nomor RegistrasiXXXXX, nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXxX), benda itu salah satu hartaperkawinanyang dibeli secara kredit pada tahun 2014 dengan uang muka darihasil penjualan anting dan kalung milik Termohon (hal mengenai sepeda motorini telah Termohon singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Senjata Api
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 257/Pid.B/2014/PN Bna
Tanggal 24 Nopember 2014 — Jaksa Penuntut: 1.ABDUL HADI SH 2.Faisal Moga, SH. Terdakwa: UMAR Alias MIMBE BIN M.ADAM
126 — 19
  • 22.30Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui Hand Phone agar saksidatang kerumah untuk menjumpai terdakwa dan sekira pukul 23.00Wib saksi Rasyidin Alias Mario tiba dirumah terdakwa di GampongAron Pirak Kec.Matang Kuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakansepeda motor jenis Yamaha Mio sporty warna merah, dan pada saatduduk dirumah terdakwa, terdakwa menanyakan kepada saksi RasyidinAlias Mario kepada saksi ada bawa senjata, saksi menjawabtidak ada senjata sama saksi , lalu saksi ditanya lagi yang seringkau singgung
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 3 / Pdt.G / 2014 / PN Pct
Tanggal 24 September 2014 — 1. MOCH. SYAHRONI, 2. PUJI TRIANA, 3. IMAM MASHURI, 4. LILIK MACHMUDAH melawan 1. SOGIJAT, 2. KEPALA KELURAHAN PLOSO, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
174 — 85
  • Sertipikat ituada sisi ganda, yang pertama sertipikat adalah surat pernyataan tertulis yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua sertipikat adalahtanda bukti hak keperdataan sebagaimana dalam pasal 1 angka 20 danpasal 32 (1) PP 24/1997, pasal 19 (2) c, dan pasal 32 (2) UUPA disitu timbultitik singgung kopetensi apakah merupakan kopetensi Pengadilan Negeriatau Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung positanya, kalau positanyamelanggar hukum maka kopentensi dari Pengadilan Negeri dan